Indonesia, alamat Dusun Montong Ajan, Desa Montong Ajan,Kecamatan Praya Barat Daya, Kabupaten Lombok Tengah dengan caramembuat dan memasang pagar diatas tanah milik korban denganmenggunakan kayu banten, bambu dan tali rafia, sedangkan tanah tersebutsudah bersertifikat dengan nomor sertifikat 560 atas nama NOVITARIA, ataskejadian tersebut korban melapor ke Polres Lombok Tengah memperoses lebihlanjut;Pasal yang dilanggar adalah Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndangNo. 51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasa yang sah Jo.

sopan dan memiliki tanggungan keluargatersebut, maka oleh karena itu Hakim berpendapat hukuman percobaan dapatditerapkan pada perbuatan Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 14 aKUHP dan akan diterapkan dalam penjatuhan pidana ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah,maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 10/Pid.C/2020/PN PyaMengingat akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No.51 Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasa yang sah Jo.

kelokasi tersebut dan langsung menanam cabe tanpa ada ijin dari orang yang berhak atastanah tersebut dengan demikian terdakwa telah melanggar hak nya saksi SUKIMOBUDI PRAMONO Ak BAGONG sebagai pemilik tanah sesuai dengan setifikat yangdikeluarkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) dengan demikianperbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf aUU No. 51 Prp Tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya sebagaimana surat catatan dakwaan dari Penyidik ;Menimbang, bahwa Terdakwa merasa bersalah maka Pengadilanberkesimpulan pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah inidianggap cukup adil dan sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka ketentuan pasal14 a KUHP patutlah diterapkan dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka Terdakwa harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yangbesarnya

ditentukan dalam amar putusan ini ;Mengingat akan ketentuanketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 51 PrpTahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya,Pasal 14a KUHAP serta ketentuan dalam peraturan PerundangUndangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:5.

melakukan pemagaran danpenanaman di atas tanah tersebut tanpa izin atau persetujuan dari saksi Herman Sebayang;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa, serta adanya barangbukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya,oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana ;Mengingat ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 51 PRP Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya dan ketentuan hukum lainnyayang bersangkutan dengan perkara ini ;MENGADILI1 Menyatakan Terdakwa SAHNA SEBAYANG telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana >*MEMAKAI TANAH TANPA IZIN YANG BERHAKATAU KUASANYA YANG SAB ;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;3 Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jikalau di kemudian hari adaperintah lain dalam

putusan dalamperkara terdakwa Sulartono Als Larto Bin Kadi Wasirto Sentono;Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan tentang penunjukanHakim, telah membaca berkas perkara, telah membaca catatan dakwaan Penyidikpada Polres Karanganyar, beserta berkasberkas yang lainnya;Setelan mendengar keterangan saksisaksi, keterangan para Ahli danketerangan Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Pasal 6 Ayat 1 huruf bPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin yang Berhak atau Kuasanya dengan ancamanhukuman kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyakbanyaknya Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);Menimbang, bahwa mengenai alat bukti surat berupa :a. 1 (Satu) buah Foto Copy Sertipikat Hak Milik Atas Nama Erwin Endrawarmandengan nomor 02206;b. 1 (Satu) lembar Gambar Hasil Pengukuran Ulang BPN atas SHM. 02206/Kebak ;c.

Unsur Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya;Menimbang, bahwa pengertian tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UURI No. 51 PRP TAHUN 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya adalah tanah negara dan tanah yang bukan tanah negara yangdipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum, sedangkan yangdimaksud memakai tanah adalah menduduki, mengerjakan dan/atau menguasaisebidang tanah atau mempunyai tanaman atau bangunan diatasnya, dengan tidakdipersoalkan

telahdiuraikan diatas;Menimbang, bahwa jika benar Terdakwa adalah pemegang hak atas tanah tersebutsebagaimana yang dinyatakan di persidangan oleh Terdakwa, maka Terdakwaharuslahmenggugat pihakpihak yang menurut Terdakwa telah merugikan Terdakwa dan tidakmelakukan perbuatan sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dalampasal yang didakwakan kepadanya yaitu: pasal 6 ayat 1 huruf a jo pasal 2UU RI No. 51 PRPTAHUN 1960 Tentang larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya,maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapatmenghapuskan kesalahan dan pemidanaanTerdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalahdan oleh karenanya harus dipidana;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 2 (dua) plang papan yang bertuliskantanah ini milik Narto bin Praktasarijan Keni

MENGADILI:

1.Menyatakan terdakwaALEXANDER STYADINATA Als ALEX Bin KARYADI SETYADINATA telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidanaLarangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Dari Yang Berhak Atau Kuasanya Yang Sah, sebagaimanadakwaanPenyidik Polres Sukabumi selaku Kuasa dari Penuntut Umum;

2.Menjatuhkan pidana kepada terdakwaALEXANDER STYADINATA

suratsuratlainnya yang ada didalam berkas perkara, utamanya setelah membaca salinanresmi putusan PengadilanNegeri Waikabubak Nomor : 5/PID.R/2012/PN.WKBtertanggal 5 Oktober 2012 serta memori banding dari Terdakwa tertanggal 16Oktober 2012, maka Majelis Tingkat Banding akan memberikan pertimbanganhukum sebagaimana tersebut dibawah ini ; Menimbang, bahwa dari putusan Hakim tingkat pertama, terlihat terdakwatelah didakwa melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 6 PERPUNo. 51 Tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya ; = 23220 222 no one eon nnn nn Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (3) PERPU No. 51 Tahun 1960 tersebutmenentukan bahwa tindak pidana tersebut dalam pasal ini adalah pelanggaran ; Menimbang, bahwa pasal 78 ayat (1) ke 1 KUHP menyebutkan bahwakewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa, dan disebutkanmengenaimengenai semua jenis pelanggaran masa daluwarnya sesudah (satu) tahun ; Menimbang, bahwa memori banding dari terdakwa pada pokoknyaberisikan kebaratan

AmaqHalaman 8 dari 11 Putusan Nomor34/Pid.C/2020/PN.Pya.Gemder Alias Amaq Bima Alias Jenap tanpa izin atau Kuasa yang sah dari SaksiAmaq Gemder Alias Amag Bima Alias Jenap selaku pemilik tanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, makaHakim berpendapat unsur memakai tanah tanpa seijin yang berhak/kuasa yangsah"telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 ayat (1) huruf aPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Jo.

dijatuhi dengan pidana bersyaratsebagaimana ketentuan Pasal 14 a Kitab UndangUndang Hukum Pidana;Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara, dan akan ditetapkan kemudian sebagaimana tercantum dalam amar Putusan;Mengingat, ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf aPeraturan PemerintahPengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya Jo UndangUndang Ri Nomor 1 Tahun 1961 Tentang Penetapan Semua UndangUndangDarurat Dan Semua Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Yang SudahAda Sebelum Tanggal 1 Januari 1961 Menjadi UndangUndang;MENGADILI:Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor34/Pid.C/2020/PN.Pya.1, MenyatakanTerdakwa Sumbane Bin Amaq Nala, Terdakwa II Amaq MamanHeri Kariyadi Bin Amaq Nala, dan Terdakwa III Akhmad Farianto, S.Pd.

Pengembangan Pariwisata Bali (Persero)/ BTDC, atas kejadian tersebutkorban untuk dan atas nama ITDC melaporkan kejadian tersebut guna proseslebih lanjut;Pasal yang dilanggar : Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang Undang No. 51 Prptahun 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasayang sah Jo.

yangdidakwakan oleh karena itu haruslah Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutanhukum, maka dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri PrayaNo.11/PID.C/2020/PN.Pya. tanggal 26 Februari 2020 tidak dapat dipertahankan lagidan harus dibatalkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bebas dari segalatuntutan hukum, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara dan Terdakwadipulinkan nama baiknya ;Mengingat, akan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang undang No.51Prp tahun 1960 tentang larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasayang sah Jo.

Pasal 6 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izinyang Berhak atau Kuasanya;Menimbang, bahwa dari dakwaan yang dibacakan oleh Penyidik di atas dansetelan mempelajari berkas perkara yang dilimpahkan Penyidik Kepolisian Resor Kupangtanggal 23 Juni 2021, dikaitkan dengan suratsurat bukti, keterangan saksisaksi yangdiajukan dipersidangan dan juga keterangan Terdakwa, maka Hakim berpendapat bahwaperbuatan Terdakwa, yaitu pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sahatas tanah yang terletak di RT.015/ RW.006, Kelurahan Tarus, Kecamatan Kupang Tengah,Kabupaten Kupang tidaklah termasuk dalam pengertian Tindak Pidana Ringansebagaimana dimaksud dalam Pasal 205 KUHAP, dimana sifatnya ringan atau sederhanapembuktian dan penerapan hukumnya mudah, sedangkan dalam perkara Terdakwa a quo,menurut Hakim pembuktiannya tersebut sulit dan rumit, oleh karena tiap keterangan saksiHalaman 3 dari 5 Putusan Nomor 4/Pid.C/2021/

meringankan pidana ;Halhal yang memberatkan:Halhal yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia untuk membayar sisa hargatanah tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka pidanasebagaimana pada amar catatan putusan dibawah ini, menurut Hakim sudahlayak dan adil untuk dijatunkan kepada Terdakwa;Halaman 3 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2020/PN DpuMemperhatikan, ketentuan Pasal 6 UndangUndang No. 51 Prp Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya, Pasal 14 huruf a Kitab UndangUndang Hukum Pidana Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturanperundangundangan lain yang berkaitan;MENGADILI1.

:::::ccce eee e es sebagai Panitera Pengganti ;Membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh penyidik dari PolresCimahi dalam berkas perkara tindak pidana ringan atas nama terdakwatersebut di atas yang telah melanggar Pasal 2 Jo 6 ayat (1) Perpu No. 51 tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya;Dengan uraian singkat kejadian sebagai berikut :Di ketahui sejak Bulan Agustus 2019 di Jl. Vila Duta Il No. 7 Setra dutaBlok sawah lega Desa Ciwaruga Kec. Parongpong Kab.

POPY RACHMALIA TRISANTI Binti M TAHIR AHMAD tidak mau keluardan saat ini rumah dalam keadaan terkunci dan pagar terkunci dengan alasanyang tidak jelas, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Jo pasal 6 UU No. 51Prp tahun 1960 tentang Tentang Larangan Pemakaian tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya. Bahwa awalnya Suaminya Sdri.

oleh tersangka dengan menyimpanbarangbarang miliknya di dalam rumah berupa perabotan rumah dan mengunci pintudan gembok pagar sehingga akhirnya korban tidak bisa masuk ke dalam rumahdan tidak bisa menempati rumah miliknya tersebut maka atas kejadian tersebutkorban di rugikan.Dengan adanya kejadian tersebut korban saksi pelapor mengalamikerugian sebesar Rp. 8.000.000.000, ( delapan Milyar rupiah ).Perbuatan terdakwa di dakwa dengan Pasal 2 Jo pasal 6 UU No. 51 Prptahun 1960 tentang Tentang Larangan Pemakaian

tanah tanpa ijin yang berhakatau kuasanya.Penasihat hukum terdakwa atas catatan dakwaan dari Penyidik di atastelah mengajukan keberatan atau eksepsi tertulis tanggal 7 Juli 2019 dan ataskeberatan atau eksepsi tersebut, Hakim telah menolak seluruh dalil keberatanatau eksepsi dari Penasihat Hukum terdakwa dan selanjutnya memerintahkanpersidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian saksisaksi serta biayaperkara ditangguhkan sampai adanya putusan akhir;Bahwa dalam berkas perkara telah diajukan barang

Tanah Tanpa Ijin YangBerhak Atau Kuasanya;Menimbang, bahwa atas catatan dakwaan penyidik tersebut, PenasihatHukum terdakwa tanggal 7 Juli 2020 telah mengajukan keberatan / eksepsiberdasarkan Pasal 156 ayat (1) KUHAP yang di dasarkan kepada alasansebagai berikut : bahwa terdakwa menempati rumah tersebut secara sah,benar dan tidak melanggar hukum, dimana terdakwa sudah menempati rumahaquo sejak tahun 2005 dan pelapor baru mempermasalahkan pada tahun 2018,antara pelapor dengan terdakwa tidak pernah

memeberatkan: Perbuatan ParaTerdakwa meresahkan masyarakat Terdakwa merupakan tindak pidana pengulangan (recidive);Halaman 3 dari 4 Catatan Putusan Nomor 3/Pid.C/2021/PN DpuHalhal yang meringankan: Terdakwa II belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka pidanasebagaimana pada amar catatan putusan dibawah ini, menurut Hakim sudahlayak dan adil untuk dijatunkan kepada Para Terdakwa;Memperhatikan, ketentuan Pasal 6 UndangUndang No. 51 PRP Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya,Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, danperaturan perundangundangan lain yang berkaitan;MENGADILI:1.

Pasal 6 ayat (1) huruf a PERPU No.51 Tahun 1960 tentangLarangan Pemakaian Tanah tanpa Ijin yang Berhak Atau Kuasanya, dan UndangUndangNo. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangundangan yangbersangkutan ;MENGADILI1. Menyatakan terdakwa I DARWIN SEUBELAN dan tetrdakwa IT BERTOLENSSEUBELAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya YangSah ;2.

Pol : LP/02/II/2013/Jateng/Re Kds/Sek Und tanggal 19 Pebruari 2014, telah~ didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndangie a s, Nomor 51 tahun 1960, tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak : X= Menimbang, bahwa dari akta banding No. 01/Akta Pid.C/2014/PN Kds yangdibuat oleh Panitera Muda Pidana, yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 April 2014,Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusana if Pengadilan Negeri Kudus

Tempat tinggal Desa Balahu,Kecamatan TibawaKabupatenGorontalo;Agama Islam; Pekerjaan : Swasta; Menimbang, bahwa Penyidik dari Kepolisian Daerah Gorontalo, ResortGorontalo, Sektor Tibawa atas kuasa Penuntut Umum telah memberi uraian perkarasecara singkat kepada Para Terdakwa dengan Surat Nomor : BP/07/VI/2014/RESKRIM,Tanggal 11 Juni 2014, yaitu Para Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidanasebagaimana diatur dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf (a), (b) dan (c) PERPU Nomor 51Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian

Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak AtauKuasanya yang kemudian menjadi UndangUndang Nomor 51 Prp Tahun 1960;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 07/Pid.C/2014/ PN.LBOtanggal 22 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa I.

Pertamina EPSUBANG FIELD ;Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 9/Pid.C/2019/PN.Sng.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakimberpendapat bahwa seluruh unsur dari Pasal 6 ayat 1 huruf a UU No. 51 Tahun1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atauKuasanya telah terpenuhi sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhalyang

kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Bajawa, telah menjatuhkan putusan dalam perkarapara Terdakwa Thomas Mosa Bupu, dkk;Setelah membaca uraian perbuatan/ kejadian dan suratsurat yangberhubungan dengan perkara ini;Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan dipersidangan olehPenyidik selaku Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, b Undangundang Nomor 51 PRP Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian

Tanah tanpa ijin yang berhak atau Kuasanya danPasal 407 KUHPidana;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yangterungkap dari alat bukti keterangan Saksi, Surat, serta dikaitkan denganketerangan para Terdakwa, terungkap fakta hukum bahwa para Terdakwamengakui telah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan olehPenyidik selaku Kuasa Penuntut umum.

Terdakwa dengan memasang plang dengantulisan seperti tersebut di atas di atas tanah yang dikuasai dan dimiliki oleh IrH.Abdul Madjid dengan sertifikat Hak Milik No.3338/Pejuang dengan luas 2.743M2,karena hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pengadilanberpendapat perbuatan Terdakwa MAMUN bin MARDANIH tersebut di atas telahmemenuhi unsurunsur Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturah Pemerintah PenggantiUndang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan pemakaian

tanah tanpa ijin yangberhak atau kuasanya dengan demikian maka perbuatan Terdakwa tersebut telahterbukti secara sah dan rneyakikan;Halaman2 dari 4 Putusan Pidana Cepat Nomor 9/Pid.C/2017/PN Bks.Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakanbahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa sudah Daluwarsa/lewat waktuPenuntutan sebagaimana yang diatur dalam pasal 78 KUHP.Menimbang, bahwa pasal 78 ayat (1) KUHP menyebutkan : Hak menuntuthukuman gugur ( tidak dapat dijalankan lagi ) karena

S, Dkk membuat laporan ke Polresta Medan ; neneeene Menimbang bahwa berdasarkan Uraian Singkat Penyidik Polres KotaMedan tertanggal 16 Mei 2013 No : BP/169/V/2013/Reskrim, yang padapokoknya menuntut Para Terdakwa dengan tuntutan melanggar pasal 6 ayat(1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang No. 51 Tahun 1960tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak AtauKRUBSAN Ya 5 seneeenenrnssensnnnenisctsmne nnimmsnismeie nin nntomtannenrinninnt enn Rnnenoe Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan