Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P4;5.

2011 diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011 bersamasama dengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku BendaharaPengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial padaBiro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secara

diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011bersamasamadengan Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku Bendahara PengeluaranPembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial pada BiroPerekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secara terpisah

diperbaharui dengan SuratKeputusan Nomor : 188.44/636/KPTS/2011 tanggal 27 Juni 2011, laludiperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor : 188.44/783/KPTS/2011tanggal 19 Juli 2011, terakhir diperbaharui dengan Surat KeputusanNomor : 188.44/839/KPTS/2011 tanggal 19 Agustus 2011bersamasamadengan Saksi Ummi Kalsum Nasution, S.E. selaku) BendaharaPengeluaran Pembantu PPKD Belanja Bantuan Hibah dan Sosial padaBiro Perekonomian Sekretariat Daerah Propinsi Sumatera Utara (masingmasing dilakukan penuntutan secara

Gubernur Sumatera Utara) No.188.44/783/KPTS/2011 tanggal 19 Juli 2011 tentang PerubahanAtas Keputusan Gubernur Sumatera Utara (ditandatangani olehPlt.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukit P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diben tanda bukti P3;4.

jawaboperasional perusahaan termasuk di dalam nyadalam menentukan upahkaryawan yang di pekerjakan membayar upah upah terhadap Tenaga Kerjatidak sesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang padatahun 2012 dan tahun 2013 akan tetapi menentukan sendiri besarnyapembayaran upah terhadap tenaga kerja di PT.Karunia Makmur tergantungpada skill tenaga kerja tersebut sehingga bertentangan dengan : HALAMAN 2 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDN Keputusan Gubernur Sumatra Utara : 188.44

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/40/KPTS/Tahun 2013tanggal 18 Januari 2013 tentang Upah Minimum Sektor Kabupaten Deli SerdangTahun 2013 yang memutuskan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli SerdangTahun 2011 untuk Sektoral Industri Penggergajian dan pengolahan kayu sebesarRp.1.680.000,(satu juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah)perbulan.Bahwa perbuatan terdakwa yang tidak membayar upah tenaga kerjasesuai dengan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) Deli Serdangmengakibatkan kekurangan

sembilan puluh satu jutaseratus dua puluh lima ribu rupiah) Sebagaimana Daftar perhitungan danpenetapan Kekurangan Upah Pekerja/ouruh di PTI.Karunia Makmurtanggal 23 Januari 2015 yang di hitung dan di tetapkan serta ditandatangani oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Ali AkbarHasibuan ST, Makmur Tinambunan SH, Alex Susanto Azis SH.Perbuatan terdakwa di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 90ayat (1)Jo Pasal 185 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan JoKeputusan Gubernur Sumatra Utara Nomor : 188.44

/73/KPTS/Tahun2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang upah Minimum Sektor KabupatenDeli Serdang Tahun 2012 Jo Keputusan Gubernur Sumatra UtaraNo.188.44/40/KPTS/Tahun 2013 tentang Penetapan Upah MinimumSektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013.

Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/73/KPTS/Tahun 2012 tanggal 30 Januari 2012 Tentang UpahMinimum Sektor Kabupaten Deli Serdang Tahun 2012 Jo. KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor :188.44/40/KPTS/Tahun 2013 TentangPenetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten Deli Serdang Tahun 2013 ; HALAMAN 7 dari 10 Halaman PUTUSAN Nomor:260/PID.Sus/2016/PT.MDNMenimbang bahwa di persidangan pengadilan tingkat pertama telahdidengar keterangan saksi: 1. RINALDI, 2. HENDRY SYAHPUTRA, 3.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017,tanggal 3 Januari 2017;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017,tanggal 3 Januari 2017;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017tanggal 3 Januari 2017;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/1/KPTS/Tahun 2017 tentangPenetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2017tanggal 3 Januari 2017;4.

Menyatakan batal atau tidak sah: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, SH, MT;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut:Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 541 K/TUN/2020 Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019Tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, SH, MT;4.

Menyatakan batal atau tidak sah: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, SH.,MT;3. Mewajibkan kepada Termohon Kasasi semula Terbanding/Tergugat untukmencabut: Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/183/2019tanggal 22 April 2019 Tentang Pemberhentian Tidak dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Dagut, ST.,MT ;4.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberitanda bukti P2;3. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P3;4.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P5.Penetapan Nomor 16/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 5Menimbang, bahwa fotokopi buktiobukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukti P1 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan

ajaran baru nyatanyata bertentangan dengan ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka telah sesuaihukum apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriMedan menyatakan bahwa status pekerjaan para Penggugat adalah pekerjatetap atau guru tetap berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu;Bahwa selain persoalan status pekerjaan, para Penggugat juga menuntuthaknya yang berupa kekurangan upah yang seharusnya dibayar Tergugatsesuai dengan SK.Gubsu Nomor 188.44

/674/KPTS/2010 tentang Upah Minimum PropinsiSumatera Utara telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat:1 Rubiahani Tarigan.Upah yang ditetapkan SK Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.500,00 dikurangi Upah yang diterima Rp840.000,00 = Rp195.500,00.Dengan demikian kekurangan Upah JanuariJuni 2011 adalah Rp195.500,00 x 6bulan = Rp1.173.000,00;2 Rovina Gurning.Upah yang ditetapkan SK.Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.500,00 dikurangi upah yang diterima Rp761.000,00

Nomor 146 PK/Pdt.SusPHI/2013Penggugat pada setiap awal tahun ajaran baru bertentangan denganketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;IV Menyatakan dan menetapkan hubungan kerja antara para Penggugatdengan Tergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu(Pekerjaan Tetap);V Menyatakan tindakan Tergugat membayar upah para Penggugat di bawahketentuan upah berdasarkan SK.Gubsu Nomor 188.44/674/KPTS/2010tentang Upah Minimum Propinsi Sumatera Utara adalah bertentangandengan

GUBSU Nomor 188.44/674/KPTS/2010 tanggal 24 November 2010 sebesarRp1.035.500,00;Uang Pesangon : 2 x 9 x Rp1.035.500,00 Rp18.639.000,00;Uang penghargaan Masa Kerja : 10 xRp1.035.500,00 Rp10.355.000.00:+Jumlah : Rp28.994.000,00;Uang Penggantian Perumahan serta UangPengobatan dan perawatan (15%) Rp4.349.100,00;Jaminan Hari Tua yang tidak dibayarkan selama29 tahun, yakni: 3,7% x 1.035.500,00 x 348 bulan Rp13.333.098,00;Kekurangan Upah Januari s/d Juni 2011 Rp1.173.000,00;Upah selama proses (JuliDesember

Bahwa, Penggugat diangkat sebagai Assisten Pembangunan danPerekonomian Setda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Eselon Il.a),berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 188.44/406/BKD/2012,tanggal 23 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural EselonIl di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dimana didalam posisi Jabatan ini Penggugat hanya menduduki selama 18 bulan;2.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selakuTergugat, yang telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06 Februari 2014,Tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Atas nama Drs.

Putusan Nomor 72 K/TUN/2015menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06 Februari 2014, tentangPemberhentian dari Jabatan Struktural Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Atas nama: Drs.H. ISKANDAR Z.,M.Si., (Penggugat 1!) dan Atas nama: Drs.

Rusli Zaidan;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/Bkd/2014, tanggal 06Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung khusus Nomor Urut 1 (satu), atasnama Drs. H.

Rusli Zaidan;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/077/BKD/2014, tanggal 06Februari 2014, tentang Pemberhentian dari Jabatan Struktural PemerintahProvinsi Kepualan Bangka Belitung Knhusus Nomor Urut 1 (satu) atas nama:Drs. H. Iskandar Z., M.Si., dan Nomor Urut 3 (tiga) atas nama: Drs.

Tahapan+tahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim Pelaksana PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telan menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukit P4Penetapan Nomor 4/Pdt.PKons/2021/PN Tjs Hal. 55.

Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk Pengadaan TanahPelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan Utara

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 TentangPerpanjangan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, diberi tanda bukti P1;2. Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 TentangPenetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara,diberi tanda bukti P2;3.

Fotocopy Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.609/2019 TentangPerubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi KalimantanUtara, diberi tanda bukti P5;Menimbang, bahwa fotokopi buktioukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukupdan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan kecuali bukt' P3 berupa fotocopydari fotocopy tanpa diperlinatkan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;----------------------------------------3.

Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/772/ KPTS/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ;-----4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 414.000 (empat ratus empat belas ribu rupiah) ;--------------------------------------------

., MH ;Jabatan : Staf ; NIP : 19820910 201101 2 005 ;MASING.........0068Masing masing berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor GubernurSumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor : 188.44/999/2013 tertanggal 07 PEBRUARI2013, selanjutnya disebutsebagai...........

OBYEK GUGATAN : Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek gugatandalam perkara ini adalah berupa: KEPUTUSAN GUBERNURSUMATERA UTARA NOMOR : = 188.44/772/KPTS/TAHUN 2012TERTANGGAL 21 DESEMBER 2012 4TENTANG PERESMIANPEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI ;TENGGANG.............B.

Bahwa selain itu, dalam konsideran Keputusan Tergugat Nomor :188.44/772/Kpts/Tahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012 TentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab. SerdangBedagai aquo, Tergugat sama sekali tidak menyebut adanya usulanHalaman 13Putusan No.05/G/2013/PTUNMDN1414pemberhentian dari pimpinan partai politik yang bersangkutan yakniDPC PKB Kab.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44 / 772 / Kpts / Tahun 2012 Tertanggal21Desember..............Desember 2012 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai ; 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor :188.44/772/Kpts/lahun 2012 Tertanggal 21 Desember 2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang4.

Fotocopy Surat Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor : 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagaitertanggal 21 Desember2012... cccecceccecceeceeceeceeeseeeeeaeeeeeees (Bukti T 4) ;5.

Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan oleh KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS,ST.

ANDREAS, ST., MTtertanggal 14 November 2018 terhadap Penggugat.Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS,ST., MT tertanggal 14 November 2018) telah bertentangan denganperaturan perundangundangan yang berlaku.

(Pasal 53 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara).Bahwa Penggugat sangat keberatan dengan Surat KEPUTUSANGUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAKPIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATANYANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N.

ANDREAS, ST., M.T., tertanggal 14 November 2018telah berlaku surut (berlaku mundur) terhadap Penggugat dimanaTergugat telah diberhentikan melalui KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN~ TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat KEPUTUSAN GUBERNURKALIMANTAN TENGAH NOMOR 188.44/436/2018 TENTANGPEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANAKEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANGADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN A.N. ANDREAS, ST., M.T.,tertanggal 14 November 201 8.3.

Putrama Alkhairinamun upah/gaji tetap tidak dinaikan sesuai upah minimum Kota Medansesuai Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1042/Tahun2011 Tanggal 13 Desember 2011 Tentang Upah Minimum Kota MedanTahun 2012;Bahwa kemudian karyawan perusahaan Daerah Rumah Potong HewanMedan melalui Badan pengurus Pusat Kesatuan Buruh Independentmengirimkan surat kepada Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utaraperihal pengaduan pelanggaran hakhak normatif buruh dengan SuratNomor 017/BPP.KBI/SL/V1I/2012

/740/KPTS/2010tanggal 27 Desember 2010 Tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun2010 juncto SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/1042/Tahun 2011 tanggal13 Desember 2011 tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2012.

No. 828 K/Pid.Sus/20172 (dua) lembar foto copy pelaksanaa nota pemeriksaan Nomor16497/DTK TR/SU/2012 tanggal 28 Agustus 2012:126 (seratus dua puluh enam) lembar foto copy daftar tunjangan tetappegawai PD Rumah Potong Kota Medan:SK Gubernur Sumut Nomor 561/5492/K/2009 tanggal 29 September2009 tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2010:SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/740/KPTS/2010 tanggal 27Desember 2010 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2011:SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/1042/KPTS/2011 tanggal

No. 828 K/Pid.Sus/2017kepada pegawai yang bekerja pada Rumah Potong Hewan Medan pada saatTerdakwa sebagai Direktur Utama sesuai UMK yang berlaku di Kota Medanberdasarkan SK Gubernur Sumut Nomor 188.44/1042/Tahun 2011 tanggal 13Desember 2011 Tentang Upah Minimum Kota Medan tahun 2012.

/740/KPTS/2010 tanggal 27 Desember2010 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2011;SK Gubernur Sumut No: 188.44/1042/KPTS/2011 tanggal 13 Desember2011 tentang upah minimum Kota Medan tahun 2012;Surat keterangan dari Kepala Cabang PT.

Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/3/2017 tanggal 06 Januari 2017 (Lampiran nomor urut 8 khususatas nama MARIA.DOYA ADEN, A.Par.,M.Si) pada Dinas Kebudayaandan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah ; 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanGubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017 tanggal 06 Januari2017 (Lampiran nomor urut 8 kKhusus atas nama MARIA DOYA ADEN,A.Par.

Membatalkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah, Nomor :188.44/3/2017, tanggal 06 Januari 2017, atau tidak Sah Surat KeputusanHal 5 dari 9 hal. Put. No. 305 /B / 2017 / PT. TUN. JKTTata Usaha Negara yang di terbitkan oleh Pembanding dahulu Tergugat(Gubernur Kalimantan Tengah) ; 4. Memerintahkan kepada Pembanding dahulu Tergugat GubernurKalimantan Tengah untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/3/2017, tanggal 06 Januari 201 7;5.

Sanijan, CES dkk3Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor : 188.44/523/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir.

Free Vynou,MT tanggal 11 Nopember 2016 tidak mempunyaimanfaatsedikitpun karena PENGGUGAT diberhentikan Dengan Hormat;Sehingga asas manfaat yang harus diperhatikan secaraseimbangtidak terpenuhi oleh TERGUGAT Asas Ketidakberpihakan ; 020 200200 200 20Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor :188.44/523/2016 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak AtasPermintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil A.N. Ir.

Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/523/2016 tentang PemberhentianDengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai NegeriSipil A.N. Ir. Free Vynou, MT, tertanggal 11 Nopember 2016 kepada :Nama > Ir. FREE VYNOU, MT 5NIP > 19650605 199203 1 023 ;Pangkat/(Golongan Ruang : Pembina Tingkat (IV/b) ;Unit Organisasi : Sekretariat Daerah Kabupaten Kapuas ;4.

Tanggal 11 November 2016 (vide bukti P16 = T1);sonnnnnne Menimbang, bahwa Penggugat merasa keberatan dengan dikeluarkannyaobyek sengketa berupa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/523/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas PermintaanSendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. Free Vynou,M.T.

Pertimbangan dari ketiga unsur tersebutdiatas dihubungkan dengan surat keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo,Hal. 38 dari 48 hal.Pkr.No.01/G/2017/PTUN.PLKdi mana unsur konkretnya terdapat dalam Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor: 188.44/523/2016 Tentang Pemberhentian Dengan Hormat TidakAtas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Ir. FreeVynou,M.T.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016:3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal01Desember 2016;4.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016 TentangPenetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017 tanggal 01Desember 2016:3. Mewajibkan Tergugat (ic. Termohon Kasasi) untuk mencabut SuratKeputusan Gubernur Nomor 188.44/698/KPTS/Tahun 2016Tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2017tanggal 01 Desember 2016;4.

berpendapat:Menimbang, bahwa terlepas dari alasanalasan kasasi tersebutMahkamah Agung berpendapat bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Medan telah keliru dan salah dalam menerapkan hukumdengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa KTUN objek' sengketa bersifat umum berdasarkanUndangUndang Nomor 30 tahun 2014 tentang AdministrasiPemerintahan, KTUN yang bersifat umum menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadilinya;Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor:188.44

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pdt.PKons/2021/PN TisTahapantahapan Pengadaan Tanah yang telah dilalui oleh Tim PelaksanaPengadaan Tanah Pelabuhan Pesawan adalah sebagai berikut:1.Bahwa Gubemur Kalimantan Utara telah menetapkan lokasi untuk PengadaanTanah Pelabuhan Pesawan, berdasarkan Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara; Keputusan Gubemur Kalimantan UtaraNomor 188.44/K.609/2019 Tentang Perubahan

Atas Keputusan GubemurKalimantan Utara Nomor 188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan LokasiPembangunan Pelabuhan Pesawan Provinsi Kalimantan Utara; KeputusanGubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44/K.514/2020 Tentang PerpanjanganPenetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Pelabuhan PesawanProvinsi Kalimantan Utara;Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan telah membentukSusunan Keanggotaan Pelaksana Pengadaan Tanah untuk PembangunanPelabuhan Pesawan, Seluas 60 Ha yang Teretak di Kelurahan

Sebelah Timur : Tebun Saul;Sebelah Barat : Yosep Lie;Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohontelah melampirkan buktioukti berupa:1.Fotokopi Formulir Inventarisasi dan Identifikasi Satuan Tugas B PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kentingan Umum Pelabuhan Pesawan diKelurahan Tanjung Selor Timur Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utaraatas nama Kristiyanto, selanjutnya terhadap bukti surat tersebut diberi tanda buktiP1;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

.609/2019Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P2;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara) Nomor Nomor188.44/K.730/2018 Tentang Penetapan Lokasi Pembangunan PelabuhanPesawan Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya terhadap bukti surat tersebutdiberi tanda bukti P3;Fotokopi Keputusan Gubemur Kalimantan Utara Nomor 188.44

Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/740/KPTS/Tahun 2010 tanggal 27Desember 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2011, Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1042/Tahun 2011tanggal 13 Desember 2011 tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2012 Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/804/KPTS/Tahun2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota MedanTahun 2013;11 Bahwa tindakan Para Tergugat tidak memberikan hakhak Penggugat

Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/740/KPTS/Tahun 2010 tanggal 27Hal. 3 dari 10 hal. Put.

No. 77 K/Pdt.SusPHI/2015Desember 2010 tentang Penetapan Upah Minimum Kota Medan Tahun 2011, Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/1042/Tahun 2011tanggal 13 Desember 2011 tentang Upah Minimum Kota Medan Tahun 2012 Jo.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/804/KPTS/Tahun2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Upah Minimum Kota MedanTahun 2013;Menyatakan tindakan Para Tergugat tidak memberikan hakhak Penggugat yangtelah memasuki usia pensiun adalah bertentangan

Bahwa, berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/480.B/BKD/2009 tanggal 06 Oktober 2009, Penggugat telahdinaikkan dalam pangkat Penata Muda Golongan ruang IllI/a terhitung mulaitanggal 1 Oktober 2009;4.

NIP.19650907 1994032003;3) Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/683/BKPSDMD/2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 17 September2018 atas nama Suci Mawarni, S.H.

Bahwa, benar objek sengketa perkara a quo berupa Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/683/BKPSDMD/2018 tanggal 17September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada HubungannyaDengan Jabatan atas nama Suci Mawarni, SH NIP. 19650907 199403 2 003.3.

Bahwa, Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana ditetapkandengan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/1206/BKD/2013 tanggal 11 Desember 2013 akan tetapi Penetapan objeksengketa, tidak ada kaitan dengan penjatuhan hukuman disiplin (objek sengketayang berpeda) (objek sengketa yang berpeda).

Menyatakan Sah Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/683/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Suci Mawarni, SHNIP. 19650907 199403 2 003;3.