Manggistersebut lalu para Saksi/ team memarkirkan 1 (Satu) unit Mobilnya dan turun,karena melihat lokasi Lorong Manggis tersebut jalannya kecil dan ramai sekalirumah penduduk lalu Saksi Alfredo Hidayat Djuaji memimpin Anggotanya/ teammenyusun strategi untuk berbagi tugas dan memerintahkan ke Saksi korbanuntuk masuk terlebin dahulu melakukan Mapping dan pengamatan terhadaplokasi keberadaan pelaku Agung, sedangkan Saksi Alfredo Hidayat DjuajiHalaman 4 dari 59 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Plgbersama

Manggistersebut lalu para Saksi/ team memarkirkan 1 (Satu) unit Mobilnya dan turun,karena melihat lokasi Lorong Manggis tersebut jalannya kecil dan ramai sekalirumah penduduk lalu Saksi Alfredo Hidayat Djuaji memimpin Anggotanya/ teammenyusun strategi untuk berbagi tugas dan memerintahkan ke Saksi korbanuntuk masuk terlebin dahulu melakukan Mapping dan pengamatan terhadaplokasi keberadaan pelaku Agung, sedangkan Saksi Alfredo Hidayat Djuajibersama Anggotanya/ team mengikuti dari belakang Saksi korban

lorong manggis denganmengendarai mobil, setelan sampai di depan lorong manggis, timmemarkirkan mobil karena wilayah tersebut padat penduduk dan untukmenghindari supaya penangkapan yang tim lakukan tersebut tidak bocormaka tim masuk dari depan lorong manggis menuju ke keberadaan Agung didam / waduk dengan berjalan kaki tidak berbarengan, saat itu Saksi AlfredoHidayat Djuaji memimpin tim menyusun strategi untuk berbagi tugas danmemerintahkan ke Saksi Agus Mardiono untuk masuk terlebin dahulumelakukan Mapping

lorong manggis dengan mengendarai mobil, setelahsampai di depan lorong manggis, tim memarkirkan mobil karena wilayahtersebut padat penduduk dan untuk menghindari supaya penangkapan yangtim lakukan tersebut tidak bocor maka tim masuk dari depan lorong manggismenuju ke keberadaan Agung di dam / waduk dengan berjalan kaki tidakberbarengan, saat itu Saksi Alfredo Hidayat Djuaji memimpin tim menyusunstrategi untuk berbagi tugas dan memerintahkan ke Saksi Agus Mardionountuk masuk terlebih dahulu melakukan Mapping

depan lorong manggis, tim memarkirkan mobilkarena wilayah tersebut padat penduduk dan untuk menghindari Supayapenangkapan yang tim lakukan tersebut tidak bocor maka tim masuk dariHalaman 25 dari 59 Putusan Nomor 682/Pid.B/2019/PN Plgdepan lorong manggis menuju ke keberadaan Agung di dam / waduk denganberjalan kaki tidak berbarengan, saat itu Saksi Alfredo Hidayat Djuajimemimpin tim menyusun strategi untuk berbagi tugas dan memerintahkan keSaksi Agus Mardiono untuk masuk terlebih dahulu melakukan Mapping

KAIyang seharusnya warga bisa dipenjarakan ; Adanya Mapping/Pendataan Aset Tanah di KelurahanTanjungmas oleh PT. KAI (Tergugat ) dan pengukuran disertaipengecatan dengan Cat pilok yang dilakukan oleh KaryawanPT. KAI Daerah Operasi VV Semarang ;4.

No 180/Pdt/2017/PT SMGpenolakan kegiatan Mapping/Pendataan Aset Tanah PT. KAIuntuk rencana pembuatan Rel Baru ;7. Bahwa rencana Pembangunan rel baru dari Stasiun Tawangmenuju Pelabuhan Tanjung Emas Semarang yang dilakukan olehTERGUGAT, dampak yang ditimbulkan yaitu) akan terjadipenggusuran rumah warga Kebonharjo Semarang (ParaPenggugat), karena itu warga tidak setuju dan menolak rencanaTERGUGAT tersebut.

Kereta Api Indonesia (Persero), yakni Tergugat ;b) Bahwa kegiatan Tergugat pada tanggal 23 Maret 2015 adalahberupa pendataan (mapping) dan sebelumnya sudah dilakukansosialisasi kepada warga Kebonharjo ; Kegiatan tersebut jugasudah diberitahukan kepada Gubernur Jawa Tengah dengansurat tanggal 10 Maret 2015 Nomor : JB.QO5/II/3/D42015dan kepada Walikota Semarang dengan surat tanggal 18 Maret2015 Nomor : JB.OO5/II/ 4/D42015 perihal PemberitahuanPelaksanaan Mapping / Pendataan Aset tanah di KelurahanTanjung

Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu berupa jenisjenis usaha yangtelah dilakukan mapping

Mapping biayabiaya dari buku besar ke laporan keuangan yang telahdiaudit KAP, telah diberikan kepada Terbanding dan dari mappingtersebut dapat dilihat bahwa Pemohon Banding tidak membiayakanbiaya tersebut;3. Pemohon Banding tidak pernah menerima penjelasan atau uraian atasakun dan dasar dari koreski tersebut;Bahwa berdasarkan penjelasanpenjelasan di atas, mohon kiranyakoresksi biaya Taxable Income Declared dapat dibatalkan;C.

mengambil alin pertinmbangan hukum dan menguatkanputusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu lebih mengedepankanasas kebenaran materiil dan melandaskan prinsip substance over theform yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yangtelah mensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harusberdasarkan peraturan perundangundangan dan hukum dimana dapatditelusuri dari dokumen berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor38/KptsII/1996 tanggal 29 Januari 1996 dan Majelis Hakim telahmelakukan Mapping

Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu lebih mengedepankan asaskebenaran materiel dan melandaskan prinsip substance over the formyang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rule sebagaimana yang telahmensyaratkan bahwa semua tindakan administrasi harus berdasarkanperaturan perundangundangan dan hukum dimana dapat ditelusuridari dokumen berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor38/KptsII/1996, tanggal 29 Januari 1996 dan Majelis Hakim telahmelakukan Mapping

2019Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu berupa jenisjenis usaha yangtelah dilakukan mapping

Putusan Nomor 638/B/PK/Pjk/2019dari dokumen berupa Keputusan Menteri Kehutanan Nomor38/KptsII/1996, tanggal 29 Januari 1996, dan Majelis Hakim telahmelakukan Mapping pembagian luas pengelolaan hutan tanamanindustri, serta mengklasifikasi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) antara Bumimelalui Areal Produktif berdasarkan klasifikasi umur tanaman danBangunan termasuk emplasemen sesuai dengan asas kemanfaatan,penggunaan, serta peruntukannya dengan benar, dan oleh karenanyakoreksi Terbanding (sekarang Pemohon

tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, karena dalamperkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadilioleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga MajelisHakim Agung mengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkanputusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu berupa jenisjenis usahayang telah dilakukan mapping

Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalih pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu berupa jenisjenis usaha yangtelah dilakukan mapping

mengambil alih pertimbangan hukum danmenguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo karena in casu lebihmengedepankan asas kebenaran materiel dan melandaskan prinsipsubstance over the form yang telah memenuhi asas Ne Bis Vexari Rulesebagaimana yang telah mensyaratkan bahwa semua tindakanadministrasi harus berdasarkan peraturan perundangundangan danhukum dimana dapat ditelusuri dari dokumen berupa Keputusan MenteriKehutanan Nomor 38/Kptsll/1996 tanggal 29 Januari 1996 dan MajelisHakim telah melakukan Mapping

Grogol Petamburan Kota JakartaBarat, setelah saksi bersamasama dengan team bergerak menuju lokasitersebut, sekira pukul 12.30 wib saksi bersamasama dengan team sampaidi lokasi tersebut dan melakukan mapping tempat tersebut, sekira pukul13.10 wib saksi dan bersamasama dengan team melihat seorang lakilakiyang ciriciri Sesuai yang diinformasikan kemudian saksi bersamasamadengan team mendekati dan mengamankan orang tersebut yang mengakuterdakwa DWIYANTO Als ANTO Bin (alm) MUSTOFA kemudian dilakukanpenggeledahan

Kewajiban Tergugata.Melakukan instalasi LinovHR System pada jaringankomputer Penggugat sampai dengan dapat berfungsi sertaterintegrasi dengan baik paling lambat 5 (lima) harikalender sejak pembayaran pertama diterima olehTergugat (vide Pasal 3 ayat 1 Perjanjian );Melakukan Data Mapping dan membuat Master DataStruktur (Organisasi, Proses Bisnis);Membuat Blueprint Dokumen dan melakukan sosialisasiBlueprint;Membuat Template dan melakukan sosialisasi Template;Melakukan pengumpulan datadata dan memasukan

Template;Menyerahkan seluruh data lengkap dalam format seragamsesuai Template kepada TERGUGAT untuk di upload ke server;Dengan demikian PENGGUGAT adalah pihak yang beritikad baik didalam perikatan karena PENGGUGAT telah melaksanakanprestasinya kepada TERGUGAT sehingga PENGGUGAT berhakatas pemenuhan prestasi dari TERGUGAT.Prestasi yang telah dilaksanakan oleh TERGUGATDalam implementasi LinovHR System, Tim awal TERGUGAT yangdipimpin oleh OKNIANTO MIONO telah melakukan pekerjaan,yaitu :a.Melakukan Data Mapping

Putusan Nomor 601/B/PK/Pjk/2019Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta dan melemahkanbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo berupasubstansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambilalin pertimbangan hukum dan menguatkan putusanPengadilan Pajak a quo karena in casu berupa jenisjenis usaha yangtelah dilakukan mapping telah dilakukan perhitungan

Saiful Amin dan anggota lainnyamelakukan Mapping penyelidikan, observasi dan pembuntutan dan sasaranyang dicurigai, kKemudian sebelum tiba didepan Gerbang Tol pembayaransepeda motor jembatan Suramadu Arah Surabaya yakni saksi Moch. Safikbersama saksi M. Saiful Amin melakukan penangakapan terhadap terdakwaMoh.

SAIFUL dan anggota lainnyamelakukan Mapping penyelidikan, observasi dan pembuntutan dansasaran yang dicurigai, sebelum terdakwa tiba di depan Gerbang Tolpembayaran sepeda motor jembatan Suramadu arah Surabayadilakukan penangkapan terhadap terdakwa MOH.

Intercompany & Fasilities AGB Nielsen Media NetherlandRp.436.082.925,00bahwa menurut Terbanding bahwa Terbanding melakukan Koreksi karenawajib pajak belum sepenuhnya melaporkan DPP PPh Pasal 26 Tahun 2006sebesar Rp.436.082.925,00.bahwa berdasarkan mapping G/L Intercompany Service and Facilities yangdiberikan oleh Pemohon Banding, diperoleh informasi bahwa pembayarankepada AGB Nielsen Media Research Netherlands adalah agreement dengannama Malcom sebesar Rp.517.468.714.62,00 Pemohon Banding dalamsurat

tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo yang telah dilakukan pemeriksaan,pengujian, dan diberikan pertimbangan hukum serta diputus oleh MajelisPengadilan Pajak dengan benar, sehingga Majelis Hakim Agungmengambil alih pertimbangan hukum dan menguatkan atas PutusanPengadilan Pajak a quo Pemohon Banding (sekarang TermohonPeninjauan Kembali) telah menunjukkan bukti berupa mapping

Maluku pada mapping anggaran PANWASLIH Kab. Malluku Tengah tahun 2017 senilai Rp. 19.215.000 (Sembilan belas juta dua ratus lima belas ribu rupiah) tanggal 22 Maret 2017 yang menerima Ahmadi Ohoiwutun;

Anggaran tersebut sudah saksi Johny RichardWattimury serahkan kepada 18 Panwas Kecamatan.Setelah kegiatan tersebut dilakukan, pada bulan Maret 2017, saksi JohnyRichard Wattimury bersama Terdakwa mengikuti Mapping (penyesuaian)Anggaran Panwas di Jakarta.

X 623peserta = Rp.31.150.000.Setelah kegiatan Biaya bimbingan teknis pengawasan/ sosialisasi berbasis ITdilaksanakan, pada bulan Maret 2017, saksi bersama Terdakwa (Kepala Sekretariat/PPK) mengikuti Mapping (penyesuaian) Anggaran Panwas di Jakarta.

Setelan kami menerima dana hibah, Saksi dan bendaharapembantu kemudian mengeluarkan cek untuk pencairan anggaran sesualkebutuhan;Bahwa mapping adalah pembahasan penggunaan anggaran dimana besarananggaran disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Bawaslu RI. Biasanyasaat Mapping, besaran masing masing item kegiatan disesuaikan dengan petunjuk/standar dari Bawaslu RI. Mapping seingat Saksi dilakukan sebanyak 2 kali, di tahun2016 sebanyak sekali dan di tahun 2017 sebanyak sekali.

Mapping itu harus dihadirioleh Kepala Sekretariat merangkap PPK dan tidak bisa diwakili. Untuk bendaharabisa saja tidak hadir dalam Mapping anggaran, namun PPK/ Kepala Sekretariatharus hadir;Bahwa Saksi pernah mengikuti Bimtek terkait pengelolaan keuangan Panwaslih ditahun 20162017 yang dilaksanakan oleh Bawaslu Pusat;Bahwa Saksi mengenal Terdakwa Yanti M. Nirahua, namun tidak mempunyaihubungan keluarga dengan Terdakwa;Bahwa Saksi lupa apakah Terdakwa Yanti M.

Nirahuabaik yang dilakukan di tahun 2016 maupun di tahun 2017;Bahwa Kepala Sekretariat Panwaslin Kabupaten/ Kota merangkap Pejabat PembuatKomitmen pada Sekretariat Panwaslin Kabupaten/ Kota pasti mengetahui mengenaiperubahan anggaran sebagaimana pada saat Mapping anggaran karena kepalaSekretariat/ PPK pasti hadir dalam Mapping Anggaran dan Kepala Sekretariat/ PPKyang mengelola dan bertanggungjawab terhadap dana Hibah PanwaslihKabupaten / kota;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat

Suaka Magrasatwa Rawa singkil tidakdiperkenankan untuk melakukan penebangan pohon aktifitas yang dapatdilakukan didalam kawasan Suaka Marga Satwa hanya sebatas kegiatanpenelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan wisata terbatas dankegaitan lain yang menunjang budi daya.e Bahwa terdakwa mengeluarkan atau melangsir hasil hutan kayu berbentukkayu olahan pada titik koordianat 9793937.9"E 29383.9"N denganmengunakan GPS Geodetic Tyepe geo Exploler 3000 series merk Trimbeldan dipadukan dengan GPS Mapping

saatmelangsir/mengeluarkan kayu olahan Terdakwa dan saksi Ismail ditangkap.Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenanguntuk melangsir atau mengeluarkan hasil hutan berbentuk kayu olahan dari kawasanHutan Suaka Marga Satwa Rawa SingkilMenimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli, Terdakwa telah mengeluarkan/melangsir kayu olahan pada titik koordianat 9793937.9"E 29383.9"N denganmengunakan GPS Geodetic Tyepe geo Exploler 3000 series merk Trimbel dandipadukan dengan GPS Mapping

Pemerintah Kota Bogor dan PT Galvindo Ampuh sepakat untuk mapping kios dan pedagang di Pasar Induk Kemang sebelum pengelolaandiserahkan kepada Pemerintah Kota Bogor yang akan dilakukan oleh Tim Bersama.2.

GalvindoAmpuhsampai dengan waktupemetaan (mapping) kios dan pedagangselesai dilakukan secara bersamasama.

Walikota Bogor Nomor 511.1/811HukHAM tanggal12 Maret 2018 Perihal Penjelasan atas Berita Acara Rapat PembahasanPengelolaan Pasar Induk Kemang dan sebagai tindak lanjut hasil pemetaan(mapping) kios dan pedagang di Pasar Induk Kemang pada Hari Senin tanggal12 Maret 2018... makauntukmenghormatidanmenjagaobjektivitasproses mediasi yang sedang berjalan serta untuk menghindaripotensikonflik yang lebih luas di Pasar Induk Kemang, bersama ini pengelolaan Pasar IndukKemang dinyatakan dalamstatus quo sampai

hanya akan melakukan pengelolaanterhadap pasar tersebut sedangkan terhadap bangunan kios dan losdipersilahkan untuk diambil manfaatnya oleh PENGGUGAT baik dijual ataudisewakan, karena hak yang melekat pada HGB yang dimiliki PENGGUGATbukan untuk melakukan pengelolaan pasar akan tetapi hanya untukmemanfaatkan bangunan yang sudah dibangun.Bahwa pada dasarnya pengelolaanpasar tersebut akan dilimpahkan kepadaPemerintah Kota Bogorsebagimana pengakuan PENGGUGAT pada angka 16dall gugatannya sambil menunggu mapping

Galvindo Ampuh pada pokoknyakesepakatan untuk mapping kios pedagang sebelum pengelolaan di serahkankepada pemerintah kota bogor dan untuk menjaga terjadinya konflik yang lebihluas di pasar induk kemang maka pengelolaan pasar tersebut yang sebelumnya dikelola oleh Tergugat di kembalikan kepada Penggugat ;Bahwa surat Walikota Bogor Nomor 664/1960HUKHam., tanggal 8 Juni2018 perihal penghentian aktifitas pengelolaan pasar induk kemang Bogor (pasartehnik) yang di tujukan kepada Direktur PD.