KKEP dengan hukuman rekomendasi PTDH;20.

Menyatakan Surat Keputusan Nomor: Kep/21/VIII/2019/ Khirdintanggal 12 Agustus 2019 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) lampiran Nomor Urut 9 atas nama LA ODE MUH.SADAM ANSAR adalah Sah menurut hukum.3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.C.

BuktiT56 : Berita) Acara RapatPelaksanaan Pengkajian Dan Pembahasan AnggotaPolri Yang Direkomendasikan PTDH AN. BRIPKA PUTU DEDI ARTONO NRP 85010206 DKK, tanggal 24Juli 2019. (Fotokopi sesuai dengan aslinya);57. BuktiT57 : Daftar Hadir PelaksanaanHalaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN.PLPengkajian Dan Pembahasan Anggota Polri YangDirekomendasikan PTDH oleh Sidang Komisi ode EtikProfesi Polri tanggal 24 Juli 2019. (Fotokopi sesuaidengan fotokopi);58.

Namun,Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor: 29/G/2019/PTUN.PLkomisi tetap menjatuhkan putusan PTDH; Bahwa alasan dalam surat keterangan berobat jalan an.

Sadam Ansar, selain 30 hari secara berturutturuttidak masuk kantor juga telah lebih tiga kali dikenakan hukuman disiplin,jadi dari ke 2 (dua) permasalahan inilah sehingga yang bersangkutan diPTDH; Bahwa alasan keberatan atas PTDH La Ode Muh.

Putusan Nomor 249 K/TUN/2014.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di mukapersidanganPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :OBJEK GUGATANe Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/1/2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari DinasPOLRI atas nama ENDI

SYAWALUDDIN SILALAHI, Pangkat BRIPKA Nrp72110047, Jabatan/Kesatuan BA POLRES PEMATANG SIANTAR tertanggal21 Januari 2013 ;DASARDASAR GUGATAN :IITENGGANG WAKTU GUGATAN :Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013, tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH)tertanggal 21 Januari 2013, diterima oleh istri Penggugat An.

Pol. : Kep/37/I/2013tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI, dengan Pangkat Bripka Nrp 72110047, Jabatan/ KesatuanBa Polres Pematang Siantar ;Asas Kecermatan, Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telahmenjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat, nyatanyata mencerminkanketidakcermatan, Ketidaktelitian dalam pertimbangan Hukumnya, karenasecara Hukum Administratif Pemerintahan yang Notabene sebagai suatuInstitusi/Lembaga

Pol. : Kep/37/I/2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentangPembehentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama17ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, dengan Pangkat Bripka Nrp72110047, Jabatan/Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar, sebagaimanaobjek sengketa TUN yang diterbitkan Tergugat dalam perkara a quo inisangat beralasan Hukum untuk DIBATALKAN dan sekaligusDICABUT ;15.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk MENCABUT, Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDINSILALAHI, Pangkat/Nrp : Bripka/72110047, Jabatan/ Kesatuan Ba Polres PematangSiantar ;Memerintahkan Tergugat untuk Merehabilitasi atau memulihkan segala hak danKedudukan Penggugat seperti semula ;.

Pada tahun 2018 sampai dengan 2019 bertugas di Sat Lantas PolresOgan llir;Pada tahun 2019 berpindah tugas dari polres Ogan lIlir ke sat SabharaPolrestabes PalembangPada tahun 2020 sampai dengan dikeluarkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri olehTergugat Atas nama Ricard Andika sesuai dengan objek gugatanPenggugat bertugas di Sat Sabhara Polrestabes Palembang;V.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Selatan Nomor : Kep / 31 /I / 2021 tanggal 14 Januari2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPOLRI atas nama Richard Andika.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep / 31 /1/ 2021 tanggal14 Januari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas POLRI atas nama Richard Andika.4.

Penjatunan Hukuman Pelanggaran KodeEtik tanggal 27 November 2020 (vide bukti P.10 = bukti T.10);Bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Palembang selakuAnkum melalui Surat Nomor : R/126/XI/HUK.12.10/2020 tanggal 30 November2020 perihal Usulan PTDH terhadap Pelanggar a.n.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi.;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggarKEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggarsumpah/janjianggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;3.

PTDH sebagai Anggota POLRI;(2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif beruparekomendasi.;(3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPPyang melakukan pelanggaran' meliputi: huruf d. melanggarsumpah/janji anggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;Menimbang, bahwa pada Juni 2020 Penggugat telah menandatangani SuratPengakuan Dosa diketahui

Pol.SKEP/49//2006 tertanggal 31 Januari 2006, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama : ADNILSYAH Brigadir NRP.73080370 Kesatuan BA.BAG OPS.POLRES SIMALUNGUN.B. TENTANG TENGGANG WAKTU :1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Pol : SKEP/49//2006 tertanggal 31 Januari 2006, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama : ADNILSYAHBrigadir NRP.73080370 Kesatuan BA.

Pol : SKEP/49//2006tertanggal 31 Januari 2006, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri atas nama ADNILSYAH Brigadir NRP.73080370Kesatuan BA.BAG.OPS.POLRES Simalungun (objek gugatan) yangtersimpan di lemari isteri Penggugat ;Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/20136.

Putusan Nomor 269 K/TUN/201312.13.kesimpulan, terlebin dahulu keluar Surat Keputusan Kode Etik dan SuratKeputusan PTDH baru Penggugat disidangkan.

TENTANG EKSEPSI:Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalildalil yang diajukanoleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang Tergugat akui secara tegasdalam Jawaban ini ;Bahwa benar Penggugat telah di berhentikan Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari dinas Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sumut(Tergugat) No.

SKEP/49/V/2006 tertanggal 31 Januari 2006,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atasnama ADNILSYAH, Brigadir, Nro 73080370, Kesatuan Ba.Bag.

Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara.6.Kapolres Muna;2 Surat Radiogram Kapolda Sulawesi Selatan dan Tenggara No Pol/TR/1292/86tanggal 6 Agustus 1986 yang telah di sahkan oleh Kapolres Muna tentang:Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian TidakDengan Hormat ( PTDH ) terhadap nama: La Ode Arfah. Nrp: 55120815.Pangkat Bharatu pada Polres Muna jabatan: Min Pers Polres Muna.

Perihal : Permohonan pendapat dan saran hukum atas DalamLuar Dinas (Diluar Dinaskan) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri, atas nama: Bharatu La Ode Arfah.

SDMPolri KPD Kadivbinkum Polri Nomor : B / 293 / II / 2010 / SDE SDMtanggal 19 Februari 2010, perihal : Permohonan pendapat dan saranhukum atas Pernyataan Dalam Luar Dinas (Diluar Dinaskan) atauPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri sehinggaTergugat II masing masing. 1).AKBP. Hari Sarwoko, SIK, M, Hum. 2).AKBP. Drs. Agus Arifin, SH. 3). AKP. Susanto.

Pol : B/42/1/2007 Perihal pengiriman hasil Lidik dan kelengkapanadministrasi PTDH Bharatu La Ode Arfah, tertanggal 04 Januari 2007, ditemukanfakta hukum yaitu pada point 3 (tiga)surat tersebut menyebutkan bahwa suratkeputusan Obyek Sengketa yang Asli berada pada La Ode Arfah yang menjadipertimbangan majelis dalam eksepsi Lampau Waktu Yaitu Bukan merupakan SkepAsli Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) melainkan Surat telegram yangmenjadi objek gugatan Penggugat yang menyoal mengenai keberadaan

) Penggugat dari Anggota Kepolisian Republik Indonesia telah di bacakanterlebih dahulu oleh Kapolres Muna pada saat upacara Pelepasan baju dinas bukanmerupakan Skep Asli Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Penggugattersebut melainkan Surat Telegram;Bahwa Surat Kapolres Muna No.

Terbanding;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding telah digugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding di muka persidanganPengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalildalil :BJEK ATANSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/297/VII/2011, tanggal 8 Juli 2011 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH

M.Si = diruangan kerja KapolresPadangsidimpuan yang disaksikan oleh Waka Polres KOMPOL MARADOLOK SIREGAR, Kabag Sumda KOMPOL RUSDI dan Kasi PropamPolres Padangsidimpuan IPTU RUDI SIREGAR, SH ;Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan oleh Penggugat ataspenerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep/297/VII/2011, tanggal8 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atasnama Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan olehketentuan yang berlaku untuk itu sebagaimana diatur dalam

) olehTergugat ;e Pada Tahun 2011 sampai dengan dikeluarkan Surat KeputusanPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) oleh Tergugat,Penggugat masih bertugas di Pembinaan Propos PolresPadangsidimpuan ;5.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : Kep/297/VII/2011, tanggal 8 Juli2011 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) daridinas Polri atas nama YUSRIWAN, Bripda Nrp 85050916, Ba PolresPadangsidimpuan, Kesatuan Polres Padangsidimpuan ;3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/297/VII/2011, tanggal 8 Juli 2011 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama YUSRIWAN, Bripda Nrp85050916, Ba Polres Padangsidimpuan, Kesatuan PolresPadangsidimpuan ;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi ataumemulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selaku anggotaPolri aktif ;5.

Terhitungsejak hari ke 40 (empat hari) tidak ditanggapinya Surat PermohonanPembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon);Ill.

ternyata ada kesalahan NRP Pemohon dalamSKEP tersebut, yang sebenarnya NRP Pemohon yaitu : 53100158 danbukan NRP 55100158 dan Pemohon tidak melakukan kesalahan sepertiyang termuat dalam SKEP PTDH yang dikeluarkan oleh Termohon,Pemohon menyesalkan tentang SKEP tentang PTDH yang sangatmerugikan Pemohon, seharusnya Pemohon tidak menerima SKEP tentangPTDH itu, dan kalau tidak di PTDH Pemohon memasuki masa pensiun tahun2007 akan tetapi dengan adanya SKEP PTDH yang cacat hukum ituPemohon tidak mendapatkan

Bahwa, sejak tanggal diterimanya Surat Permohonan Pembatalan SkepTermohon PTDH Pemohon bahkan hingga tanggal Permohonan ini diajukanTermohon tidak memberikan tanggapan apapun terkait Surat PermohonanPembatalan Skep Termohon tentang PTDH Pemohon hal ini jelasmerupakan pelanggaran terhadap asas ketentuan hukum;6.

SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon seharusnya menurut hukum untukdibatalkan/dicabut karena mengandung cacat hukum baik itu melanggarketentuan Perundangundangan maupun melanggar Asaasas UmumPemerintah Yang Baik;Bahwa, apabila Termohon tidak melanggar Asasasas Umum Pemerintahyang baik sebagaimana dijelaskan pada dalil V poin 1 diatas ini, makaTermohon akan sampai pada kesimpulan untuk mengabulkan SuratPermohonan Pembatalan SKEP Termohon tentang PTDH Pemohon, yaknimembatalkan SKEP Termohon tentang PTDH

dari Ropers Polda Metro Jayadengan Konsep surat rahasia Nomor : R/ = /V/2003/Ropers tanggalJanuari 2003 tentang Pemberitahuan PTDH dari dinas Polri a.n.

pelanggaran sebagaimanadimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 Perkap No. 14 Tahun2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri dapat dijatuhi sanksi berupaRekomendasi PTDH;7.

Zaenal Abidin, NRP. 86111587, Jabatan Ba Was Prov SiPropam Polres Majalengka (fotocopy sesuai dengan asli);Berita Acara tanggal 11 Februari 2020 Rapat KoordinasiPeneribitan Keputusan PTDH Anggota POLDA Jabar yangtelan direkomendasikan PTDH melalui sidang KKEPP(fotocopy sesuai dengan asl) ;Nota Dinas dari Kepolisian Darah Jawa Barat Biro SumberDaya Manusia No.

disimpan sebagai arsip pada Biro SDM Polda; dan 5)Salinan keputusan PTDH dikirim kepada Kasatker pengusul dan petikankeputusan diserahkan kepada anggota Polri yang di PTDH; c.

sebagaimana diatur dalamPerkap Nomor 14 Tahun 2011 adalah sanksi PTDH tanpa melalui pemeriksaandan putusan Pidana.

terhadap Asas Tidak Memihak karena Tergugat telah bertindakberpihak atau bersikap pilihpilin dalam penjatuhan PTDH terhadap Penggugatmengingat dalam kasus lain dengan kesalahan yang sama namun kasus laintersebut tidak dikenakan sanksi PTDH.

Pada Tahun 2011 sampai dengan dikeluarkanSurat Keputusan Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) oleh Tergugat, Penggugat masih12bertugas di SAT SAMAPTA POLRES Padangsidimpuan ;5.

Menyatakan batal atau. tidak sah SuratKeputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor : KEP/296/VII/2011 Tanggal 8Juli 2011 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas POLRI atasnama ROMI CHANDRA, Bripda Nrp. 79030263BAPOLRES Padangsidimpuan, Kesatuan BAPOLRESPadangsidimpuan ;3.

TENTANG SUBSTANSIBahwa benar Penggugat diberhentikan Tidak Dengan MHormat(PTDH) dari Dinas Polri' karena pada hari Kamis tanggal 17Mei 2010 sekitar pukul 23.00 Wib di pakter Tuak Balpenmilik Pak CARLOS Jin. Sermalian Kosong Gg.

Foto copy Petikan Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara Nomor : Kep/296/VII/2011tanggal 8 Juli 2011, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polriatas nama BRIPDA ROMI CHANDRA, Nrp 79030263,Kesatuan Ba Polres Padangsidimpuan, (Bukti T1)2. Foto copy Surat dari Kapolres PadangsidimpuanNomor : K/166/III/2011, tanggal 29 Maret 2011,perihal Minta Saran dan Pendapat Hukum, (Bukti3.

) dari Dinas POLRI atas namaROMI CHANDRA, Bripda Nrp. 79030263 BapolresPadang sidimpuan, Kesatuan BapolresPadang sidimpuan ( objek sengketa Aquo ,VideBukti P 5 = T 1 ) ; Bahwa benar Penggugat sebelum diterbitkannyaSurat Keputusan Pemberhentian dengan TidakHormat (PTDH) tersebut diatas adalah AnggotaPolri yang dulunya bertugas sebagai Bintara(Ba) pada Polres Padang sidimpuan (VideJawaban Tergugat tertanggal585914 Desember14 Desember 2011) ; Bahwa Surat Keputusan PTDH (Objek' sengketaAquo) diterbitkan

Tentang Polemik Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)Pegawai Negeri Sipil (PNS) Karena Melakukan Tindak PidanaKejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan.1.

Surat Edaran ini juga dijadikan salah satu dasar hukumoleh Tergugat dalam melakukan PTDH terhadap Penggugat melaluiKTUN Objek Sengketa (vide konsideran Mengingat angka 13 KTUNObjek Sengketa);.

Bahwa SK PTDH yang diterbitkan oleh PPK telah memicu penolakandari para PNS terdampak, termasuk Penggugat yang juga menolak SKPTDH yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana tertuang dalamObjek Sengketa.

Namun KTUN Objek Sengketa yangdigunakan Tergugat dalam melakukan PTDH terhadap Penggugatmenggunakan dasar hukum yang diterbitkan pasca putusan pidanaterhadap diri Penggugat memperoleh kekuatan hukum tetap(retroaktif).

HalamanPutusan Perkara Nomor 14/G/2020/PTUN.BNA Bahwa ada putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang telahberkekuatan hukum tetap; PTDH atas nama Penggugat diproses pada tahun 2019 padahal kasusnyapada tahun 2012 karena terjadi penumpukan instansiinstansi tertentusudah lamaproses PTDH tersebut dilakukan;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara No. : Kep /504/VII/2013 tanggal 26 Juli 2013yang diterbitkan Tergugat tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama ERIK ESTRADASEMBIRING denganPangkat........34Pangkat Briptu,Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas PolresDBI y 2eeeesressenete encemesseneeseemmeneneeeeemee rerne eee nieeeem ete3.

. : Kep. 504/VII/2013tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugat tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama ERIKESTRADA SEMBIRING dengan Pangkat Briptu,Nrp.86050053,Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairi;4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkansegala hak dan kedudukan Penggugat sebagai anggota Polri yangaktif terhitung sejak tanggal 26 Juli 2013 ;5.

:Kep/504/V1I/2013 tanggal 26 Juli 2013 yang diterbitkan Tergugattentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polriatas nama ERIK ESTRADA SEMBIRING dengan PangkatBriptu,Nrp.86050053, Jabatan/Kesatuan Ba Ton Dalmas Polres Dairihingga perkara ini mempunyai keputusan yang berkekuatan hukumyang tetap (in kracht vanQEWISAE) j=nnn= non nnn nnn nnn nnnnnnnnennennnnnnnnsennsnnnnasnneenn6.

Tentang SubstansiBahwa penggugat Inperson (BRIPTU ERIK ESTRADA SEMBIRING),Nrp 86050053, Jabatan terakhir BA Ton Dalmas Polres Dairi Polda Sumuttelah diberhentikan tidak dengan hormat ( PTDH ) dari dinas Polri olehTergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara ( Tergugat ) No.Pol.

Hukuman penundaan mengikuti pendidikan selama 1 Tahun ( dandimasukkan dalam CB ybs ).Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH ) Penggugatdari dinas Polri adalah diawali pada tanggal 29 Oktober 2011 sekira pukul23.30 wib pada saat Kasat Narkoba dan Ps.

Jabatan Advokat Madya Bidkum PoldaSulsel dan diterim sendiri oleh pemohon PTUN.Bahwa kaitan kaitan dengan keberatan Putusan PTDH, Nomor:Kep/965/1X/2020 tanggal 30 September 2020Dapat dijelaskan sebagai berikut: Bahwa walaupun keberatan Putusan PTDH pemohon/ PenggugatPTUN sudah lewat waktu, namun penggugat tetap dan telahmembuat jawaban atas surat keberatan penggugat yaitu padatanggal 10 November 2020 dan telah diserahkan kepada keluargadan juga telah diserahkan kepada pemohon PTUN (MUH.

Bahwa Skep PTDH Kep /965/IX/2020 yaitu Tanggal 6 November2020 adalah merupakan pelanggaran HAM serta bertentangandengan pancasila dan UUD 45. Pada jawaban keberatan PTDH dapat dijelaskan kembali sebagaiberikut :a. Bahwa penerapan pasal persangkaan/pelanggaran terhadapterduga pelanggar (MUH. ANDHIKA KALAWIRA ATMAJA)bukan mengacu pelanggaran pasal 12 Perkap Nomor 8 Tahun2006, melainkan termohon PTUN mengacu pada Peraturan Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.

) ;Fotokopi sesuai dengan asli Tanda Terima Surat dari KapolresTana Toraja Nomor : B/21/X/IKEP/2020,tanggal 19 Oktober 2020Perihal Undangan Mengikuti Upacara PTDH atas nama BRIPTUMUH.

Andhika Kaliwiraatmaja,tanggal 28 Oktober 2020, perihal Keberatan atas PTDH Nomor :Kep/965/1X/2020;Fotokopi sesuai dengan asli Surat An. Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Selatan Kabidkum, NomorB/52/X1/2020/Bidkum, tanggal 12 November 2020, perihalJawaban atas surat keberatan PTDH Nomor : Kep/965/IX/2020an. Muh.

Kepala Kepolisian DaerahSulawesi Selatan Kabidkum Nomor : B/52/X1/2020/Bidkum, tanggal 12 November2020, perihal Jawaban atas surat keberatan PTDH Nomor : Kep/965/1X/2020 an.Muh. Andhika Kaliwiraatmaja (vide bukti T 30);4.

Putusan No. 25/G/2016/PTUN.MDOAdapun yang menjadi objek sengketa adalah ; Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur05.PTDH/VV2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat dari Dinas POLRI atas nama Robby Lapian ; Adapun yang menjadi alasanalasan Penggugat adalah sebagai berikut : 1.Bahwa Penggugat diangkat menjadi Anggota Polri dalam pangkatSERDA/Prajurit Siswa Diksargollan Bintara Prajurit Karier Polri pria T.A. 2002pada SPN KAROMBASAN, Terhitung

persidangan Komisi Kode Etik Polri ; Bahwa walaupun Penggugat telah mengembalikan uang sebesarRp. 75.000.000, (tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut, namun Tergugattetap memproses dan menerbitkan Penetapan Penjatuhan Hukumankepada Penggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SulawesiUtara Nomor : Kep/1136/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang PenetapanPenjatuhan Hukuman (obyek sengketa), dan kemudian Tergugatmenerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor :Kep/Sahlur05.PTDH

/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri; Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 penggugat mengetahui adanyaKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/Sahlur05.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas polri atas nama Robby Lapian (Penggugat)yang diterima penggugat di DIB PROPAM POLDA yang diserahkan olehAipda Marzugi, dengan demikian gugatan penggugat masih dalamtenggang waktu 90 (Sembilan puluh

PTDH sebagai anggota Polri ;Bahwa Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etikprofesi Polri, menyebutkan : Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratifberupa rekomendasi ; Bahwa Pasal 21 ayal (3) Peraturan Kepala Kepolisian NegaraRepublik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode EtikProfesi Polri, menyebutkan : Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH

Hal tersebut tidak perlu dibuktikan pelanggaranpidana melalui proses peradilan, tapi langsung dapatdisidangkan KKEP berdasarkan Pasal 21 (4) Perkap 14Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polrimenyatakan sanksi PTDH dapat dikenakan terhadappelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud Pasal 6 s/d Pasal 16 Perkap 14 Tahun 2011. Halini dengan jelas terduga pelanggar melakukan pelanggaranEtika Kelembagaan ;14.2.

Tentang SubstansiBahwa Penggugat Inperson (BRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE), Nrp84031156, Jabatan terakhir Brigadir Bagren Kesatuan Polres Batu BaraPolda Sumut telah diberhentikan tidak dengan hormat ( PTDH ) dari dinasPolri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : Kep/ 866/ VII /2017, tertanggal26 Juli 2017 perihal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) daridinas Polri karena Penggugat telah terbukti melakukan perbuatansebagaimana dimaksud

Tergugat) sebagaimana diatur dalam PerkapNo. 08 tahun 2015 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi PegawaiNegeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia:Halaman 16 Putusan Perkara Nomor 112/G/2017/PTUNMDN Pasal 26 ayat (2) berbunyi "Pengakhiran dinas Pegawai Negeri pada Polrimeliputi PDH dan PTDH ; Pasal 29 ayat (1) berbunyi "PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal26 huruf b, bagi anggota Polri dilaksanakan apabila := Melakukan Tindak Pidana ;= Melakukan pengalanggaran dan/atau ;" Meninggalkan

Bukti T 2021 Bukti T 2122 Bukti T 2223 Bukti T 23tuntutan dari penuntut dan ketua sidang mempersilahkanpendamping memberikan pembelaan serta ketua sidangmenskor selama 1(satu) jam dan Pembacaan Putusan SidangKomisi Etik Profesi Polri terhadap Terduga PelanggarBRIGADIR BAGINDA ALI RAMBE hasil Putusan PTDH ;Fotocopy Salinan Surat Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Utara Nomor : Kep/866/VI/2017. tanagai 26 Juli2017. tentana Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)an.

Bahwa, dalam putusannya Komisi Kode etik Polri telah menjatuhkan sanksiadministrasi kepada Penggugat berupa rekomendasi Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri dan terhadap putusansidang KKEP Penggugat mengajukan banding, dan terhadap permohonanbanding Penggugat ditolak Komisi Banding (Bukti Surat T16,17) ;9.

Oleh karenanya, dalil Penggugat yang menyatakanbahwa seharusnya Tergugat sebelum menjatuhkan sanksi pelanggaran kodeetik berupa PTDH. seharusnya Penggugat pernah dijatuhi hukuman disiplinlebih dari 3 kali, Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut tidakberalasan hukum dan harus dikesampingkan karena dalam perkara aquoPenggugat di PTDH dari dinas Polri bukan karena dijatuhi hukuman disiplinlebih dari 3 kali sebagaimana dimaksud Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003tentang Peraturan Disiplin Anggota

Putusan Nomor 288 K/TUN/2017 Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara NomorKep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama HelfritJacob;7.

Putusan Nomor 288 K/TUN/201714 Tahun 2011 tentang Komisi Kode Etik Profesi Polri menyatakansanksi PTDH dapat dikenakan terhadap pelanggar yang melakukanpelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 6 s/d Pasal 16 Perkapnomor 14 Tahun 2011. Hal ini dengan jelas terduga pelanggarmelakukan pelanggaran Etika Kelembagaan;14.2.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Helfrit Jacob;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/menghapus dan mencoret objeksengketa berupa:a.

Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob;b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Helfrit Jacob;Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalamkedudukan semula sebagai anggota Polri;5.

/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atas namaHendra Jacob sedangkan terhadap Penggugat II (Helfrit Jacob) dikenakanPemberhentian Tidak dengan hormat Keputusan Kapolda Sulut NomorKep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atas namaHelfrit Jacob;Bahwa dengan demikian sangat jelas dalam perkara a quo tidak dapatdigabungkan / disatukan menjadi satu Perkara TUN karena adanya 2 (dua)Halaman 14 dari 21 halaman.

Bahwa Penggugat menerima Petikan Surat Keputusan Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polridengan Hormat (PTDH) dari Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara padatanggal 31 Juli 2013 dan telah menjalani sidang Komisi Kode etik ProfesiPolri Polres Tobasa No. PUT/02/IV/2013 tanggal 15 April 2013 danKeputusan Kepala Kepolisian Resort Tobasa No.Kep/02/IV/2013 tanggal 22April 2013 tentang penetapan penjatuhan hukuman Pemberhentian Tidak21. Bahwa .......1421.

Anggota Kepolisian Negara RI ;25.Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penerbitan Surat Pemberhentian Tidakdengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugatsesuai dengan Surat Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SumateraUtara Nomor : Kep/505/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) terhadapBriptu Zendry Laurent dengan NRP. 87070961, Kesatuan SAT SABHARAPOLRES TOBASA yang telah melanggar Pasal 31 Perkap Nomor 14

Foto copy Nota Dinas Kapolres kepada Kasi Propam Polres Tobasa Nomor : B/ND12/IV/2013/Propam tanggal 4 April 2013/Propam perihalagar melaksanakan sidang KKEP terhadap Briptu Zendry Laurentdengan ancaman PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat)dari dinas Polri, (Bukti T8) :9.

Foto copy Surat Kapolres Tobasa Nomor : K/17/IV/2013 tanggal 25 April2013 perihal pengiriman surat pernyataan banding dan memori40banding atas putusan sidang KKEP Polres Tobasa menjatuhkansanksi PTDH terhadap terduga pelanggar Briptu Zendry Laurent,(Bukti T19) ; 20. Foto copy ......20.

disimpan di Polda ; bahwa dasar penerbitan Skep PTDH adalah hasilpenelitian Bidkum dan Propam ; bahwa tugas dari bagian SAHLUR(Pengesahan dan Penyaluran ) adalahmembuat skep PITDH, Pensiun, yangmemproses penerbitan setiap skep PTDH adalahsaksi, pendelegasian wewenag kepada Kapoldauntuk anggota berpangkat bintara, Petikanditandatangani Karo SDM ; bahwa dasar penerbitan skep PTDH adanyaKeputusan sidang KKEP dari Polres, BeritaAcara dan Salinan Putusan; bahwa untuk Skep PTDH Penggugat sudahsesuai substansi

Pol. : B/ND493/VI/2009/Ropers tanggal 16 Juni 2009perinal Penyerahan Asli Petikan Skep PTDH an. Penggugat telahdiserahkan dan diterima oleh staf bagian administrasi Dit. Reskrimsus dantelah diberitahukan/diumumkan kepada Penggugat pada sekitar bulanJuli 2009 saat Penggugat akan mengambil gaji ke 13, dengan telahditerimanya Skep PTDH oleh Dit Reskrimsus maka akibat hukumnya adalahpejabat administrasi Dit Reskrimsus Polda Metro Jaya tidak dapatmembayarkan gaji ke 13 kepada Penggugat.

Reskrimsus bahwa Penggugat telah di PTDH dari DinasPolri berdasarkan Skep Kapolri No.

R/44/IX/2006/Itwasda tanggal 22 September 2006 perihalSaran Pertimbangan Sanksi PTDH terhadap AKP Larison Sinaga, SHisinya : menyarankan agar tidak di/aksanakan pemberhentian tidakdengan hormat tetapi diberikan sanksl/nukKuman berupa demosi,penundaan pangkat 2 periode dan tidak bo/eh mengikutipendidikan;.

Pol. : Rl4411X12006I1twasdatanggal 22 September 2006;yang merupakan bukti penting dan bagian dari berkas pengajuandari Kapolda kepada Kapolri, sehingga Divisi Hukum Mabes Polri salahmemberikan Saran Hukum kepada Kapolri yang berakibat keluarnyaSurat Keputusan PTDH (Pemberhentian Tidak Dengan Hormat).Seharusnya Kapolda Metro Jaya berdasarkan buktibukti surat padaHalaman 15 dari 18 halaman.

Putusan Nomor 19/PK/TUN/201411.12)13.angka 10 huruf c tidak meneruskan rekomendasi PTDH kepada Kapolrikarena ANKUM tidak merekomendasikan pemberhentian tidak denganhormat dan Kapolri tidak menerbitkan Keputusan PTDH;Bahwa Putusan Nomor: 432K1TUN/2010 tanggal 1/7 Februari 2011bertentangan dengan Keputusan Kapolri No. Pol.

Bahwa Penggugat memberikan Surat Izin ke bagian TAHTI, namun surattersebut tidak pernah diperlihatkan pada sidang Kode Etik Profesi, dansetelah sidang kode etik tersebut klien kami direkomendasikan ke PTDH (Pemberhentian Tidak dengan Hormat);.

Bahwa 19 Januari 2017, turunlah Surat Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Tengah Nomor: Kep/01/I/2017/Sahlur, tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20, atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/ 89030717; o.

Bahwa Penggugat hanya mendapatkan 1 (satu) lembar kertas fotokopi dariSurat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Nomor:Kep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentang PemberhentianTidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan Nomor Urut 20, atasnama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp: BRIPDA/89030717; Hal 5 dari 43 Hal. Putusan No. 6/G/2017/PTUN.PL10.11.12.13.Bahwa Penggugat juga mempunyai Prestasi yang cukup membanggakanyaitu dalam Bermusik.

Asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). 17.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp:BRIPDA/ 89030717, jelas tidak mempunyai asas Legalitas.

Dinyatakan Batal atau Tidak Sah. 18.Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah NomorKep/01/1/2017/Sahlur, tertanggal 19 Januari 2017 tentangPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH), Lampiran Keputusan NomorUrut 20 atas nama ANDI AKSAM ANUGRAH PRATAMA, Pangkat/ Nrp.BRIPDA/ 89030717, jelas melanggar hak asasi Penggugat, karena keadaanPenggugat saat sedang mengalami musibah yaitu sakit ginjal dan sakit nonmedis.

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDOAdapun yang menjadi objek sengketa adalah ; Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur01.PTDH/VI/2015, tanggal 22 Juni 2015 tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat dari Dinas POLRI atas nama JUHAD I ; Adapun yang menjadi alasanalasan Penggugat adalah sebagai berikut :1.

Tanggal pengembalian 09 Juni 2014 ;Bahwa walaupun Penggugat telah mengembalikan uang sebesar Rp.40.000.000, (empat puluh juta rupiah) tersebut, namun Tergugat tetapmemproses dan menerbitkan Penetapan Penjatuhnan Hukuman kepadaPenggugat yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor: Kep/131/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015 tentang Penetapan PenjatuhanHukuman (obyek sengketa 1), dan kemudian Tergugat menerbitkanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur01.PTDH/

Banding dan dihadiri oleh Anggota Komisi Banding, dimana padatanggal 13 Mei 2015 sidang Komisi Banding dalam mengambil keputusantidak dihadiri oleh anggota Komisi Banding namun diputuskan melalui rapatANEV yang dihadiri oleh pejabat utama POLDA Sulut yang bukan sebagaiKomisi banding sesuai dengan keputusan Kapolda Sulut NomorKep/76/III/2015 tertanggal 31 Maret 2015 ; Bahwa pada tanggal 01 Maret 2016 Penggugat mengetahui adanyaKeputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. : Kep/Sahlur01.PTDH

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDO14.2.Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melaluiSidang KKEP terhadap :: a. pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak pidanadengan ancaman hukuman pidana penjara 4 (empat) tahunatau lebih dan telah diputus oleh pengadilan yang berkekuatanhukum tetap; dan 222 0nncnne none nnneb. pelanggar yang melakukan pelanggaran sebagaimanadimaksud dalam pasal 21 ayat (3) huruf e, huruf g, huruf h, danhuruf L ; Bahwa untuk kejelasan dan melengkapi maksud pasal

Putusan No. 20/G/2016/PTUN.MDOdipindahtugaskan ke jabatan berbeda yang bersifat Demosisekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dipindahtugaskan ke fungsi berbeda yang bersifat Demosisekurangkurang nya 1 (Satu) tahun; dipindahtugaskan ke wilayah berbeda yang bersifat Demosisekurangkurangnya 1 (satu) tahun; dan/atau PTDH sebagai anggota Poli.

Bahwa khusus menyangkut dengan sanksi Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) yng diberikan kepada Penggugat, Tergugatdapat melakukan PTDH jika terpenuhi syarat dalam pasal 12 ayat (1)PP No. 1 Tahun 2003 yang berbunyi : Anggota Kepolisian NegaraHalaman 7 dari 45 HalamanPutusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUNBNARepublik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinasKepolisian Negara Republik Indonesia apabila:a.

Kalau melangar tindak pidana, disiplin, dan profesi yangbisa di PTDH, harus melalui prosedur hukum yang tetap, tegasKapolda.

(Fotokopi dari Fotokopi);Surat Rahasia Kapolres Aceh Tamiang NomorR/21/1/2017/KKEP, tanggal 10 Januari 2017 tentangPermohonan Putusan Rekomendasi PTDH. atas namaBrigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Ba Sat SabharaKesatuan Polres Aceh Tamiang ditujukan kepadaKapolda Aceh.

(Sesuai dengan aslinya);Surat dari Kabid Propam Polda Aceh Nomor: R/ 21/II/2017 /Propam, tanggal 23 Februari 2017 tentang Sarandan Pertimbangan Sanksi Rekomendasi PTDH = atasnama Brigadir Hamdan Nrp 87050825 Jabatan Brig SatSabhara Kesatuan Polres Aceh Tamiang.

(vide Bukti T27 dan Bukti 34).Berdasarkan Putusan tersebut Kapolres Aceh Tamiang telah mengirimkan surattanggal 31 Desember 2016, tanggal 10 Januari 2017, tanggal 23 Februari 2017dan tanggal 6 Februari 2018, tentang saran Pertimbangan PTDH dan suratHalaman 40 dari 45 HalamanPutusan Perkara Nomor 16/G/2018/PTUNBNApermohonan Putusan PTDH atas nama Penggugat yang ditujukan kepadaTergugat (vide Bukti T8, Bukti T23, Bukti T24 dan Bukti T26);Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Kapolres Aceh Tamiangtersebut