Menyatakan Terdakwa OMARSYAH, S.Hut als OMAR Bin BUGELSYAMSUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana KORUPSI sebagaimana dalam dakwaan SUBSIDAIRmelanggar Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;2.

Uraian Jumlah (Rp)1 Realisasi SP2D 3.509.374.000,002 PPN dan PPh 268.400.294,003 Realisasi SP2D Setelah Dikurangi PPN 3.240.973.706,00dan PPh4 Realisasi Pekerjaan 1.171.785.175,005 Kerugian Keuangan Negara (34) 2.069.188.531,00 Halaman 14 dari 137 Putusan Nomor 15/Pid.SusTPK/2021/PN Ptk n= Perbuatan terdakwa OMARSYAH als OMAR sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UU RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.

) Negeri Asahan.Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa bersamadengan Rahmad Aminsyah telah mengakibatkan Negara dirugikan yaitu sebesarRp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasinomor : SR2509/PW02/5/2012 tanggal 23 Mei 2012 oleh pihak Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara di Medan atausetidaktidaknya sebesar jumlah itu.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dalamUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.SUBSIDIAIR ;Bahwa ia Terdakwa NIRWANSYAH, SP., Msi. selaku Kepala Sekolah PertanianPembangunanSekolah Pertanian Menengah Atas (SPPSPMA) Negeri Asahan yangdiangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Asahan Nomor : 225BKD/ 2006 tanggal28 Juni 2006 bersamasama dengan RAHMAD AMISYAH, SHI (ilakukan penuntutansecara

;Bahwa Terdakwa bersamasama Rahmad Aminsyah telah mencairkan danmenampung dana bantuan hibah tersebut dengan membuka Buku Tabungan di BankSumut Cabang Pembantu Kantor Gubernur Sumut atas nama SPPSPMA Negeri Asahandengan specimen tanda tangan Nirwansyah selaku Kepala Sekolah dan tanda tanganTerdakwa selaku Bendahara;Bahwa karenanya telah terbukti semua unsur dakwaan primer tersebut yaitu unsursetiap orang, memperkaya diri sendiri/orang lain, merugikan kekayaan Negara secarabersamasama, melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999 joUndangUndang No.20 Tahun 2001;Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti, maka dakwaanselebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;Terhadap AlasanAlasan Kasasi Terdakwa :Bahwa alasanalasan Kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena alasanalasantersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatukenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999,UndangUndang No.20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;MENGADILI:Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi IT : NIRWANSYAH, SP., MSitersebut ;Hal. 27 dari 30 hal.

Atau setidaktidaknyasekitar jumlah itu;Perbuatan Terdakwa Suherlan bin Soeparlan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan (3) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Suherlan bin Soeparlan dan Drs.

pelaku;Dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terlihatMajelis Hakim Pengadilan Tipikor Semarang "Telah salah menerapkan atauperaturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya"kami berpendapat perbuatan Terdakwa Suherlan bin Soeparlan telah memenuhiunsur "melawan hukum" karena perbuatan Terdakwa telah bertentangandengan peraturanperaturan yang sifatnya tertulis;Sehingga perbuatan Terdakwa Suherlan bin Soeparlan berdasarkanYuriprudensi telah memenuhi unsur Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RINomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor: 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Bahwa berdasarkan uraianuraian tersebut di atas, dapat disimpulkanbahwa Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiSemarang dalam putusannya Nomor: 19/Pid.Sus/2013/PT.Tipikor Smg tanggal16 April 2014

Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana(Requisitoir) sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini yang pada pokoknyasebagai berikut :1, Menyatakan terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal

2 ayat (1)jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, sebagaimana tercantumdalam dakwaan PRIMAIR;2.

Rusydi, SH,memberikan pendapat yang berbeda dengan Majelis Pengadilan Tinggi sebagai berikut;Menimbang, bahwa Terdakwa Munir SH bin Yusuf didakwa dengan dakwaanPrimair, telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RINomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana, dan dakwaan Subsidair telah melanggar Pasal 3jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor

telahmerugikan keuangan negara sebanyak Rp.1.554.568.919,50 (satu milyar lima ratus lima puluh empatjuta lima ratus enam puluh delapan ribu sembilanratus sembilan belas rupiah lima puluh sen) atauRp.1.357.779.839,50 (satu milyar tiga ratus limapuluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilanribu delapan ratus tiga puluh sembilan ribu limapuluh sen) atau setidaktidaknya sekitar jumlahitu ;Perbuatan Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah, STtersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam ketentuan Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UUNo.31 Tahun 1999 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;SUBSIDAIRBahwa ia Terdakwa Ahmad Hasyim Firmansyah,ST. dalamjabatannya atau kedudukannya selaku Ketua Tim KUTWilayah Kabupaten Dati II Pacitan Lembaga SwadayaMasyarakat Pusat Peranserta Masyarakat (LSMPPM) Kabupaten Pacitan, dengan Surat Keputusan No.029/PPM13/KPTSPRES/XI/1998 tanggal 4 Desember 1998 yangdikeluarkan oleh Presidium LSM PPM Jawa Timur danSurat Tugas dari Ketua Tim KUT PPM Presidium Jatim No.Hal 7 dari 32 Hal.Put.No

Pd, bersalahmelakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang RepublikIndonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang mana telah dirubah denganUndang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999Tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana;Halaman 2 dari 147 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPK/2019/PN Amb.2.

Taslim Atan bin Atan Ladjim diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa Drs.

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah denganUndangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriRanai tanggal 3 Mei 2011 sebagai berikut :1.12Menyatakan Terdakwa Drs.TASLIM ATAN Bin ATAN LADuJIM tidakbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahanUU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana dalamDakwaan Primair dan membebaskan Terdakwa dari dakwaantersebut;.

Pengadilan Negeri tersebut :Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, keterangan Ahli dan terdakwa;Setelah memperhatikan barangbarang bukti yang ada;Hal dari 110 Putusan Nomor 15/Pid.SusTipikor/2014/PN Dps.Setelah mendengar uraian tuntutan pidana Penuntut Umum, dengan amarnyaberbunyi sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa NI MADE VINA HANDAYANI, SE tidak terbukti bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primairmelanggar pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) b UU.RI Nomor : 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU.RI Nomor : 20 tahun 2001tentang Perubahan atas UU.RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Selisih pengadaan dan sewa alat 0Jumlah 109.016.000 Bahwa perbuatan terdakwa SUYADI, S.Ag. bin SAdI1KU DLVLULYUsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001.

Menyatakan terdakwa SUYADI, S.Ag. bin SASTRO DIMULYOterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaKORUPSI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun2001 dalam dakwaan primair. 2.

Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Yogyakarta sependapat dengan Jakwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut di atas =;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secarasubsidaritas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakartaakan membuktikan terlebih dahulu dari dakwaan Primair, sebagai berikut :Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagai berikut,:Primair:......38Primair : Melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidiair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang

., tersebut sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 jo.

Terdakwa selaku Direktur dan KontraktorPelaksana proyek negara atau RSUD SoE telah mengalamikerugian keuangan negara yaitu : Pekerjaan kurang sebesarRp.65.075.187,73 (enam puluh lima juta tujuh puluh lima ribuseratus delapan puluh tujuh rupiah tujuh puluh tiga sen) dan tidakmembayar denda keterlambatan sebesar Rp.769.807.555, (tujuhratus enam puluh sembilan juta delapan ratus tujuh ribu lima ratuslima puluh lima rupiah);Dengan demikian, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur unsur deliktermuat dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 huruf b Undang Undang No. 31 Tahun 1999jo. Undang Undang No. 20 Tahun 2001 jo.

., tanggal 05 Agustus 2011, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena ituharus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut sepertitertera di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa /Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah sertadipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkatkasasi ini ;Memperhatikan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 huruf b Undang Undang No. 31Tahun 1999 jo.

.+ Pasal 21 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara menyatakan : Bahwa pembayaran atas bebanAPBN / APBD tidak boleh dilaksanakan sebelum barang dan / atau jasaditerima dengan baik.Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP.SUBSIDAIRBahwa

Menyatakan Terdakwa ZEBLON DUA DIRRI, S.Pd, tidak terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana tersebut dalam DakwaanPrimair;2. Membebaskan Terdakwa Zeblon Dua Dirri, S.Pd, dari Dakwaan Primairtersebut ;3.

/PW17/5/2017 tanggal 25 September 2017 yang siginifikanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, sehinggaberdasarkan fakta hukum tersebut, perobuatan Terdakwa telah memenuhikualifikasi tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat(1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangHal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498K/Pid. Sus/2018Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor15/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 5 Juni 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SamarindaNomor 60/Pid.SusTPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 2498K/Pid.

Pid.SusTPK/2015/PN.PlIk tanggal 25 Agustus 2015 tentang penetapan harisidang;Berkas Perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan saksisaksi, ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Drs.BADAGING HANDEN anak ABRUR HANDENtidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dalam pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), (8) UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangRI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair.2. Menyatakan terdakwa Drs.BADAGING HANDEN anak ABRUR HANDENterbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diaturdalam Pasal 3 jo.

PDS05/Ft(WNSARI1 1/2017,tanggal 1 November 2017 pada pokoknya sebagai berikut :DAKWAAN:KESATUPRIMAIR :Perbuatan terdakwa HARYATI Binti POLESONO sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP

ribu tujuh ratus tujuh puluh limarupiah) tidak dapat dipertanggungjawabkan, karena digunakan untukpelaksanaan di luar kegiatan PRONA maupun pengeluaran lain yang tidaksesuai dengan realisasi sebenarnya dan / atau bertentangan dengan peraturanperundangundangan;Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa PenunitutUmum yang berpendapat unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri/ orang lain / korporasi terpenuhi sehingga Terdakwa terbukti melanggardakwaan alternatif kKesatu primer yaitu Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubahdan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 TentangHalaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 2/PID.SUSTPK/2018/PT YYK.Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP JoPasal 64 ayat (1) KUHP, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Bandingpada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tidak sependapat dengan hal

27 Desember 2007 tentang Rincian APBD Jawa Tengah menuruturusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaantahun 2008 ;Perbuatan Terdakwa Edy Subagyo bin Munadi tersebut telahmemperkaya diri sendiri Terdakwa Edy Subagyo bin Munadi dan dapatmerugikan keuangan Negara Cq Pemerintah Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp60.000.000, (enam puluh juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlahtersebut;Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo. UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No.31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDAIR:Bahwa la Terdakwa Edy Subagyo Bin Munadi sebagai Ketua PanitiaPengaspalan jalan Dr.

ternyatapertimbangan Pengadilan Tinggi jawa Tengah tidak cukup pertimbangan(onvoeldoende gemotiverd), oleh karenanya sudah sepatutnya putusanPengadilan Tinggi Jawa Tengah tersebut dibatalkan ;Alasan KeduaBahwa Putusan Pengadilan Tinggi bertentangan dengan hukum ataubertentangan dengan kebenaran/kenyataan yang terungkap dalampemeriksaan persidangan, yang oleh Hakim khilaf mempertimbangkan haltersebut;TsBahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas,yakni primair sebagaimana diatur dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU RI No. 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangHal. 13 dari 20 hal.

. : 29/Pid.SusTPK/2021/PN.SBYdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)jo. Pasal 18 Ayat (1) , (2), (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo.Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair kami ;2.

Menyatakan Terdakwa Hosihah Binti Safal tidak terbukti bersalahtelah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancamdengan pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1), (2), (8)Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindakpidana korupsi Jo. Undangundang No. 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan tindak pidana korupsi, Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;2.

2 Ayat (1) jo.

Terdakwa tidak mengakui kesalahannya.Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana makaharuslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) jo.

Menyatakan terdakwa ALOY SURYANA terbukti bersalah melakukan tindakpidana korupsi yang dilakukan secara bersamasama sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndangNomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana surat dakwaan primair;Halaman 2 dari 186 Putusan Nomor : 112/

Terdakwa menyalahgunakan beras Raskin tersebutsejumlah 2.500 Kg yang dijual oleh Terdakwa kepadaPedagang dengan harga Rp. 10.867.000, (sepuluh jutadelapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) dan hargaberas tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhikebutuhannya; Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Negara mengalamikerugian sebesar Rp.10.867.000, (sepuluh juta delapanratuS enam puluh tujuh ribu rupiah ) atau setidak tidaknyasekitar jumlah itu ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan TindakPidana Korupsi.Subsidair: Bahwa ia Terdakwa MAX MONDING selaku Kepala DesaRanoyapo, Kecamatan Ranoyapo, Kabupaten Minahasa Selatan yangdipilih oleh masyarakat Desa Ranoyapo sejak tanggal 21Desember 1998, pada bulan Januari sampai dengan bulan Oktober2005 atau setidak tidaknya pada waktu waktu lain dalam tahun2005, bertempat di Desa Ranoyapo,

PemerintahKabupaten Probolinggo dirugikan sebesar Rp. 19.269.969, (sembilan belas jutadua ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh sembilan rupiah)atau setidaktidaknya sejumlah itu ;Perbuatan Terdakwa SELAMET merupakan tindak pidana sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;SUBSIDIAIR: Bahwa ia Terdakwa SELAMET pada waktu dan tempat sebagaimanadakwaan Primair diatas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan

3 Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke1 KUHP Jo Pasal 64 (1) KUHP;Mahkamah Agung tersebut ;10Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriTernate tanggal 12 Desember 2011 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD HUSNI UMASANGAUJI terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair : Pasal

2 Ayat (1)Jo Pasal 18 Undangundang UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telahdiubah dan diperbaharui dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 JoPasal 64 Ayat (1) KUHPidana;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa MUHAMMADHUSNI UMASANGAuI dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan danDenda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 6(enam) bulan penjara;Membayar

Tinggi mempertimbangkansemua bagian perkara, bukan secara borongan demikian itu tanpamenunjuk bagianbagian yang tepat dan benar tersebut;Uraian Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bertentangan denganperbuatan yang dilakukan Terdakwa, baik yang tercantum dalam BeritaAcara Penyidikan maupun yang dikemukakan dan atau diperdapat dimukapersidangan;Bahwa di dalam Surat Dakwan, Jaksa Penuntut Umum telah melancarkandakwaan kepada Terdakwa sebagai telah melakukan Tindak PidanaKorupsi yaitu Primair melanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharuhi dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana; SUBSIDAIR, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharuhi dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo Pasal 64ayat (1) KUHPidana;Bahwa sejak awal