Bahwa setelah bukti P5 di buat oleh para pihak, Penggugat tidak pernahmendapatkan panggilan RUPS oleh Para tergugat perihal akandiadakannya perubahan susunan direksi perseroan Turut Tergugat ;13.Sehingga Penggugat pada tanggal 23 Oktober 2017 mengirimkan suratkepada Tergugat untuk meminta klarifkasi perihal adanya maksud dariTergugat untuk mengadakan RUPS serta jabatan Direktur Utama yang diduduki oleh Tergugat tanpa adanya RUPS terlebih dahulu;14.

IMP yang mana kepemilikannya tersebut Tidak terdaftarDALAM BUKU PEMEGANG SAHAM PT.IMP dan tidak mungkin melakukanperubahan Direksi dan Komisaris secara diamdiam tanpa RUPS karenasesuai Pasal 75 ayat (1) UU No.40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, menyatakan RUPS mempunyal wewenang yang tidak diberikankepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditemukandalam UndangUndang ini dan/atau anggaran dasar .

oleh RUPS danPasal 100 UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tentangkewajiban Direksi seharusnya yang mendaftarakan akta tersebut adalahdireksi PT.IMP yang menjalankan perusahaan bukan oleh pemegang sahambaru;Bahwa apa yang dilakukan Penggugat menunjukan Penggugat seorangyang bersifat tinggi hati karena surat panggilan klarifikasi dari Tergugat danTurut Tergugat dijawab dengan surat klarifikasi hal ini menunjukansesungguhnya Penggugat mengetahui adanya proses RUPS tersebutnamun tidak datang

, apalagi RUPS tersebut dilakukan sesuai ketentuanhukum dan telah memenuhi kuorum, dilakukan oleh Tergugat selakuPemegang saham 1.100 lembar saham dan Tergugat II selaku pemgangHalaman 22 Putusan No. 477/PDT/2021/PT.DKI18.19.saham sebanyak 2.500 lembar sahamjika digabungkan kedua pemegangsaham (Tergugat dan Tergugat II sebanyak 70%) sehingga olehkarenanya sesuai ketentuan Pasal 86 UU 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas RUPS telah memenuhi quorum adapun alasanPenggugat mengajukan gugatan aqguo

Menyatakan Pengambilan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS)(RUPS) PT.Indo Mineralita Prima yang diambil secara kuorumdinyatakan sah dan mengikat menurut hukum;5. Menyatakan Akta Akta yang dibuat oleh Turut Terguugat berupa : Akta No.36 tertanggal 09 Agustus 2017 dihadapan Turut Tergugat II; Akta No.141 tertanggal 24 Agustus 2017 yang dibuat dihadapan TurutTergugat Il; Akta No.88 tertanggal 13 September 2017 dihadapan Turut Tergugat II;Telah sesuai ketentuan hukum,;6.

02/PDT.P/RUPS/2013/PN.JKT.TIM

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait pemberhentian Penggugat sebagai Direktur sebelummasa jabatannya berakhir adalah melanggar atau bertentangan denganketentuan Pasal 105 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 tentangPerseroan Terbatas dan merupakan perbuatan melawan hukum;4.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait pemberhentian Penggugat yang belum berakhir masajabatannya dinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakanbatal karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;5.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnyaterkait pemberhentian Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat sebagai Direktur sebelum masa jabatannyaberakhir adalah melanggar atau bertentangan dengan ketentuanPasal 105 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 40 RUPSTergugat tanggal 16 Juni 2014 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas dan merupakan perbuatan melawan hukum;4.

Menyatakan Keputusan RUPS Tergugat tanggal 16 Juni 2014khususnya terkait Pemberhentian Pemohon Kasasi semulaPembanding/Penggugat yang belum berakhir masa jabatannyadinyatakan batal demi hukum atau setidaknya dinyatakan batalkarena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;5.

Nomor 3091 K/Pdt/2019Pool Indonesia dan terhadap Penggugat telah diberitahukan akandiadakannya rapat di Kantor Tergugat dengan salah satu agendanyaadalah untuk membahas mengenai pemberhentian Penggugat darijabatannya namun Penggugat tidak menghadiri rapat tersebut: Bahwa RUPS telah terlaksana dengan dihadiri oleh seluruhpemegang saham sehingga quorum lebih dari 3/4 saham yangdiharuskan yang memberhentikan Penggugat sebagai Direktur, olehkarenanya pemberhentian Penggugat telah sesuai dengan Pasal

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, ZAKARIA YUSUF, TENGKUHASNUN, Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, JONNAIDI (Kabag Hukum)dan HAMDAN (Kabag Perekonomian), dengan hasil RUPS Tahunan2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal 29Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret 2012,yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

BLJ melakukan RUPS Tahunan2012 yang dihadiri oleh Terdakwa selaku Pemegang Saham mayoritas(99%), saksi Drs. H. MUKHLIS, MM, saksi ZAKARIA YUSUF, saksiTENGKU HASNUN, saksi Ir. YUSRIZAL ANDAYANI, S.Pi, saksiJONNAIDI (Kabag Hukum) dan Sdr. HAMDAN (Kabag Perekonomian),dengan hasil RUPS Tahunan 2012 yang pada pokoknya :1.

Selanjutnya dalam RUPS Luar Biasa tersebut dilakukanpembahasan oleh Terdakwa selaku Pemegang saham, Dewan Komisaristerpilin dan Dewan Direksi tentang dengan program kerja dan kegiatanPT. BLJ Tahun 2012 dengan hasil RUPS sebagaimana tertuang dalamAkta Notaris RUPS Luar Biasa Tahun 2012 Nomor : 137 tanggal29 Maret 2012 dan Berita Acara RUPS Tahun 2012 tanggal 29 Maret2012, yang pada pokoknya menyatakan bahwa :1.

Bumi Laksamana Jaya.6. 1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 136, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS Tahunan 2011 PT. BUMILAKSAMANA JAYAHalaman 29 dari 43 Putusan Nomor 20/PID.SUSTPK/2017/PT.PBR7.10.11.12.13.13.14.15.16.1 (satu) bundel Foto Copy Akta Notaris Nomor : 137, tanggal 29Maret 2012, Judul : Berita Acara RUPS LB PT.

Dan keputusan RUPS tersebut tidak termasuk dalammata acara lainlain sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 75ayat 3 Undangundang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasyang menyebut RUPS dalam mata acara lainlain tidak berhakmengambil keputusan, karena keputusan RUPS tersebut masihtermasuk dalam upaya pemegang saham dalam memenuhi setoranmodal inti sebagaimana telah diagendakan sebelumnya, sehinggadengan demikian keputusan RUPS tersebut adalah keputusan yangSAH menurut hukum.25.Bahwa tindakan

hadir dalam RUPS, maka pemegang saham sepakat untukmengadakan RUPSLB keII pada tanggal 20 Desember 2010.12.Bahwa pada tanggal 20 Desember 2010 pemegang saham Tergugat kembali mengadakan RUPSLB kell, akan tetapi RUPS tersebut ditundapelaksanaannya hingga tanggal 27 Desember 2010.

Dalam RUPSLB keIItanggal 27 Desember 2010 tersebut Penggugat telah memberikan kuasakepada Tergugat II untuk hadir dalam RUPS agar supaya kuorum bisatercapai dan bisa mengambil keputusan yang sah dan mengikat.13.

Bahwa keputusan RUPSLB keIl tanggal 27 Desember 2010 tersebuttelah dilakukan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (4) UndangUndang No. 40tahun 2007 yang menyebutkan :RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sah dan berhakmengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu pertiga) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakill, kecualianggaran dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.Hal 39 dari 70 hal. Put.

RUPS tersebut telah dihadiri olehPenggugat. RUPS ini juga sah karena dengan itikad baik Tergugat II danTergugat Ill ikut menyetujui penjualan saham Penggugat tersebut. Dalamhal ini Tergugat Il dan Tergugat IIl sudah hadir juga sebagai pemegangsaham bersama Penggugat dengan tidak mempersulit Penggugat, danTergugat II dan Tergugat III juga bersedia menyetujui rencana penjualansaham Penggugat tersebut.

Kereta Api (Persero) sehubungan dengan PerjanjianKerjasama Pembangnan Proyek Emplasemen Stasiun Bandung.Halhal lain yang muncul dalam rapat.Bahwa terhadap undangan Rapat Umum para Pemegang Saham (RUPS) tersebutdiatas, para Pemegang Saham lainnya tidak hadir, sedangkan PT.

PratamaMulti Graha mengirim surat yang menyatakan bahwa Direktur Utama (Direksi)tidak dapat hadir dalam Rapat Umum Para Pemegang Saham (RUPS), dan mohonRapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditunda dan agar dilaksanakan kembalihari Senin, tanggal 12 Nopember 2007.Bahwa rapat tanggal 05 Nopember 2007 tetap yang dilaksanakan oleh DirekturUtama pemilik 40% saham PT. Prima Jaya Mandiri dengan dihadiri oleh KomisarisPT. Prima Jaya Mandiri Bpk.

Prima Jaya Mandiri hari Rabu, 24Oktober 2007 (Bukti P13D) ;Foto copy Surat Undangan Rapat Umum para Pemegang Saham(RUPS) PT. Prima Jaya Mandiri tanggal 26 Oktober 2007(Bukti P14) ;Foto copy Notulen Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin, 05Nopember 2007 (Bukti P14A) ;Foto copy Daftar Hadir Rapat PT. Prima Jaya Mandiri, hari Senin05 Nopember 2007 (Bukti P14B) ;Foto copy Surat Undangan Rapat ke2 (dua) dari Bpk. SoehermanDjaja selaku Direktur Utama PT.

Prima Jaya MandiriNo.37 pasal 22 (1) butir A dan pasal 22 (2) butir B dinyatakan bahwa Rapat Umum20Pemegang Saham (RUPS) dapat dilakukan yang sedikitnya dihadiri separo dari jumlahsaham dengan hak suara sah, apabila tidak korum dapat diulang ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat bukti yang ada telah terbuktibahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) telah dilakukan, tetapi tidak pernahberhasil karena tidak memenuhi korum antara lain :e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal Agustus 2007

(Bukti P8 dan P8A).e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 September 2007(Bukti P11A, P11B, P11C dan P11D) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 24 Oktober 2007(Bukti P13 A,B,C,D) ;e Undangan Rapat tanggal 5 Nopember 2007 (Bukti P14A dan P14B) ;e Undangan Rapat tanggal 12 Nopember 2007 (Bukti P15, P15B) ;e Undangan Rapat tanggal 17 Desember 2007 (Bukti P16, P16A, P16B,P16C) ;e Undangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 7 Januari 2008(Bukti P17, P17A, P17B dan P17C

TGM bersama undangan lainnya telahmelaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Bahwa, RUPS ini telah dibuatkan Akta berupa PernyataanKeputusan Rapat (PKR) oleh dan di hadapan Notaris di PalangkaRaya, Ibu ELLYS NATHALINA , SH.

TGM terakhirmelaksanakan RUPS pada tanggal 12 Agustus 2016,sebagaimana tersebut dalam Akta Pernyataan Keputusan RapatNo. 26, tanggal 22 Agustus 2016, membantah dalil posita angka(9.1) ;Bahwa, walapun bukan RUPS yang sesungguhnya hanyasebatas PENEGASAN, namun itu juga adalah RUPS karenadihadiri oleh selurun Pemegang Saham dan menyatakankehendak secara bulat di hadapan Notaris di Palangka Raya, lbuELLYS NATHALINA, SH. MH., dalam Akta No. 23, tanggal 23Agustus 2011 ;.

dalam Anggaran Dasar berartikeduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa ;bahwa dalam Pasal 8 ayat (3) menyebutkan :Dalam RUPS Tahunan :a.

Direksi menyampaikan : Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh DewanKomisaris untuk mendapatkan persertujuanRUPS ; Laporan keuangan untuk =mendapatkanpengesahan RUPS ;b. Ditetapbkan penggunaan laba, jika Perseroanmempunyai saldo laba yang positif ;c.

Diputuskan mata acara lainnya dari RUPS yang telahdiajukan sebagaimana mestinya denganmemperhatikan ketentuan Anggaran Dasar ;bahwa dalam Pasal 8 ayat (4) Anggaran dasar menyebutkan:Halaman 25 dari 34 hal,Put.No.54/PDT/201 7/PT.PLK.Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporankeuangan oleh RUPS Tahunan berarti memberikanpelunanasan dan pembebasan tanggunga jawabsepenuhnya kepada anggota Direksi atas pengurusan dankepada Dewan Komisaris atas pengawasan yang telahdijalankan selama tahun buku yang

Tentang Hakim yang memeriksa dan ataumenyidangkan perkara.Bahwa untuk menyidangkan Permohonan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 adalah seharusnya Ketua Pengadilan Negeri Batam, haltersebut dapat dilihat pada Pasal 80 ayat :2). Ketua Pengadilan Negeri setelah memanggil dan mendengar Pemohon,Direksi dan/atau Dewan Komisaris, menetapkan pemberian izin untukmenyelenggarakan RUPS ....... dst ;3).

Ketua Pengadilan Negeri menolak permohonan dalam hal ........ dst, danPasal 5, 6 dan 7, jelasjelas disebutkan yang memeriksa dan ataumenetapkan perkara RUPS adalah Ketua Pengadilan Negeri, tidak adapengecualian disebutkan secara tegas dalam ketentuan UndangUndangPerseroan Terbatas Tahun 2007 tersebut, oleh karena itu pemeriksaandan atau penetapan perkara Permohonan RUPS LB perkara No.716/Pdt.P/20/PN.BTM, tentunya telah melanggar ketentuan UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, oleh karena UndangUndangPerseroan

Terbatas Tahun 2007 adalah ketentuan undangundang yangbersifat khusus tentunya ketentuan yang khusus mengesampingkanketentuan undangundang yang umum, maka oleh karena itu jugaberalasan hukum untuk membatalkan Penetapan Permohonan RUPS LByang diajukan oleh Ny.

Hakim Pengadilan Negeri Batam kurangpertimbangan hukum.Bahwa sesuai dengan ketentuan UndangUndang Perseroan TerbatasTahun 2007 Pasal 80 ayat (4) dengan jelas disebutkan Ketua PengadilanNegeri menolak permohonan dalam hal Pemohon tidak dapat membuktikansecara sumir bahwa persyaratan telah dipenuhi dan Pemohon mempunyaikepentingan yang wajar untuk diselenggarakannya RUPS.

LB, makaTermohon Kasasi telah melanggar ketentuan Pasal 80 ayat (4) UndangUndang Perseroan Terbatas Tahun 2007, seharusnya Hakim PengadilanNegeri Batam beralasan hukum untuk menolak permohonan RUPS LBTermohon Kasas'!

Walaupun faktanya,Penggugat berulang kali meminta kepada Tergugat II melaluiTergugat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) mengenai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaanusaha, keadaan keuangan Tergugat , neraca dan perhitunganlaba rugi Tergugat selama tahun buku terhitung sejak pendirianPerseroan (/n Casu: Tergugat I) kepada Penggugat.2.

Penggugat seharusnya dapatmengemukakan buktibukti adanya keuntungan Tergugat sebesarRp24.871.841.346, jika dalil gugatan Penggugat tidak didukung buktibuktiberupa Neraca dan Laporan Laba Rugi Tergugat tahun 19962018 yangtelah mendapat pengesahan RUPS, maka dalil Penggugat yang demikianhanyalah sekedar khayalan belaka.

Dalam perkara a quo organ Tergugat adalah terdiridari : RUPS, Penggugat dan Tergugat II;Dalam gugatan a quo, Penggugat telah salah menarik Tergugat sebagaipihak karena Tergugat bukanlah organ perseroan yang dapat berdiri sendiriakan tetapi merupakan hasil persekutuan modal dalam perjanjian antaraPenggugat dengan Tergugat .

Penggugat seharusnya dapat menyampaikanfakta dan buktibuktinya, yaitu berupa Neraca dan laporan Laba RugiTergugat sejak tahun 1996 s/d 2018 yang telah memperoleh persetujuanpemegang saham dalam RUPS Tergugat I.

Organorgan tersebut terdiri dari Rapat UmumPemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Pasal 1 angka 4,angka 5 dan angka 6 Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT) mengatur definisi yang dimaksud dengan ketiga organtersebut. RUPS memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepadaDireksi dan Dewan Komisaris.

Selanjutnya Pasal 96 Ayat (2)UUPT menentukan bahwa kewenangan RUPS mengenai penetapan gajidan tunjangan Direksi dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.36.Bahwa tidak pernah ada RUPS Tergugat atau rapat Dewan KomisarisTergugat yang menetapkan besaran gaji serta tunjangan Penggugatdalam bentuk apapun sebagai Direktur Tergugat.37.Bahwa sebagai bukti tidak pernah ada RUPS Tergugat atau rapat DewanKomisaris Tergugat yang menetapkan besarnya gaji dan tunjanganPenggugat dalam bentuk apapun, nampak bahwa

Hal ini sebagaimana diaturdalam Pasal 79 Ayat (1) UUPT yang dikutip oleh Tergugat sebagaiberikut:Pasal 79(1) Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 78 ayat (2) dan RUPS lainnya sebagaimanadimaksud dalam Pasal 78 ayat (4) dengan didahului pemanggilanRUPS.43.Bahwa sebagaimana didalilkan sendiri oleh Penggugat di dalamgugatannya, Penggugat sebelum mengundurkan diri pada tahun 2010merupakan anggota Direksi dari Tergugat.

Sehingga menurut Pasal 79UUPT tanggung jawab untuk menyelanggarakan RUPS Tahunanmerupakan tanggung jawab Penggugat. Justru jika RUPS tahunanTergugat tidak pernah dilaksanakan, hal tersebut merupakan kelalaiandari Penggugat sendiri.44.

Dewan Komisaris.50.Bahwa Penggugat sebagai pemegang saham bukanlah, dan sama sekalitidak dapat disamakan dengan, organ Perseroan RUPS.

Sementara Tergugat semula tidak menanggapipermintaan pengalihan 5% saham milik Penggugat, tetapi kemudian memberitawaran penggantian 200 juta rupiah jauh dari nilai riil saham tersebut.Menimbang, bahwa memang benar mengenai gaji direktur ini mestinyaditentukan dalam dan oleh RUPS, namun demikian tidak ternyata telahdilakukan RUPS yang salah satu agendanya menentukan pemberian gajikepada Direktur. Namun demikian tidak berarti Penggugat tidak ada hak untukmenuntut Gajinya selaku Direktur.

membuat Sural Kuasa Jual kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;.

kepada Bank palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS;3.

membuat surat kuasa dual kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;.

./2015atas noma Pemegang Saham; RUPS meminta kepada pengurus untuk mengembalikan seluruhuang cicilan yang sudah masuk; RUPS meminta kepada Pengurus meminta kepada Pemegangsaham yang namanya digunakan untuk Agunan Yang Diambil Alih(AYDA) Bank untuk membuat Surat Kuasa Jual kepada Bank palinglambat 1 (satu) bulan sejak tanggal RUPS;3.

kepada Bank paling lambat 1(satu) bulan sejak tanggal RUPS;2.

Berita Acara RUPS Tahun 2003 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 1512004 ;f. Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. BPRSwadharma Mranggen, yang dibuat di hadapan Notaris R. Ayu SriHarini Saraswati Mintorogo, SH tanggal 23 Januari 2004 di bawahNo: 21;g. Berita Acara RUPS Tahun 2004 PT. BPR Swadharma Mranggentanggal 20 Oktober 2004 ;h. Akta Pernyataan keputusan Rapat PT.

Bahwa Termohon Kasasi adalah salah seorangpendiri, pengurus, pemegang saham, dan anggota RUPS pada PerseroanHal 9 dari 17hal. Put. No.093 PK/PDT.SUS/2008Terbatas tersebut, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PT.Bank Perkreditan Rakyat Swadharma Mranggen yang dibuat dihadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal tertanggal 28111994 dibawah No. 31 pada pasal 29 angka III huruf d.

Hal tersebut diatur pada pasal 11 angka 3 AktaPerubahan yang dibuat di hadapan Notaris Yvonne BarnethaSinyal, SH tertanggal 18031998 di bawah No. 46 dimana diaturmengenai pengangkatan direksi adalah melalui Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) ;b.

Bahwa dari segi tugas dan wewenangnya, TermohonPeninjauan Kembali merupakan pengurus sekaligus pemilik.Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota direksiditetapkan dalam RUPS, dimana sebagai salah seorangpemegang saham (pemilik) Termohon Peninjauan Kembaliterlibat dalam memutuskan tugasS dan wewenang. Haltersebut Ssesuai pasal 12 angka 8 Akta Perubahan yang dibuatdi hadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, SH tertanggal 1803 1998 di bawah No. 46 ;c.

Bahwa gaji dan atau tunjangan yang diterima direksi adalahhasil keputusan RUPS sehingga kapasitas pembayaran direksibukanlah pembayaran dalam kapasitas pekerja. Hal tersebutsesuail pasal 11 angka 4 Akta Perubahan yang dibuatdi hadapan Notaris Yvonne Barnetha Sinyal, SH tertanggal 1803 1998 di bawah No. 46 ;e. Bahwa berdasarkan huruf a s/d huruf d tersebut di atas,Hal 10 dari 17hal. Put.

Biaya persiapan RUPS di ambon tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 5.000.000.-45. Gaji dan THR bapak Purwanta bulan desember 2011 tanggal 03 Januari 2012 ; Rp 20.000.000.-46. Gaji karyawan bulan desember 2011 tanggal 05 Januari 2012 ; Rp 30.150.000.-47. Biaya akomodasi bapak Sumitro malok ke banda tanggal 17 Januari 2012 ; Rp 3.000.000.-48. Biaya RUPS di ambon tanggal 19 Januari 2012 ; Rp 50.000.000.-49.

Biaya akomodasi bapak Sumitro dari ambon ke banda PP dan biaya perjalanan dinas bapak Rajab Saleh utk RUPS di ambon tanggal 11 Februari 2012 ; Rp 7.500.000.-51. Gaji karyawan bulan januari 2012 tanggal 16 Februari 2012 ; Rp 30.800.000.-52. Biaya perjalanan Dinas Direksi bapak Sumitro Malok tanggal 20 Februari 2012 Rp 5.000.000.-53. Biaya untuk direksi bapak Sumitro tanggal 24 Februari 2012 ; Rp 10.000.000.-54.

Biaya transportasi dan akomodasi ke ambon dalam rangka RUPS tanggal 25 Februari 2012 ; Rp 3.600.000.-55. Panjar gaji Bpk Purwanta bulan Januari 2012 tanggal 7 Pebruari 2012 ; Rp 5.000,000.-56. Biaya persiapan Taksasi dan Taksasi Periode II Thn 2012 tanggal 08 Maret 2012; Rp 40.000.000.-57. Biaya Pernikahan Karyawan PTBP Sdr. Kardi Husin tanggal 10 Maret 2012 ; Rp 5.000.000.-58. Biaya Panen periode Pertama Thn 2012 tanggal 14 April 2012 ; Rp 3.000.000.-59.

Banda Permai pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2013diangkat berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) luar biasa tanggal30 Desember 2009 yang di tetapkan dalam RUPS Sesuai Berita Acara tertanggal30 Desember 2009 ; Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku Direktur Umum danKeuangan PT.

Bandapermai tidak pernah melaksanakan RUPS ; Bahwa PT.

Banda Permai tidak pernah melaksanakan RUPS ;5.

yang sah setelah diangkat oleh RUPS padatanggal 26 September 2011 sebagaimana tertuang dalam AktaHal 21 dari 128 hal.

Direksi Komisaris dan disituRUPS memutuskan apapun selanjutnya kalau kita berbicara Pasal 94maupun Pasal 111 dimana kewenangan mengangkat Direksi atauKomisaris itu ada di RUPS jadi ini sepenuhnya menjadi kKewenanganRUPS untuk menentukan Direksi dan Komisaris bahkan RUPS bisamenentukan kapan berlakunya pengangkatan itu yang penting janganberlaku mundur atau ditanggal kemudian setelah RUPS atau ditutupRUPS itu adalah menjadi kewenangan RUPS namun demikian harusjuga diperhatikan ketentuan Pasal 94

, RUPS memiliki semuakewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris ;e Bahwa kalau terjadi perubahan susunan pengurus kecuali ditentukan laindalam RUPS tersebut maka berlaku terhitung sejak RUPS ditutupdemikian juga persetujuan mengenai jual beli saham jadi kalau jual belisaham hanya persetujuannya saja terjadinya setelah jual belinyadilakukan ;Bahwa ada akta jual beli atau perjanjian jual beli jadi bisa berbentukauthentik bisa juga berbentuk akta dibawah tangan ;Bahwa mengenai

pendaftaran dari Akta RUPS apabila sudah melewatijangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

tanggunjawab Direksi Perseroan, jadi kalauseandainya sampai tidak diberitahukan kepada Kemkumham salahDireksi yang bersangkutan yang diangkat yang baru ;Bahwa Pasal 94 Dalam hal RUPS tidak menetapkan pengangkatanpenggantian anggota Direksi pengangkatan anggota tersebut berlakusejak ditutup RUPS untuk hal tersebut disandingkan dengan kalimat 30hari bahwa itu hanya berlaku 30 hari untuk dimasukkan kedalampendaftaran untuk hal ini apabila 30 hari ini bentuknya sudah RUPS danHal 89 dari 128 hal.

Surveyor Indonesia(Persero) adalah RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero).

Surveyor Indonesia (Persero), melainkan hanyasebatas usulan pemegang saham kepada RUPS PT. Surveyor Indonesia(Persero) untuk melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggotaDireksi PT. Surveyor Indonesia (Persero) ; e Objek sengketa bukanlah keputusan penetapan pengangkatan, karenakeputusan penetapan pengangkatan berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat(1) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasditetapkan berdasarkan Keputusan RUPS PT.

Surveyor Indonesia (Persero), namun demikian sesuai dengan mekanisme yangdiatur dalam Pasal 94 UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas, Organ perseroan yang berwenang untuk melakukan pemberhentian danpengangkatan Anggota Direksi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ;Menimbang, bahwa objek sengketa yaitu surat No. S412/MBU/2013,tanggal 26 Juni 2013 adalah surat usulan yang ditujukan kepada Pimpinan RUPS PT.Surveyor Indonesia (Persero).

Dilihat dari substansi objek sengketa yang berupasuatu usulan dari salah satu pemegang saham perseroan, maka usulan tersebut masihperlu ditindaklanjuti dengan suatu RUPS PT. Surveyor Indonesia (Persero), olehkarena itu terbitnya surat objek sengketa belum menimbulkan akibat hukum yangdefinitif dan belum menimbulkan hak dan kewajiban karena masih memerlukanpersetujuan dalam RUPS oleh para pemegang saham PT.

Surveyor indonesia (Persero)dilakukan setelah diselenggarakannya RUPS pada tanggal 28 Juni 2013 yang dihadirioleh seluruh pemegang saham sebagaimana dalam Risalah Rapat.

Termohon) adalah sah dan diperkenankan/diijinkan untuk mengajukan permohonan pembubaran perseroan (tanpa RUPS);

) atau lebih surat kabar dalam jangka waktu palinglambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS;21.

Pengumuman/Pemberitahuan RUPS melaluiiklan Koran kepada Direksi, Komisaris dan Pemegang Sahamlainnya ;Menetapkan quorum Rapat Umum Pemegang Saham(RUPS) tersebut adalah 50% (lima puluh persen) dari seluruh sahamyang ada dane Menetapkan biaya permohonan dibebankan kepada Para Pemohonsebesar Rp. 522.000, (lima ratus dua puluh dua ribu rupiah);Dengan demikian, obyek sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 44 UUPT, karena proses pengurangan modal PT.

Idola Tunggal telah dilakukanmelalui RUPS yang sebelumnya telah mendapat Penetapan PengadilanNegeri Jakarta Barat No. 921/Pdt.P/2011/PN.JKT.BAR., tanggal 16Februari 2012.

/atau ketentuantentang pengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

Kemudian,dalam hal kuorum RUPS tidak tercapai, Perseroan dapat memohonkepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan atas permohonan Perseroan agar ditetapkankuorum untuk RUPS ketiga ;b.

tersebut dipimpinlangsung oleh Pemegang Saham selaku kuasa pemegang saham Bp.Dr.Ahmad ArnolBaramuli,SH, dimana pada RUPS tersebut, Presiden Direktur PT.PPI yakni Bp.AbdyBaramuli,SE melaporkan mengenai:a Laporan PerkembanganPerseroan.

yang terpisah (separate) dariharta kekayaan para pemegang saham dan pendirinya ;10 Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.PPI selanjutnya diselenggarakan11setiap tahun, yakni RUPS tahun 2002, 2003 dan tahun 2004, setiap penyelenggaraanRUPS tersebut maka direksi terus melaporkan dan mencantumkan laporan hartakekayaan perusahaan berupa tanah dan bangunan di Kab.Pinrang dalam bentuk neracaperusahaan, dimana harta kekayaan perseroan yang dilaporkan adalah salah satunyaobyek sengketa A dan Obyek sengketa

PolesaPelita Indonesia saat RUPS tahun 2001, hadir bersama pemilik saham, AhmadArnol Baramuli yang sama sekali tidak pernah menyetujui dan mengesahkantanah dan gedung miliknya yang dimaksudkan oleh penggugat sebagai obyekHalaman 23 dari 69 halaman Putusan No. 1/PDT.G/2015/PN. Pinrang24121314sengketa) A dan 3B untuk dijadikan asset PT. Polesa PelitaIndonesia ;Dalam RUPS tahun 2003, 2004 dan 2005 Ahmad Arnol Baramuli tidak pernahmenyetujui Asset bangunan Milik X PT.

Pinrang32Bahwa RUPS diadakan tiap tahun dan tiap diadakan RUPS harus dilengkapidengan laporan dari perusahaan masingmasing ;Bahwa DR. H. Ahmad Arnol Baramuli, SH meninggal tahun 2006, dansepeninggalnya PT. Polesa Pelita Indonesia melakukan RUPS beberapa kali ;Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah yang ditempati Poleko Grup akandibagi 3 (tiga) untuk :1. Yayasan Baramuli, 2. PT. Polesa Pelita Indonesia dan 3.Poleko food 5 72 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnnBahwa untuk bagian PT.

juga RUPS 5Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim mengganggapbahwa Penggugat sampai sekarang masih menjabat sebagai Presiden Direktur PT.

PT.Tanggamus Matratirta;Bahwa, sepengetahuan saksi setelah Setiawan Natawiria meninggal padatahun 2010 diadakan RUPS PT.

RUPS tahunan, dimana RUPS tahunan wajibdiadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir, 2.

RUPSlainnya dapat diajukan/diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentinganPerseroan Terbatas;Bahwa, berdasarkan Pasal 79 (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007, yangberwenang untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahunandan RUPS lainnya adalah Direksi yang didahului dengan pemanggilan RUPS;Bahwa, berdasarkan Pasal 79 (6) UndangUndang No.40 Tahun 2007, dalamhal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS maka Komisaris dapat melakukanRUPS dengan cara mengajukan permintaan kepada

Komisaris/Dewan Komisaris;Bahwa, berdasarkan Pasal 80 (1) UndangUndang No.40 Tahun 2007, dalamhal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS dalam jangkawaktu yang telah ditentukan (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan (7),pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonankepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanperseroan untuk menetapkan pemberian ijin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut

Tanggamus Matratirta telah mengadakanperjanjian kredit/pembiayaan dengan bank maupun lembaga pembiayaan (sewa gunausaha) tanpa sepengetahuan dan persetujuan RUPS PT.

Hal ini berarti tidak memenuhi kuorumterselenggaranya sebuah RUPS sebagaimana dianut di dalam Pasal 86ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 yang menyebutkan : RUPSdapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari % (satu perdua) bagiandari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecualiUndangUndang dan/atau anggaran dasar menentukan jumlah kuorumyang lebih besar.

atau diwakili dalam RUPSdan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit 3% (tiga perempat)bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan, kecuali anggaran dasarmenentukan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPS yang lebih besar.

No. 40 Tahun 2007, karena RUPS tidak akanmungkin diselenggarakan dan memenuhi kuorum yang ditentukanmengingat sulitnya mengumpulkan seluruh Ahli Waris dari Ibu Lily HusniHalaman 7 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btmyang merupakan pemegang saham 50% (lima puluh persen) dari seluruhbagian saham di PT.

Dengan kata lain, yangakan bisa hadir dalam setiap RUPS adalah 50% dari seluruh bagian sahamperseroan saja, dan berdasarkan ketentuan kuorum kehadiran danpembuatan keputusan yang sah dalam RUPS yang diatur di dalam UndangUndang maka tidak dimungkinkan terjadi sebuah RUPS;Alasan Pembubaran PT Berdasarkan Pasal 157 ayat (4) UndangUndangNo. 40 Tahun 2007;18.

Perseroan tidak melakukan kegiatan usaha (nonaktif) selama 3(tiga) tahun atau lebih, yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan yangdisampaikan kepada instansi pajak;b. dalam hal sebagian besar pemegang saham sudah tidak diketahuialamatnya walaupun telah dipanggil melalui iklan dalam Surat Kabarsehingga tidak dapat diadakan RUPS;C. dalam hal perimbangan pemilikan saham dalam Perseroandemikian rupa sehingga RUPS tidak dapat mengambil keputusan yangsah, misalnya 2 (dua) kubu pemegang saham memiliki