Ditemukan 8359 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : rawas rawang radan rahan rakwan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 07-08-2017 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 498/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
SUKIMAN, UN
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
3.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
4.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
5.PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
7.BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
8.Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
9.Julius Purnawan, SH.MSi
10.Gubernur Bank Indonesia
11.Otoritas Jasa Keuangan
79 — 46
  • ditariknya Tergugat XI sebagai Tergugat adalah sebuahlembaga Negara yang merupakan Bank Central dan yangmembuat peraturan, yang peraturan tersebut tidak dilaksanakanoleh Tergugat sebagai contoh Tergugat dalam memberikanFasilitas Kredit kepada Konsumen SUKIMAN, UN dan selalumemberikan tambahan limit kredit kepada KonsumenSUKIMAN, UN setiap adanya perubahan dan atauperpanjangan jangka waktu kredit yang mengesampingkanterhadap aspek kehatihatian dalam pengenalan nasabahsehingga kredit yang diberikan rawan
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 18-07-2019 — Putus : 25-09-2019 — Upload : 20-10-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 25 September 2019 — Penuntut Umum:
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
SUMARTIN BERU
220 — 60
  • Kades SUMARTIN B namunpekerjaan tersebut tidak maksimal karena setelan saksi CekABUTMEN dari Deker 1 unit tersebut tidak dikerja dengan baik yaknitidak di Plaster dan di gali terlebin dahulu untuk dudukan pasanganbatu, sehingga sangat rawan roboh karena kekeuatan batu pasangakan tergerus oleh Air dan akan Roboh, sehingga dalam Laporan saksiuntuk kegiatan pembangunan ini tidak saksi laporkan sebagai kegiatanyang dilaksanakan atau 0%4.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-07-2019 — Putus : 08-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 25/PID.TPK/2019/PT DKI
Tanggal 8 Agustus 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : ZAINAL ABIDIN
Terbanding/Terdakwa : HENDRI YUZAL
136 — 82
  • No.25/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI(UEP) jualan kios wanita rawan sosial ekonomi(WRSE) dan kelompok usaha bersama (KUBE)fakir miskin kecamatan Bukit dan kecamatan WihPesam Kabupaten Bener Meriah TA 2018 (APBA)beserta lampirannya (daftar nama nama calon penerima pengadaan).e BB No. 182.: 2 (dua) lembar Fhoto copy Dokumen usulanProgram atau kegiatan yang bersumber dari danaotonomi khusus (OTSUS) APBA. berdasarkanhasil forum SKPK (desc kelompok kerja III.
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-09-2015 — Putus : 01-03-2016 — Upload : 29-12-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 39/PID.SUS/TPK/2015/PN KDI
Tanggal 1 Maret 2016 — Jaksa Penuntut:
EKA PRASETYA SAPUTRA, SH.
Terdakwa:
NONONG FADLI SAPUTRA, SE.,M.Si Bin JUMRIN MOITA
197 — 75
  • Dari uraian diatas, Majelis berkeyakinansifat dana panjar terjadi rawan penyelewengan dalam penggunaannya.
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 04-01-2010 — Putus : 06-04-2010 — Upload : 24-05-2013
Putusan PN LEMBATA Nomor 1/PID.B/2010/PN.LBT
Tanggal 6 April 2010 — - LAMBERTUS BEDI LANGODAI Alias BEDI
98 — 30
  • Pada kulit lapisan dalam disekitar leher dan dada bagian atasberwarna kemerahan.Mulut terbuka selebar dua centimeter, lidah tergigit, serta tanda tanda pembusukan .Pada pemeriksaan dalam / otopsi didapatkan jaringan otot disekitartulang rawan tenggorok dan berwarna merah kehitaman.Mukosa tenggorokan bagiandalam berwarna merah kehitaman :Pada pemeriksaan Toksikologi sampel organ yang diperiksa tidak mengandungbahan / sediaan bersifat racun dan tidak menagndung zat psikotropika / narkotika.128Cara
Pengadilan PN LEMBATA Pidana Umum Pembunuhan
Register : 04-01-2010 — Putus : 06-04-2010 — Upload : 07-05-2013
Putusan PN LEMBATA Nomor 3/Pid.B/2010/PN.LBT
Tanggal 6 April 2010 — - MATIAS BALA LANGOBELEN alias BALA
95 — 173
  • Pada kulit lapisan dalam disekitar leher dan dada bagian atasberwarna kemerahan.Mulut terbuka selebar dua centimeter, lidah tergigit, serta tanda tanda pembusukan .Pada pemeriksaan dalam / otopsi didapatkan jaringan otot disekitartulang rawan tenggorok dan berwarna merah kehitaman.Mukosa tenggorokan bagiandalam berwarna merahkehitaman.Pada pemeriksaan Toksikologi sampel organ yang diperiksa tidak mengandungbahan / sediaan bersifat racun dan tidak mengandung zat psikotropika / narkotika.Cara kematian
Pengadilan PN PELALAWAN Perdata
Register : 19-01-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Plw
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
SAMSARI. AS
Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.Gubernur Riau
Turut Tergugat:
Kapolda Riau
212 — 162
  • Bahwa oleh karena rawan konflik agraria maka sudah sepatutnyaTergugat II dapat melakukan pelepasan (inclave) konsesi lahan berstatusHak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHHTI) yang telahHalaman 10 dari 93 Halaman Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Plwdiberikan kepada Tergugat PT. Arara Abadi untuk areal kerja di DesaPalas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, ProvinsiRiau;8.
Pengadilan PA PADANG Perdata Agama
Register : 25-07-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0933/Pdt.G/2018/PA.Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
51 — 15
  • Leher bukan area/anggota tubuh untuk ajang purapura mencekik, karenamencekik itu artinya mempres / menjepit leher karena leher itu tempat jalurutama pernafasan yang rawan terhadap tekanan, benturan jepitan, himpitanexternal yang kuat. Ia kunci hidup mati manusia. Posisi jalur utamapernafasan yang dileher tidak dilindungi dan dilingkari oleh tulang yang lebardan kuat tapi berada didepan tulang leher yang kecil/dibelakangnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 720 K/Pid.Sus/2011
Tanggal 25 Mei 2011 — Drs. H. SARWO EDHI, MSi
70 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RAWAN SANTOSO, Msc (Ahli Statistik);Drs. TRI DJOKO WAHJONO (Asisten Ahli Statistik);MARGARETHA HANITA, SH.,Msi (Ahli Hukum);WARSENO, SH (Asisten Ahli Hukum);Drs. ARIS DJAZULI (Ahli Sosial Politik);SUWARDI, S.Sp (Asisten Ahli Sosial Politik);Drs. ONO SUTARNO (Ahli Sosiologi);BAMBANG ISWANTORO, S.Sp (Asisten Ahli Sosiologi);Ir. HERNOWO, MSE (Ahli Sistem);GUNAWARMAN HARTONO, ST (Asisten Ahli Sistem);ASEP HUSNI YASIN ROSIDI, ST.
Pengadilan PN KOTABARU Pidana Umum Pembunuhan
Register : 26-06-2015 — Putus : 08-10-2015 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN KOTABARU Nomor 155 / Pid.B / 2015 / PN.Ktb
Tanggal 8 Oktober 2015 — JAKARIA Alias JAKA Bin ADUL
106 — 14
  • WJS.Poerwadi Poerwodarminto, hal 89, Jakarta, 1992) ; Pengertiannyawa dimaksud adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia.Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusiayang secara umum disebut dengan pembunuhan (Leden Marpaung,Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, hal.4 dan 5, Sinar Grafika,Jakarta, 2002) ;Menimbang, bahwa merupakan hal yang secara umum telahdiketahui bahwa bagianbagian, kepala manusia, leher manusia, dadadan perut, merupakan tempat/bagianbagian yang sangat rawan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 22-09-2017 — Putus : 03-11-2017 — Upload : 09-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 P/HUM/2017
Tanggal 3 Nopember 2017 — DARMAWAN HARDJAKUSUMAH, SH., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI;
183 — 1088 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan fungsikawasan hutan.Dengan demikian surat Gubernur Jawa Timur yang dijadikan dalilPenggugat adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak.Bahwa apabila Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan a quodengan membatalkan Peraturan Menteri LHK No. 39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017, maka:1.Lahan kritis yang dikelola Perum Perhutani sebagai penugasanPemerintah tidak akan pernah dapat terehabilitasi dan semakinmeluas, serta menurun kualitasnya yang berakibat rawan
Pengadilan PN MOJOKERTO Perdata
Register : 09-01-2020 — Putus : 02-06-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN MOJOKERTO Nomor 4/Pdt.G/LH/2020/PN Mjk
Tanggal 2 Juni 2020 — Penggugat : - NURASIM Melawan Tergugat : - PT. PUTRA RESTU IBU ABADI
917 — 1255
  • Bebas banijir;Permeabilitas tanah;Daerah yang secara geologis aman, stabil dan rawan bencana;Tidak merupakan daerah resapan air tanah terutama untuk air minumBahwa apabila limbah B3 tersebut digunakan untuk tanah urukan terutamauntuk rumah, berdasarkan kasus yang pernah saya tangani di Jawa tengahdapat dikatakan bahwa kualitas tanah urukan tersebut sangat baik dan sangatkeras apabila dilihat dari kKonstruksi pondasinya namun apabila dilihat dalamjangka waktu yang lama maka nat tekel atau keramik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Register : 02-01-2019 — Putus : 23-05-2019 — Upload : 12-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 6 P/HUM/2019
Tanggal 23 Mei 2019 — H. ARTHA HANIF., DK VS 1. PRESIDEN RI., 2. MENTERI AGAMA RI;
188 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa, dari rangkaian pembentukannya, Pelaksanaan danketentuan tersebut sangat rawan terhadap penyalahgunaanwewenang (abuse of power) dan tidak sesuai dengan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik;Hal mana selaras juga dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun2009 tentang Kepariwisataan, UndangUndang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik dan UndangUndang Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang pada pokoknyapengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait bidang pariwisata danekonomi kreatif dilakukan
Pengadilan PT BENGKULU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 25-03-2021
Putusan PT BENGKULU Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2021/PT BGL
Tanggal 25 Maret 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : OKTALIAN DARMAWAN,SH
Terbanding/Terdakwa : DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
227 — 112
  • sebagaimana yangtercantum dalam barang bukti Nomor 288.Selanjutnya pembangunan perumahan dilakukan oleh PerumPerumnas Cabang Bengkulu berdasarkan MOU (Memorandum OfUnderstanding) dengan pihak Korpri Pemda Kodya Bengkulu.Dimana dalam MOU tersebut disepakati bahwa Pihak Korpri yangmenyiapkan lahannya dan Pihak Perum Perumnas hanyamembangun rumahnya saja.Dari Site Plane yang diberikan oleh Pemkot Bengkulu tidak semualahan bisa dibangun karena kontur tanah yang tidak memenuhisyarat, rendah, rawa dan rawan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 07-03-2012 — Upload : 10-10-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 73/Pid.Sus/2011/PN.TIPIKOR.Smg
Tanggal 7 Maret 2012 — Ir SUYATNO, MM Bin WIRYO SUMARTO (TERDAKWA)
488 — 259
  • Negara,Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,Menteri,Gubernur,Hakim,Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku,Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.mengenai pengertian Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis,menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 tersebut adalah pejabat yang tugas danwevenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan
Pengadilan PN PALEMBANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-01-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 20-10-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pdt.G/2016/PN Plg
Tanggal 15 September 2016 — CV. YULI MAS BERDIKARI (CV.YMB) -Lawan- PT. SAWIT SELATAN (PT. SS)
179 — 19
  • Kondisi menuju lokasi yang rawan kriminalitas (penodongan danHalaman 2dari 78Putusan Nomor 06/Pat.G/2016/PNPig.perampokan);6. Bahwa mendasarkan pada keadaan sebagaimana tersebut di atas maka tidakada satupun kontraktor rekanan Tergugat yang menyanggupi pekerjaanpemborongan tersebut, untuk itu pihak Tergugat meminta kesediaanPenggugat untuk mengerjakan pembangunan Mess Karyawan denganmenjanjikan peluang pekerjaan pemborongan yang lain kepada Penggugat;7.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Umum Penghinaan
Putus : 09-12-2014 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor NO. 1359/PID.B/2014/PN.Jkt Pst
Tanggal 9 Desember 2014 — PIDANA -AHMAD IMAM AL HAFITD alias ASO bin SUMANTRI OWNIE
143 — 51
  • Lidah berwarna coklat kehijauan, penampang berwarna coklat kehijauan;Didalam rongga mulut pada daerah pangkal lidah terdapat gumpalan kertasyang tampak basah, berukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter kalitiga sentimeter;Tulang lidah, rawan gondok, rawan cincin utuh ; KelenjargondokBerwarna merah kehitaman, perabaan lunak penampang berwarna merahkehitaman, berat dua puluh gram ; Kelenjar kacangan berupa massa warnamerah, perabaan kenyal ; Kerongkongan berisi lendir kental warnaputih,selaput
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-01-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 06/Pid.Sus-TPK / 2017/PN.Bdg
Tanggal 14 Juni 2017 — PAMUNGKAS TEDJO ASMORO,SE.
116 — 32
  • Dimana posisi pejabatPT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalampenyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dan nepotismeasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut ;Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknyamenjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance menurutahli juga melekat pada pengelolaan keungan negara yang dipisahkan yangada di PT POS ;Bahwa pedoman dalam pengadaan barang jasa di BUMN mengacu padaperaturan
    Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsistrategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dannepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut sehinggaketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknya menjadirujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance juga melekat padapengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PT POS, yaituKeuangan Ngara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang undangan
    Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yangHalaman 229 dari 251 Putusan Nomor : 06/Pid.SusTPK /2017/PN.Bdgmemiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadikorupsi kolusi dan nepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UUtersebut sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang padapokoknya menjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance jugamelekat pada pengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PTPOS, yaitu Keuangan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-07-2013 — Putus : 09-10-2013 — Upload : 02-07-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/ Pid.Sus/ TPK/ 2013/ PN.Bdg
Tanggal 9 Oktober 2013 — -USEP JUMENO -LISTO WELLY SABU
80 — 19
  • Lindung Non Hutan sertaKawasan Pertanian Lahan Basah, maksudnya adalah untuk bisa menentukanapakah lahan yang dimohon itu boleh atau tidak, bagi peruntukan TPBU.Bahwa yang dimaksud dengan lokasi dimohon berada pada peruntukanKawasan Tanaman Tahunan berupa tanaman dengan bentuk tegakan kerasyang pola tanamannya menahun, sedangkan dalam Kawasan Lindung NonHutan adalah merupakan kawasan yang memberikan perlindungan setempatatau bagi kawasan yang ada dibawahnya dapat berupa daerah resapan arr,daerah yang rawan
    (KL) dimungkinkan adanya kegiatan PembangunanTPBU yang dibatasi pada lokasi tertentu sesuai kajian teknis menurut111peraturan perundangundangan dan besarnya tutupantutupan bangunan atauKoefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10 % dari luas tanah yangdimohon/dikuasai untuk kegiatan TPBU sedangkan sisanya minimal 90 %diwajibkan digunakan untuk penghyauan adalah kawasan Lindung NonHutan memberikan perlindungan setempat bagi kawasan yang ada di bawahdan dapat berupa daerah resapan air, daerah yang rawan
    Halint perlu dilakukan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan asaskehatihatian agar penerbitan izin lokasi tersebut tidak melanggar batasbatas wilayahadministrasi daerah, sesuai dengan peruntukan (misalnya bukan hutan lindung,hutan suaka alam, tanah rawan bencana dll) sehingga tidak menimbulkanmasalah sosial atau masalah hukum dikemudian hariSetiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan harusdilakukan sesuai dengan pilar hukum yang meliputi kewenangan, substansi danprosedur
Pengadilan PTUN KUPANG TUN
Register : 12-03-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan PTUN KUPANG Nomor 5/G/LH/2021/PTUN.KPG
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
423 — 280
  • Kawasan cagar alam geologi; b.Kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. Kawasan yangmemberikan perlindungan terhadap air tanah.Bahwa Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: Kawasan cagaralam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf (a) terdiri atas: (a) Kawasan keunikan batuan dan fosil; b. Kawasankeunikan bentang alam; dan c.
    Kawasan rawan bencana alamgeologi; dan c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap airtanah Kemudian Pasal 52 ayat (5), berbunyi: Kawasan lindunggeologi terdiri atas: a. Kawasan cagar alam geologi; b. Kawasanrawan bencana alam geologi; dan c.