Ditemukan 8359 data
SUKIMAN, UN
Tergugat:
1.PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
2.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Utara
3.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
4.Pemerintah Republik Indonesia c.q Badan Pertanahan Nsional di Jakarta c.q Kantor Pertanahan Jakarta Barat
5.PEMERINTAH RI cq BPN DI JAKARTA cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
6.Kantor Pertanahan Kabupaten Cianjur
7.BPN RI c.q KANWIL BPN KALTIM c.q BPN KOTA BONTANG
8.Titiek Febriyanti Utami Marwan, SH
9.Julius Purnawan, SH.MSi
10.Gubernur Bank Indonesia
11.Otoritas Jasa Keuangan
79 — 46
ditariknya Tergugat XI sebagai Tergugat adalah sebuahlembaga Negara yang merupakan Bank Central dan yangmembuat peraturan, yang peraturan tersebut tidak dilaksanakanoleh Tergugat sebagai contoh Tergugat dalam memberikanFasilitas Kredit kepada Konsumen SUKIMAN, UN dan selalumemberikan tambahan limit kredit kepada KonsumenSUKIMAN, UN setiap adanya perubahan dan atauperpanjangan jangka waktu kredit yang mengesampingkanterhadap aspek kehatihatian dalam pengenalan nasabahsehingga kredit yang diberikan rawan
BUSTANIL N. ARIFIN, SH
Terdakwa:
SUMARTIN BERU
220 — 60
Kades SUMARTIN B namunpekerjaan tersebut tidak maksimal karena setelan saksi CekABUTMEN dari Deker 1 unit tersebut tidak dikerja dengan baik yaknitidak di Plaster dan di gali terlebin dahulu untuk dudukan pasanganbatu, sehingga sangat rawan roboh karena kekeuatan batu pasangakan tergerus oleh Air dan akan Roboh, sehingga dalam Laporan saksiuntuk kegiatan pembangunan ini tidak saksi laporkan sebagai kegiatanyang dilaksanakan atau 0%4.
Terbanding/Terdakwa : HENDRI YUZAL
136 — 82
No.25/PID.SUSTPK/2019/PT.DKI(UEP) jualan kios wanita rawan sosial ekonomi(WRSE) dan kelompok usaha bersama (KUBE)fakir miskin kecamatan Bukit dan kecamatan WihPesam Kabupaten Bener Meriah TA 2018 (APBA)beserta lampirannya (daftar nama nama calon penerima pengadaan).e BB No. 182.: 2 (dua) lembar Fhoto copy Dokumen usulanProgram atau kegiatan yang bersumber dari danaotonomi khusus (OTSUS) APBA. berdasarkanhasil forum SKPK (desc kelompok kerja III.
EKA PRASETYA SAPUTRA, SH.
Terdakwa:
NONONG FADLI SAPUTRA, SE.,M.Si Bin JUMRIN MOITA
197 — 75
Dari uraian diatas, Majelis berkeyakinansifat dana panjar terjadi rawan penyelewengan dalam penggunaannya.
98 — 30
Pada kulit lapisan dalam disekitar leher dan dada bagian atasberwarna kemerahan.Mulut terbuka selebar dua centimeter, lidah tergigit, serta tanda tanda pembusukan .Pada pemeriksaan dalam / otopsi didapatkan jaringan otot disekitartulang rawan tenggorok dan berwarna merah kehitaman.Mukosa tenggorokan bagiandalam berwarna merah kehitaman :Pada pemeriksaan Toksikologi sampel organ yang diperiksa tidak mengandungbahan / sediaan bersifat racun dan tidak menagndung zat psikotropika / narkotika.128Cara
95 — 173
Pada kulit lapisan dalam disekitar leher dan dada bagian atasberwarna kemerahan.Mulut terbuka selebar dua centimeter, lidah tergigit, serta tanda tanda pembusukan .Pada pemeriksaan dalam / otopsi didapatkan jaringan otot disekitartulang rawan tenggorok dan berwarna merah kehitaman.Mukosa tenggorokan bagiandalam berwarna merahkehitaman.Pada pemeriksaan Toksikologi sampel organ yang diperiksa tidak mengandungbahan / sediaan bersifat racun dan tidak mengandung zat psikotropika / narkotika.Cara kematian
SAMSARI. AS
Tergugat:
1.PT. Arara Abadi
2.Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3.Gubernur Riau
Turut Tergugat:
Kapolda Riau
212 — 162
Bahwa oleh karena rawan konflik agraria maka sudah sepatutnyaTergugat II dapat melakukan pelepasan (inclave) konsesi lahan berstatusHak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHHTI) yang telahHalaman 10 dari 93 Halaman Putusan Perdata Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Plwdiberikan kepada Tergugat PT. Arara Abadi untuk areal kerja di DesaPalas, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, ProvinsiRiau;8.
51 — 15
Leher bukan area/anggota tubuh untuk ajang purapura mencekik, karenamencekik itu artinya mempres / menjepit leher karena leher itu tempat jalurutama pernafasan yang rawan terhadap tekanan, benturan jepitan, himpitanexternal yang kuat. Ia kunci hidup mati manusia. Posisi jalur utamapernafasan yang dileher tidak dilindungi dan dilingkari oleh tulang yang lebardan kuat tapi berada didepan tulang leher yang kecil/dibelakangnya.
70 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
RAWAN SANTOSO, Msc (Ahli Statistik);Drs. TRI DJOKO WAHJONO (Asisten Ahli Statistik);MARGARETHA HANITA, SH.,Msi (Ahli Hukum);WARSENO, SH (Asisten Ahli Hukum);Drs. ARIS DJAZULI (Ahli Sosial Politik);SUWARDI, S.Sp (Asisten Ahli Sosial Politik);Drs. ONO SUTARNO (Ahli Sosiologi);BAMBANG ISWANTORO, S.Sp (Asisten Ahli Sosiologi);Ir. HERNOWO, MSE (Ahli Sistem);GUNAWARMAN HARTONO, ST (Asisten Ahli Sistem);ASEP HUSNI YASIN ROSIDI, ST.
106 — 14
WJS.Poerwadi Poerwodarminto, hal 89, Jakarta, 1992) ; Pengertiannyawa dimaksud adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia.Menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusiayang secara umum disebut dengan pembunuhan (Leden Marpaung,Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, hal.4 dan 5, Sinar Grafika,Jakarta, 2002) ;Menimbang, bahwa merupakan hal yang secara umum telahdiketahui bahwa bagianbagian, kepala manusia, leher manusia, dadadan perut, merupakan tempat/bagianbagian yang sangat rawan
183 — 1088 — Berkekuatan Hukum Tetap
usaha atau kegiatan yang bertentangan dengan fungsikawasan hutan.Dengan demikian surat Gubernur Jawa Timur yang dijadikan dalilPenggugat adalah tidak benar dan oleh karenanya harus ditolak.Bahwa apabila Majelis Hakim Agung mengabulkan permohonan a quodengan membatalkan Peraturan Menteri LHK No. 39/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2017, maka:1.Lahan kritis yang dikelola Perum Perhutani sebagai penugasanPemerintah tidak akan pernah dapat terehabilitasi dan semakinmeluas, serta menurun kualitasnya yang berakibat rawan
917 — 1255
Bebas banijir;Permeabilitas tanah;Daerah yang secara geologis aman, stabil dan rawan bencana;Tidak merupakan daerah resapan air tanah terutama untuk air minumBahwa apabila limbah B3 tersebut digunakan untuk tanah urukan terutamauntuk rumah, berdasarkan kasus yang pernah saya tangani di Jawa tengahdapat dikatakan bahwa kualitas tanah urukan tersebut sangat baik dan sangatkeras apabila dilihat dari kKonstruksi pondasinya namun apabila dilihat dalamjangka waktu yang lama maka nat tekel atau keramik
188 — 126 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa, dari rangkaian pembentukannya, Pelaksanaan danketentuan tersebut sangat rawan terhadap penyalahgunaanwewenang (abuse of power) dan tidak sesuai dengan AsasAsasUmum Pemerintahan yang Baik;Hal mana selaras juga dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun2009 tentang Kepariwisataan, UndangUndang Nomor 25 Tahun2009 tentang Pelayanan Publik dan UndangUndang Nomor 53Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, yang pada pokoknyapengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait bidang pariwisata danekonomi kreatif dilakukan
Terbanding/Terdakwa : DEWI HASTUTI, A.Md Als DEWI Binti M. NUH YANTO
227 — 112
sebagaimana yangtercantum dalam barang bukti Nomor 288.Selanjutnya pembangunan perumahan dilakukan oleh PerumPerumnas Cabang Bengkulu berdasarkan MOU (Memorandum OfUnderstanding) dengan pihak Korpri Pemda Kodya Bengkulu.Dimana dalam MOU tersebut disepakati bahwa Pihak Korpri yangmenyiapkan lahannya dan Pihak Perum Perumnas hanyamembangun rumahnya saja.Dari Site Plane yang diberikan oleh Pemkot Bengkulu tidak semualahan bisa dibangun karena kontur tanah yang tidak memenuhisyarat, rendah, rawa dan rawan
488 — 259
Negara,Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara,Menteri,Gubernur,Hakim,Pejabat Negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku,Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya denganpenyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku.mengenai pengertian Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis,menurut penjelasan Pasal 2 angka 7 tersebut adalah pejabat yang tugas danwevenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan
179 — 19
Kondisi menuju lokasi yang rawan kriminalitas (penodongan danHalaman 2dari 78Putusan Nomor 06/Pat.G/2016/PNPig.perampokan);6. Bahwa mendasarkan pada keadaan sebagaimana tersebut di atas maka tidakada satupun kontraktor rekanan Tergugat yang menyanggupi pekerjaanpemborongan tersebut, untuk itu pihak Tergugat meminta kesediaanPenggugat untuk mengerjakan pembangunan Mess Karyawan denganmenjanjikan peluang pekerjaan pemborongan yang lain kepada Penggugat;7.
143 — 51
Lidah berwarna coklat kehijauan, penampang berwarna coklat kehijauan;Didalam rongga mulut pada daerah pangkal lidah terdapat gumpalan kertasyang tampak basah, berukuran sembilan sentimeter kali enam sentimeter kalitiga sentimeter;Tulang lidah, rawan gondok, rawan cincin utuh ; KelenjargondokBerwarna merah kehitaman, perabaan lunak penampang berwarna merahkehitaman, berat dua puluh gram ; Kelenjar kacangan berupa massa warnamerah, perabaan kenyal ; Kerongkongan berisi lendir kental warnaputih,selaput
116 — 32
Dimana posisi pejabatPT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalampenyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dan nepotismeasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut ;Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknyamenjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance menurutahli juga melekat pada pengelolaan keungan negara yang dipisahkan yangada di PT POS ;Bahwa pedoman dalam pengadaan barang jasa di BUMN mengacu padaperaturan
Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yang memiliki fungsistrategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadi korupsi kolusi dannepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UU tersebut sehinggaketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang pada pokoknya menjadirujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance juga melekat padapengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PT POS, yaituKeuangan Ngara dikelola secara tertib, taat peraturan perundang undangan
Dimana posisi pejabat PT POS adalah pejabat lain yangHalaman 229 dari 251 Putusan Nomor : 06/Pid.SusTPK /2017/PN.Bdgmemiliki fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara yang rawan terjadikorupsi kolusi dan nepotismea sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 7 UUtersebut sehingga ketentuan Pasal 3 ayat (1) UU Keuangan Ngara yang padapokoknya menjadi rujukan dalam prinsip prinsip good corporate gonvernance jugamelekat pada pengelolaan Keuangan Ngara yang dipisahkan yang ada di PTPOS, yaitu Keuangan
80 — 19
Lindung Non Hutan sertaKawasan Pertanian Lahan Basah, maksudnya adalah untuk bisa menentukanapakah lahan yang dimohon itu boleh atau tidak, bagi peruntukan TPBU.Bahwa yang dimaksud dengan lokasi dimohon berada pada peruntukanKawasan Tanaman Tahunan berupa tanaman dengan bentuk tegakan kerasyang pola tanamannya menahun, sedangkan dalam Kawasan Lindung NonHutan adalah merupakan kawasan yang memberikan perlindungan setempatatau bagi kawasan yang ada dibawahnya dapat berupa daerah resapan arr,daerah yang rawan
(KL) dimungkinkan adanya kegiatan PembangunanTPBU yang dibatasi pada lokasi tertentu sesuai kajian teknis menurut111peraturan perundangundangan dan besarnya tutupantutupan bangunan atauKoefisien Dasar Bangunan (KDB) maksimal 10 % dari luas tanah yangdimohon/dikuasai untuk kegiatan TPBU sedangkan sisanya minimal 90 %diwajibkan digunakan untuk penghyauan adalah kawasan Lindung NonHutan memberikan perlindungan setempat bagi kawasan yang ada di bawahdan dapat berupa daerah resapan air, daerah yang rawan
Halint perlu dilakukan untuk memenuhi asas kepastian hukum dan asaskehatihatian agar penerbitan izin lokasi tersebut tidak melanggar batasbatas wilayahadministrasi daerah, sesuai dengan peruntukan (misalnya bukan hutan lindung,hutan suaka alam, tanah rawan bencana dll) sehingga tidak menimbulkanmasalah sosial atau masalah hukum dikemudian hariSetiap tindakan hukum yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan harusdilakukan sesuai dengan pilar hukum yang meliputi kewenangan, substansi danprosedur
423 — 280
Kawasan cagar alam geologi; b.Kawasan rawan bencana alam geologi; dan c. Kawasan yangmemberikan perlindungan terhadap air tanah.Bahwa Lebih lanjut, Pasal 53 angka (1) berbunyi: Kawasan cagaralam geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (5) huruf (a) terdiri atas: (a) Kawasan keunikan batuan dan fosil; b. Kawasankeunikan bentang alam; dan c.
Kawasan rawan bencana alamgeologi; dan c. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap airtanah Kemudian Pasal 52 ayat (5), berbunyi: Kawasan lindunggeologi terdiri atas: a. Kawasan cagar alam geologi; b. Kawasanrawan bencana alam geologi; dan c.