No. 840 K/Pid.Sus/2010 JUMLAH Rp. 3.100.000.000, Akibat perbuatan mereka Terdakwa Negara dalam hal ini PemerintahKabupaten Ketapang mengalami kerugian sebesar Rp. 3.100.000.000,00 (tigamilyar seratus juta rupiah), sesuai laporan hasil audit BPKP PerwakilanKalimantan Barat Nomor : S902/PW 14/5/2006 tanggal 1 Juni 2006.Perbuatan mereka Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana berdasarkan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

RANI, SH., telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1)KUHP dalam dakwaan primer ;2.

No. 840 K/Pid.Sus/2010persidangan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsurunsur dalamdakwaan Primair : Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan bUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dan ditambahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dengan unsurunsur sebagaiberikut :1.

saat itu dana yang bersumber dari Pos DPRDMata Anggaran Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan sebesarRp.3.100.000.000,00 (tiga milyar seratus juta rupiah) tersebut sudahdibagikan kepada masingmasing anggota dewan.Dengan demikian unsur telah melakukan atau turut serta melakukantelah terpenuhi.Berdasarkan uraian tersebut diatas maka kami Jaksa Penuntut Umumberpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang NomorHal. 45 dari 48 hal.

2011 Nomor015/LPKT/XI/2011Bab III Pasal 4 ayat :(4) Pihak kedua berkewajiban menyelenggarakan panatausahaanpenggunaan keuangan dana hibah dari pihak pertama sesuaiketentuan dan peraturan yang berlaku.(7) Pihak kedua wajib bertanggungjawab dari segi fisik maupunkeuangan dan bersedian diprses secara hukum dan menggantikerugian sesuai dengan nilai nominal yang telah ditetapkan apabilaterjadi penyimpangan dalam penggunaan dana hibah.Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001.Subsidair :Bahwa terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONO selakuPenanggungjawab/ Direktur LPK.

Menyatakan terdakwa EDI SUTARYONO Bin SOEDARYONOtidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaan primatr ;2.

Cipta Frima Jaya.Jumlah Kerugian Keuangan Negara Rp. 531.682.873,0(12) 0 Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayatUndangUndang Nomor 31 tahun 41999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke (1)KUHP ; 222222222 202225SUBSIDIAIR :Bahwa Terdakwa

sebagai pertimbangan PengadilanTinggi Tindak Pidana Korupsi sendiri dalam memutus perkara inipada tingkat banding, kecuali mengenai kualifikasi tindak pidanaperlu diperbaiki karena pertimbangan unsur turut serta padaPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP yang telah dipertimbangkan olehHakim Tingkat Pertama telah benar, sehingga amarnya berbunyisebagaimana pada amar putusanMenimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana,maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara padadua tingkat peradilan ;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambahdengan Undangundang Nomor 20 tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP jo Undangundang Nomor 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undangundang Nomor 8tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta PeraturanPerundangundangan yang berkaitan dengan perkaraMENGADILI...MENGADILI Menerima permintaan banding dariTerdakwa 5 22222 Memperbaiki Putusan Pengadilan

/PW17/5/2017 tanggal 25September 2017 yang siginifikan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut,perbuatan Terdakwa telah memenuhi kualifikasi tindak pidana korupsisebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan(3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. PasalHal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 2485K/Pid. Sus/201855 ayat (1) ke 1 KUHP jo.

Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor18/PID.TPK/2018/PT SMR tanggal 5 Juni 2018 yang memperbaiki PutusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri SamarindaNomor 63/Pid.SusTPK/2017/PN Smr tanggal 21 Februari 2018, untukkemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amarputusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini:Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1), (2), dan (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 2485K/Pid. Sus/2018KUHPidana jo.

., tanggal 25 September 2023, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai besarnya uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut:

Dana Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa ProvinsiJawa Tengah Tahun 2014 dan dari hasil penghitungan yang dilakukan olehSaksi Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat tugasdari Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan PembangunanProvinsi Jawa Tengah kepada Kepala Kejaksaan Negeri Kajen Nomor ST561 /PW11 / 5 / 2015 tanggal 5 Mei 2015 telah menimbulkan kerugian Negarasebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);Sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal

2 Ayat (1)jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;SUBSIDIAIRBahwa Terdakwa MOHAMAD FADLI alias Moh.

FADLI tidak terbuktibersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndangHal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1243 K/PID.SUS/2016Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Membebaskan Terdakwa MOHAMAD FADLI alias MOH.

IMRAN OHORELLA, sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo. pasal 55 Ayat (1) KUHP.9/Subsidair...SUBSIDAIR:Bahwa terdakwa dr.

IMRAN OHORELLA terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 199916/tentang...tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan PrimairPenuntut Umum ;2.17Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.

RTSPM harus langsung diserahkan kepadaSatker Raskin atau disetor langsung ke rekening HPB Bulog melalui Bank setempat olehPelaksana Distribusi Raskin, dan Pelaksana Distribusi Raskin tidak dibenarkanmenunda penyerahan HPB Raskin kepada Satker Raskin atau rekening HPB BULOG diBank ;e Akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan keuangan negara sebesarRp124.340.000,00 ( seratus dua puluh empat juta tiga ratus empat puluh riburupiah ) atau sekitar jumlah itu;Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndangNo.31 Tahun 1999, Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. pasal 64 ayat (1) KUHP;Subsidiair:Bahwa ia Terdakwa ST. RUKIAH S, selaku Pengelola Raskin/PelaksanaDistribusi Raskin di Kecamatan Pallangga periode Bulan Januari 2011 sampai denganbulan April 2011.

RUKIAH S. tidak terbukti secara sah menurut hukumbersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No.31 Tahun 1999,Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah denganUndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;Membebaskan Terdakwa ST. RUKIAH S. dari dakwaan primair yakni Pasal 2ayat (1) jo.

Arasy tersebut diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat ( 1 ) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor : 31Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALTahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telahdiubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat ( 1 ) Ke1 JoPasal 64 ayat (1 ) Kitab UndangUndang Hukum Pidana.SUBSIDIAIR :Bahwa ia Terdakwa MUH.

Tingkat Pertama didalampertimbangannnya tidak pernah membebaskan terdakwa dari dakwaan primairakan tetapi langsung menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidanadalam dakwaan subsidarr ;Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor /Pid.SusTPK/2015/PT PALMenimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka PengadilanTinggi akan memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama denganpertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkanterlebih dahulu dakwaan primair Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang UndangNo31 Tahun 1999 sebagimana telah diubah dengan Undangundang No.20tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang unsureunsurnya dalah sebagai berikut :Setiap orang ;Secara melawan hukum ;Memperkaya diri semdiri, orang lain atau suatu korporasi ;Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara ;Dilakukan secara bersamasamaog re Pp =Merupakan perbuatan berlanjut ;ad. 1.

antara lain menetapkan, yaitu petani / poktan / gapoktanbertanggung jawab terhadap pemeliharaan fisik UPPO serta menjaminkeberlanjutan operasional UPPO, sebab dengan dijualnya sapisapi tersebutmenjadikan program UPPO menjadi terhenti; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah terjadi kerugian keuanganNegara sebesar Rp175.300.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta tiga ratusribu rupiah) atau setidaktidaknya sekira jumlah itu;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa ABDUL GHOFUR selaku Ketua Kelompok TaniJatiduwur Desa Jatiduwur, Kecamatan Kesamben, Kabupaten Jombangberdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor 188.4.45/152/415.10.10/2011tanggal 21 Juli 2011 tentang Pengukuhan Pengurus

2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001Hal. 21 dari 22 hal. Put.

Tatiek Sugihartiningrum Binti Sumanggi terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat(1) Jo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 19999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana19Korupsi Jo. Undangundang No.20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undangundang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

2 ayat (1) jo pasal 18 UU.

Kalimantan TimurNomor : R550/PW.17.2/5/2011 tanggal 7 Nopember 2011 terhadap pekerjaanJasa Konsultasi lanjutan penyusunan Feasibility Study, Amdal dan DetailedEngineering Design Pelabuhan Kota Bangun yang dilaksanakan oleh PT.Auramatra Jaya Engineering Negara dirugikan sejumlah Rp.3.326.775.000,.Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yangdisusun secara Subsidaritas maka terlebih dahulu dipertimbangkan dakwaan primair;Menimbang, bahwa unsurunsur dari dakwaan primair melanggar pasal

2 ayat(1) jo pasal 18 UU.

2 ayat 1 jo pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 KUHP, ketentuan dalam BabXVII bagian Kesatu KUHAP serta ketentuan dalam UU No. 46 tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi;MENGADILI:Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa tersebut;Membatalkan putusan

No. 2086 K/Pid.Sus/201116.Bahwa pada saat 2 (dua) unit Hovercraft tersebut tiba di Boven Digoelkeseluruhannya berada dalam kondisi baik dan siap pakai dan salahsatunya sudah pernah digunakan oleh bapak Bupati Boven Digoelmenuju Asiki ;Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa/Penuntut Umumdengan dakwaan yang bersifat subsidaritas yakni :Primair :Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Judex Facti telah keliru menyatakan bahwa unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaiBestadeell Delict (Delik Inti) dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana ;3.

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi bukanlan merupakan Bestadeell Delict (Delik Inti)dari penerapan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana ;5.

Bestadeell Delict (Delik Inti) dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana adalah unsur secara melawan hukum dan bukan unsurmelakukan perouatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu. korporasi sebagaimana pendapat dari Judex Facti dalammemberikan

., tersebut menyebabkan adanya kerugianHalaman 14 dari 12115keuangan Negara/Daerah sebesar Rp.50.000.000, (limapuluh juta rupiah);Perbuatan Terdakwa Sutejo sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang UndangRl Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun = 2001tentang Perubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Namun apabila dakwaan Primair sudah terbuktimaka dakwaan subsidiair tidak perlu = dipertimbangkan lagiuntuk tuntasnya penyelesaian perkara ini;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakimberpendirian untuk terlebih dahulu) mempertimbangkan dakwaanPrimair yaitu) perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UU.RI

No. 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan dakwaanPrimair yaitu) Pasal Pasal 2 Ayat 1 jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU.RI No. 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat(1) ke 1 KUHP harus dipenuhi unsur unsur yang terdapatdidalammnya yaitu sebagai

2 ayat (1) jo.

Adami Chazawi, SH, Hukum PidanaMateriil dan Formil Korupsi di Indonesia, BayumediaPublising, Jawa Timur, tahun 2005, hal. 4142);Menimbang, bahwa unsur unsur dalam dakwaan Primair yangdidakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yangmemuat unsur alternatif kualifikasi perbuatannya, jadiMajelis Hakim tidak perlu) mempertimbangkan semua unsurnya,cukup salah satu unsur telah terbukti maka unsur ke 3Halaman 107 dari 121108yang di kehendaki dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor

Pemerintah Propinsi Jawa Timurdan Kabupaten Probolinggo dirugikan sebesar Rp. 15.951.500, (lima belas jutasembilan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah itu ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)jo.

Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; SUBSIDAIR ...SUBSIDAIR : Bahwa ia Terdakwa HADI SUTRISNO selaku Kepala Desa Tamansari,Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, pada bulan Januari 2010 sampai denganbulan Maret 2010 atau setidak tidaknya dalam tahun 2010, telah menerimabantuan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) MandiriPerkotaan

subsidair pasal 3 jo pasal 18 ayat (1)huruf b Undang Undang Nomor : 31 tahun 1999 tentang perubahan Undang UndangNomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Menimbang, bahwa namun demikian mengenai tidak terbuktinya dakwaan primair,Majelis hakim Tingkat Banding tidak sependapat dan akan mempertimbangkan sebagai berikut : Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di persidangan dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu: PY aie 2 eee ree eeeMelanggar Pasal

2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang Undang Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan ...dengan Undang Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKOLUPSi ; n noon nn nn nnn nnn nnn cnn nnn nnn cnn nnn nnn nnn nnn nnn nena nnn Subsidair : $9 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nn cn nnn cn nnn cn nnn cnn nn nananMelanggar Pasal 3 Jo.

PAHLUPI mengakibatkanNegara mengalami kerugian sejumlah Rp. 108.606.273, (seratusdelapan juta enam ratus enam ribu dua ratus tujuh puluh tigarupiah) atau sejumlah tersebut.n Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 20Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal55 ayat (1) ke1 KUHP.Subsidair :n Bahwa Ia Terdakwa ARIS MUHADI, SE Als ARIS Bin IMAMBAJURI

Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU RI Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UU RI. Nomor 20 Tahun 2001 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.

tersebutsecara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbanganhukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan tindak pidanakorupsi pada Pengadilan Negeri pekanbaru tanggal 24 Februari 2014Nomor 44 / Pid.Sus / Tipikor/2012/PN.PBR, yang dimintakan bandingdapat dipertahankan dan harus dikuatkan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalahdan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayarbiaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;Mengingat ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RINomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHP dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981(KUHAP) serta peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini :MENGADILI Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa; Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilanNegeri Pekanbaru Tanggal 24

O02 April 2015 menyatakan Hasil KegiatanPenambangan Batuan Andesit di Dusun Turusan dan DusunTileng Desa Pendoworejo Kecamatan Girimulyo KabupatenKulon Progo mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara11sebesar Rp 851.620.000, (delapan ratus lima puluh satu jutaenam ratus dua puluh ribu rupiah)atau nilai lain yangmendekati itu, atau setidaktidaknya perbuatan terdakwasecara langsung telah merugikan keuangan negara atauperekonomian negara.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal

2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) danayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemeberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana KorupsSi.

Gunadi, bersalahmelakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2)dan ayat (3) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalamDakwaan Primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa R.

Gunadididakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, sebagaiDe@rikut: 2222222 o nnn nn nnn nn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn rene nnn n nnn nee censPrimair :Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RINo. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambahdengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Subsidiair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No

Landung Wiyana Bin R.Gunadi melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana KOruDSi ;2 nono nnn nnn nnn nnn nnn nnnnnnnn nnnMenimbang, bahwa Terdakwa R.

2 ayat (1)jo.

Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan diperbaharui denganUU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undangundang RI Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP;Subsidair:Bahwa ia terdakwa Ir.Aris Purwanto selaku pihak penyedia barang/jasabersamasama dengan Ir.Hamid Idrus yang menjabat sebagai Plt Kepala DinasPekerjaan Umum Kab.

ARIS PURWANTO terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersamasama sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dandiperbaharui dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam Dakwaan

2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi JoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, dan Terdakwa telah dijatuhi dengan pidana penjara selama6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;Menimbang, bahwa

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah denganUndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP Jo pasal 193 dan pasal 241 KUHAP Jo pasalpasal lain dari UndangUndang yang bersangkutan;MENGADILI:1.

IMRAN OHORELLA, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo. pasal 55 Ayat (1) KUHP.9/Subsidair...SUBSIDAIR:Bahwa terdakwa dr.

IMRAN OHORELLA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana KORUPSI, sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 199916/tentang...tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan UU Nomor 31 Tahun1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaan Primair Penuntut Umum ;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dr.

Pati tahun 2008sampai dengan tahun 2013 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor :141.1/1356/2008 tanggal 3 Maret 2008 yang digaji oleh Pemerintah Desa dari APBDdan Terdakwa karena Jabatannya sebagai Kepala Desa mempunyai kewenanganantara lain untuk menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Desa (pasal1 ke 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007) sehingga terdakwatersebut tidak dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secaraberlanjut sebagaima tersebut dalam Pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangundangRepublik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 dakwaan Jaksa PenuntutUmum karena unsur melawan hukum dari pasal tersebut tidak terpenuhi ;Menimbang, bahwa terdakwa tidak terbukti bersalah dalam pasal 2 ayat (1)jo pasal 18 Undangundang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun2001 dalam dakwaan primair

MM sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 Undangundang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidan Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiJo; Pasal 55 ayat (1) ke KUHP..SUBSIDIAR :Bahwa terdakwa PAULUS KOBBA, SH., MM bersamasama denganSYAHRAN SYAHRUL TAMBING dan ABU RIZAL AZHAR alias ICAL(penuntutannya masingmasing diajukan dalam berkas secara terpisah) pada haritanggal yang tidak dapat ditentukan

MM, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 jo UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1KUHP sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair;2 Membebaskan Terdakwa PAULUS KOBBA, SH. MM dari Dakwaan Primairtersebut ;3 Menyatakan Terdakwa PAULUS KOBBA, SH.