Ditemukan 1104 data
81 — 25
dari Pihak Keduasecara hukum, dapat memperpanjang haknya atasHalaman38 dari 84 Putusan.Nomor 50/PDT/2018/PT PLGbagian bangunan dimaksud Pasal 16 ayat 2 sesuaidengan Peraturan Perundangundangan yang berlakudan ketentuan yang ditetapkan pihak pertama.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjiantersebut, maka pihak kedua dalam hal ini Tergugat Ilselaku Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB)dan/atau Pihak lainnya dapat memperpanjang haknyaatas bangunan tersebut;Bahwa untuk lebih jelasnya, mari kita simak
1.DG. SIKKI Bin LAHAE Alias BASO DG. SIKKI Bin LAHAE
2.DG. SUADA Binti LAHAE
3.BOYONG DG. BAJI Binti LAHAE
4.SAODA Binti LAHAE
Tergugat:
1.ABD. HAMID Bin LAHAE
2.Prof. Dr. H. MOHAMMAD NATSIR MAHMUD, MA
3.MUCHLIS ABBAS, SE. MH
4.ZUL Bin MOHAMMAD NATSIR MAHMUD
5.Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Maros
6.Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah MISRAWATI, SH
7.Pejabat Pembuat Akta Tanah Kepala Kec. Moncongloe
106 — 36
Untuk itu menjadi sangat pentinguntuk kita simak administrasi pertanahan yang telah ada sejak masapemerintahan Belanda berikut ini sebagaimana tercantum dalam dalamOverrichtokaart Van de Onderafdeling Maros Tahun 1927 s.d 1936.DimanaOdalg Montjongloe, PAMANJENGAN adalah tercatat dalam nomor urut 153(bukan Nomor 151).b. Adapun Nomor tanah 151 pada buku catatan pertanahan jaman Belandatersebut adalah Odalg Montjongloe, MANGEMPANG.
179 — 19
Kartu Identitas Barang tersebut diisi olehOperator Simak BMN pada tanggal 29 Agustus 2018 dengan statusdigunakan sendiri untuk dinas jabatan Penggunaan dan digunakansebagai Rumah Dinas Korem 061/SK..
48 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
undang undang yang berhubungandengan perkara yang diputuskan, juga pertimbangan hukum PengadilanTinggi Pekanbaru oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliselurunh bagian gugatan Penggugat semula telah mengabaikan Kontramemori banding Tergugat II dalam hal ini Pemohon II Kasasi;Sejalan dengan itu pula sebagaimana pertimbangnan hukum PengadilanTinggi Pekanbaru di dalam putusan perkara nomor 162/PDT/2016/PT.PBR,tanggal 04 Januari 2017 dari halaman 34 ke halaman 44 yang dapatPemohon II Kasasi simak
197 — 129
Ranti Hernandez,S.E.untuk memasukar/entridata kedalam aplikasi Simak BMN (Badan Milik Negara);b. Selanjutnya fisik Blangko Sertifikat Hak Atas Tanah saksi serahkankepada Sdri. Ranti Hernandes untuk dikelola.Halaman 12 dari 71 Putusan Nomor 93/Pid.B/2017/PN Tpgbahwa fisik Blangko Sertifikat Atas Tanah tersebut di simpan dalam 1(satu) buah lemari besi 2 (dua) pintu bewarna abuabu yang mana lemaritersebut terletak di dalam ruangan Sub Bagian Tata Usaha KantorPertanahan Kota Tg.
62 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
MoU dibuat dan ditandatangani oleh pihak eksekutif terasdari suatu badan privat (perusahaan swasta) maupun badanPublik ( Pemerintah Daerah) sehingga untuk suatuperjanjian yang lebih rinci mesti dirancang dan dinegosiasikhusus oleh stafstaf yang lebih rendah tetapi lebihmenguasai secara tehnis ;Dalam hal kekuatan mengikat MoU, menarik untuk kita simak PendapatProf. Hikmahanto Juwana S.H.
114 — 55
Coba simak baikbaik surat Bupati Luwu Timur Nomor : 100/042/Bub/tanggal 8 Januari2014, Perihal Pengembalian Lahan SertipikatPetani Mantadulu,bukan pengembalian sertipikat petani Desa Prestasi Kencana.Jadi suratsurat yang disebutkan diatas tidak ada yang mengakui hakPenggugat terhadap tanah obyek sengketa dan oleh karena itu dalilPenggugat butir 3 patut ditolak karena tidak benar.11.
PANITIA URUSAN PIUTANG NEGARA CABANG JAWA TIMUR, DKK (PARA TERLAWAN)
73 — 9
DALAM EKSEPSI :GUGATAN PELAWAN KABUR (OBSCUUR LIBEL)Jika kita simak dalil gugatan Pelawan, maka tidak ada satu keterangan apapun yangbisa menunjukkan posisi Pelawan I (Rusdiyanto) dalam kasus a quo, dalam hal inisaudara Rusdiyanto berposisi sebagai apa, ahli waris atau sebagai apa, yang dalamhal ini menimbulkan tanda tanya dan kebingungan bagi Terlawan II.1213Atas dasar hal tersebut, gugatan yang dmikian harus dengan tegas ditolak atausetidaktdaknya tidak dapat diterima, karena pihak Pelawan I tidak
105 — 47
Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan,Kedokteran dan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULPPB/BAHP/ALKESRSU/IX/2012 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :06/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKESRS/2012 tanggal 04 Oktober 2012dari Pemerintah Kota Binjai RSUD Dr.
Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan,Kedokteran dan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULPPB/BAHP/ALKESRSU/IX/201 2 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :06/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKESRS/2012 tanggal 04 Oktober 2012dari Pemerintah Kota Binjai RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai PejabatPembuat Komitmen kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.6.
Fotocopy Daftar Simak Pembuktian Kualifikasi Alat Kesehatan, Kedokterandan KB tanggal 24 September 2012.4. Fotocopy Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 177/ULPPB/BAHP/ALKESRSU/IX/2012 tanggal 25 September 2012.5. Fotocopy Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor :06/PPK/TPAPBN/RSUD/ALKESRS/2012 tanggal 04 Oktober 2012 dariPemerintah Kota Binjai RSUD Dr. R.M Djoelham Binjai Pejabat PembuatKomitmen kepada PT. Kimia Farma Trading & Distribution.6.
128 — 28
Kedua dan/atau Pihak lainnyayang memperoleh Hak dari Pihak Kedua secara hukum,dapat memperpanjang haknya atas bagian bangunandimaksud Pasal 16 ayat 2 sesuai dengan PeraturanPerundangundangan yang berlaku dan ketentuan yangditetapkan pihak pertama.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Surat Perjanjiantersebut, maka Pihak Kedua dalam hal ini Tergugat IIselaku Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) dan/atauPihak lainnya dapat memperpanjang haknyaatasbangunan tersebut;Bahwa untuk lebih jelasnya, mari kita simak
215 — 84
infrastruktut IT perpustakaanUI tahun 20102011 sejumlah Rp21 milyar tidak ada dalam RKAT 2010maupun dalam Revisi RKAT 2010;Bahwa Saksi membenarkan dalam RKAT 2010 hanya terdapat anggaranuntuk IT sejumlah Rp2 milyar;Bahwa ada Revisi RKAT 2010, namun hanya untuk pekerjaan fisik;Bahwa fisik perpustakaan UI dibangun dari APBN (DIPA) Ul, termasukdalam keuangan UI;Bahwa dalam laporan Ul, gedung perpustakaan UI termasuk asset Uldan semua asset UI adalah kekayaan pemerintah;Bahwa asset UI tercatat dalam SIMAK
BMN;Bahwa SIMAK BMN mencatat semua asset baik yang bersumber dariAPBN maupun Dana Masyarakat;Bahwa Rekening UI ada dua kelompok untuk dana APBN dan NonAPBN;Bahwa untuk rekening Non APBN, terdiri dari beberapa rekeningdibedakan antara yang bersumber dari SPP maupun sumber lain;Bahwa pengelolaan Dana Masyarakat/Non APBN sejak UI sebagaiBHMN mengacu pada aturan UU, PP, Keputusan MWA, AD/ART dan SKRektor IU Nomor 1091;Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam BAP nomor 31,dimana Saksi berani merealisasikan
belanja tersebut harustercatat sebagai belanja kementerian pendidikan dan kebudayaan baikdana itu bersumber dari APBN maupun sumber dana dari danamasyarakat;Bahwa belum tercatatnya dalam laporan pendapatan kementerianpendidikan dan kebudayaan dikarenakan sumber uang dalam perkarapengadaan /T perpustakaan UI pada tahun 2010 didapat dari perjanjiansewa antara UI dan BNI yang ditandatangani pada tahun 2010.Bahwa laporan kekayaan negara disajikan dalam neraca dalam bentukaset yang dicatat dalam aplikasi SIMAK
dari dana pemerintah dan dana masyarakat;Bahwa RKAT harus disahkan terlebin dahulu olen MWA, sebelum diimplementasikan dalam anggaran tahun berikutnya;Bahwa untuk proyek pengadaan barang/jasa, apabila ada perubahandalam RKAT, maka UGM meminta persetujuan terlebin dahulu ke MWA;Bahwa untuk pencatatan aset tetap dilakukan atas nama aset UGM baikaset tersebut bersumber dari dana APBN maupun bersumber danamasyarakat;Bahwa untuk pencatatan aset yang bersumber dari dana pemerintahmaka dicatat ke dalam SIMAK
BMN, sedangkan untuk aset yangbersumber dari dana masyarakat dicatat dalam sistem SIM aset UGM;Bahwa baik aset yang tercatat dalam SIMAK BMN dan sistem SIM asetUGM semua dilaporkan ke Dikti dan Kemendikbud tetapi secara terpisah,karena aset yang bersumber dari dana masyarakat hanya dilampirkansaja tetapi tidak dikonsolidasi dengan laporan kKeuangan Kemendikbud;Bahwa kelemahan menggunakan dana yang bersumber dari danapemerintah maka ada kemungkinan resiko penggunaan dana bisaterlambat, karena tidak
158 — 102
Kep selaku Staf Pengelola SIMAK Aplikasi BMNBahwa Saksi selaku KPA adalah bertanggungjawab secara umumdidalam pelaksanaan proyek tersebutBahwa pada tahun 2012 sdri. Indarasari Aulia (direktur RSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo) yang memberitahukan pada Saksi bahwa RSUD dr. A.Dadi Tjokrodipo mendapatkan bantuan sebesar Rp.15,5 milyar dariAPBN TP untuk pengadaan Alat kesehatan. Sdri.
Kep selaku Staf Pengelola Aplikasi SIMAK BMNBahwa jabatan PPK Tugas Pembantuan Kementerian Kesehatan diRSUD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung bukanmerupakan jabatan ex officio yang dijabat oleh Terdakwa selakuKasubag Umum dan Kepegawaian di RSUD Dr. A. Dadi TjokrodipoKota Bandar Lampung.
Kes. selaku Kuasa Pengguna AnggaranSUWONDO, S.Sos. selaku Pejabat Pembuat KomitmenLADY HARISWAN, ST selaku Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPMSUKAMTO, S.Sos. selaku Bendahara PengeluaranWASIS BUDITOMO, AMD.Kep. selaku Staf Pengelola Aplikasi SAKGHEO GUNARSA, AMD.Kep. selaku Staf Pengelola Aplikasi SIMAK BMNBahwa guna melaksanakan pengadaan alat kesehatan RSUD dr. A.
Terbanding/Penggugat : CALVEN LATUPARISA
Terbanding/Turut Tergugat I : Rubiah Musa Banobe
Terbanding/Turut Tergugat II : Erna Theresia Frenci Fomeni - Banobe
Terbanding/Turut Tergugat III : Semi Banobe Alias Gae Banobe
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kantor Badan Pertanahan Kota Kupang
Turut Terbanding/Tergugat I : Oktofianus Logo
Turut Terbanding/Tergugat II : Marce Herin â Pello
Turut Terbanding/Tergugat III : Angelia Lusiana Herin
Turut Terbanding/Tergugat IV : Antonius Herin
Turut Terbanding/Tergugat V : Alosius Gendekiawan Herin
Turut Terbanding/Tergugat VII : Hirodemus Sianto
63 — 32
Perlu Penggugat baca dan baca, terus simak dan simaksecara benar menurut hukum, sehingga tidak takkabur alias tidak gagalpaham..
ANGGRIANI, SH.
Terdakwa:
MUH. SALEH DJURAID
107 — 26
ENERGI TEKNIK;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 105/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 105/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 106/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV.
BINTANG MACCORA;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang (BAHPP) Nomor: 115/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 115/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 116/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV.
RIDHO TEHNIK;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 140/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04905/SP2D/LS-BARANG-JASA/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021 kepada CV. RULINDO;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 Nomor SPM : 00067/2.15.0.00.0.00.14.0000/SPM-LS/2021 kepada CV.
RULINDO;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 120/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 121/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV. RULINDO;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Hasil Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAHP) Nomor: 120/Dishub/BAHPP/XII/2021 antara PPK dengan CV.
RADHIAN ELECTRIK tanggal 16 Desember 2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Daftar Simak Hasil Pemeriksaan Pekerjaan/Barang Nomor: 110/Dishub/BAHPP/XII/2021;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan/Barang (BAPP) Nomor: 111/Dishub/BAHPP/XII/2021 tanggal 16 Desember 2021 antara PPK dengan CV.
PILEM BR TARIGAN
Termohon:
Kepala Kepolisian Republik Indonesia Cq Kepala kepolisian resort Deli Serdang Cq Sektor Namorambe
59 — 18
terdapat cukupbukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana ataupenyidikan dihentikan demi hokum, maka penyidik memberitahukan haltersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.Maka alasan pemohon mengajukan Pra peradilan tentang sah atau tidaknyamengehentikan penyidikan perkara laporan Pemohon PILEM Br TARIGANyang dilakukan Termohon selama ini, Ssudah cukup jelas penyidikan dalamhal pengumpulan bukti membuat terangnya tindak pidana yang dilaporkanpemohon.Mari kita simak
1.Atjih Suwarsih
2.HJ M Djuangsih
3.Usep Rahmat
4.HE Soemarna
5.IR Agus Dida Anshari
6.Sutjahyo
7.Rahmat Wirayudha
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
Intervensi:
Menteri Kesehatan Republik Indonesia
84 — 51
KEMENTERIAN Kesehatan Republik Indonesia yangmenyatakan bahwa tanah yang dimohon telah tercatat dalam daftarinventaris aset (Simak BMN) dan tanah yang dimohon tidak dalamkeadaan sengketa baik batas maupun penguasaan/Kepemilikannya;Surat Pernyataan dari Kepala Kelurahan CampakaNo.TU.01.01/1.1/828/2013 tanggal 21102013 yang menyatakan bahwatanah yang dimohon adalah benar fisiknya dikuasai oleh KEMENTERIANKesehatan Bandung sejak tahun 1982 dan tanah tersebut tidak dalamkeadaan sengketa; Bahwa secara
MUHAMAD FADJRIN ANUGERAH HK alias FADJRIN
Termohon:
Kepolisian RI Cq. Kepala Kepolisian Daerah Maluku Cq. Kepala Kepolisian Resort Maluku Tenggara
161 — 392
Dalildalil Pemohon sebagaimana tersebut diatas tentu pada intinyayaitu. tentang bukti permulaan yang cukup untuk menetapkanPemohon sebagai tersangka terkait dengan perkara yangdipersangkakan terhadap Pemohon oleh Termohon, sebelumnya,mari kita simak bunyi lengkap Pasal 17 UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagai berikut:Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga kerasmelakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukupKUHAP dengan tegas menjelaskan
HARISTANTO SH MM
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TASIKMALAYA
Intervensi:
KODAM III SILIWANGI
140 — 51
saksi, Kasi dan Kasilog;Bahwa saksi menyatakan, luas tanah TNI Angkatan Darat yaitu 18,8 Ha, hasilpengukuran PTM dan diajukan permohonan sertipikat pada tahun 20082009,tetap sempat terhenti, karena ada gugatan dari para penghuni di PengadilanNegeri Tasikmalaya dan sudah diputus dengan Kodam Ill Siliwangi yangmenang, (bukti T Il 5a, b, dan c) lokasi Perumahan Saptamarga;Bahwa saksi menyatakan, tanah pemberian AURI satu hamparan, yangluasnya 18,8 Ha dengan Nomor Register 30612001 dan asset masuk SIMAK
143 — 38
Pdg57) 1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, PerihalPresentasi dan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang SeribuKota Bukittinggi.58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara HasilPemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama(PHO) Nomor : 380/BAHPPPJTL/Pelaks.PBLSB/2014 tanggal 31 Desember2013.59
Jakarta Konsultindo Nomor28/JK/SRT/TEK/IIV2013, tanggal 08 Maret 2013, Perihal : Jadwal Presentasi danSosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu Kota Bukittinggi.1 (satu) eksemplar surat dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi,Nomor : 650188/DPUPRC/II2013, tangga 04 Maret 2013, Perihal : Presentasidan Sosialisasi Penataan dan Revitalisasi Kawasan Jenjang Seribu KotaBukittinggi.1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor Dalam Rangkaserah terima pekerjaan
Pdg58) 1 (satu) lembar Daftar SIMAK Data Laporan Administrasi Kontraktor DalamRangka serah terima pekerjaan Pertama (PHO) dan Berita Acara HasilPemeriksaan Pekerjaan Dalam Rangka Serah Terima Pekerjaan Pertama(PHO) Nomor : 380/BAHPPPJTL/Pelaks.PBLSB/+2014 tanggal 31 Desember2013.59) 1 (satu) bundel Laporan MIX Disain Beton K250 pekerjaan Pembangunan PSDPenataan Dan Revitalisasi Kawasan Janjang Saribu Kota Bukittinggi KontraktorPT.
126 — 24
Bahwa apabila kita simak gugatan penggugat, dasar dari gugatan (obyekgugatan) adalah adanya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat , yakniHalaman 67 Dari 78tercantum dalam surat No: 958/PAL WASKITA/MCFSPPiii/2016,AKH/som/III/2016 proyel PLTU Malinau 2 x 3 MW, dimana dinyatakan bahwa :1. Tagihan tagihan CV. Putra Jaya Perkasa telah kami terima dan saat inisedang dilakukan proses pembayaran;2.