alm Josina Alice DeFretes, dan bukan menjadikan hal tersebut menjadi alasan dan tidak dapat dibenarkanbagi Penggugat untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I;Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 10 (Sepuluh) sampai dengan poin 14(empat belas), Tergugat Ill tidak dapat membenarkannnya oleh karena hal tersebuthanyalah dalil yang berhubungan dengan Tergugat dan Tergugat Ill tidak tahumenyangkut dengan halhal yang di dalilkan oleh Penggugat apakah benar atau haltersebut hanyalah tipuan

Putusan Nomor 62/G/2019/PTUN.Mtrdan/atau tindakan dapat dibatalkan apabila terdapat kesalahan substansi dan dalampenjelasan norma dimaksud dinyatakan : Yang dimaksud dengan kesalahansubstansi adalah kesalahan dalam hal tidak sesuainya materi yang dikehendakidengan rumusan dalam Keputusan yang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan,cacat yuridis, dibuat dengan paksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan;Menimbang, bahwa substansi/materi sengketa a quo adalah mengenaipemberhentian tidak

Hal ini berarti akal dan tipu muslihat berarti suatu tipuan yangdemikian liciknya sehingga orangorang yang berpikiran normal dapat tertipu.SedangkanRangkaian katakata bohong adalah diisyaratkan, bahwa harusterdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong sajadianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaiankatakata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatucerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar.

atauperjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korban untuk berbuatatau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapat dihukum ; Persetujuan atau izindari korban merupakan asas hukum klasik bahwa suatu perbuatan yangmenunjukkan semua ciri delik tetapi berwatak tidak dapat dipidana jika adapersetujuan dari orang yang kepentingan hukumnya berkaitan secara langsung ataukorban, yang dikenal dengan adagium volenti non fit iniura, asalkan pemberianpersetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan

Kedudukan posisi tawar yang lemahitu. dapat disebabkan oleh adanya keunggulan ekonomis ataupunkeunggulan kejiwaan oleh pihak lain, tanpa disertai adanya unsur paksaanatau tipuan ;Hal ini dapat dibuktikan Tergugat telah menggunakan kelemahan posisitawar Para Penggugat yang menolak permohonan pelunasan hutang pokoksecara bertahap serta tidak memperoleh kesempatan untuk menegosiasikanpermohonan pelunasan hutang pokok tersebut ;Para Penggugat juga mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung R.!

Pengadilan harusmempertimbangkan dengan adanya posisi tawar salah satu pihakdalam perjanjian mengakibatkan pemanfatan posisi tawar yang lebihtinggi untuk menarik keuntungan secara tidak patut terhadap pihakyang memiliki kedudukan/ posisi tawar lebih rendah atau lemabh.Kedudukan posisi tawar yang lemah itu dapat disebabkan oleh adanyakeunggulan ekonomis ataupun keunggulan kejiwaan oleh pihak lain,tanpa disertai adanya unsur paksaan atau tipuan Halaman 140 dari 152 halaman putusan Nomor 587/PDT/2020

Bahwa dalam hal PJB lunas tersebut ditanda tangani dengan sempurnatanpa ada unsur khilaf, paksaan maupun tipuan, maka proses PJB lunasyang dilanjutkan menjadi Akta Jual Beli (AJB) sampai dengan proses baliknama sudah berjalan sebagaimana mestinya;12. Bahwa oleh karenanya pembuatan Akta Jual Beli telan sesuai secaraketentuan dan memenuhi persyaratan, sehingga akta tersebut tetapmemiliki Kekuatan hukum mengikat bagi Penjual dan Pembeli yang dalamhal ini antara Para Pelawan dan Terlawan I;13.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan cacat substansi sebagaimanadituliskan dalam Penjelasan Pasal 71 Ayat (1) huruf b UndangUndangAdministrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut,Halaman 84 dari 89 halaman, Putusan Nomor 34/G/2018/PTUNSRGYang dimaksud dengan kesalahan substansi adalah kesalahan dalam haltidak sesuainya materi yang dikehendaki dengan rumusan dalam Keputusanyang dibuat, misal terdapat konflik kepentingan, cacat yuridis, dibuat denganpaksaan fisik atau psikis, maupun dibuat dengan tipuan

Bahwa Terggugat IV merupakan pihak yang telah mengaku ngaku ataumengatas namakan dirinya sebagai Suami dari Penggugat dengan adanyaBuku Nikah Palsu yang di buat oleh Tergugat IV yang kemudian menjualHalaman 3 dari 69, Putusan Nomor 241/Pdt.G/2020/PN Ckrtanah milik Penggugat tanpa disadari bahwa Penggugat telah termakanRayuan dan Tipuan dari Tergugat IV yang kemudian Penggugat seolaholah Menjual Tanah Milik Penggugat kepada Tergugat III;.

Padahal keseluruhan keadaan tersebut hanya merupakan tipuan dankebohongan yang dilakukan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dwi. Sehinggamodus operandy tersebut digunakan Terdakwa bersama dengan Sdr. Dwiuntuk mencari para nasabah. Sdr. Dwi berhasil mencari nasabah berjumlahkurang lebih 100 (seratus) orang dengan jumlah uang untuk investasi kuranglebih Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah). Dana/uang paranasabah tersebut disetorkan dengan cara transfer maupun tunai kepadaTerdakwa.

Asasasas tersebut adalah: (i) Keputusanyang dibuat karena adanya tipuan, maka setiap waktu dapat dinyatakan tidakberlaku secara abovo (sejak awal dianggap tidak ada); (ii) Keputusan yangisinya belum diberitahukan kepada yang bersangkutan, yang berarti belummelahirkan hubungan hukum, dapat dinyatakan tidak berlaku secara abovo; (iii)Keputusan yang menguntungkan yang diberikan dengan syaratsyarat dapatdicabut bila Pihak yang diuntungkan lalai memenuhi persyaratan yangditentukan; (iv) Keputusan yang

Konsnsus tanpa tipuan , kekhilafan.b. Kecakapan.c. Hal tertentu.d. Suatu sebab yang halal.Bahwa menurut pendapat ahli jika syarat a,b tidak dipenuhi, Perjanjian itudapat dibatalkan;Bahwa menurut pendapat ahli jika nomor.

perjanjian yang telah disepakati bersama atau disetujui oleh korbanuntuk berbuat atau tidak berbuat, maka orang tersebut tidak dapatdihukum ; Persetujuan atau izin dari korban merupakan asas hukum klasikbahwa suatu perbuatan yang menunjukkan semua ciri delik tetapiberwatak tidak dapat dipidana jika ada persetujuan dari orang yangkepentingan hukumnya berkaitan secara langsung atau korban, yangdikenal dengan adagium volenti non fit iniura, asalkan pemberianpersetujuan atau izin tersebut bukan karena tipuan

Bahwa TERGUGAT dalam REKONPENST telah bertindak tidak jujur, tidak berterus terang,dan beriktikad tidak baik, ia menumpang menginap dan makan minum bilangnya kepadaPENGGUGAT III dalam REKONPENSI sebagai pegiat sosial supaya dapat fasiltas hotel,karena di Jerman ia standby tidak bekerja dan selama ia menerima tunjanganpenggangeuran, ternyata hal itu berupa tipuan terbukti dengan adanya tuntutanPENGGUGAT dalam KONPENSI, PENGGUGAT dalam KONPENSI tidak jujur, tidakberterus terang, dan beriktikad tidak

Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halalmerupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangansurat perjanjian (bukti P2) tersebut tidak disangkal oleh tergugat dan juga tidak dapatdibuktikan penandatangaannya ada pemaksaan, tipuan ataupun tekanan yang dialamioleh tergugat, sehingga menurut Majelis Hakim surat bukti P2 tersebut telah memenuhiketentuan Pasal 1320 KUHPerdata;Halaman 91 Putusan

Penggugat rupanyamengigau seolaholah menggunakan Surat Permohonan Penggugattertanggal 28 April 2016 dengan memperalat Kepala Sekolah SDITIstiqamah Balikpapan untuk mengurus perpanjangan jin OperasionalSekolah dimana seyogyanya yang mengurus perpanjangan tersebut adalahPengurus Yayasan Pendidikan AlIstiqamah Terpadu Balikpapan yangkemunculannya dalam hal ini merupakan suatu tipuan (Bedrog) atau(dwaling), sehingga Tergugat dalam hal ini merasa tertipu dengan adanyakemiripan nama dan yang mengurus adalah

harusdilaksanakan...94dilaksanakan tetapi bisa saja menjadi pertimbangan terhadapsuatu keputusan final, bahwa sebuah rekomendasi ada duakemungkinan untuk digunakan sebagai proses dan akhirnyaberwujud rekomendasi dan bisa juga rekomendasi tersebut berdiripada kewenangan tertentu.Bahwa saksi menerangkan bahwa pada dasarnya sebuahkeputusan tidak untuk dicabut kembali, kecuali dalam konteks di ujidi Peradilan, . secara teori prinsip suatu keputusan dapat dicabutyaitu pertama apabila dalam proses keputusan ada tipuan

Antara temuan pada surat panggilan pertama, surat panggilan kedua,surat panggilan ketiga dan surat panggilan ke empat, tuduhanterhadap temuan berbedabeda (Bukti P1, Bukti P2, Bukti P3,Bukti P4), dimana dapat dipastikan Tergugat hanya merekayasatanpa dapat memastikan data yang valid atas kejadian yangsebenarnya, bagi Tergugat yang telah mendzholimi dengan membuatsuatu tipuan, sehingga menyebabkan seolaholah ada kesalahan yangtimbul pada meteran milik Penggugat;Bahwa dengan fakta yang tak terbantahkan

Sedangkan syarat materil dlam hal ini kKeputusan itu tidak bolehmengandung suatu tipuan, kesesatan, dan paksaan. Misalnya dalam tahappersiapan pembuatan keputusan harus lengkap datanya, seperti dalampembuatan/penerbitan IMB maka disitu harus ada sertifikatnya, tapikadang kala bisa disiasati tetap keluar walaupun tidak ada sertifikatnyamaka disini ada kesesatan dan penipuan.

Disamping itu yang mengeluarkan SK Panitia dariatasan maka dalam hal ini pimpinan juga bertanggungjawab karena disinipimpinan bisa meminta laporan kinerja, laporan keuangannya dansebagainya, tapi kalau pertanggungjawaban pidana harus ditarik darirangkaian perbuatan yang menyalahi dimaksud, tapi kalau kesalahanprosedur Saja bisa diperbaiki;Bahwa tanggungjawab penerima mandat adalah terhadap kejelasanpenugasan yang diberikan maka kalau ada kesalahan (tipuan, kesesatan,paksaan) dalam kejelasan dalam

KTUN atau Keputusan Administrasi Negara adalah keputusanyang menimbulkan akibat hukum, ditetapkan oleh pejabat yangberwenang, produk tata usaha negara dikeluarkan sesuai syarat danprosedur, dan tidak melanggar peraturan umum yang mensyaratkanpenerbitannya; Bahwa Prosedur penerbitan surat keputusan berdasarkan Pasal 52UU 30/2014 dan teori van der Pot, keputusan ditetapkan oleh pejabatyang berwenang, dibuat sesuai prosedur, substansi yang sesuaidengan objek keputusan, dan menurut teori tidak ada tipuan

Jika diskresidiberlakukan ke banyak pihak dan terus menerus, harusnya dengankewenangan atribusi yang dimilikinya harus dibuat peraturan;Bahwa Dalam pasal 52 UU No. 30 Tahun 2014 dan Teori Van der potdikatakan syarat sahnya suatu keputusan adalah sah jika : ditetapkanoleh pejabat yang berwenang, tidak boleh ada tipuan, tidak boleh adapaksaan, tidak boleh ada salah kira karena semua adalah kekuranganyuridis, sesuai prosedur dan tidak bertentangan dengan undangundang;Bahwa pencabutan izin lewat Surat

No.315/Padt.G/2015/PN.Jkt.Pst.beli lunas, maka dalam hal Akta Pengikatan Jual Beli Lunas tersebut telahditandatangani dengan sempurna tanpa adanya unsur khilaf, paksaan,maupun tipuan, maka proses pengikatan jual beli lunas, dilanjutkanmenjadi Akta Jual Beli dan kemudian dapat dilakukan balik nama;Menimbang, bahwa jika bentuknya adalah Pengikatan Jual BeliBelum Lunas, maka di dalamnya tidak ada Kuasa, kecuali syaratsyaratpemenuhan kewajiban, maka jika pembayarannya sudah lunas, dapatdibuatkan Kuasa