SITI ASTYAH menjadikan keduaSertifikat Hak Milik sebagai jaminan atas pinjaman yang dilakukan melalui Bank Balitelah dilikuidasi, maka barang jaminan tersebut telah diserahkan ke Kantor BadanPenyehatan Perbankan Jawa Timur di Surabaya ( BPPN ). Karena Kantor BPPN telahdibubarkan, maka barang jaminan tersebut telah diserahkan ke Kantor PerusahaanPengelolaan Aset Surabaya ; 9.

Tjahja Sari kepada Bank Umum Nasionalyang kemudian diambil alin oleh Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN)" dan bahwa "dengan demikian CV.

Tjahja Sarimempunyai satu utang kepada satu Kreditur yakni Bank umumNasional dan kemudian diambil alin oleh BPPN" adalah sangat tidakberdasar dan tidak beralasan karena Majelis telah mengabaikan faktafakta hukum dan buktibukti yang sah dan meyakinkan yang telahdiajukan dipersidangan, yang telah secara nyata membuktikansetidaknya ada 2 kreditur yang memiliki piutang kepada Termohon,termasuk salah satunya adalah Pelawan/Pembantah.Perlu ditambahkan disini bahwa adalah suatu hal yang sangat lazimdidunia

Berkatama RayaFinance) termasuk dalam perusahaan yang bermasalah dan masuk dalam2.122,DadCcpengawasan Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) sedangkan Terbantah IXdan Terbantah X melarikan diri keluar Negeri, sehingga transaksi jual belipuntertunda hingga beberapa tahun lamanya, tindakan Terbantah IX danTerbantah X ini sangat merugikan Terbantah I s/d VIII, karena Terbantah IXdan Terbantah X adalah pembeli yang tidak benitikad baik, karena dengankepergiannya yang tidak memberitahukan Terbantah I sld VIII

Berkatama Raya Finance), dari penyitaan Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN), karena kantor dari Terbantah IX den Terbantah X (PT. Berkatama Raya Finance)yang dahulu beralamat di Wisma Dharmala Niaga Lantai II Jl.

Abdul Muis No. 6810Jakarta, telah disita oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), sedangkan 8(delapan) Sertifikat Hak Milik Terbantah I s/d VIII yang telah diserahkan kepada TerbantahIX dan Terbanfah X, dibawa kabur keluarnegeri, bukan seperti dalil pembantah point 3(tiga) yang menyatakan bahwa Terbantah I dengan istrinya almarhumah Ny. Hj.

SewuInternational Bank sebagai Penyelesaian Kewajiban PemegangSaham (PKPS) dan Pengakuan Hutang PT Bank SewuInternasional kepada BPPN, merupakan peristiwa hukumtersendiri yang secara kasuistis tidak ada hubungan hukumnyadengan alas hak kepemilikan kepunyaan Artik N= selakuPenggugat, dengan alasan bahwa penjelasan riwayat peralihanobjek sengketa dari PT.

Bank Sewu Internasional sampaikepada Menteri Keuangan RI yang disampaikan oleh PemohonKasasi (Semula Pembanding/Tergugat Il Intervensi) adalahuntuk menegaskan posisi Menteri Keuangan dalam mengelolaaset eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1)Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2004 tentangHalaman 20 dari 28 halaman. Putusan Nomor 82 K/TUN/2017Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PenyehatanPerbankan Nasional (Vide Bukti T.IIV);6.

Habibie tetapdiupayakan perbaikan ekonomi nasional antara lain melaluipenyehatan perbankan nasional dan atas Persetujuan DPR yang telahmenyempurnakan UndangUndang No. 7 tahun 1992 tentangPerbankan, dengan UndangUndang No 10 tahun 1998 tanggal 10Nopember 1998, sehingga barulah pada bulan Pebruari 1999 BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mulai dapatdioperasionalkan.

Ratarata kebijakan Restrukturisasi pada BPPNmemberi keringanan pembayaran utang pokok kepada debiturbermasalah dengan hair cut hampir mencapai + 70 %, oleh sebab itudebiturdebitur macet yang direstrukturisasi pada BPPN dapat cepat diselesaikan ;B.4 Bahwa Tergugat sendiri juga termasuk salah satu Bank yang masuk kedalam program dan dibantu oleh BPPN yang dibentuk tersebutsampai dengan Tergugat menjadi Bank sehat setidaktidaknya sampaiHal 5 dari 62 hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 535/Pdt.

PSTdengan BPPN dibubarkan pada tahun 2004 ; B. 5 Bahwa Para Penggugat adalah debitur bermasalah sebagai korbankrisis moneter pada tahun 19971998 yang dibebankan kerugianselisih kurs karena turunnya nilai tukar mata uang Rupiah terhadapmata uang Dollar Amerika oleh Bank, sehingga Para Penggugatmengalami kerugian mencapai sebesar setidaktidaknya Rp. 36.682Juta (tiga puluh enam milyar enam ratus delapan puluh dua juta rupiah);B. 6 Bahwa berdasarkan kronologis krisis moneter tersebut diatas terlihatbahwa

Bahwa Peralihnan Kepemilikan tanah Para Penggugat dariTergugat IV kepada Tergugat III dengan dasar pembelian Lelang BPPNtertanggal 19 Pebruari 2004 No.009/SKL/PPAP6/IIIPA/BPPN/0204 tanggal19 Pebruari 2004 adalah tidak sah dimana Sertifikat Hak GunaBangunan SHGB No. 2194 atas nama Tergugat IV terbit dengan dasaralas hak Sertifikat Hak Milik No.853 dan Sertifikat No.855 yang didugamenggunakan Surat Palsu dan Pemalsuan Surat adalah perbuatanOknumoknum yang tidak bertanggungjawab untuk dapat menikmati

Membatalkan Peralihan Hak atas Lelang yang diperoleh TergugatIll No.009/SKL/PPAP6/IIIPA/BPPN/0204 tanggal 19 Pebruari 2004 BatalDemi Hukum ;8. Memerintahkan Tergugat VIII untuk membatalkan Akta Jual BeliNomor 66/2014 tanggal 25 Juni 20149. Memerintahkan Tergugat VII untuk membatalkan Akta Jual BelliNo. Nomor 66/2014 tanggal 25 Juni 2014;10. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 66/2014 tanggal 25 Juni2014 atas nama Tergugat II (PT. Galaxy City) adalah tidak sah dan bataldemi hukum;11.

Bahwa Tergugat III adalah Pembeli yang beritikad baik dengan membelltanah milik Tergugat IV melalui Lelang Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) Nomor 009/SKL/PPAP6/IIIPA/BPPN/O204 tanggal 19Februari 2004, sehingga dalam memperoleh bidang tanah dengan sertipikatHGB No.2194 telah dilakukan dengan cermat dan sesuai prosedur yangberlaku, sehingga sebagai Pembeli yang beritikad baik menurut hukumharuslah dilindung;Maka berdasarkan keseluruhan dari uraian tersebut diatas, dengan ini TergugatII mohon

Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA: Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; Menyatakan Peralihan Hak atas Lelang atas nama Tergugat IllNomor:009/SKL/PPAP6/III/BPPN/0204 tanggal 19 Pebruari 2004 adalahsah berdasarkan hukum. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.Atau setidaktidaknya.

Membatalkan Peralihan Hak atas Lelang yang diperolehTergugat Ill No.009/SKL/PPAPG6/IIIPA/BPPN/O204 tanggal 19Pebruari 2004 Batal Demi Hukum ;8. Memerintahkan Tergugat VIIl untuk membatalkan AktaJual Beli Nomor 66/2014 tanggal 25 Juni 2014;9. Memerintahkan Tergugat VII untuk membatalkan AktaJual Beli No.Nomor 66/2014 tanggal 25 Juni 2014;10. Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor 66/2014 tanggal25 Juni 2014 atas namaiTergugat II (PT.

Debitur merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional,Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;Salinan / fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohon lelangyang isinya akan bertanggungjawab apabila terjadi gugatan perdata dan /atau tuntutan pidana;.

Salinan / fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNL sebelum lelangdilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggungan adalah merupakan BankDalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, Bank Beku Kegiatan Usaha,atau Eks BPPN; dan.

., dan kawankawan, Para Karyawanpada PT Bank BPPN Tbk., beralamat di Jalan Jalan MerdekaTimur Nomor 6, Kelurahan Simpang IV, Kecamatan Banda Sakti,Kota Lhokseumawe, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal14 September 2016;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/T erbanding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata banwa sekarangPemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding

BPPN (Bank BekuOperasi (BBO), Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU), Bank Take Over(BTO) dan Bank Rekap yang diberikan dalam bentuk brosur 1 (satu)lembar (Bukti P 44).Bahwa terhadap tawaran program penyelesaian hutang KPR oleh BankArtha Graha yang beralamat di Kawasan Niaga Terpadu Sudirman(SCBD), Jl. Jend.

Pengadilan Tinggi Aceh No. 01/PDT/2011/Pengadilan TinggiBNA tanggal 19 Mei 2011 harus dinyatakan Batal Demi Hukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat :Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat tidakdapat dibenarkan, sebab Judex Facti (Pengadilan Tinggi) tidak salahmenerapkan hukum oleh karena Penggugat berhutang kepada Bank DutaCabang Lhokseumawe dan sebelum hutang tersebut dilunasi ternyata BankDuta Cabang Lhokseumawe dilikwidasi oleh BPPN

tersebutPenggugat dengan beberapa karyawan lain tetap menjaga dan merawat mesinmesindan assetasset lainnya milik Tergugat I dan Penggugat masih menerima gaji dariTergugat I;Bahwa kemudian dalam bulan Februari 2004 Penggugat didatangi orang dari Jakartayang menyatakan bahwa pabrik milik Tergugat I telah diambil alih olehperusahaannya yang terakhir baru Penggugat ketahui bahwa yang mengambil alihtersebut adalah Amerasia International Limited yang menurutnya didapat dari BadanPenyehatan Perbankan Nasional (BPPN

Yani No. 41Telp (02151) 8332105, Bogor 16161, mengeluarkan Berita Acara No. 12/BA/BPPN/2010 yang ditandatangani oleh Edi Sujana Nip. 19701014.199403. 1.006,Hendi Mulya Nip. 19660404.198903.1.009, Suradi, ST.,SH, (KasubsiPengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kota Bogor) Nip. 19620114.198211.1.001. Bahwa Berita Acara tersebut menyatakan :a.

Jcepada Ketua Pengadilan NeregeriJakarta Selatan No.KMA/416/VII/2001 tanggal 10 Juli 2001 yang menentukan kriteria hukumyang pada pokoknya sebagai berikut: BPPN telah diberikan kewenangan untuk melakukan penagihan piutang ; ; melalui SuratPaksa dengan diikuti penyitaan dan pelelangan terhadapasset Debitur yang merupakan jaminan atas hutanghutangnya ; Bahwa hal serupa juga diberikan kepada Pejabat Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)berdasarkan UndangUndang No.49/Prp/1960 Jo Keputusan Menteri Keuangan

Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama/manajemen lama dariPenggugat 1...kepada Pemerintah RI cq BPPN, selanjutnyaPemerintah RI cq BPPN yang menguasai Penggugat 1...;1.5.

Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama manajemen lama dariPenggugat 1...kepada Pemerintah RI cq BPPN, selanjutnyaPemerintah RI cq BPPN yang menguasai Penggugat 1...;1.5.

Putusan Nomor 1699 K/Padt/2015Pemerintah RI cq BPPN.

Termohon Kasasi 1,dahulu Terbanding 1/ Penggugat 1 (PT Indolampung Perkasa) dimiliki olehPemerintah RI cq BPPN.

Akhirnya Obligor BLBI selaku pemilik lama/manajemen lama dariPenggugat 1...kepada Pemerintah RI cq BPPN, selanjutnyaPemerintah RI CQBPPN yang menguasai Penggugat 1...1.5.

Bahwa dengan demikian dapat dibuktikan dalam kedudukannyasebagai penjamin maka Termohon Kasasi Il/Termohon Pailit IIdan Termohon Kasasi IIl/Termohon Pailit Ill selain mempunyaikreditur yaitu BPPN (in casu Pemohon Kasasi/Pemohon Pailit)sebagai pemegang hak piutang dari PT.

(kini hak atas piutang tersebut dipegang oleh BPPN/Pemohon)adalah Termohon I/ Termohon Kasasi , namun berdasarkan buktiP.15 (Akte Notaris No. 248 tanggal 28 Mei 1993) dan bukti P.16(Akte Notaris No. 247 tanggal 28 Mei 1993) para Termohon II danIllpara Termohon Kasasi II dan III adalah penjamin atas semuautang Debitur Utama (Termohon I/Termohon Kasasi ) denganmelepaskan semua hak utama yang diberikan kepada Penjamin(antara lain yang termaktub dalam pasal 1340, 1831, 1837, 1843,dan 1847 sampai dengan

sebagai Debitur dari BPPN (selaku pemegang hak piutang PT.Bank Danamon Indonesia Tbk.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku lembaga yangditunjuk oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menanganibankbank bermasalah mengingat hubungan pemberian kredit kepadaTergugat telah dialinkan kepada BPPN berdasarkan kewenangan yangdiberikan UndangUndang vide : UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992. Peraturan Pemerintah RI.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) selaku lembaga yangditunjuk oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia untuk menangani bankbank bermasalah mengingat hubungan pemberian kredit kepada Tergugat telah dialinkan kepada BPPN berdasarkan kewenangan yang diberikanUndangUndang vide :a. UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992.b. Peraturan Pemerintah RI.

BPPN/PT HoldikoPerkasa, kemudian dilakukan beberapa kali restrukturisasi atasutang PT Indolampung Perkasa (Penggugat 2) yang timbulberdasarkan Credit Agreement tertanggal 3 Oktober 1996, LoanAgreement tertanggal 27 Mei 1998 (sebagaimana telahdiuraikan di atas) dan seluruh perjanjian acessoirnya.

Holdiko Perkasa) berupa:1Laporan Audit Keuangan 19992000 dari PT SweetIndolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih;Master Restructuring Agreement 29 Agustus 2001; danSupplement Agreement antara PT Holdiko Perkasa, PT GemahRipah dan PT Garuda Pancaarta beserta BPPN tanggal 12Desember 2001, dl.Bahwa berdasarkan bukti tersebut Penggugat 2 telahmengetahui adanya utang atau keterikatan Penggugat 1sebelum lelang dilakukan;Bahwa berdasarkan Supply Contract tanggal 11 April 1996 danConstruction

Kasasi, telah dilakukanPembebanan Hak Tanggungan dan Fidusia atas tanah seluas220.000 m2 dan pabrik gula sesuai dengan Akta Pemberian HakTanggungan No. 1/M.Udik/1999 tanggal 27 Oktober 1999,Fiduciary Transfer Agreement 27 Oktober 1999, AmandementNo. 1 Fiduciary Transfer Agreement, Sertifikat Jaminan Fidusia,hal mana dengan pembebanan Jaminan atas bends bergerakdan tidak bergerak tersebut, sehingga hak accesoir aktiva danpasiva melekat dalam Termohon Kasasi, sehingga kalaupunterjadi lelang oleh BPPN

dan selanjutnya BPPN selaku wakilPemerintah RI menjual Penggugat 1 melalui lelang terbuka danpemenang lelangnya adalah Penggugat 2 PT Garuda Pancaarta/Termohon Kasasi.Gugatan Penggugat 1 dan Penggugat 2/para Termohon Kasasididasarkan pada dalil bahwa ada rekayasa hutang, pembebananjaminan dan persekongkolan (perbuatan melawan hukum) yangdilakukan oleh Tergugat/PemohonKasasi yang menimbulkankerugian pada Penggugat 1 dan Penggugat 2/Termohon Kasasi.Bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut, yang perlu

Holdiko Perkasa) berupa:.d Laporan Audit Keuangan 19992000 dari PT SweetIndolampung, PT Indolampung Perkasa dan PT Gula Putih;Master Restructuring Agreement 29 Agustus 2001; danSupplement Agreement antara PT Holdiko Perkasa, PT GemahRipah dan PT Garuda Pancaarta beserta BPPN tanggal 12Desember 2001, dll.Bahwa berdasarkan bukti tersebut Penggugat 2 telahmengetahui adanya utang atau keterikatan Penggugat 1sebelum lelang dilakukan;Bahwa berdasarkan Supply Contract tanggal 11 April 1996 danConstruction

tersebut melalui pelelangan yangdilakukan oleh Badan Penyehatan Perbankkan Nasional ( BPPN ) bersama KantorLelang Negara dimana hal ini Tergugat II Intervensi merupakan pembeli yangberetikad baik (goodfaith ) karena lelang merupakan jual beli yang dilakukan secaraterang dan kontan, dan pengumuman kepada khalayak umum serta adanya penawaranyang kompetitif, sehingga terhadap pembeli yang beritikad baik terhadap barang tidakbergerak melalui lelang wajib dilindungi oleh hukum, hal mana konform denganYurisprudensi

Foto copy sesuai dengan foto copy surat keterangan lunas fasilitas pinjamanno. 0528/SKLKPK CTRDPS/BPPN/1202 tanggal 12 Desember 2002( aslinya ada di putu Widhiarsana Witana ) ; 12.

Rajawali Wira BhaktiUtama diambil alin oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional(BPPN) yang kemudian masuk menjadi pemegang saham PT.Pengembangan Pariwisata Lombok (LTDC) menggantikan PT.

RajawaliWira Bhakti Utama;Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2004tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran Badan PenyehatanPerbankan Nasional, masa tugas Badan Penyehatan PerbankanNasional (BPPN) berakhir dan berdasarkan Peraturan PemerintahNomor 10 Tahun 2004 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan(Persero) di Bidang Pengelolaan Aset Jo.

Peraturan Menteri KeuanganNomor : 32/PMK.06/2006 tentang Pengelolaan Kekayaan Negara YangBerasal Dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional Oleh PT.Perusahaan Pengelola Aset (Persero) maka pengelolaan aset yangberasal dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN)dilaksanakan oleh PT. Perusahaan Pengelola Aset (Persero) termasukaset yang sebelumnya dikelola oleh PT. Pengembangan PariwisataLombok (LTDC) termasuk didalamnya tanah obyek penegasan hak;.

Debitur. merupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank BekuOperasional, Bank Beku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN;Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonlelang yang isinya akan berlanggungjawab apabila terjadigugatan perdata dan/atau tuntutan pidana;.

Salinan/fotocopy surat pemberitahuan rencana pelaksanaan lelangkepada debitur oleh kreditur, yang diserahkan ke KPKNL sebelumlelang dilaksanakan, kecuali debitur Hak Tanggungan adalahmerupakan Bank Dalam Likuidasi, Bank Beku Operasional, BankBeku Kegiatan Usaha, atau Eks BPPN; dan. Salinan/fotocopy surat pernyataan dari kreditur selaku pemohonHal 16 dari 28 Hal Put.