Ditemukan 1377 data
Pembanding/Penggugat II : JASEMI Diwakili Oleh : MURNI
Pembanding/Penggugat III : SUGIMAN Diwakili Oleh : MURNI
Pembanding/Penggugat IV : JASNI Diwakili Oleh : MURNI
Pembanding/Penggugat V : AGUSTINAH Diwakili Oleh : MURNI
Terbanding/Tergugat V : AGUS SETIAWAN
Terbanding/Tergugat VI : REKOWARNO, SH
Terbanding/Tergugat VII : PT. Bank Tabungan Negera (Persero) Kantor Cabang Pati
Terbanding/Turut Tergugat : Badan Pertanahan Naional Pati
99 — 59
Bahwa mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Agung RI nomor419 K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku Himpunan TanyaJawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yangdihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkanuntuk tanah yang telah dibebani hipotik (sekarang haktanggungan) tidak dapat diletakkan sita jaminan olehPengadilan, karena menurut undangundang suatupiutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamin denganhipotik mempunyai hak preferen dan oleh karena itu mempunyalhak prioritas yang tinggi
Terbanding/Tergugat III : BUSTAMI YH Diwakili Oleh : SUHELA HERAWATY,SH
Terbanding/Tergugat I : PT BANK RAKYAT INDONESIA , Tbk. Kantor Cabang Kuala Simpang
Terbanding/Tergugat II : Kementrian Keuangan Republik Indonesia,Cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Lhokseumawe.
60 — 29
ada maupun yang akan adamenjadi jaminan untuk perikatan perorangan Debitur Pasal 1132 KUHPerdata menyatakan bahwa barangbarangitu. menjadi jaminan bersama bagi semua krediturterhadapnya,hasil penjualan Barangbarang itu dibagimenurut perbandingan piutang masingmasing kecuali biladiantara kreditur itu ada alasanalasan yang sah untukdidahulukane Bahwa meskipun ada gugatan perlawanan (verzet) seperti yangdiajukan oleh Pelawan, lelang tetap berkekuatan hukum,RisalahLelang adalah SAH,sebab hak kreditur Preferen
ENDANG MARDININGSIH
Tergugat:
1.KSP SAHABAT MITRA SEJATI
2.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DJKN KANTOR WILAYAH CQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL SURAKARTA
3.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PUSAT JAKARTA CQ. KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH CQ. KEPALA KANTOR ATR BADAN PERTANAHAN KOTA SURAKARTA
100 — 25
., berartitelah lebih dari 1(satu) bulan dari dibuatnya SKMHT tersebut; hal itubertentangan dengan ketentuan pasal 15 ayat (3) jo ayat (6) UU No.4 tahun1996 tentang Hak Tanggugang; sehingga berakibat batalnya pembebananhak tanggungan atas tanah Penggugat SHM no. 2605 luas 422 m2 tersebut;akibat hukumnya Akta Pemasangan Hak Tanggungan menjadi batal demihokum dan pembebanan hak tanggungan terhadap tanah Penggugattersebut tidak bersifat preferen lagi, namun bersifat konkuren; sehingga untukpelelangan
1.Ubaidillah Amri
2.Lukman Effendi
3.Sabilah Rasyad
4.Moch. Miftachul Amri
5.Mulyadi
6.Edi Sumarno
7.Syaikus Nifa
8.Agus Mujianto
9.Turno Junaidi
10.Agus Mudiwarno
Termohon:
PT. INJAPLAST
237 — 53
Hal 17 Putusan Nomor 60/Pdt.SusPKPU/2020/PN Niaga SbyBahwa berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan PKPU tersebut, maka secara jelas dan terangbenderang hanya Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis (KreditorPemegang Jaminan Kebendaan) saja yang dapat memberikanPersetujuan atau Penolakan terhadap Rencana Perdamaian, sementaraPARA PEMOHON PKPU selaku Kreditor Preferen/Yang Diistimewakantidak memiliki hak untuk memberikan persetujuan atau penolakan atasrencana
Terbanding/Pembanding/Tergugat : WAWAN SUWANTO Diwakili Oleh : Ade Sopyan SH
Terbanding/Penggugat I : RAHMAD HIDAYAT
Terbanding/Penggugat II : TANIA RAMADHANI
82 — 65
Bahwa mengutip pertimbangan putusan Mahkamah Agung RInomor 419 K/Pdt/2002 disampaikan bahwa dalam Buku HimpunanTanya Jawab Masalah Teknis Yustisial dalam Rakernas 1989 yangdihimpun oleh Mahkamah Agung RI disebutkan untuk tanah yangtelah dibebani hipotik (Sekarang hak tanggungan) tidak dapatdiletakkan sita jaminan oleh Pengadilan, karena menurut undangundang suatu piutang/kredit/tuntutan uang lainnya yang dijamindengan hipotik mempunyai hak preferen dan oleh karena itumempunyai hak prioritas yang
1.Doni Asrizal
2.Ermi Yenti
Tergugat:
1.Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Cab.Bungo
2.Koperasi Simpan Pinjam Sahabat Mitra Sejati Pusat
Turut Tergugat:
Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Bungo
162 — 33
Karenanya, Para Tergugat selaku krediturmempunyai hak didahulukan atau diutamakan preferen atas hakhak dankepentingannya guna pemenuhan hutangnya serta harus dilindungi hakhakdan kepentingankepentingannya secara hukum ;14.
Pembanding/Penggugat II : ANDI NURHAYANI CAMMI Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Pembanding/Penggugat III : ANDI SRI MULYANI JAFAR, S.Sos Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Pembanding/Penggugat IV : ANDI CITRA DEWI CAMMI Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Pembanding/Penggugat V : ANDI GATOT CAMMI Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Pembanding/Penggugat VI : ANDI ELVIS CAMMI Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Pembanding/Penggugat VII : ANDI ZAENAL CAMMI Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Pembanding/Penggugat VIII : ANDI FARAH EKA RO CAMMI Diwakili Oleh : MUHAMMAD SUKRI JAPAR
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk KANTOR CABANG MAKASSAR PANAKKUKANG
Terbanding/Tergugat II : ANDI AHMAD CAMMI
Terbanding/Tergugat III : NUR SYAMSIA
71 — 40
Dengan status sebagai Pemegang Hak Tanggungan makaTergugat Imemiliki hak Preferen yang dijamin oleh hukum positif Indonesia melaluiUU No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.
176 — 126
Tergugat memiliki kepentingan diutamakan atas objek sengketa karenaTergugat merupakan pemegang hak tanggungan, yang merupakan hakdidahulukan (preferen);Pasal 1 ayat 1 UU Hak Tanggungan:Hak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitandengan tanah, yang selanjutnya disebut HakTanggungan, adalah hakJaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksuddalam UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria, berikut atau tidak berikut bendabenda lain yangmerupakan
79 — 29
Bahwa karena atas Tanah Sengketa pada waktu itu telah dibebani haktanggungan maka terhadapnya memberikan hak didahulukan ataudiutamakan hak preferen kepada Tergugat! sebagai Kreditur yangberitikad baik yang telah memberikan kredit kepada Penggugat selakuDebitur dengan persetujuan Jumadi Parmin selaku Suaminya denganjaminan Tanah Sengketa sehingga karenanya secara hukum Tergugat harus dilindungi dan atau didahulukan hakhak dan kepentingannya;.
92 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Berdasarkan halhal tersebut di atas, pertimbangan hukumJudex Facti telah mengenyampingkan hak preferen Pemohon Kasasisebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama yang dijaminoleh undangundang untuk melakukan penyelesaian hutang piutangDebitur melalui lelang eksekusi atas SHM Nomor 518 atas namaAlfonso Joni Harda (objek sengketa);2.
1.Adi Pratama
2.Ny. Yuni Nur Fatmawati
Tergugat:
1.PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, Klaten
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Negara KPKNL
46 — 7
pasal 224 HIR, 258 Rbg;Bahwa menurut Tergugat II dalil Para Penggugat yang demikianmenunjukkan kesesatan berfikir Para Penggugat dalam memahami suatuUndangUndang dengan mengambil ketentuan secara sepotongsepotongsekedar untuk memberikan keuntungan kepada Para Penggugat agar dapatmengulurulur pemenuhan kewajibannya terhadap Tergugat II;Bahwa perlu Pengugat pahami UU Hak Tanggungan merupakan undangundang khusus yang memberikan hak relatif kepada Pemegang HakTanggungan Peringkat Pertama (Kreditur Preferen
157 — 44
Sertifikat Hak Milik Nomor : 777, Kalurahan Pleret Dusun VII,Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo, Propinsi D.I.Y dan telahdiikat denganSertifikat Hak Tanggungan Nomor : 1447/2012 ;Sehingga dengan telah dilekatkan hak tanggungan terhadap kedua agunantersebut, maka TERGUGAT I mempunyai Hak Preferen atas pelunasan /penyelesaian kewajiban kredit dari Para PENGGUGAT jika Para PENGGUGATdikemudian hari melakukan Wanprestasi ;TERGUGAT I TELAH MELAKUKAN PERBUATAN INGKAR JANJI;5.
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Kantor Cabang Samarinda
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan dan Kekayaan Negara dan lelang Samarinda
Terbanding/Tergugat III : Tuan WITO
Terbanding/Tergugat IV : SISCO Kantor Jasa Penilai Publik KJPP Satria Iskandar dan Rekan
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Samarinda
82 — 49
Adapun tindakan Penggugat yang seolaholahmenentang hak preferen Tergugat dalam melakukan eksekusi HakTanggungan melalui pelelangan umum, telah pula menentangi ketentuanperundangundangan, khususnya isi Pasal 6 UU No. 4 tahun 1996tentang Hak Tanggungan..
Justru tindakan Penggugat yang berkeberatandengan pelaksanaan hak preferen dari Tergugat tersebut yang sejatinyatelah menentang!
156 — 10
56.250.000, (limapuluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Nomor 01134/2009 tertanggal 1Oktober 2009 yang dibuat berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor286/20/HT/BWR/IX/2009 tertanggal 10 September 2009 dibuat oleh dandihadapan Catur Noviyanti, SH Notaris/PPAT di Pekalongan;sehingga olehkarenanya merupakan suatu kebenaran yang tidak dapat disangkal atau dipungkirikarena atas Obyek Sengketa dimaksud telah dibebani hak tanggungan maka telahmemberikan hak didahulukan atau diutamakan "hak preferen
1.Indra Jaya Tarigan, SE
2.Putri Armolta Beru Ginting Ditulis Dan Disebut Juga Putri Amolta Beru Ginting
Tergugat:
P.T. BANK UOB INDONESIA, TBK CQ. P.T. BANK UOB INDONESIA CABANG MEDAN
32 — 29
Februari 2017 JoPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 02/Pen AAN.HT/2016/PnStb tertanggal 21 November 2016 sampai dengan perkara ini mempunyaikekuatan hukum tetap.Menimbang, bahwa permohonan eksekusi hak tenggungan yangterlawan ajukan kepada Pengadilan Negeri Stabat terhadap hartaharta jaminanmilik para pelawan telah dilaksanakan sesuai dengan prosudur dan ketetuanhukum yang berlaku, dan terlawan selaku pemegang hak tanggungan atashartaharta jaminan milik para pelawan tersebut mempunyai hak preferen
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Tbk KANTOR CABANG SIAK
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG DUMAI
Terbanding/Turut Tergugat : MUHAMAD AGUS SALIM
64 — 30
nilaiberbedabeda berdasarkan UndangUndang nomor 4 tahun 1996tentang HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDABENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH;Terhadap agunan kredit SHM nomor 545/suka mulia terdaftaratas nama Komsiatun telah dilakukan Parate Eksekusi terjualsecara sah dan patut Sesuai prosedur memenuhi syarat dariTerlawan II dan sesuai UndangUndang.Berdasarkan Undangundang nomor 4 tahun 1996 tentang HakTanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitandengan tanah, maka Terlawan diberikan hak preferen
91 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
November 2003 atas dasar Akta SuratKuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor 34 tanggal 21Oktober 2003 atas Sertifikat HM Nomor 6 a quo yang sebelumnyajuga telah dijadikan objek tanggungan dalam Akta Pemberian HakTanggungan Nomor 13/2003 tanggal 20 Maret 2003, jelas terbuktiada ketidakpastian hukum disini gg dalam artian dalam suatupengikatan kredit yang sama atas satu objek tanggungan telahdibuatkan Akta Pemberian Hak Tanggungan yang berbeda satudengan lainnya (bukan dimaksudkan sebagai kreditur preferen
145 — 50
KEBERATAN melaluiENUR WAHIDAH pada tanggal 4 Desember 2014, sesuai Akta Surat KuasaPengambilan Sertipikat No. 01 tertanggal 3 Desember 2014 yang dibuat oleh dandihadapan Notaris/ PPAT Poeti Yalda Alamsjah, SH.Bahwa objek agunan lainnya (SHM No. 2116/ Desa Cimanganten) yang diserahkanoleh TERMOHON KEBERATAN sebagai agunan kredit, telah dilekatkan haktanggungan sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan No. 1348/2012 ( vide pasal 14ayat 1, 2 dan 3 UU No. 4 tahun 1996 ), sehingga PEMOHON KEBERATAN memilikihak preferen
276 — 90
Kreditor Jumlah Kreditor Jumlah Piutang(Rp) Jumlah kewajiban Debitor setelah Perdamaian diterima1 Konkuren 10 195.474.646.413 126.435.897.2472 Preferen 1 2.104.419.039 2.097.549.0943 Separatis 6 171.549.114.771 131.973.067.238Total 17 369.128.180.223 260.506.513.579j.
63 — 11
Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk, sehingga dengan demikian terdapat subyek hukum lain yaitu PT.Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku pemegang HakTanggungan atas obyek sengketa dan memiliki kedudukan hukumsebagai Kreditor preferen (kreditor yang diutamakan);4.