Ditemukan 9444 data
154 — 141
kepentingan Penggugat sendiri dankepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain; dan Kepentingan itusecara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya; Dalam kaitannya dengan Keputusan yang digugat, seorang Penggugat harusdapat menunjukkan bahwa Keputusan TUN yang digugat itu merugikan dirinyasendiri secara langsung ; 722722 nn nnn nnn nnnKepentingan berproses, dalam arti tujuan yang hendak dicapai denganmelakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dalam Sarat
123 — 49
Ruteng untukmemperoleh keadilan dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan undangundang dan peraturan yang berlaku ;Bahwa oleh karena Para Tergugat secara hukum bukan sebagai Pemilik dan tidakberhak atas tanah dan rumah obyek sengketa milik Penggugat, maka ParaTergugat harus mengosongkan tanah dan rumah obyek sengketa tersebut, berikuttermasuk orangorang yang mendapat hak dari Para Tergugat dan selanjutnyamenyerahkan tanah dan rumah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaankosong/bebas tanpa sarat
56 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahkan tersirat bahwa putusan judex facti sangat tendensius,bernuansa dendam, serta sarat dengan berbagai kepentingan tertentu, yangdalam kesempatan tersendiri, akan kami laporkan kepada instansiberwenang untuk diproses sebagaimana mestinya.14.Bahwa, judex facti telah salah dalam menerapkan hukum pembuktianmenyangkut dengan pertimbangannya pada halaman 133 yang antara lainmenyatakan : " menimbang bahwa pada saat Akta No. 42 tanggal 24Desember 2001 a quo dibuat, bahwa Turut Tergugat (Syarif Hi.MubinRajadewa
1.MUSLIM
2.NASARUDIN
Termohon:
1.Kapolda NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus
2.Kapolri Cq. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri
3.KPK RI Cq. Deputi Koordinasi dan Supervisi
292 — 204
.> Penghentian penyidikan materiel yakni ; suatu keadaan yangmenyebabkan tidak meneruskan lagi (berhenti) proses penyidikanHalaman 7 dari 70 Putusan Nomor 07/Pid.Pra/2019/PN Dpu(sarat formil dan materiel) sehingga perbuatan pidana tidak dapatdipidana.Menghentikan penyidikan batasanya sebagimana dimaksud dalam Pasal109 ayat (2) KUHAP diwujudkan dalam bentuk bukti formil berupa SP3yang dikeluarkan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76Peraturan Kepolisian, Nomor 14 Tahun 2012 tentang ManajemenPenyidikan
74 — 55
Samosir,sekalipun peresmian tersebut sarat dengan rekayasa danmanipulasi sebab faktanya di lokasi tersebut ketika itu hanya ada 1(satu) rumah tempat tinggal yakni rumah Alm. Sinto Naibaho dankeluarganya T,I,II dan III. Bahwa lagi pula berdasarkan bukti bukti yang diajukan olehTergugat I, Il, Ill dan IV, sepanjang mengenai bukti kepemilikan atastanah objek perkara yang menjadi dasar terbitnya SHM No. 12, atasnama Sinto Sihotang, sama sekali tidak ada.
58 — 37
dalildalil eksepsi tersebut diatas keseluruhan dalil gugatanPenggugat telah terbantahkan dimana menurut hukum penerbitan maupun peralihansertipikat aquo tidak ada merugikan kepentingan Penggugat SEHINGGAPENGGUGAT TIDAK BERHAK ATAS TANAH TERPERKARA, karena yangberhak adalah orang yang terdaftar namanya dalam sertipikat aquo, dengandemikian Para Penggugat belum mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatandalam perkara a quo, karena menggugat tanpa alasan dan dasar hukum kepemilikanyang jelas dan sarat
97 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nagekeo Nomor : 19/Kpts/KPUKab018.964746/V1I/2013 tanggal 7 Juni 2013; serta Berita AcaraPerbaikan Hasil Penelitian Berkas Pencalonan Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Nagekeo Tahun 2013 Nomor: 25/BA/KPUKab18.964746/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013 yuridis formal sarat dengan Cacat Hukum Danhams dibatalkan karena bersumber dari proses yang amburadul, tidaktransparan, tidakjujur, kontroversi dan kabur;11 Bahwa KPU Kabupaten Nagekeo dalam pelaksanaan proses Klarifikasi/Penelitian Berkas Pencalonan dan Keabsahan
128 — 22
ALI YUNUS, bahwa benar saksilah yang membuat suratketerangan janda tersebut dikarenakan terdakwalah yangHalaman 47 dari 94Putusan Nomor 359/Pid.B/2015/PN Pal48memintanya sebagai sarat untuk diajukan kekantor Kelurahanguna pembuatan ijin usaha menurut terdakwa ;Bahwa saksi kenal dengan Alm. dr. ENGELBERT A. SALIMsebagai warga saksi dan saksi pun pertama kali melihat Alm. dr.ENGELBERT A.I SALIM ketika saksi di undang dalam rangkaacara tunangan Alm dr.
66 — 14
Kerjasama Operasitersebut, sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasanbilaamana PARA PENGGUGAT mendalilkan dalam Gugatannyabahwasannya TERGUGAT secara langsung dan sepihakmemerintahkan PARA TERGUGAT untuk menandatanganiPerjanjian Kerjasama Operasi (PKO) tanpa memberi waktu yangcukup kepada PARA PENGGUGAT untuk terlebih dahulumempelajarinya, dan untuk itu menurut TERGUGAT dalildalilHalaman 17 dari 63 Putusan Perdata Gugatan Nomor 178/Padt.G/2016/PN Mdn5.2.5.3.PARA PENGGUGAT dalam Gugatannya sarat
202 — 127
Hal ini tidaklain demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat,dan biaya ringan, serta terwujudnya sistem peradilanyang lebih efektif dan efisien, mengingat pada faktanyaGugatan PENGGUGAT tidak berdasar dan sarat akancacat formil (pelanggaran formil) yang menyebabkanGugatan a quo tidak sah dan sudah selayaknya untukHalaman7 dari74 Putusan Perk.
Terbanding/Penggugat I : JULIANA
Terbanding/Penggugat II : LINA
Terbanding/Penggugat III : YUDI HARTO
Terbanding/Penggugat IV : IEKY
Turut Terbanding/Tergugat II : TITIEK IRAWATI SUGIANTO, SH
Turut Terbanding/Tergugat III : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA PUSAT
Turut Terbanding/Tergugat IV : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRATIF JAKARTA UTARA
153 — 87
Dan pernyataan Para Penggugat yang sarat kebohongan/penipuan yaitubahwa Para Penggugat tidak dapat menjual/memindah tangankan asetaset dalam Akta Wasiat palsu sampai dengan adanya putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap karena atas asetaset tersebut tercatatdi Badan Pertanahan Nasional (BPN) adanya gugatan di Pengadilan NegeriDepok dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah suatu penipuan/kebohongan terhadap Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara initerbukti dengan sempurna dengan faktafakta
ANIK SUNYAHNI
Tergugat:
1.Endang Wahyuni
2.Wakhirun Al Rasid
3.IR Edwin Rusdi SH., M.Kn., M.Hum
Turut Tergugat:
Budianto
167 — 53
Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar ganti rugi danmenyerahkan nya secara tunai tanpa syarat kepada PenggugatRekonpensi kerugian materiil maupun inmateriil sebesar Rp.700.000.000 , ( Tujuh ratus juta rupiah ) dan menyerahkannya kepadaPenggugat secara tunai dan tanpa sarat apapun.4. Menghukum Tergugat Rekonpensi dan Turut Tergugat Rekonpensisecara tanggung renteng untuk membayar beayabeaya perkara yangtimbul dikarenakan adanya perkara ini.5.
158 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
No.344 PK/Pdt/2015sah dan kontroversi serta sarat dengan perbuatan jelek dari unsurunsuryang membuat keputusan tersebut disebabkan adanya oknunoknun dariunsurunsur tersebut berselisih paham dengan Para Tergugat dankeputusan tersebut adalah hanya merupakan keputusan/pernyataan sepihaktanpa melibatkan Para Tergugat atau unsur lainnya;Dan juga bukti surat P.VIII (Surat Keputusan KAN Lubuk Alung Nomor0351/KANLA/VII/2011, tertanggal 18 juli 2011) adalah merupakan suratbukti yang tidak pernah ada diajukan
49 — 12
tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadi Dalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
tenaga ahli teknik perkapalan (dibuktikan dengan ijazah)Memiliki persediaan bahan kayu / fiberglass yang sudah diuji lab.Memiliki pengalaman membangun kapal terutama membangun kapal perikananTidak boleh disub kontrakkan terutama untuk pekerjaan utamaDisarankan untuk menggunakan kontrak terima jadiDalam Dokumen pengadaan kapal penangkap ikan 10 GT nomor O2/LUKPL/PPBJ/DISLAKAN/2012 tangal 21 mei 2012 menyebutkan :Bab Ill Instruksi kepada peserta (IKP) huruf A.4 larangan korupsi, kolusi dannepotisme sarat
FAJRIN IRWAN NURMANSYAH,SH.
Terdakwa:
EDI SUKARDI, ST.
81 — 109
Bahwa jika di dalam Dokumen Pengadaan Pada KegiatanPengadaan Infrastruktur Listrik Pedesaan (DAK + Pendamping)Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Instalasi Biogas di Ksb, PadaBAB X Sarat Sarat Umum Kontrak pada point F angka 60Pembayaran di angka 60.2 Prestasi Pekerjaan huruf a angka 3pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang,tidak termasuk bahan / material dan peralatan yang ada di lokasipekerjaan maka pendapat ahli adalah SSUK merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari Kontrak,
97 — 18
Sudarlim Thirayo, MM namunhanya sebatas perintah lisan dengan imingiming bahwa saksi IHSANakan mendapat paket pekerjaan pengawasan proyek tersebut yangjuga tanpa kontrak kerja sehingga dalam perjalanan pembangunan ataurehabilitasi sedang/berat SMAN 1 Tinangkung sarat denganpermasalahan sehingga terjadi banyak penyimpangan dilapangankemudian membuat Bupati Bangkep pernah memerintahkanpenghentian pekerjaan agar tidak lebih banyak lagi penyimpangan yangterjadi.Bahwa terdakwa Drs.
66 — 17
.58Bahwa Saksi tahu dana itu sudah cair dari Pak Lilih yangmengatakan bahwa Dana itu sudah cair .Bahwa saksi mengetahui dari awal KUD Minapari tidakmemenuhi sarat mendapatkan bantuan dana untuk RenovasiRumah tersebut .Saksi tidak pernah diperlihatkan peraturan Menteri NegaraPerumahan Rakyat oleh terdakwa dan saksi mengetahui ketika diPolda , dan terdakwa hanya memberitahu dana bantuan tersebutsebatas lisan saja.Bahwa Koperasi Minapari tidak pernah dilakukan Audit oleh DrsAman Hermawan sewaktu akan
sebanyakRp.77.440.000,Bahwa saksi pernah memberikan laporan tahunan kepadaterdakwa untuk membuat persyaratan propil koperasi .Bahwa tahap ke I sewaktu dana hibah dikirim oleh Menpera keKUD Minapari tanggal 16 Juli 2008 sebagai Rp. 3.609.000.000,Bahwa tahap ke II dana hibah tersebut cair sekitar tahun 2009 .Bahwa Tahap ke I Menpera mentransper dana kepada KUDMinapari melalui BRI Tahap ke II Menpera mentransper danakepada KUD Minapari melalui BNIBahwa saksi mengetahui dari awal KUD Minapari tidakmemenuhi sarat
161 — 121
ITIKAD TIDAK BAIK terhadapPENGGUGAT sehingga dengan sangat mudahnya TERGUGAT danTERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI mengabaikan nilainilaiyang hidup dan dijunjung tinggi di dalam masyarakat Indonesia yaitukewaiiban hukum sendiri, kesusilaan yang balk dan kepatutan ;Bahwa berdasarkan fakta disebut di atas maka secara kasat mata dapatdiketahui dengan sangat jelas jual beli yang dilakukan oleh TERGUGAT ,dan TERGUGAT Ill sampai dengan TERGUGAT VI dan TERGUGAT VIItersebut merupakan jual beli yang sarat
(lihat Bukti P3).Bahwa menurut Penggugat jual beli obyek sengketa yang dilakukanTergugat dan Tergugat Ill s/d Tergugat VI dengan Tergugat VIl merupakanjual beli yang sarat dengan konspirasi yang bertujuan membuat penggugatharus kehilangan tempat usaha, dan oleh sebab itu Penggugat menuntutTergugat VIl bersamasama Tergugat dan Tergugat Ill s/d Tergugat VImembayar ganti rugi kepada penggugat.Halaman 114 dari 132 hal.
56 — 30
Absolut (Kompetensi Pengadilan).Bahwa berdasar pada apa yang telah didalilkan Para Penggugat dalam positagugatannya, esensi permasalahan yang sebenarnya bukan terletak padaprosedural penerbitan maupun peralihan sertipikat obyektum litis, oleh karenagugatan Para Penggugat lebih menitikberatkan pada masalah kewarisan dan hakkeperdataan, yang menurut Para Penggugat yang berhak atas tanah obyeksengketa (quod non), sehingga dalil gugatan tersebut didasarkan oleh adanyasuatu sengketa hak yang sangat sarat
I KADEK ANDY ASMARAJAYA, SE., MM
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur, Cq Ditreskrimum
2.KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR
110 — 41
./2020/Ditreskrimum tentang PenetapanTersangka tersebut baru ditetapkan pada tanggal 7 Oktober2020, hal tersebut menjadi sangat janggal dan sarat akanHalaman 13 Putusan Nomor 32/Pid.Pra/2020/PN Sby2.1.4kepentingan juga membingungkan bagi PEMOHON karenaterjadi di Indonesia yang telah memasuki usia kemerdekaanyang ke 75 Tahun, dimana kemerdekaan rakyat sama sekalltidak terjamin dan selalu merasa terancam;Bahwa dalam perkara in casu)~ TERMOHON telahsewenangwenang dan mengenyampingkan ketentuansebagaiman