Ditemukan 892 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : s.t.dalam s.e.dalam skh.dalam sh.dalam s.h.adalah
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-01-2016 — Putus : 11-05-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 11 Mei 2016 — RAWING,S.E.bin ADUR BABOE (Alm)
117 — 14
  • untuk menguntungkan anak, saudara, ataukronisendiri;Menimbang, bahwa dari paparan tersebut diatas dapat ditarikkesimpulan bahwa menyalahgunakan kewenangan karena jabatan ataukedudukan dapat diartikan atau didefenisikan sebagai suatu perbuatan yangdilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapiperbuatan tersebut dilakukan tidak sebagaimana mestinya malah bertentangandengan hukum atau ketentuanketentuan yang berlaku didalam kehidupanmasyarakat;Menimbang, bahwa menurut R.WIYONO, S.H.dalam
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 27-07-2017 — Upload : 06-10-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2017/PN Jmb
Tanggal 27 Juli 2017 — Drs. H.HASAN BASRI HARUN Bin HARUN (alm)
210 — 74
  • Nura Unggul Abadi) bersama PRANHARSADI (selaku Kepala BTNCabang Jambi) dihadapan Notaris Yel Zulmardi, S.H.dalam jangka waktu 12bulan atau batas waktu pelunasan 05 Oktober 2006. Karenanya saksi Drs. H.ADE LESMANA SYUHADA telah menerima pinjaman kredit pembiayaanpembangunan perumahan secara bertahap sebanyak 11 kali sebesar Rp.3.066.000.000, (tiga milyar enam puluh enam juta rupiah). Menurut saksiROGANDA SAHAT MANGAPUL SIAHAAN (selaku Branch Manager PT. BankTabungan Negara Tbk.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 27-02-2018 — Putus : 21-05-2018 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 280/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 21 Mei 2018 — Penuntut Umum:
1.DIDIT A, SH
2.FAROUK FAHROZI, SH
3.OTTOMAN, SH.
Terdakwa:
ADE KURNIADI
204 — 99
  • Loebby Luqman, S.H.dalam bukunya Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidanahalaman 69 yang menyadur pendapat Hoge Raad, Noyon dan PutusanMahkamah Agung Tanggal 26 Juni 1971 No. 15/K/Kr/1970, menganutbahwa tidak perlu semua peserta didalam penyertaan yang berbentuk ikutserta harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang dilakukan.Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana, yang dapatdipidana sebagai orang yang melakukan suatu tindak pidana adalahorang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 31-10-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2420 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — PT. MATAHARI KAHURIPAN INDONESIA diiwakili oleh SONNY SETYABUDI TJANDRAHUDADA selaku Direktur vs PT. HANAMPI SEJAHTERA KAHURIPAN
103 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sudikno Mertokusumo, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, edisi ketujuh,halaman 108109 menerangkan sebagai berikut:"... Putusan tidak diterima bermaksud menolak gugatan di luarpokok perkara, sedang penolakan merupakan putusan setelahdipertimbangkan mengenai pokok perkara. ... Oleh karena putusanHalaman 223 dari 244 Hal. Put.
Pengadilan PN LHOK SEUMAWE Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-06-2011 — Putus : 18-06-2012 — Upload : 19-02-2014
Putusan PN LHOK SEUMAWE Nomor 85/Pid.B/2011/PN-LSM
Tanggal 18 Juni 2012 — ZULKIFLI, S.Ag. M.Pd. BIN BASYAH
151 — 76
  • Pd selaku Kepala Sekolah SMP N1 Kota Lhokseumawe dan saksi Nurmalita, S.H.dalam kedudukannya sebagai PPTK/ Kasubbag. BinaProgram Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah RagaKota Lhokseumawe menandatangani Surat perjanjianPemberian Bantuan (SPPB) Dana Sharing Tahun2009 Nomor : 642.2/039/2009 tanggal 4 Desember2009, dengan ketentuan dan syaratsyarat yang diaturdalam Surat Perjanjian, antara lain sebagai berikut :Jenis Pekerjaan: Pihak Kedua (Ka.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 17-12-2014 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 175 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Desember 2014 — Drs. H. YAMAN, M.M.
83 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Wiryono, S.H.dalam bukunya "Pembahasan UndangUndang Pemberantasan TindakPidana Korupsi" Edisi Kedua), sehingga dengan nyata penerapan pasal inipada diri Pemohon Peninjauan Kembali adalah merupakan suatukekeliruan yang nyata oleh Majelis Hakm Agung pada tingkat Kasasi;.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 Tahun 2006
2434 — 711
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
  • Bernard Arief Sidharta, S.H.Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ada dua nilai yang berada padatataran yang sama, yaitu tataran fundamental yang dalam situasi konkrit tertentusaling berhadapan, misalnya nilai kepentingan umum dan nilai kepentinganindividu. Kaitannya dengan masalah korupsi, semua sepakat bahwa korupsiharus diberantas.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 19-08-2008 — Upload : 21-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445PK/PDT/2007
Tanggal 19 Agustus 2008 — BANK AMERICA NATIONAL TRUST COMPANY ; MORGAN STANLEY & CO. INCORPORATED, dkk. ; PT. INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk ; THE DEPOSITORY TRUST COMPANY, dkk.
509 — 1001 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Yahya Harahap, S.H.dalam affidavitnya, bahwa pemeriksaan gugat provisi harus dilakukansecara contradictoir (counter examination), sesuai dengan asas audialteram partem:Hal ini berarti proses pemeriksaan gugat provisi harus sesuai denganproses berikut:e Pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara contentiosa, yakniharus dihadiri oleh para pihak yang berperkara, antara lainPenggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 125ayat (1) dan Pasal 127 HIR atau Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 151RBG;e Proses
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-05-2016 — Putus : 22-09-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2016/PN YYK
Tanggal 22 September 2016 — Mardiyanta, SP.d Bin Supiyo
119 — 24
  • Bahwa saksi serahkan honor penelitian data oleh lurah, saksi lupa honortersebut saksi berikan langsung atau saksi titipkan orang yang ada dilapangan, yang pasti saksi menemukan tanda tangan Saksi Sakina,S.H.dalam tanda bukti penerimaan. Bahwa besarannya honor Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) perbidang dipotong pajak. Bahwa dengan honor pembantu ukur local saksi serahkan, saksi lupa. Bahwa besarnya Rp.6.600,00 (enam ribu enam ratus rupiah) per bidangdipotong pajak.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 07-06-2016 — Upload : 09-05-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 13 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 7 Juni 2016 — I. Drs. R. HENDARKO HUDOYO dan TERPIDANA II. H. M. ASEP KUSNAN alias KUSNAN
211 — 348 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 13 PK/PID.SUS/2016Terima Hasil Pekerjaan dan tidak didukung oleh sertifikat Depo H dan Kkarena sertifikat tersebut baru selesai dan diterbitkan BPN pada Tahun2008;Pada tanggal 26 Desember 2006, Pemerintah Provinsi DKI Jakartamembayar jasa kenotariatan atas jual beli Depo K dan H berupa AktePengoperan, Penyerahan dan Pelepasan Hak Atas Tanah Depo H dan K,sebesar Rp 1.236.551.260,00 (setelah dipotong PPN dan PPh Pasal 23sebesar Rp 233.942.132,00) kepada Notaris Kartono, S.H.Dalam periode bulan
Pengadilan PN DEPOK Perdata
Register : 29-12-2017 — Putus : 09-10-2018 — Upload : 26-11-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 284/Pdt.G/2017/PN DPK
Tanggal 9 Oktober 2018 — Penggugat:
PT. HAIKAL CIPTA ABADI PERKASA
Tergugat:
1.Ny. IDA FARIDA
2.M.A. HENDRO
3.MAJ. UDARA S. KARDONO
4.PT. BUMI KEDAUNG LESTARI
5.KEPALA KANTOR PERTANAHAN WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
6.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK
7.WALI KOTA DEPOK
8.LURAH KEDAUNG
9.MERRY MERYA SH. MKn
10.PT. Indo Hauz Land
Turut Tergugat:
1.SUHARDJANTO
2.DRS. ENDANG DANA
3.YANSEN ANTONIO
4.Ny. M A I M U N A H
5.DRS. HALIM SETIADI
6.CV. PAGAR JAYA
7.Ibu Ety
1334 — 958
  • Hal ini sesuai dengan DoktrinHukum dari Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H.dalam bukunya Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, penerbitMandar Maju Bandung, tahun 2009 pada halaman 2 paragraf ketiga, yangmenyatakan:Dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orangorangyang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untukmelakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harusdiikutsertakan.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
594 — 596 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Satrio, S.H.dalam bukunya Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, HakTanggungan, Buku 2, terbitan Citra Aditya Bakti, 1998, halaman 205,yang menyatakan:Perjanjian accessoir adalah perjanjian yang mempunyai ciriciri: Tidak dapat berdiri sendiri; Adanya/timbulnya maupun hapusnya bergantung dari perikatanpokoknya; Apabila perikatan pokoknya dialihkan, accessoirnya turutberalih.Perjanjian accessoir adalah perjanjian yang bergantung darihubungan hukum yang ada di luar perjanjian itu sendiri. lamerupakanperjanjian