Ditemukan 9446 data
dr. ARUM WERDI RATRI
Termohon:
1.Ketua Departemen Obsterti dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
2.Plt. Ketua Program Studi Spesialis Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gajah Mada
680 — 857
kalau dikembangkandalam protektif pasal 1 angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 1 tahun 2009pasal 1 angka 9 harus dikaitkan dengan KTUN itu yaitu Kongkrit, Individual danVinal ;Bahwa menurut pendapat Ahli mengenai keputusan yang masih berlanjut,keputusan tersebut belum selesai tetapi masih ada tahapan berikutnya yangnantinya akan mengeluarkan produk yang lainya lagi, Putusan tersebutsebenarnya belum bisa dikatakan sebagai sebuah keputusan yang final,keputusan tersebut hanya sebagai pra kondisi pra sarat
115 — 79
PA.Swwsyarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturanperundangundangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasandalam menilainya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yangbeperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atauwakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihakpihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yangsesuai dengan ketentuan hukum yang ada;Menimbang, bahwa tentang keabsahan sarat
151 — 53
bersamasama adalah tindak pidana itu dilakukanoleh 2(dua) orang atau lebih dan sesuai yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dapatberbentuk bersamasama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidanaatau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruhlakukan) dengan demikian bersamasama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pulaberbentuk menyuruh lakukan.Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) sarat
259 — 148
MinaFajar Abadi) dikenakan denda, namun sayatidak tahu besaran dendanya karena itumenjadi urusan dari PPK ;e Bahwa benar kami menerima honorsebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) ;e Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah saksibuat selaku Panitia Penerima Barang yang telah dipakai olehHalaman 127 dari 269 Putusan Nomor 17/Pid.SusTPK/201 6/PN.KPGsaksi Sugiarto Prayitno seabagai salah satu sarat pencairandana adalah sebagai berikut :a.
Pekerjaan Causawey ;Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang telah Saksibuat selaku Panitia Penerima Barang yang telah dipakai olehsaksi Sugiarto Prayitno seabagai salah satu sarat pencairandana adalah sebagai berikut :a.
66 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak jarang ParaPenggugat disekap dalam sebuah ruangan sempit selama berharihari.Praktek kekerasan yang dibekingi oknum aparat keamanan tersebutmengakibatkan Para Penggugat mengalami penderitaan fisik dan psikis(traumatis) selama bekerja pada Tergugat;Bahwa selama berkerja pada Tergugat, Para Penggugat hanya diberikanmakanan yang terdiri dari nasi, tempe dan garam yang jauh dari sarat gizi.Demikian pula Para Penggugat tidur hanya beralaskan tikar dalam suaturuangan kecil berukuran 8 x 6 meter yang
54 — 26
Kusmirah;Bukti tersebut menjelasakan bahwa Transaksi yang dilakukan olehTergugat ke Rek Ibu Dewi Kusmirah tidaklanh sebanyak yangdikatakan oleh Tergugat, karena sebagian besar dari Transaksitersebut adalah untuk membayar cicilan barang yang diambilsecara Kredit oleh Tergugat melalui lbu Dewi Kusmirah, dan jugaada beberapa kali transferan dari saudaranya Ibu Dewi Kusmirahyang juga nominalnya cukup besar ke Tergugat untuk diberikankepada Dewi Kusmira, dan juga ada beberapa Transferan yang diduga sarat
124 — 57
hukum agarMajelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb dapat Menyatakangugatan Para Penggugat dalam surat gugatan nomor4/PDT.G/2017/PA.TR adalah tidak jelas/kabur (obscuur libel) danmenurut hukum harus ditolak atau setidak tidaknya tidak dapat diterima;Gugatan Para Penggugat PrematurBahwa perihal gugatan Para Penggugat adalah tentang pembagian hartawarisan namun jika disimak secara saksama semua posita GugatanPara Penggugat, tidak ditemukan harta peninggalan yang belum dibagi.Bahwa untuk memenuhi sarat
114 — 25
;Bahwa Panitia/Gugus Tugas Pengadaan (GTP) Barang/Jasa Pada UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang telah menyusun spesifikasi KapalLatin SMKN 2 Bontang antara lain adalah sebagai berikut :Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter;Lebar Max : 4,60 meter ;Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter ;Sarat Air (T) : 1,20 meter ;Mesin Utama (M/E) : 150 HP;Mesin bantu (A/E) : 20Kva;Kecepatan : 89 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latih SMKN 2Bontang dengan berpedoman pada Rencana Anggaran
;Bahwa Panitia/Gugus Tugas Pengadaan (GTP) Barang/Jasa Pada UnitLayanan Pengadaan (ULP) Kota Bontang telah menyusun spesifikasi KapalLatin SMKN 2 Bontang antara lain adalah sebagai berikut:Panjang Seluruh (LOA) : 18,50 meter;Lebar Max : 4,60 meter ;Tinggi Geladak (D) : 1,80 meter ;Sarat Air (T) : 1,20 meter ;Mesin Utama (M/E) : 150 HP;Mesin bantu (A/E) : 20Kva;6989 Knots ;dan telah menyusun Harga Perkiraan sendiri (HPS) Kapal Latih SMKN 27.
Sarat air (T) : 1.20 meter ;e. Mesin utama (M/E) : 150 HP ;f. Mesin bantu (A/E) : 20 Kva;g. Kecepatan : 8 9 Knots ;Bahwa kontraktor pemenang lelang (PT. Yudistra Borneo Mandiri) sudahmelaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Kontrak Kerja Nomor420/1295.c/DISIDK.03/VIII/2010 tanggal 14 September 2010 yang berikanoleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Bontang, berdasarkan Berita AcaraPenyelesaian Pekerjaan Nomor 019/PT.YBMBTG/XII/2010 tanggal 27Desember 2010 yang dibuat oleh Direktris PT.
211 — 25
Membuat rekomendasi tentang kebenaran hasilpekerjaan proyek sebagai sarat pengajuanpembayaran prestasi kerja ;. Membuat berita acara hasil pemeriksan proyek ;.
Pembanding/Terbanding/Penggugat : RATNAH S ALIAS RATNAH Diwakili Oleh : OTTO de RUITER, SH.
Terbanding/Pembanding/Tergugat : RUSTIANI MUIN, SH
Terbanding/Tergugat : AHIMSA SAID
158 — 109
Sehingga Pertimbangan Majelis HakimTingkat Pertama Tersebut sangat mengadaada yang tidak pernah teruraldan terungkap di pengadilan, bahkan Tergugatpun tidak pernah memilikibukti maupun keterangan saksisaksi bahwa proses jual beli yangdilakukan oleh Alm Hari Darmawan di Jakarta, akan tetapi berdasarkanRiwayat Peralihan tersebut semua dilakukan di Kota Makassar;Bahwa selain itu pertimbangan judex factie tersebut sarat kepentingantanpa melihat fakta sebab tidak ada sedikitpun keterangan saksi baik saksiPenggugat
1.ENDANG DWI RAHAYU,SH
2.Kristhina Setyowatie, SH, MHum.
Terdakwa:
1.SULISTYANI Binti Alm. SOEBIJANTO
2.WARSIATI Binti SUPAR
3.TITIK SUKARTININGDYAH Binti SUTIAH
69 — 23
Diponegoro.No.50 B Kota Kediri dan saksi bekerja dari tahun 2014 sampai sekarangdengan tugas untuk mengusulkan data dari penyelia data (analis);Bahwa pengajuan pinjaman yang pernah diajukan Kopkar Langgeng Jayamakmur sejumlah Rp1000.000.000, (Satu milyard rupiah);Bahwa sarat yang dipenuhi untuk mendapatkan pinjaman saat itu berupa suratpermohonan pembiayaan, legalitas koperasi, identitas selurun pengurusKoperasi, RAT 2 tahun terakir;Bahwa pengurus Kopkar Langgeng Jaya makmur yang mengajukan pinjamanSaat
78 — 28
Februari 2020 sekitar pukul 21.00 WIB KapalPatroli BC 15041 melakukan patroli laut diseputaran perairan SelatSingapura kemudian Tim Patroli BC 15041 dihubungi oleh Tim PatroliBC 20009 bahwa mereka sedang melakukan pengejaran terhadapsebuah kapal yang dicurigai akan melakukan kegiatan ship to ship(STS) dengan muatan MMEA di Perairan Utara Berakit Kemudian TimPatroli BC 15041 langsung menuju ke lokasi yang dimaksud;Bahwa setelah dekat, kapal patroli BC 15041 melihat adanya saranapengangkut dengan sarat
326 — 40
Putusan Perdata Nomor 138/PDT.G/2018/PN.Lbpkepentingan TERGUGATI dan TERGUGATII diatas tanah milikPENGGUGAT dalam Perkara Aquo adalah Tidak memiliki KekuatanHukum karena tidak dikeluarkan melalui proses yang benar (cacatproses) menurut UndangUndang yang berlaku, serta sarat dengannuansa rekayasa dikarenakan SURAT ASLI BERUPA ALAS HAK ATASTANAH DALAM OBJEK PERKARA AQUO MASIH BERADA DITANGANPENGGUGAT ;66.Bahwa disamping itu, Turut Terqugat I dan Turut Terqugat Il ditarik sebagaipihakdalamperkaraaquoadalahsehubungqan
124 — 46
Kita juga ingin ketiga lokasi ini dapat berfungsi sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wlayah Indonesia serta negaranegara lain dan menjadi pusat pelayanan lalulintas kapal internasional. Untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas itu, tahun 2009 ini, dalam bidangperpajakan, kita menargetkan format pajak dalam dua bahasa yang tentunyasudah tersedia.
146 — 28
PLN (Persero) harus jujur dan adilserta tidak melibatkan mafia tanah yang dapat memperlambat prosesganti rugi terhadap tanah disekitar Area Acces Road Power House 2 dandaiam melakukan ganti rugi Tergugat dr disarankan melakukanpendataan yang benar dan melibatkan tetangga batas pemilik tanah danjangan hanya didasarkan keterangan Kepala Desa, karena didugaKepala Desa sarat dengan Kepentingan dan melakukan perbuatanmelawan hukum terhadap Ganti Rugi tanah di Desa Arul Kumer Barat.3.
ACHMAD MUSLIHUDDIN
Tergugat:
1.kepala Desa Kuta
2.Kepala Desa Rembitan
3.Kepala Desa Sengkol
4.Kepala Desa Tanak Awu
5.Kepala Desa Pengembur
6.Kepala Desa Ketara
7.Kepala Desa Teruwai
8.Kepala Desa Kawo
9.Kepala Kecamatan Pujut
10.Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri BUMN Republik Indonesia Cq PT Pengembangan Pariwisata Indonesia IndonesiaTourism Development Corporation ITDC
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Lombok Tengah
129 — 65
SoetandyoWignjosoebroto, SH, yang menjelaskan bahwa pada masa transisi atauberkembang, negara cenderung mengabaikan hakhak privat pendudukdengan cara menggunakan kekuatan ekstralegal daripadamengedepankan aturan hukum (rule of the law) dalam menyelesaikanmasalah.Hukum yang memprioritaskan prosedur dan proses privaatrechtelijkyang pada hakikatnya merupakan proses demokratis yang mendahulukanpubliek rechtelijkk yang dalam masamasa transisi di negaranegaraberkembang terkesan sarat dengan kekuasaan ekstralegal
ALPON SARAGIH
Tergugat:
1.RAMLI SIHOTANG
2.MARIANUS SIHOTANG
Turut Tergugat:
1.SALMON DAMANIK
2.Kepala Desa Parbuluan VI
155 — 138
Perlu kami ungkapkan kembali bahwa penggugat tidak beritikadbaik dalam melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat padaTanggal 15 November 2014 padahal alas hak yang dipakai oleh TurutTergugat belum ditandatangani Istri tergugat yang saat ini istri tergugat telah mengajukan Gugatan Intervensi pada Perkara Perdata No.7/Pdt.G/2020/PNSDK.Bahwa dengan uraianuraian diatas dimohonkan kiranya yang MuliaMajelis Hakim pada Perkara Perdata No. 7/Pdt.G/2020/PNSDK; sudimenyatakan bukti kepemilikan Penggugat sarat
1.I NYOMAN SUTARA
2.I MADE WIRAWAN
Tergugat:
2.ANNA LUKMAN
3.SURJADI.,SH.,MKN.,MM.,MH
Turut Tergugat:
3.NI WAYAN TRINADI.,SH.,MKN
4.BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG
411 — 353
Unsur ini bersifat kumulatif, yang artinya harus seluruhnyaterpenuhi baru suatu perbuatan dapat dikatakan suatu perbuatan melawanhukum;Bahwa jika berbicara tentang perjanjian sarat dengan ketentuan Pasal 1320dan Pasal 1338 KUHPerdata. Kesepakatan adalah merupakan unsur yangesensial dan penting terhadap lahirnya suatu perikatan atau perjanjian, tidakpernah akan lahir suatu perikatan atau perjanjian tanpa adanya suatukesepakatan.
78 — 13
berlubang Bahwa saksi mencabut keterangannya dalam BAPnomor 16 yakni Saksi menerangkan jarak Saksi pada saatperbuatan secara bersama sama melakukan kekerasanyang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Sdr.YUSRI Alias AMAK ) tersebut + setengah meter saja dariatas teras samping dengan kolong rumah Pembakal DesaBagu Tanggul tersebut.Bahwa Saksi menerangkan pagi hari sebelum berangkat kedesa Bago Tanggul, saksi sempat memakan tanah danmaksud / tujuan Saksi memakan tanah kuburan tersebutadalah sebagai sarat
55 — 23
Menurut Majelis Hakim hal tersebut melanggarketentuan hukum formil dalam hal ini Pasal 4 danPasal 132 ayat (1)Permendagri No. 138 Tahun 2006 jo Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentangPedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,sehingga merupakan perbuatanmelawan hukum yang menyebabkankerugian keuangan negara;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Majelis Hakimberpendapat pengelolaan dana kegiatan PBAQ yang sarat penyimpangansebagaimana temuan BPKP Perwakilan Prop.