Ditemukan 9451 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 02-06-2010 — Upload : 17-03-2014
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 276-K/PM II-08/AD/X/2008
Tanggal 2 Juni 2010 — PRAKA, DARMAWAN Cs 5 Orang
14348
  • bersamasama adalah tindak pidana itu dilakukanoleh 2(dua) orang atau lebih dan sesuai yang dirumuskan dalam pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dapatberbentuk bersamasama dalam arti setiap peserta/pelaku ikut mewujudkan terjadinya tindak pidanaatau turut serta melakukan atau ada yang menyuruh dan ada yang disuruh melakukan (menyuruhlakukan) dengan demikian bersamasama dapat berbentuk turut serta melakukan dan dapat pulaberbentuk menyuruh lakukan.Bahwa dalam bentuk turut serta melakukan harus dipenuhi 2 (dua) sarat
Register : 16-09-2020 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 24-03-2021
Putusan PA Suwawa Nomor 255/Pdt.G/2020/PA.Sww
Tanggal 24 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11378
  • PA.Swwsyarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturanperundangundangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasandalam menilainya;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 RBg setiap orang yangbeperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atauwakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihakpihak yang beperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yangsesuai dengan ketentuan hukum yang ada;Menimbang, bahwa tentang keabsahan sarat
Putus : 22-03-2012 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 86/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg.
Tanggal 22 Maret 2012 — SOERENI ADI,SE.MM
5210
  • Hartono bilang sebagai sarat administrasi saja, danHartono bilang disuruh Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang Sri Yudoko, selanjudnyasaksipun tanda tangan;e Bahwa belakangan baru mengetahui kalau Sdr. Hartono adalah Panitia Pengadaan/PanitiaLelang dalam pengadaan buku teks wajib ini;e Bahwa saksi sebagai ketua panitia pemeriksa barang tidak pernah diajak rapat .
Register : 21-01-2015 — Putus : 06-05-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan PN MAMUJU Nomor 04/Pid.Sus.Tpk/2015/PN.Mam.
Tanggal 6 Mei 2015 — ANDI GATOT CAMMI,ST Bin AS JAFAR Ir.SUANDI A.M,ST Bin MANRANNUANG
11542
  • Ir.Aksar kepada terdakwa II Suandy22232425AM,ST maka saksi Arman Pirdaus merobah hasil Opname menjadi 85,18 % ;Bahwa berdasarkan pengakuan rekanan Muhammad Yunus,ST dia sendirimengetahui progres pekerjaan sebesar 85,18% setelah ditelpon oleh saksiIr.Askar sebelum terdakwa sampai di Mamuju tanggal 28 Desember 2013tersebut dan baru mengambil progres pekerjaan dari Kantor Konsultan diMamuju pada tanggal 28 Desember 2013 malam;Bahwa Berita Acara Rapat Evaluasi Akhir atau Show Case Metting IIImerupakan sarat
Register : 08-11-2018 — Putus : 04-11-2019 — Upload : 20-01-2021
Putusan PN DEPOK Nomor 256/Pdt.G/2018/PN Dpk
Tanggal 4 Nopember 2019 — .BETSY SUJANTO dan TONY HARTONO 2.CLEMENTINE SRI SWASTI 3.DEWI YUSMINA 4.Dra. LOIDE SINAGA 5.MISTIANI SOEHARTO, dkk 6.IR. LINDA MULYANI 7.M. S. SAKLARICA MULWANTO 8.NURHAYATI 9.SYIRIAWATI 10.SUSI SUSANTI 11.TRIYANTI LITANINGSIH 12.ZULAIKHA WIRTADJAJA 13.ADJI D. SOENDJOTO, dkk 14.GDE JAYA USADHA 15.HESTHITOMO, dkk 16.ISSLAMET POERNOMO 17.KUSMANHADJI 18.ABDUL LATIF FAKIH MELAWAN 1.Sdr. Drs. Muchdan Bakrie 2.KOPERASI PEGAWAI DAN PENSIUNAN BULOG SELURUH INDONESIA KOPELINDO Gubernur Jawa Barat Kementrian Pekerjaan Umum Antasar
383942
  • pemahmendaftarkan haknya atas tanah redstribusi yang mereka terimakepada instansi pemerintah terkait yaitu Kontor Pendaftaran Tanah.Disamping itu pra penerima redistribusi tidak melakukan kewajibanberupa pembayaran pajak kepada Negara sebagaimana ditentukanoleh peraturan Undangundang yang berlaku.Bahwa dengan tidak dipenuhinya syaratsyarat seperti disebutkandiatas maka hak Para Penggugat yang menerima redistribusi atasHal 27 dan 102 hal Putusan Nomor14.7.14.8.14.9.14.10.tanah a quo tidka memenuhi sarat
Register : 17-07-2018 — Putus : 17-01-2018 — Upload : 09-07-2019
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 138/Pdt.G/2018/PN Lbp
Tanggal 17 Januari 2018 — UMAR SALEH AVICENNA TANI, Jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Medan, 22 Nopember 1979, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, bertempat tinggal di Komplek Tasbih Blok QQ, Nomor 15, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, kewarganegaraan Indonesia, NIK 7306062211790002, dalam hal ini memberi kuasa kepada BAMBANG HENDARTO, S.H., VISWANDRO, S.H., MARA SAKTI SIREGAR, S.H., WAMI PRABOWO, S.H., RUSPIKAR, S.H., Para Advokat / Konsultan Hukum yang tergabung pada Law Office HENDARTO & Partner, berkantor di Medan, Jalan Puri, Nomor 137, Kel. Kota Matsum I, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, Sumatera Utara, serta di Jalan RE. Martadinata, Komplek Rukan Mahkota Ancol Blok D No. 50, Jakarta Utara-14430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2018, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; M E L A W A N 1. PT. ABC BETON INDONESIA, Tbk, Badan Hukum yang beralamat di Kantor Pusat, Jalan Darmawangsa 10, Nomor 86, Esperence Tower 2, Nomor 09 Unit ES-2/2603, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Cq. Badan Hukum pada Kantor Cabang Medan-Lubuk Pakam, yang beralamat di Jl. Petumbukan-Bangun Purba, Bagerpang, Dusun IV, Desa Kelapa Satu, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara-20585, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - I; 2. IDRIS SINAGA, Jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Kontraktor, alamat Jl. Sutomo No. 22, Bangun Purba, Deli Serdang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - II ; 3. NURLELI PULUNGAN, S.H., Jenis Kelamin Perempuan, pekerjaan Notaris & PPAT, beralamat terakhir sesuai dengan alamat Kantor di Jalan Teuku Cik Ditiro Nomor 6, telephone (061) 7954756, Lubuk Pakam I, Petapahan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara-20511, dan/atau beralamat di Jalan Karya Wisata, Deli Tua-Namo Rambe, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (20144), dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaan alamatnya secara pasti, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT - III ; 4. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDOENSIA, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI DELI SERDANG, Cq. CAMAT KECAMATAN GALANG KOTA, berkedudukan di Sungei Putih Galang, Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara (20585), selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT - I ; 5. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDOENSIA, Cq. GUBERNUR SUMATERA UTARA, Cq. BUPATI DELI SERDANG, Cq. CAMAT KECAMATAN GALANG KOTA, Cq. KEPALA DESA KELAPA SATU, berkedudukan di Desa Kelapa Satu, Kecamatan Galang Kota, Kabupaten Deli Serdang-Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT - II ;
31940
  • Putusan Perdata Nomor 138/PDT.G/2018/PN.Lbpkepentingan TERGUGATI dan TERGUGATII diatas tanah milikPENGGUGAT dalam Perkara Aquo adalah Tidak memiliki KekuatanHukum karena tidak dikeluarkan melalui proses yang benar (cacatproses) menurut UndangUndang yang berlaku, serta sarat dengannuansa rekayasa dikarenakan SURAT ASLI BERUPA ALAS HAK ATASTANAH DALAM OBJEK PERKARA AQUO MASIH BERADA DITANGANPENGGUGAT ;66.Bahwa disamping itu, Turut Terqugat I dan Turut Terqugat Il ditarik sebagaipihakdalamperkaraaquoadalahsehubungqan
Register : 30-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 09-01-2014
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 9/G/2013/ PTUN-TPI
Tanggal 1 Nopember 2013 — 1. A PUK; 2. SUAN KI; 3. TJI KIONG; 4. GO SIU PO; 5. SIAK TIN; 6. TICK HOCK; 7. TEH HIN; 8. A NGO; 9. SIM ENG; MELAWAN 1. BUPATI KABUPATEN KARIMUN; 2. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA;
12144
  • Kita juga ingin ketiga lokasi ini dapat berfungsi sebagai sentral pengembangan industri sarat teknologi sebagai tempat pengumpulan dan penyaluran hasil produksi dari dan ke seluruh wlayah Indonesia serta negaranegara lain dan menjadi pusat pelayanan lalulintas kapal internasional. Untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas itu, tahun 2009 ini, dalam bidangperpajakan, kita menargetkan format pajak dalam dua bahasa yang tentunyasudah tersedia.
Putus : 04-02-2013 — Upload : 30-05-2013
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 1104/PID.B/2012/PN.BJM
Tanggal 4 Februari 2013 — Pidana MUCHLIS ALS ULIS BIN HAMIDI, DKK
7413
  • berlubang Bahwa saksi mencabut keterangannya dalam BAPnomor 16 yakni Saksi menerangkan jarak Saksi pada saatperbuatan secara bersama sama melakukan kekerasanyang mengakibatkan orang lain meninggal dunia (Sdr.YUSRI Alias AMAK ) tersebut + setengah meter saja dariatas teras samping dengan kolong rumah Pembakal DesaBagu Tanggul tersebut.Bahwa Saksi menerangkan pagi hari sebelum berangkat kedesa Bago Tanggul, saksi sempat memakan tanah danmaksud / tujuan Saksi memakan tanah kuburan tersebutadalah sebagai sarat
Register : 09-02-2016 — Putus : 29-08-2016 — Upload : 20-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 P/HUM/2016
Tanggal 29 Agustus 2016 — SATRIA ARIEF ANANDA (Ketua Komisariat REI Bogor Raya), DK VS WALIKOTA DEPOK, DK;
14058 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti P16);30.Fotokopi Ditolak Jabar,PERDA RTRW Depok diajukan ke Pusat (print outTempo.co tanggal 15 Oktober 2014, bukti inimembuktikan bahwa dari awalpembentukan perda RTRW ini memang sarat dengan masalah. (Bukti P17);31.Fotokopi Pengembang Segera Hengkang dari Depok.
Register : 16-08-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN GIANYAR Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
1.I PUTU GEDE DARMA PUTRA,SH.
2.I MADE DHAMA, SH
Terdakwa:
HARTONO, SH.
790627
  • Bali RichMandiri, tertanggal 21 Desember 2015, agar penegakan hukum tidakterkesan tebang pilin dan sarat akan kepentingan ;Halaman 95 dari 107 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin Bahwa Dr. Nyoman Alit Puspadma, S.H., M.Kn., ahli yang dihadirkanoleh Terdakwa menyatakan bahwa RUPS dapat dilaksanakaan dengan 3cara yaitu 1. RUPS di bawah tangan dapat digunakan olek Ketua Rapat; 2.RUPS dapat dilaksanakan di tempat tertentu dan hadir pula di sana Notarisdan 3.
Register : 26-10-2016 — Putus : 16-01-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 1078/Pid.B/2016/PN Pbr
Tanggal 16 Januari 2017 — 1.SYAFRI HADI, SST. Bin JUARI SANIB 2.JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN 3.TARMIZI SY SH Bin SYAFEI
14748
  • ADNAN T. danNURSIAH pada saat Terdakwa menjadi Tersangka di Polda Riau dankemudian Gambar Ukur tersebut disita oleh penyidik dari Terdakwa; Bahwa pembuatan sertifikat waktunya dibutuhkan selama 58 (lima puluhdelapan) hari jika sarat telah lengkap dan tidak ada sanggahan; Bahwa petugas ukur pada saat akan membuat gambar ukur sebelumnyasudah melakukan pencarian Peta manual akan tetapi tidak ketemu;Terdakwa JENNIFER ENSI, SH. Binti H.M.AMIN (Alm.).
Putus : 22-12-2017 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 714 PK/Pdt/2017
Tanggal 22 Desember 2017 — KOPERASI UNIT DESA BINA JAYA LANGGAM VS MULIADI CHANDRA, dkk.
284176 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak memberikanpertimbangan hukum terhadap pokok perkara a quo, akan tetapihanya mengambil alin seluruh pertimbangan dan putusan pengadilantingkat pertama dengan membenarkan pertimbangan dan penerapanhukum yang sarat muatan kekhilafan hakim dankekeliruan yang nyata pada tingkat pertama tersebut, sangat tegasdilarang oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor = 9K/Sip/1972 tanggal 19 Agustus 1972.
Register : 19-08-2020 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 21-03-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 146/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 3 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hj. MASNIARI TAMBUNAN
2.KARISA PUTRI TAMBUNAN
3.ANITA IRMA TAMBUNAN, S.Si
4.H. RUDI AKMAL TAMBUNAN, ST.MAP
5.Dr. ASRI LUDIN TAMBUNAN, SpPD
6.Ir. Hj. ANITA LUBIS
7.H. SYAHRIAL TAMBUNAN
8.H. ASHARI TAMBUNAN
9.Dr. Hj. TAPISARI TAMBUNAN, SpPK
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
1.Hendri Saputra
2.Ridho Reza Vahlevy Siregar
3.Joe April Fernando
766269
  • karena itu masih terjadi konflik kepentingan hukum kepemilikantanah antara Para Penggugat dengan Para Pemegang Hak yang kepemilikannyaberdasarkan Sertipikat Hak Milik objek perkara tersebut.Fakta hukum ini membuktikan jika perkara ini masuk ke dalam kualifikasisengketa perdata yang harus dibuktikan terlebih dahulu di Pengadilan Negeridengan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang siapayang berhak atas kepemilikan tanah objek perkara antara Para Penggugat denganPemegang Hak.Tentang sarat
Register : 15-09-2016 — Putus : 27-04-2017 — Upload : 09-05-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 218/G/2016/PTUN.JKT
Tanggal 27 April 2017 — PT. MITRA LIMA R;1. MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. LAGUNA ALAM ABADI, DKK
9889
  • Putusan Nomor: 218/G/2016/PTUN.JKTB.Penggugat sarat akan adanya sengketa milik yang harusdiselesaikan melalui ranah peradilan umum (Pengadilan Negeri),sehingga sudah teruji dan terbukti bahwa satusatunya penentuuntuk menguji kKeabsahan objek sengketa a quo adalah substansihak kepemilikan atas tanah objek sengketa yang merupakankewenangan peradilan umum untuk terlebih dahulumenyelesaikan persoalan hukumnya.Berdasarkan hal tersebut, Tergugat Il Intervensi mohon kepada YangMulia Majelis Hakim untuk
Register : 12-02-2014 — Putus : 20-05-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 478/Pdt.G/2014/PA.Mr
Tanggal 20 Mei 2015 — PENGGUGAT I s.d. V dan TERGUGAT I s.d. III
4519
  • Mohon diketahui kondite Hendrojono sangatjelek dan pembohong ;Mohon sidang ini di batalkan karena sarat penipuanpenipuan danmemutar balik fakta yang sebenarnya ;Jawaban dari ucapan Nanang hal 3 tentang saya, Dewi Damayanti :1.
Register : 07-04-2020 — Putus : 19-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 341/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 19 Mei 2021 — Penggugat:
Jeremy David Wort
Tergugat:
1.Alan John Brooks
2.Ni Made Ariani
3.I Wayan Suparamartha
4.I Komang Nopiana Putra
5.Ni Ketut Ayu Yuliartini
6.I Komang Noviana Putra
Turut Tergugat:
1.Eleanora Maria Pangkahila
2.Ferry Santoso
3.Notaris PPAT I Nyoman Tribayu
4.Eleanora Maria Pangkahila,SH.,MKn
5.I Nyoman Tribayu
10666
  • Bahwa jual beli yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT II denganTURUT TERGUGAT II adalah jual beli yang sarat dengan itikadburuk, karena obyek yang diperjual belikan telah lebih dahulu dibuatperjanjian pemindahan dan penyerahan hak sewa yaitu Akta nomor:11 tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dan Akta nomor :12tahun 2016 tanggal 15 Desember 2016 dan diketahui oleh TURUTTERGUGAT II dan hadir pada saat membuat Akta Pemindahan danPenyerahan Hak Sewa dan Pemindahan Penyerahan PerpanjanganHak Sewa dimaksud
Putus : 09-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Srg
Tanggal 9 Agustus 2018 — RAHMAT Bin SAENUN
6532
  • untukmendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;b) menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasandi luar proses hukum atau secara Sewenangwenang;c) memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;d) memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporanhasil penyelidikan;e) merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi ataumemutarbalikkan kebenaran;f) melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yangberperkara.Terkait dengan pemeriksaan yang sarat
Register : 29-05-2013 — Putus : 12-05-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PN LABUHA Nomor 07/ PDT G/2013/PN Lbh
Tanggal 12 Mei 2014 — penggugat : PEMERINTAH R.I. Cq. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Cq. PEMERINTAH PROVINSI MALUKU UTARA Cq. PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SULA Cq. BUPATI KEPULAUAN SULA tergugat :SAINUDIN BUAMONA DKK
12246
  • sepengetahui saksi tanah tersebut belum pernah dimintakanatau diajukan permohonan hak kepemilikan oleh masyarakat ;e Bahwa terhadap tanah negara yang belum berstatus hak milik jikatanah tersebut diambil untuk kepentingan umum maka ganti ruginyahanya terhadap tanamantanaman atau bangunan yang beradadiatasnya ;e Bahwa Surat Keterangan Kepala Desa diperlukan dalampermohonan penerbitan hak milik atas tanah akan tetapi tidak sertamerta dengan surat keterangan Kepala Desa bukti haknya dapatditerbitkan sarat
Putus : 26-04-2012 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN GORONTALO Nomor 1/PID.SUS.TIPIKOR/2011/PN.GTLO
Tanggal 26 April 2012 — NIKO ILAHUDE, SE
8020
  • SOS ; dibawah sumpah135memberikan keterangan sebagai berikut ;Bahwa saksi menjadi Pustakawan diangkat berdasarkan SKGubernur ;Bahwa dalam pengadaan buku perpustakaan melibatkanpustakawan ;Bahwa Pustakawan membantu menyusun buku buku yangdiperlukan ;Bahwa HPS bisa diajukan oleh Kepala Kntor (PA) , tapi harusberdasarkan katalog penerbit ;Bahwa harga perhitungan sendiri (HPS) harus beracuan kepadaKatalog Penerbit ;Bahwa Yang membuat HPS harusnya Panitia , yang menyetujiKepala Kantor (PA ), dengan sarat
Register : 06-02-2019 — Putus : 14-05-2019 — Upload : 03-03-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 133/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Utr
Tanggal 14 Mei 2019 — Penuntut Umum:
TEDDY ANDRI,SH.MH
Terdakwa:
MUHAMAD MUSTAQIM als ABU RAISYA als RISKI MAULANA als BANG TOYIB Bin ABDUL RAHMAN
215735
  • Keinginan inididorong oleh rasa takut, frustrasi, atau ketidakpuasan terhadapkeadaan saat ini dan menganggap bahwa tidak akan adaperubahan yang terjadi jika terus mengikuti peraturan yang berlakusaat ini MUSTAQIM merasa bahwa kondisi yang ada adalahkondisi yang sarat dengan dosa serta tidak sesuai dengan nilaiyang lebih tinggi dan bermakna sehingga la menginginkanperubahan, berupa hijrah ke Suriah dan kegiatan persiapan fisik.Rasa takut MUSTAQIM akan dosa di sekitarnya membuat la inginhidup dalam