Ditemukan 9692 data
ROSLINA SH.
Terdakwa:
1.Asri Bahari Nasution Als Asri Bin Asrul Efendi Nasution
2.Bambang Kusworo Als Bambang Bin Alm Boehasin
24 — 3
yang didakwakan Penuntut Umumkepadanya adalah apabila perobuatan dari para Terdakwa tersebut telahmemenuhi seluruh unsurunsur pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum kepadanya;Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal363 ayat (1) ke3 ke4 KUHPidana atau kedua pasal 480 ke1 KUHP atau ketigapasal 480 ke2 KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusunsecara alternatif yang menurut Dokrin
56 — 7
Peraturan Perundanganundangan, Yurisprudensi, Dokrin IImu Hukum. 5. Keadaan perilaku dan perikehidupan terdakwa ;6.
SAMSUL BAHRI SANUSI,SH
Terdakwa:
BUDI DARMA CITRA Als. BUDI Bin. HAWAYANSYAH
21 — 11
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganberdasarkan
Pembanding/Penggugat II : SURYADI HENRY KUSUMA Diwakili Oleh : SURYADI HENRY KUSUMA
Terbanding/Tergugat IX : KEMENTRIAN KEUANGAN REPUBLIK INONESIA
Terbanding/Tergugat VII : KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, CQ. I.K.I.P ( UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR ) ,
Terbanding/Tergugat V : ANDI NURSYAMSIAR Juga Bernama ANDI NURSYAMSI RAUF
Terbanding/Tergugat III : ANDI ZAENAL ARIFIN RAUF
Terbanding/Tergugat I : DOKTORANDUS HAJI ANDY EFFENDY RAUF
Terbanding/Tergugat VIII : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR
Terbanding/Tergugat VI : PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, Cq. KEMENTRIAN DALAM NEGERI, Cq. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, Cq. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
Terbanding/Tergugat IV : ANDI NURDIN RAUF
Terbanding/Tergugat II : ANDI ZAENAB RAUF
78 — 93
Tergugat I s/d Tergugat Vmenguasai fisik lokasi/obyek, mendirikan papan bicara danpagar sekeliling lokasi/obyek, dan menempati bangunan semipermanen di lokasi/obyek ;Bahwa dokrin hukum pembuktian terminus notoir feiten, yaituhukum menganggap berlebihan membuktikan keadaan yang telahdiketahui masyarakat umum d.h.i.
63 — 17
alat. maka dalam putusan hakim yangPutusan Nomor : 77/Pdt/2016/PT KPG Halaman 29 dari 42 Halamanperlu. diperhatikan adalah pertimbangan hukumnya. sehinggamempunyai alasan yang objektif dan memiliki kekuatan hukum. agarputusan tersebut tidak dapat diubah lagi.Bahwa Semua Putusan Pengadilan haruslah memuat dasar alasanyang jelas dan rinci tentang putusan tersebut;Alasan hukum yang menjadi pertimbangan bertitik tolak pada : pasal pasal tertentu, perundang undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensidan dokrin
47 — 41
Setidaktidaknya kesengajaan itu) ada dua yaknikesengajaan berupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan57(yang diketahui); aa Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenaikesengajaan ini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaanyaitu : 1. Teori kehendak( Wilstheorie); Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yangditujukan untuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkanperbuatan itu. memang telah dikehendaki sebelum seseorang itusungguhsungguh berbuat.
58 — 35
Mengenai hal ini,dalam KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yangada padanya kepada Tersangka, akan tetapi berdasarkan dokrin, hal inidibutuhkan untuk mencegah apa yang disebut dengan istilah unfairprejudice atau persangkaan yang tidak wajar..
SUSANTO
Tergugat:
1.HADEN MUHADINI
2.ERWIN SUGIARTO, SH., M.Kn
3.HENGKY TANDRA WIJAYA
120 — 30
Dokrin atau Pendapat Ahli Hukum M. Yahya Harahap, SH dalambukunyaHukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan,Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan; Penerbit SinarGrafika. Jakarta, Cetakan ketiga Desember 2005, halaman 455 yangHalaman 14 dari 34 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pat.G/2018/PN.Ptkmenyatakan bahwa :,.. pada dasarnya tidak sama antara Wanprestasi denganPerbuatan Melawan Hukum ditinjau dari sumber, bentuk, maupunwujudnya.
76 — 30
;Bahwa berdasarkan Dokrin Hukum sebagaimana di ungkapkan oleh LilikMulyadi, S.H., M.H., dalam bukunya" Tuntutan uang Paksa (Dwangsom) dalamTeori dan Praktek", PENERBIT 2001, pada halaman 86 dan 87, Lilik MulyadiMenjelaskan sebagai berikut: Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 606 a R.VIndonesia Pasal 611a ayat (1) R.V Belanda Maka suatu dwangsom tidak dapatdijatuhkan terhadap Putusan Hakim yang berisi pembayaran sejumlah uang;7.
91 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
dan taat pada Putusan tetapi di lain pihak meminta Pengadilan untuk menghukumTurut Tergugat II agar menyerahkan sesuatu dan memerintahkan Turut Tergugat IIIuntuk melakukan sesuatu;Bahwa oleh karena terbukti secara sah dalam gugatan a quo, terdapat tuntutanPetitum yang saling bertentangan, maka Tergugat III berpendapatdan kiranyaMajelis Hakim Yang terhormat sependapat agar gugatan a quo harus dinyatakantidak diterima (niet ontvankelijke verklaard);Il Posita dan petitum berbeda:30 Bahwa berdasarkan dokrin
RAHMAT, SH., MH.
Terdakwa:
HASAN Alias HASAN Bin LA NGKAERI
47 — 55
tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas namaorang yang berhak ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanmengenai Unsur DENGAN SENGA JA : dalam pasal 167 ayat (1) KUHP.Menimbang, bahwa menurut Memorie Van Toelicting (MVT) bahwa yangdimaksud dengan Sengaja atau Opzet itu adalah willen en Wetens dalamarti bahwa pembuat harus menghendaki (Willen) melakukan perbuatan tersebutdan juga harus mengerti (Weten) akan akibat dari perbuatannya tersebut ;Menimbang, bahwa menurut dokrin
41 — 26
Hakimakan mempertimbangkan dalam putusan ini.Bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakanoleh Oditur Militer disusun secara Subsidairitas yaitupada Dakwaan Primer tentang penganiayaan dan DakwaanSubsidair tentang penganiayaan ringan dalam KUHP tidakmenguraikan unsur unsur tentang penganiayaan tetapihanya menyebut kwalifikasinya saja yaitu) penganiayaandan penganiayaan ringan.Bahwa dengan tidak adanya ketentuan didalamundang undang maka apa yang diartikan denganpenganiayaan ini ditafsirkan didalam dokrin
HERLAMBANG ADHI NUGROHO, SH.
Terdakwa:
ADY CAHAYA RAMADHAN
109 — 37
orang sehingga yang dimaksud unsur Barang siapa dalamhal ini adalah Terdakwa yaitu Ady Cahaya Ramadhan, yang lebih lanjut akanHalaman 28 dari 35 Halaman, Putusan Nomor 707/Pid.B/2021/PN Btmditeliti apakah perbuatan dari Terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindakpidana yang didakwakan kepada dirinya;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelisberpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;Ad.2 Unsur Melakukan Penganiayaan mengakibatkan luka berat;Menimbang, bahwa dalam Dokrin
YUDHI SATRIYO NUGROHO, SH
Terdakwa:
SATRIYO DWI CAHYO Bin SUMARDI
62 — 6
Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;Menimbang, bahwa mengenai unsur Tanpa Hak atau melawan hukum yangdalam dokrin hukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang olehDrs.CST.Kansil, SH dan Christine S.T.Kansil, SH diartikan dalam tiga bentuk yaknipertama bertentangan dengan hukum pada umumnya, dalam hal ini baik hukumtertulis maupun tidak tertulis, kKedua bertentangan dengan hak orang lain danketiga dengan tidak berhak sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, bukti Surat
17 — 3
Berdasarkan fakta diatas tuntutan nafkahlampau selama 3 tahun hanya terbukti 16 bulan tanpa nafkah dari TergugatRekonvensi Nafkah itu. menjadi nafkah lampau yang terhutang yang harusdibayar oleh Tergugat, dengan mengingat dokrin dalam kitab . lanatut TholibinJuz IV Hal. 70:36gsord SguSIIg adatldlede gaol lau lads 620 cunslslale Lg) cys dro!
1.Ibu AMIH
2.Ir. RAMDANI
3.SAHRONI IMAM WAHYUDI
Tergugat:
SUMARDI
156 — 48
Tiap perbuatan yang melanggar hokum danmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugianitu karena kesalahannya untuk mengganti kKerugian tersebut;Menimbang, bahwa menurut dokrin dalam menentukan suatu perbuatandapat dikualifisir sebagai melawan hukum, diperlukan 4 syarat:1. Bertentangan dengan kewajiban hokum sipelakuBertentangan dengan hak subjektif orang lain23. Bertentangan dengan kesusilaan4.
35 — 10
terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, dimana gugatan perceraiantersebut diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dimana dalam gugatan tersebut didalilkanbahwa Penggugat sebagai istri pergi meninggalkan Tergugat (suami), maka berdasarkanpertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa sikap dan perilaku Penggugat yangtelah pergi meninggalkan Tergugat dan meminta cerai dari Tergugat tersebut dapatdikategorikan sebagai istri yang nusyuz ;Menimbang, bahwa Majelis perlu juga mengemukakan dokrin
59 — 36
dari 42 halaman Putusan Nomor 940/Pdt.G/2021/PA Sgm.bontoa untuk menengahi warganya , dan terhitung penjemputan terakhirkarena suadara Penggugat(istri) yang bernama (astuti dan suaminyaridwan ) berkata tunggu 3 bulan dan jangan lagi ganggu Penggugat(istri)karena sy akan bersihkan nama adik saya di pengadilan agama tungguSaja panggilanya ujar (astuti dan suami bernama ridawan ).Poin 7 : Salah, Karena Penggugat(istri) terlalu mengecewakan Tergugat (Suami)atas sikapnya yang berubahubah yang dimana di dokrin
FUAT ZAMRONI,SH.
Terdakwa:
Agus Arif Fauji bin Mudjianto
47 — 8
Setidaktidaknya kesengajaan itu ada dua yakni kesengajaanberupa kehendak dan kesengajaan berupa pengetahuan (yang diketahui);Menimbang, bahwa dari dua istilah inilah dokrin mengenai kesengajaanini berasal. Ada 2(dua) paham kesengajaan yaitu :1. Teori kKehendak ( Wilstheorie);Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang ditujukanuntuk melakukan perbuatan, artinya untuk mewujudkan perbuatan itu memangtelah dikehendaki sebelum seseorang itu sungguhsungguh berbuat.
27 — 7
., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriPalangka Raya, serta dihadiri oleh Dokrin Muliady, S.H. Penuntut Umum danTerdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Etri Widayati, S.H., M.H. Parlas Nababan, S.H., M.H.Enan Sugiarto, S.H., M.H.Panitera Pengganti,Bobby Ertanto, S.H.Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 100/Pid.B/2017/PN Plk