Ditemukan 9457 data
1.Sudarmanto, S.H
2.MOEHARGUNG ALSONTA, SH
Terdakwa:
NASRUN, ST. MT Alias PAK IQBAL BIN SYAMSUDIN
107 — 25
Perkimpada Tahun 2019, sedangkan pelanggaran tersebut masih bersifatadministratif dan bukanlah pidana sebagaimana tuntutan jaksa Penuntutumum; Audit dilakukan BPKP Provinsi Jambi jelas cacat hukum, karenahanya menyalin temuan Jaksa Penuntut Umum tanpa tidak melakukaninvestigasi atas hasil auditnya tersebut, disamping itu hasil auditdikeluarkan setelah terdakwa ditetapbkan sebagai tersangka, yaitutanggal 10 September 2020, terdakwa jadi Tersangka sejak 22 Juli 2020,sehingga hasul audit tersebut sarat
557 — 570 — Berkekuatan Hukum Tetap
Badan PenyehatanPerbankan Nasional dengan Keluarga salim sebagai carapenyelesaian diluar Pengadilan (aut of cour Settlement) untukmenghindari penyelesaian secara pidana;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari latar belakang sertadasar hukum lahirnya MSAA yakni TAP MPR, Propenas danUndangundang Nomor: 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebutadalah sarat akan kebijakan Pemerintah walaupun substansinyaadalah penyelesaian hutang Keluarga Salim kepada PemerintahRepublik Indonesia oleh karenanya Pengadilan
Propenas dan UndangundangNomor 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebut adalah sarat akankebijakan Pemerintah walaupun substansinya adalah penyelesaianutang Keluarga Salim kepada Pemerintah Republik Indonesia olehkarenanya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Hakim TingkatPertama bahwa MSAA adalah kebijakan publik".vide hal. 221 dan 222 dari Putusan Pengadilan TinggiPertimbangan hukum tersebut jelas tidak bisa dipertahankan karena TapMPR No.
Badan Penyehatan PerbankanNasional dengan Keluarga salim sebagai cara penyelesaian diluarPengadilan (aut of cour Settlement) untuk menghindari penyelesaiansecara pidana;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari latar belakang serta dasarhukum lahirnya MSAA yakni TAP MPR, Propenas dan UndangundangNomor: 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebut adalah sarat akankebijakan Pemerintah walaupun substansinya adalah penyelesaianhutang Keluarga Salim kepada Pemerintah Republik Indonesia olehkarenanya Pengadilan
No. 2446 K/Pdt/2009Nasional dengan Keluarga salim sebagai cara penyelesaian diluarPengadilan (aut of cour Settlement) untuk menghindari penyelesaiansecara pidana;Menimbang, bahwa apabila dilihat dari latar belakang serta dasarhukum lahirnya MSAA yakni TAP MPR, Propenas dan UndangundangNomor: 10 Tahun 1998 maka Perjanjian tersebut adalah sarat akankebijakan Pemerintah walaupun substansinya adalah penyelesaianhutang Keluarga Salim kepada Pemerintah Republik Indonesia olehkarenanya Pengadilan Tinggi
629 — 1258 — Berkekuatan Hukum Tetap
Perkara tersebut bukanlah pengadaan barang dan jasa ataupenyediaan jasa, seperti yang diatur dalam pasal 22 maupunpenjelasannya, tetapi proses mencari investor atau partner kerjayang berkaitan dengan projek gas LNG di Matindok dan Senoro.Karena tujuan projek tersebut adalah untuk mencari investoruntuk kerjasama, maka dalam memutuskan pemenangnya,sarat dengan pertimbangan seperti: perencanaan kerja yangbaik, profesionalitas dan pengalaman kerja dalam bidang yangberkaitan dengan projek Matindok dan
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
290 — 133
Yaitu dalam sarat materiil harus menyebutkan locus dantemus delictie tindak Pidana itu dilakukan kemudian ayat (2)menyebutkan apabila tidak dipenuhi syaratsyarat tersebut maka suratdakwaan batal demi hukum;Bahwa llustrasi : perkara pidana proyek pembangunan gedungterhadap saksisaksi hanya ditanyakan tentang pembangunan gedungSMKSMK di Medan, demikian juga hasil audit hanya menyentuh hasilaudit SMK di Medan namun dalam surat dakwaan dan dalam prosessidang oleh PU dimasukkan pula pembangunan gedung
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
250 — 192
249 dari 281 hal Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2021/PT KPGbatu kalo, kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo ke dalamKartu Inventaris Barang sebagai Aset Tanah Pemerintah KabupatenManggarai Barat kepada diri Terdakwa/ Pembanding adalah tidakberdasar dan patut untuk tidak dibenarkan secara hukum, sebabsesungguhnya Terdakwa/Pembanding dalam hal ini justru menjadisatusatunya pejabat Bupati Manggarai Barat yang perduli danberjuang untuk mendapatkan kejelasan kepemilikan obyek tanahperkara yang faktanya sarat
988 — 697 — Berkekuatan Hukum Tetap
Isu MonopoliTelekomunikasi Adalah Industri Sarat RequlasiTelekomunikasi merupakan industri yang diatur secara ketat(highly regulated) oleh Pemerintah. Ada regulasi dalam bidangtelekomunikasi yakni UndangUndang No. 36 Tahun 1999dengan aturanaturan penjabarannya (PP 52 dan 53, Tahun2000), yang memfasilitasi persaingan serta adanya peranregulator yang independen.
Buku Putihmenyimpulkan bahwa tidak ada pelanggaran UndangUndang No. 5/1999.Secara khusus, Buku Putih (Berkas Termohon/KPPU C1) menyatakan :"E. lsu Monopoli.Telekomunikasi Adalah Industri Sarat Regulasi.Telekomunikasi merupakan industri yang diatur secara ketat (highly regulated)oleh Pemerintah.
195 — 303
RIRIH S RAHARDJO, AHT,MT, menerangkan dibawahsumpah pada pokoknya sebagai berikut :Sahwa ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli auditor padaKejaksaan Tinggi Jawa Sarat ;Bahwa Ahli tidak mengenal para terdakwa;Bahwa Ahli memiliki kompetensi dalam pengadaan barang dan jasa dantelah memiliki sertifikat berdasarkan keahlian dan sertifikat kompetensitermasuk sertifikat untuk duduk dipersidangan dan kebetulan saksi jugaadalah Ahli pengadaan barang dan Jasa Nasional, dan disini saksl akanmemberikan
129 — 15
Menyatakan terdakwa lepas dari tuntutan yang baik secara formil maupun materiil yang sarat manipulasi fakta persidangan (onslag ban recht vervolging)3. Menyatakan terdakwa ARBIANSYAH anak dari SUDUN tidak terbukti bersalah dan segera membebaskan terdakwa dari tahanan;4. Merehabilitasi nama baik terdakwa ARBIANSYAH anak dari SUDUN;5.
163 — 56
Perawat pada Pustuataupun Polindes;Bahwa, perihal anggaran pembangunan gedung, uang cashtidak ada Saksi terima, tapi ada perehaban Kantor secara fisikdan perbaikan Kantor seperti atap seng kantor, tempat rawatinap yang diganti Semuanya dan lantai Puskesmas Negeri Lamaseingat Saksi waktu itu dinaikkan 1 (Satu) meter karena seringbanjir dan juga penambahan ruang untuk UGD (Unit GawatDarurat) dan pengecatan seluruh dinding luar dalam;Bahwa, Saksi tidak ada menerima uang cash dari pemeliharaanangkutan sarat
87 — 31
LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 54 / 2010 berikutperubahannya, Bab II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) menyebutkanbahwa :Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakanditerima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggapperlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.Kesimpulannya, PPK hanya dapat melakukan penyelesaiaan pembayaran (100%)jika barang dinyatakan diterima sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalamSarat Sarat
45 — 12
Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Oktober2014 Saudara JUNAIDI,Saksi hubungi bahwa untuk mencairkandana kontrak tidak akan bisa diproses tanpa adarekeningperusahaan milik H.M.Yusran dan SdrJUNAIDI menghubungiH.M.Yusran agar menyiapkan KTP dan Rekening Koran perusahaansebagai sarat untuk pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)kepada PA. dan dibulan Oktober 2014 itu juga Saksi ada dihubungioleh Sdr.JUNAIDI dan mengatakan ke Saksi bahwa Saudara H.M.YUSRAN akan datang ke Kotabaru dalam rangka pencairan
37 — 8
Selanjutnya sekitar pertengahan bulan Oktober2014 Saudara JUNAIDI,Saksi hubungi bahwa untuk mencairkandana kontrak tidak akan bisa diproses tanpa adarekeningperusahaan milik H.M.Yusran dan SdrJUNAIDI menghubungiH.M.Yusran agar menyiapkan KTP dan Rekening Koran perusahaansebagai sarat untuk pembuatan SPM (Surat Perintah Membayar)kepada PA. dan dibulan Oktober 2014 itu juga Saksi ada dihubungioleh Sdr.JUNAIDI dan mengatakan ke Saksi bahwa Saudara H.M.YUSRAN akan datang ke Kotabaru dalam rangka pencairan
72 — 19
LKPP nomor 14 Tahun 2012 tentang Juknis Perpres 54 / 2010 berikut perubahannya,Bab II (Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang) menyebutkan bahwa :Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterimasesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapidengan berita acara hasil uji coba.Kesimpulannya, PPK hanya dapat melakukan penyelesaiaan pembayaran (100%) jikabarang dinyatakan diterima sesuai dengan ketentuan yang disebutkan di dalam Sarat
WAWAN Y., SH.
Terdakwa:
MUCHAMMAD ROMAHURMUZIY
1522 — 1230
ahli saksimengatakan bahwa karena butir i itu bertentangan denganregulasi maka norma yang tadinya berbunyi tidak pernahdijatuhi hukuman disiplin menjadi tidak sedang dijatuhihukuman disiplin maka dengan perubahan ketentuan butir itersebut sehingga HARIS HASANUDIN berhak untuk ikutmelanjutkan proses seleksi berikutnya dengan alasan bahwa :Oo Seseorang yang sudah menjalani hukumannya maka diamenjadi normal kembali dan punya hak yang samao Bahwa ketentuan tidak pernah dijatuhi hukuman itubukanlan sarat
108 — 44
Sarat Benam Air (T) : 1.30 meter.Halaman 348 dari 507 Putusan Nomor 46/Pid.SusTPkK/2015/PN Amb= Gross Tonnage (GT) : 30 GT.= Mesin penggerak marine Diesel : 170 HP.. Kecepatan jelajah (V) : 9 Knot. Volume Ruang Palka : 40 Ton. Tanki Bahan Bakar (FOT) : 4000 liter.= Tangki Air Tawar (FWT) : 2000 liter.= Jangkauan Operasi dari Pantai : 100 mil Awak kapal (ABK) :1012 Org.LAMBUNG KAPAL. Terdiri dari : Balok Penguat.Pondasi mesin.; Palka Ikan. Susunan Pembangian Lambung.TRIM & STABILITAS.
334 — 365
Perintah Humam sutopo memang tidakmengandung ancaman namun sarat dengan tekanan;Bahwa tekanannya bersifat psikologis diantaranya jika saksi tidak bisamelaksankan perintah Humam sutopo maka dianggap tidak mampu dantidak loyal kepada pimpinan;Halaman 278 dari 696 Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2020/PN YykBahwa benar saat Humam sutopo meminta perangkat desa untukmelaksanakan perintah tersebut sempat terlontar kalimat kalau kitamengerjakan itu maka kita semua akan selamat;Bahwa memang benar pada kenyataanya
114 — 22
tahap II hanya menerima sejumlah Rp.4.125.000, jadijumlah keseluruhan yang diterima oleh setiap anggota masyarakat penerimabantuan hanya Rp.6.684.000, semua mendapat sama rata, karena ada potongan ;Bahwa adapun jumlah uang potongan bantuan dana BLMP RR Susulan yangdiserahkan kepada Fasrum tahap I sebesar Rp.3.300.000, dan tahap II sebesarRp.3.100.000,;Bahwa dengan adanya potongan dana bantuan BLMP RR Susulan tesebutsebenarnya tidak diperbolehkan, dan kalau dipotong melanggar aturan;Bahwa salah satu sarat