Ditemukan 10693 data
Riswantono Yoseph Lautt,SH
Tergugat:
1.H. Ahmad Alias H. Amat
2.H. Gazali Rahman
3.Mohammad Nafis
4.Moh. Pardi Alias Sarmo
5.Marsudi
6.Edi Gunawan
7.Samhari
8.Rohim
9.Masniah
10.Nor Holis
11.Prianti
12.Haryono
13.Noorliana
14.Rita Andini Irawati
15.Milla T. Dohong
16.Wilingli
17.Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya
Turut Tergugat:
1.Sarbani
2.Sugianto
3.Kepala DinasDinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Tengah Unit Pelaksana Tehnis Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang
45 — 8
. : 138.594 / 567 / XI / 1993.Dengan Panjang : 12,90 Meter, Lebar : 14 Meter, Luas : 180,6 M?
Reg. : 138.594 / 567 / XI / 1993. dengan panjang : 12,90 meter,lebar : 14 meter, luas : 180,6 M?
Avinda Purwoko, S.Pd
Tergugat:
Kepala Desa Juwiran, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten
117 — 46
T 14 : Sertifikat Nomor : 412.2/6331/567, atas nama JohanSaputro, Jabatan : Pendamping Lokal Desa (PLD),tertanggal 19 Oktober 2017 yang diterbitkan olehDinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa,Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi JawaTengah ; (fotokopi sesuai dengan aslinya);15. T 15 : Satu) bendel Lembar Waktu Kerja IndividuPendamping Lokal Desa, atas nama Johan Saputro,S. Kom, Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten ;(fotokopi dari fotokopi) ;16.
97 — 30
Simon (ibid, hal 567), bahwapelaku suatu tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana yangbersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau ketidaksengajaanseperti yang disyaratkan oleh undangundang atau telah melakukan tindakan yangterlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undangundang atau denganperkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur suatu delik seperti yangtelah ditentukan dalam undangundang ini, baik itu merupakan unsurunsur subyektifmaupun
1.SYAHRUL ARIF HAKIM. SH
2.SISWANTO, SH
3.TRI SATRIO WAHYU M, SH
4.MEITRI LISTYONINGRUM SH
5.WIWIEK SURYANI SH
Terdakwa:
ARIE WARNASARI Binti IBRAHIM
85 — 14
Milyar Tiga Ratus Sembilan Juta Rupiah);
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Selat yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV Dimensimetris Konsultan dengan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya sebesar Rp. 2.040.000.000,- (Dua Milyar Empat Puluh Juta Rupiah);
- Gambar Kerja Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional di Kecamatan Selat yang dibuat oleh Konsultan Perencana CV Dimensimetris Konsultan;
- Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 567
NELSON VICTOR S SH
Terdakwa:
CANAKYA SUMAN, SP
151 — 70
Oleh karenanya tidak bisa di pasang Hak Tanggungan; Bahwa Dari 93 (Sembilan puluh tiga) Sertifikat Hak Guna Bangunantersebut yang sudah di proses pemasangan Hak Tanggungan kepadaBank Tabungan Negara Cabang Medan sebanyak 10 (Sepuluh) SertipikatHak Guna Bangunan dengan nomor masing masing Sertipikat HakGuna Bangunan No. 529, 527, 555, 537, 559, 567, 549, 518, 517, 570pada tanggal 13 April 2019 telah dikembalikan kepada Bank TabunganNegara Cabang Medan.
1.INSYAYADI
2.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
Terdakwa:
IRWANSYAH, S.PT, M.AP Bin Drs. DARMAWAN
147 — 33
Atra Widiya Agung dari Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No : 567/24.1PM.7/31.74/-1.824.27/e/2018 tanggal 19 Maret 2018;
18) 2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI nomor : HK.07.Alkes/IV/412/AK.2/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang Izin Penyaluran Alat Kesehatan ;
19) 1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen Bina KefarmasianAtra Widiya Agung dari Kepala UnitPelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota AdministrasiJakarta Selatan No : 567/24.1PM.7/31.74/1.824.27/e/2018tanggal 19 Maret 2018;2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RInomor : HK.07.Alkes/IV/412/AK.2/2012 tanggal 25 Juni 2012tentang Izin Penyaluran Alat Kesehatan ;1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RInomor : HK
Atra Widiya Agung dariKepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu KotaAdministrasi Jakarta Selatan No : 567/24.1PM.7/31.74/1.824.27/e/2018 tanggal 19 Maret 2018;2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RInomor : HK.07.Alkes/IV/412/AK.2/2012 tanggal 25 Juni 2012tentang Izin Penyaluran Alat Kesehatan ;1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen BinaKefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RInomor : HK
Atra Widiya Agung dari Kepala Unit PelaksanaPelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Selatan No :567/24.1PM. 7/31. 74/1.824.27/e/2018 tanggal 19 Maret 2018;18)2 (dua) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI nomorHK.07.Alkes/IV/412/AK.2/2012 tanggal 25 Juni 2012 tentang IzinPenyaluran Alat Kesehatan ;19)1 (satu) lembar fotocopy terlegalisir Keputusan Dirjen Bina Kefarmasiandan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan RI nomorHK
102 — 20
bank mauseluruhnya yaitu 5,2 MBahwa saksi tahu tanah dan rumah yang disengketakan adalah di jalancikurai;Bahwa saksi pernah dijadikan saksi dalam perkara sebelumnya antara PakDian Tohari melawan Bank Permata;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkara yang terdahulu sudah selesaiatau belum dan apa putusannya;Bahwa saksi mengetahui baha tanah yang disengketakan dilelang dan padawaktu itu pembeli lelangnya Pak Wiliyani;Bahwa sepengetahuan saksi harga penjualan lelang tanah terperkara itu senilaiRp. 567
251 — 144
Tahun 2015 2019. 1921 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintahan RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana IndukPembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025. 1931 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan UmumDan Perumahan Rakyat Nomor : 290/KPTS/M/2015 TentangPenetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai JalanNasional, Kementerian Pekerjaan Umum Dan PerumahanRakyat Direktorat Jenderal Bina Marga. 1941 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor : 567
Terkait denganadministrasi biasanya dengan menilai apakah program tadi masukdalam kewenangan kami atau tidak berdasarkan kriteria menjadibagian dari jalan nasional sesuai SK Menteri PU nomor 290 dan jugadi SK nomor 567 yang merupakan rencana umum jaringan jalan danselain itu juga kita lihat apakah merupakan bagian dari RPJMHal 202 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst24.maupun Rensira dan dicocokkan programprogram tadi.Pembahasannya bukan cuma saksi tetapi terkait substansinya kamimelibatkan direktorat
Ruas JaeloloMatuwi di Halmahera Barat ;Sudah sesuai SK Menteri PU nomor 290 dan juga di SK nomor 567; Bahwa Terdakwa ANDI TAUFAN TIRO tidak berbicara mengenaiadanya kontraktor tertentu yang akan dimenangkan dalam lelang diTerhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak mengajukankeberatan.Nama Lengkap : BUDI LIEMTempat lahir /tanggal lahir : Ternate, 10 Mei 1965Jenis Kelamin : Laki lakiHal 203 Pts No. 19/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.PstKebangsaan : IndonesiaAgama : KatholikPekerjaan : Direktur PT IntimkaraAlamat
Tahun 2015 2019. 1921 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintahan RepublikIndonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang Rencana IndukPembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025. 1931 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan UmumDan Perumahan Rakyat Nomor : 290/KPTS/M/2015 TentangPenetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai JalanNasional, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan RakyatDirektorat Jenderal Bina Marga. 1941 (satu) bundel fotocopy Keputusan Menteri Pekerjaan UmumNomor : 567
67 — 58
Adapun rincian dokumenpertanggungjawaban dana yang telah ditanda tangani terdakwa (II) YASONINAZARA, BA adalah :Pesanan ATK Tanggal Bon Faktur Tanda PembayaranN SuratO Nomor Tangg Penganta Nom Tanggal Nom Tang Nilaial r or or gal1 1Jun 2Jun10 2Jun10 567 15 940.000,00027/54/Disdikbudp 10 Sepor/2010 102 15 16Jun 16Jun 568 15 647.000,00027/63/Disdikbudp Jun10 10 10 Sepor/2010 103 28 29Jun 29Jun 569 15 891.000,00027/64/Disdikbudp Jun10 10 10 Sepor/2010 104 5Jul 6Jul10 6Jul0O 570 15 952.000,00027/68/Disdikbudp
kepada saksi ANARIA LAOLI selaku Pengusaha UD.NAMOHALU mulai dari bulan Januari s/d Desember 2010 dengan rincianpembayaran sebagai berikut : Tanda PembayaranNomor Tanggal Nilai188 968.000,00190 21Apr10 591.000,00192 21Apr10 941.000,00194 21Apr10 940.000,00196 21Apr10 647.000,00197 21Apr10 891.000,00198 21Apr10 972.000,00200 21Apr10 600.000,00201 21Apr10 950.000,00204 21Apr10 952.000,00207 21Apr10 603.000,00209 21Apr10 945.000,00327 7May 10 919.000,00328 7May 10 670.000,00329 7May 10 911.000,00 89 567
Adapun rincian dokumenpertanggungjawaban dana yang telah ditanda tangani terdakwa (II) YASONINAZARA, BA adalah : Pesanan ATK Tangga Bon Faktur Tanda PembayaranN 1 SuratO Nomor Tang Pengan No Tanggal No Tang Nilaigal tar ae mor gal1 1Jun 2Jun 2Jun10 567 15 940.000,00027/54/Disdik 10 10 Sepbudpor/2010 102 15 16Jun 16Jun 568 15 647.000,00027/63/Disdik Jun 10 10 Sepbudpor/2010 10 10e) 28 29Jun 29Jun 569 15 891.000,00027/64/Disdik Jun 10 10 Sepbudpor/2010 10 104 5Juk 6Jub 6Ju10 570 15 952.000,00027/68
126 — 55
.591/563/KDWPPtnh/2016 tanggal 21Oktober 2016, seluas : + 20.000 M2, diberi tanda T.l 146;147.Foto copy sesuai asli IMTN, No.591/564/KDWPPtnh/2016 tanggal 21Oktober 2016, seluas : + 20.000 M2, diberi tanda T.l 147;148.Foto copy sesuai asli IMTN, No.591/565/KDWPPtnh/2016 tanggal 21Oktober 2016, seluas : + 20.000 M2, diberi tanda T.l 148;149.Foto copy sesuai asli IMTN, No.591/566/KDWPPtnh/2016 tanggal 21Oktober 2016, seluas : + 20.000 M2, diberi tanda T.l 149;150.Foto copy sesuai asli IMTN, No.591/567
86 — 44
.: 38 40 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 7 Maret 2016 yang terdaftar di kepaniteraan PengadilanNegeri Surabaya tanggal 8 Maret 2016 Nomor : 567 /HK/Ill /2016, oleh karenaproses mediasi secara formal tidak dapat dilaksanakan lagi, kemudian Hakim Ketuamenekankan kepada pihak pihak yang hadir untuk tetap mengadakan perdamaiandi luar persidangan kapan saja sepanjang perkaranya belum diputus ;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melaluikuasanya telah mengajukan Jawabannya
70 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Para Penggugat melalui kuasa51.hukumnya, memberikan surat jawaban anjuran yang dikeluarkan olehMediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Mei 2013dengan Nomor 567/2447/HISyaker/VII/2013.
113 — 41
orang saksi yangbernama Mukhlisin dan Rohaendi yang memberikan keterangan dibawah sumpah,dan Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Eka Warsanadan Bambang Kuntoro untuk menguatkan dalil bantahannya yang memberikanketerangan dibawah sumpah ;Menimbang, bahwa terhadap penyelesaian perselisinan dalam perkara initelah diupayakan melalui proses mediasiakan tetapi tidak tercapaikesepakatandanMediator Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi, telah mengeluarkanSurat Anjuran Nomor: 567
67 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ramses Simbolon dkk. yang jugamelalui kuasa yang sama yakni oleh Pengurus Daerah Federasi Serikat PekerjaPertanian dan Perkebunan Serikat Pekerja Seluruh Indonesaia (PD.FSPPPSPSI) Provinsi Riau;Bahwa gugatan selain dalam kedudukan hukum yang sama ParaTergugat juga telah mengajukan lampiran gugatan pada anjuran atau risalahpenyelesaian melalui mediasi yang telah pernah diajukan sebelumnya yakniAnjuran Mediator Hubungan Industrial Kantor Dinas Sosial dan Tenaga KerjaKabupaten Kampar Nomor 567/DSTKPHI
63 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa pada tanggal 22 Mei 2013 Para Penggugat melalui kuasa51.hukumnya, memberikan surat jawaban anjuran yang dikeluarkan olehMediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi pada tanggal 12 Mi 2013dengan Nomor 567/2447/HISyaker/VII/2013. Dalam surat tersebut ParaPenggugat menyatakan menolak isi anjuran tersebut;Bahwa cukup beralasan Para Penggugat atas dikeluarkannya AnjuranDinas Tenaga Kerja Kabupaten Bekasi Para Penggugat menolak.
77 — 51 — Berkekuatan Hukum Tetap
UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang bersih sertabebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khnususnya tentang Asas UmumPenyelenggara Negara (Pasal 3) dan Kewajiban Penyelenggara Negara(Pasal 5 ayat 4 dan 6) :Pasal 31) Asas Kepastian Hukum.23((2) Asas Ketertiban Penyelenggara Negara.(3)(4) Asas Keterbukaan.(5)(6)(Asas Kepentingan Umum.567) AkuntabilitasPasal 5(4) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.Asas Proporsionalitas.Asas Profesionalisme.(6) Melakukan tugas dengan penuh
48 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Alokasi Bulan Agustus 2010 sebanyak 11.340 Kg ;567. Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 11.340 Kg;89. Alokasi Bulan September 2010 sebanyak 11.340 Kg ;10. Alokasi Bulan Oktober 2010 sebanyak 11.340 kg ;11. Tambahan Alokasi Bulan Juni 2010 sebanyak 1.512 Kg;12. Tambahan Alokasi Bulan Juli 2010 sebanyak 1.512 Kg ;Bahwa Terdakwa telah mengajukan Permintaan Alokasi PaguRaskin untuk Desa Sidamukti kepada Perum Bulog Sub DivreLebak melalui Camat Sukaresmi dan Pemerintah KabupatenPandeglang cq.
DICKY DERADJAT MUIS
Tergugat:
1.PT. Bank National Nobu, Tbk
2.Rangga Adhiyasa
3.Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia,
249 — 140
Rangga Adhiyasa (Tergugat Il) dengan tandabukti lapor Nomor LPB/567/V1/2017/JABAR tanggal 16 Juni 2017.43.
PT. SYAQUA INDONESIA
Termohon:
PT. WAHANA LESTARI INVESTAMA
139 — 69
Jkt.Pst. 567. Bukti P367Adan Bukti P367B568. Bukti P368A Invoice No. IDIN1803001W tertanggal 2dan Bukti P April 2018 berikut terjemahan resminya.368Bo69. Bukti P369A Invoice No. IDIN1803001W tertanggal 2dan Bukti P April 2018 berikut terjemahan resminya.369B570. Bukti P370A Invoice No. IDIN1803001W tertanggal 2dan Bukti P April 2018 berikut terjemahan resminya.370Bb71. Bukti P371A Invoice No. IDIN1803001W tertanggal 2dan Bukti P April 2018 berikut terjemahan resminya.371Bb7 2.
65 — 20
Bahwa terhadap ketentuan Pasal 141 ayat (4) dan ayat (5) Undang UndangNomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut di atas sama sekalitidak diindahkan oleh Pegawai Dinsosnaker Sidoarjo, sehingga yang awalnyamerupakan perselisihan hak telah beralihmenjadi perselisihan PHK, hal ini terbukti dengan telah diterima dandiprosesnya permohonan pencatatan perselisihan PHK tertanggal 23 Juni 2015dari Tergugat yang selanjutnya oleh Dinsosnaker Kabupaten Sidoarjo telahdikeluarkan surat anjuran nomor : 567