Ibukota Jakartamasingmasing tidak memiliki kekuatan hukum;Menghukum Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IVmasingmasing secara bersamasama/ tanggung renteng untukmembayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini yanghingga kini ditaksir sebesar Rp3.616.000,00 (tiga juta enam ratusenam belas ribu rupiah);Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang bahwa terhadap upaya banding putusan tersebutdikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan putusan Nomor126/PDT/2016/PT.DKI

alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 17 September 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dariPutusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar: Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor63/PDT/2019/PT.DKI

Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,(seribu rupiah) ;Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dikuatkan olehPengadilan Tinggi Jakarta dengan putusannya tanggal 12 Februari 2004 No.194/ PID / 2003 / PT.DKI. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut : Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan JaksaPenuntut Umum ; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.465 / Pid.B / 2003 /PN.Jkt.Ut./ tanggal 30 Juni 2003, dengan perbaikan

Sel.Negeri Jakarta Selatan adalah perkara No. 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Seltanggal 08 Oktober 2009 jo No. 223/PDT/2010/PT.DKI tanggal 05Agustus 2010 jo No 647 K/Pdt/2011 tanggal 4 Juli 2011 dan No. 720PK/Pdt/2012 tanggal 07 November 2013;Adapun Amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada perkaraNo. 50/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel tanggal 08 Oktober 2009 adalah sebagaiberikut:MENGADILIDALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Terlawan seluruhnya ;DALAM PROVISI: Menolak permohonan putusan provisi untuk seluruhnya;

PutusanHakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 223/PDT/2010/PT.DKI., jo.Putusan Kasasi MARI No. 647/K/PDT/2011., jo. Putusan PeninjauanKembali MARI No. 720 PK/Pdt/2012 ;. Bahwa sama sekali tidak benar apabila Penggugat mendalilkan dalamposita gugatannya bahwa tanah dan bangunan yang terletak di JalanCiasem No. 8, kelurahan Rawa Barat , Kebayoran Baru , JakartaSelatan adalah miliknya .

PutusanPengadilan Tinggi No. 321/PD1T/2011/PT.DKI., tanggal 10 AprilHal 46 dari 82 Hal. Put. Perk. No 691/Pdt.G/2014/PN. Jkt. Sel.(iv)2012 Jo. Putusan Peninjauan Kembali No. 291 PK/Pdt/2013.,tanggal 10 Oktober 2013, sama sekali tidak memiliki kKekuatan mengikat secara hukumterhadap PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., dan dengan sendirinva PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., tidak tunduk secara hukum terhadap Putusan Hakim PN Jakarta Barat aquo. Bahwa seluruh diktum diktum Putusan hakim PN.

Jakarta Barat No. 97/Pdt.G/2010/ PN.Jkt.Bar., Jo.Putusan Pengadilan Tinggi No. 321/PDT/ 2011/PT.DKI, Jo. PutusanPeninjauan Kembali No. 291 PK/Pdt/2013, tersebut Penggugat tidakada mendudukan Tergugat Ill sebagai pihak berperkara. Olehkarenanya sama sekali tidak ada diktum Putusan Hakim PN. JakartaBarat tersebut yang menyatakan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk(sekarang Tergugat Ill) melakukan perbuatan hukum terhadapPenggugat.

PutusanPengadilan Tinggi No. 321/PDT/ 2011/PT.DKI. telah dihukum dandiperintahkan untuk menyerahkan atau mengembalikan sertipikat hakmilik nomor 191 kepada Penggugat dan oleh karena sdri. Evie Chandra(sebagai orang yang namanya justeru terdaftar sebagai Pemilik padaSertipikat Hak Milik No. 191 / Rawa Barat) menyerahkan tanah denganSertipikat HM No. 191 / Rawa Barat berikut bangunan di jalan Ciasem No. 8, Kebayoran Baru , Jakarta Selatan kepada Tergugat Ill (PT.

Putusan No. 13/Pid/TPK/2007/PT.DKI JoPutusan No. 575K/Pid.Sus/2008 atas nama Hendy Boedoro, SH,MSi makatelah diperoleh bukti baru / novum yakni :1. Putusan No. 226 K/Pid.Sus/2008 atas nama Latif Bina, dengan MajelisHakim yang terdiri dari: P1 : Moegihardjo, SH, P2 : H. Abdul KadirMappong, SH, P3 : Harifin A. Tumpa, Panitera Pengganti : NininMurnindrarti, SH (Novum Pemohon Peninjauan Kembali1);2.

Putusan No.13/Pid/TPK/2007/PT.DKI jo Putusan No. 575K/Pid.Sus/2008 atas namaHendy Boedoro, SH,MSi yang terbukti bersalah melakukan tindak pidanakorupsi sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Subsidair: Pasal 3Hal 14 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014dan Dakwaan Kedua Pasal 11 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001(Novum Pemohon Peninjauan Kembali 3);4.

Putusan No. 13/Pid/TPK/2007/PT.DKI joPutusan No. 575K/Pid.Sus/2008;Bahwa dengan mencermati halhal yang telah dikemukakan di atas,maka terdapat cukup alasan untuk menyebut adanya Novum baru yang tidakpernah dan/atau belum pernah dikemukakan dalam proses perkara a quosebelumnya, sehingga karenanya menjadi cukup alasan bagi Yang MuliaMajelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI untuk mempertimbangkanpermohonan Peninjauan Kembali (PK) ini.Hal 15 dari 33 hal. Put. No. 251 PK/Pid.Sus/2014Ad.2&3.

Putusan No.13/Pid/TPK/2007/PT.DKI jo Putusan No. 575K/Pid.Sus/2008;3.

Melawan Eksekusi :Halaman 23 dari 40 halaman Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT.DKI Melawan eksekusi berdasarkan putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum yang pasti; Melawan eksekusi grosse akta berdasarkan kekuatan Pasal 224HIR; Melawan eksekusi putuSan perdamaian berdasar pasal 130HIR.Bahwa mempertimbangkan pendapat M.

membayar seluruh biaya perkara.Atau, apabila Ketua Majelis Hakim Perkara Perdata Bantahan No.485/Pdt.Bth/2019/PN Jkt.Utr berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono).Menimbang, bahwa kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Utaratelah menjatuhkan putusan Nomor 485/Pdt.Bth/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal26 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:MENGADILI:DALAM EKSEPSI Mengabulkan Eksepsi Terbantah ;DALAM POKOK PERKARAHalaman 36 dari 40 halaman Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT.DKI

Bahwa telah dilelangnya obyek hak tanggungan maka segalabantahan Pembanding atas Penetapan Ketua Pengadilan NegriJakarta Utara No. 17/Eks/SHT/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Juli 2019jelas tidak dapat dipertahankan lagi sehingga cukup alasan hukumuntuk menolak banding dari Pembanding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggimemeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang besertaSuratsurat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor265/PDT/2021/PT.DKI., turunan resmi putusan

Rp130.000,00Jumlan ...... cece eee Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 40 dari 40 halaman Putusan Nomor 265/PDT/2021/PT.DKI

Nomor : 600 /PDT / 1997 / PT.DKI Jo. Nomor : 36 /PDT.BTH / 2007 / PN.JKT.PST tanggal 16April 2008 yang dibuat oleh Juru SitaPengadilan Negeri Jakarta Barat (copysesual dengan aslinya) ;: Penetapan Ketua Pengadilan NegeriJakarta Pusat Nomor : 010/2008De/PN.JKT.PST Jo. Nomor : 289 /PDT .G/1996/PN.JKT.BAR Jo. Nomor600/PDT/1997/ PT.DKI Jo.

Nomor : 600 /PDT / 1997 / PT.DKI Jo.

Tabrani dan HardiWidjaya (copy dari copy) ;Salinan Putusan Pengadilan NegeriJakarta Barat Nomor231/PDT.G/1998/PN.JKT.BAR tanggal 19Mei 1999 (copy sesuai dengan aslinya) ;Salinan Putusan Pengadilan Tinggi DKIJakarta Nomor : 251/PDT/2000/PT.DKI JKTtanggal 24 Agustus 2000 (copy sesuaidengan aslinya) ; Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor2241 K/PDT/2001 tanggal 22 Nopember2001 (copy sesuai dengan aslinya) =;Penetapan Sita Jaminan Nomor : 231 /PDT / G/ 1998/PN.JKT.BAR tanggal 16April 1999 atas tanah dan

SABENI bin SAMTARI (telah meninggal pada tahun 1948)e SALHA binti SAMTARI (telah meninggal pada tahun 1993)e SAPRIN bin SAMTARI (telah meninggal pada tahun 1978)e TABRANI bin SAMTARI (telah meninggal pada waktu kecil) Bahwa sedangkan NASRI bin SATIBI telah meninggal dunia tanpamenikah dan tidak mempunyai anak sebagai ahli waris; Bahwa PENGGUGAT adalah anak dari ASHARI Bin MUHNIM BinSAMTARI, yang merupakan anak dari SAMTARI Bin ASHABI (SATIBI BinASHABI);Hal 2 dari hal 29 Putusan Nomor : 506/PDT/2019/PT.DKI

IMAM SUNGUDI, S.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, ACHMADSUBAIDI, S.H., M.H., dan HARYONO, S.H., M.H., masingmasing Hakim Tinggi selakuAnggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,Nomor 506/PEN.PDT/2019/PT.DKI, tanggal 23 Agustus 2019, ditunjuk selaku MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding,dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hariSenin, tanggal 4 Nopember 2019 oleh Hakim Ketua, dan

SUPARNO, S.H., M.HBiayabiaya :Meterai : Rp. 6.000,Redaksi : Rp. 10.000,Biaya Proses :; Rp.134.000,Jumlah : Rp.150.000,(seratus lima puluh ribu rupiah).Hal 27 dari hal 29 Putusan Nomor : 506/PDT/2019/PT.DKI

Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor518/PDT/ 2019/PT.DKI, tanggal 27 Agustus 2019 tentang PenunjukanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkatbanding;2.

Berkas perkara Nomor 518/PDT/2019/PT.DKI dan suratsuratyang bersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tanggal14 September 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Barat pada tanggal 14 September 2018 dalam Register Nomor :668/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, telah mengemukakan halhal sebagai berikut :FUNDAMENTUM PETENDI/POSITA. Dalam Pokok Perkara1.

,M.H. dan HARYONO, S.H., M.H. masingmasing sebagai Hakim Anggota,berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 518/PEN/PDT/2019/PT.DKI, tanggal 27 Agustus 2019, yang ditunjukuntuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding. Putusan manapada hari Kamis, tanggal 07 November 2019 diucapkan dalam sidang terbukauntuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggotatersebut, serta SRI LESTARI, S.H., M.H.

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 30 Agustus 2018Nomor 481/PEN/PDT/2018/PT.DKI tentang Penunjukan Majelis Hakim untukmemeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2.

No. 481/ Pdt/2018/PT.DKI Dalam pengurusan dan mengoperasikan kapalkapal yang seolaholan dioperasikan Tergugat 3, pada kenyataannya semuanyadiurus oleh Penggugat 1 yang melibatkan Jajaran Pemilik Saham,Jajaran Direksi beserta Bagian Keuangan Penggugatl yangberkantor di Jakarta, serta saya sebagai GM dan bawahan saya diproyek25. Dalam hal ini sudah saya jelaskan sesuai dengan butir A.5., butir A.15.

No. 481/ Pdt/2018/PT.DKI Adalah sangat tidak wajar jika Penggugat 1 tidak melakukanhutang atas Gaji Karyawan yang berkerja sampai dengan bulanFebruari, dan sampai saat ini belum ada informasinya, bahwakapan Penggugat 1 akan melakukan pembayaran atas GajiKaryawan tersebut;28.

No. 481/ Pdt/2018/PT.DKI Bahwa Penggugat 1 telan melakukan pembayaran atas Invoice ke2kepada Tergugat 1, yang artinya bahwa Perjanjian antara Penggugat 1dengan Tergugat 1 diakui meskipun ditandatangani oleh Tergugat 5;D. JAWABAN DALAM PROVISI1.

No. 481/ Pdt/2018/PT.DKI

No.498 K/Pdt/2009Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugatputusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan TinggiDKI Jakarta dengan putusan No.89/PDT/2008/PT.DKI tanggal 27 Agustus 2008yang amarnya sebagai berikut : Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugattersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara No.161/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT, tanggal 15 November 2007 ;MENGADILI SENDIRI :DALAM PROVISI : Menolak gugatan provisi Penggugat

ROFII.M,SE.tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.89/PDT/2008/PT.DKI tanggal 27 Agustus 2008 yang membatalkan putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara No.161/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT. tanggal 15 November2007 ;MENGADILI SENDIRI :DALAM PROVISI : Menolak tututan Provisi Penggugat ;DALAM EKSEPSI :Menolak eksepsi Tergugat :DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; Menyatakan Tergugat Wanprestasi ; Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp.300.000.000

,M.Hum dan HIDAYAT, S.Hmasingmasing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 165/Pen/Pdt/2019/PT.DKI tanggal 13Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutusperkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkanoleh Hakim Ketua Majelis pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 dalam sidangterobuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebutserta dibantu oleh WANGI AMAL PRAKASA, S.H Panitera Pengganti

No.165/PDT/2019/PT.DKI

., M.H dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H, M.H masingmasing Hakim Tinggi selaku Anggota, yang berdasarkan Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 239/PID/2019/PT.DKI, tanggal 4Juli 2019, ditunjuk selaku Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam Pengadilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkandalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 JULI2019 oleh Hakim Ketua, dan HakimHakim Anggota tersebut, dan dibantu olehSUMIR, S.H.M.H Panitera Pengganti

NYOMAN DEDY TRIPARSADA, S.H, M.H PANITERA PENGGANTISUMIR, S.H.M.HHal 16 Putusan Nomor 239/P1D/2019/PT.DKI

KEJAKSAANNEGERI JAKARTA PUSAT, beralamat di Jalan Merpati Blok D3 Nomor5, Kemayoran, Jakarta Pusat;Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Ter mohonIl Pra Peradilan/ Turut Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut;Menimbang, bahwa dari surat surat tersebut ternyatabahwa sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dahulu' sebagaiTermohon Pra Peradilan/Pembanding telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap putusan PengadilanTinggi Daerah Khusus ibukota Nomor: 122/Pid/Prap/2010/PT.DKI tanggal

untuktunduk dan patuh pada putusan PraPeradilan ini;Membaca putusan Pengadilan Tinggi Daerah Khusus ibukotaNomor: 122/Pid/Prap/ 2010/PT.DKI tanggal 10 Juni 2010 yangamar lengkapnya sebagai berikut:1. Menerima permintaan banding dariPembanding semula Termohon Ibu.;2. Menguatkan putusan PengadilanNegeri Jakarta Pusat No.01/Pid.Prap/ 2010/PN.JKT.PST,tanggal 12. = April 2010, yangdimohonkan banding tersebut denganmengubah mengenai redaksional amarputusan sehingga amar selengkapnyasebagai berikut:1.

Pengadilan Negeri JakartaPusat tanggal 23 Juli 2010 dari Pemohon Peninjauan Kembali,yang memohon agar putusan Pengadilan Tinggi tersebut dapatditinjau kembali;Membaca surat surat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat No.01/Pid/Prap/2010/PN.Jkt.Pst . tersebut telah dibacakan dalamsidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal tanggal12 April 2010 yang dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNo. 122/Pid/Prap/2010/PT.DKI

Perkara Nomor 135/Pdt/2007/PT.DKI., ditingkat Pengadilan Tinggi Jakarta serta perkara Nomor 1658K/Pdt/2008., di tingkat Mahkamah agung R.I, yang hasilputusan kasasi dimenangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II;Bahwa dalam gugatan perdata sebagaimana posita Nomor 14tersebut di atas di Pengadilan Negeri Jakarta Timur tersebutdapat dimenangkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, karenasaksisaksi yang diajukan oleh Penggugat (Tergugat I danTergugat II) memberi keterangan palsu dalam kesaksian dipersidangan

Nomor 135/PDT/2007/PT.DKI., jo.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 135/Pdt/2007/PT.DKI., tanggal 24 Juli 2007, jo. PutusanMahkamah Agung R.I. Nomor 1658 K/Pdt/2008., tanggal 21Januari 2009;6 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta harus dilaksanakanPemohon Kasasi selaku aparatur negara dalam rangka menjalankantugas melakukan pelelangan dan menetapkan pembeli lelang yangsudah memenuhi persyaratan guna melaksanakan isi putusanpengadilan juga.

,M.Hum, para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakartamasingmasing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan WakilKetua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 364/Pid/2016/PT.DKI tanggal 30Nopember 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili danmemutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebutdiucapkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dalamsidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota danSIT KHAERIYAH, S.H

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yangberdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera PengadilanTinggi Jakarta Nomor : 364/Pid/2016/PT.DKI tanggal 30 Nopember 2016 ditunjukuntuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutusserta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luarhadirnya Penuntut Umum dan Terdakwa;HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA ,ACHMAD SUBAIDI, S.H.,M.H. ELANG PRAKOSO WIBOWAO, S.H.,M.HMUHAMAD YUSUF, S.H.

.,.hal 32 dari 32 hal Perkara No.364/PID/2016/PT.DKI

yangdidasarkan kepada Akta Wasiat Nomor 103, tanggal 20 Januari 1990tersebut menjadi batal demi hukum;Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, TurutTergugat IV, Turut Tergugat V, Turut Tergugat VI dan Turut Tergugat VIIuntuk tunduk dan patuh atas putusan perkara ini;Membebankan kepada Tergugat dan Tergugat II untukmembayar biaya perkara sebesar Rp3.216.000,00 (tiga juta dua ratusenam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor 290/PDT/2017/PT.DKI

perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatanyang berdiri sendiri sendiri, pegawai negeri atau penyelenggara negaramenerima sesuatu pemberian atau janji dari Gayus HP Tambunan, HaposanHutagalung, Robertus Santonius, Andi Kosasih dan Alif Kuncoro denganmaksud supaya pengawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuatatau tidak berbuat sesuatu delam jabatannya, yang bertentangan dengankewajibannya, yang dilakukan TERDAKWA dengan caracara sebagaiberikut:Hal. 2 dari 47 Put.No. 343/Pid/2010/PT.DKI

B255WT type 2.7 GAT tahun2007 seharga Rp. 340.000.000,00 (tiga ratus ernpat puluh jutarupiah), 1 (Satu) buah Rumah di Telaga Golf Blok C19 No. 2 ClusterEspanola Sawangan, Depok seharga Rp. 557.000.000.00 (lima ratuslima puluh tujuh juta rupiah) serta tukar tambah mobil Avanza menjadimobil Suzuki Swift warna Silver B 2539JO dengan menambahharga sebesar 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).Hal. 14 dari 47 Put.No. 343/Pid/2010/PT.DKI Bahwa. terkait penyelidikan dan penyidikan perkara TersangkaGAYUS

,masingmasing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan WakilHal. 46 dari 47 Put.No. 343/Pid/2010/PT.DKIKetua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor. 376/Pen/343/Pid/2010/PT.DKI. tanggal 04Nopember 2010 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadiliperkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan padahari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengandidampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut Panitera Pengganti pada dandibantu oleh HEYMAN

SEMBIRING, SH pengadilan tinggi tersebut, tanpa dihadirioleh Terdakwa dan Penuntut Umum.HAKIM KETUA MAJELIS,H.MUCHTAR RITONGA, SHHAKIM ANGGOTA HAKIM ANGGOTANy.PUTU SUPADMI, SH HARYANTO, SHPANITERA PENGGANTIHEYMAN SEMBIRING, SHHal. 47 dari 47 Put.No. 343/Pid/2010/PT.DKI

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor431/PDT/2021/PT.DKI tanggal 05 Agustus 2021 tentang Penunjukan MajelisHakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;2.

No. 431/PDT/2021/PT.DKI Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi (ingkar janji); Menyatakan sah dan berkekuatan mengikat Surat Perjanjian PengakuanHutang Nomor 01/SPH/BIZ GEA/IV/16 tanggal 3 Mei 2017; Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesarRp4.038.902.574.66.

No. 431/PDT/2021/PT.DKI Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat PerjanjianPengakuan Hutang Nomor 01/SPH/BIZGEA/IV/16, Tanggal 3 Mei 2016; Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar kerugian materiilsebesar Rp. 4.038.902.574,66 (empat milyar tiga puluh delapan juta Sembilanratus ribu dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah enam puluh enam SenRupiah) secara tunai dan seketika; Menyatakan Sah berharga dan memiliki kekuatan hukum mengikatpermohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag

No. 431/PDT/2021/PT.DKI

Fattriyal Member yang berada di Palembang;11. 1 (satu) bendel print out asli data perseroan terbatas PT.Fattriyal Member yang beralamat di Komplek PerumahanParameswara Regency Blok B No.2 RT.004 / RW.001KelurahanBukit BaruKecamatan lIlir Barat 1 PalembangSumatera Selatan yang telah dilegailisir;Tetap terlampir dalam berkas perkara; Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI JakartaNomor142/PID/2017/PT.DKI.