Ditemukan 9775 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : shell shabu sharp skala shalan shally small shali shale
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 26-08-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 450/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Mei 2017 — PT. INTI JAYA SENTOSA X PT. SUN NGAI INDUSTRY
132 — 32
  • Article 8.2Any Dispute not settled in accordance with Article 8.1 within thirty (30)days of receipt by a Party of notice of a Dispute shall be reffered toand finally resolved in Central Jakarta District Court.Terjemahan Resmi:Setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Pasal8.1 dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya pemberitahuanSengketa oleh salah satu Pihak harus dirujuk ke dan secara finaldiselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Hal. 6 dari 137 hal Putusan No
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Perdata
Register : 21-02-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Bumi Siak Pusako
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bupati Siak
4.SKK MIGAS
5.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
6.Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dirjen KSDAE
149 — 107
  • "Party" or collectively as the "Parties".Bahwa selanjutnya pada Pasal 1.1 Paragraph ke2 Section hlm. 5 PSCBlok CPP juga secara tegas menyatakan bahwa Kontraktor wajibHalaman47dari120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak11.8.11.9.bertanggung jawab kepada BP MIGAS/SKK MIGAS/TERGUGAT III ataspelaksanaan operasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan ketentuan dalamKontrak ini, dan dengan ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai perusahaanyang secara ekslusif akan melakukan operasi Minyak dan Gas Bumi.CONTRACTOR shall
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
2950 — 1999
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • berpendapat bahwa frase dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidaklahbertentangan dengan hak dan kepastian hukum yang adil sebagaimanayang dimaksudkan oleh Ppasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjangditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (conditionallyconstitusional).Menimbang bahwa dengan disahkan atau dilratifikasinya UnitedConvention Against Corruption dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalamkonsvensi mana kerugian mana tidak mutlak merupakan unsur tindakpidana korupsi (it shall
Pengadilan PN BANDUNG Perdata
Register : 16-10-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 429/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
201 — 51
  • Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 64Tahun 2017 Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untukSekolah Penerbang ketentuan butir 141.46 poin b, yang berbunyi Fasilitas sekolah pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf (a),paling sedikit meliputi fasilitas untuk (facility stated in point (a)shall includes at least):1) Simulator Terbang (flight simulator);2) Briefing penerbang (briefing room);3) Pelatihan darat (ground training), dan (and)4) Perawatan pesawat (aircaft maintenance
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 28-05-2018 — Putus : 10-08-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN SBY
Tanggal 10 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FITROH ROHCAHYANTO
Terdakwa:
MOCH. ANTON
452 — 135
  • Dalam Keadaan Mati. 2581 (satu) buah CDR merk verbatim, kapasitas 700 MB, Kode: A3127RE03220896LH,berisikan file dari PC All In One dari ruang Kerja pribadi dengan tanda tangan HensCandra dengan nilai hash file.FileNames MD5 SHALL PAK WALIKOTA KONSEP (5 januari 2015).xIsx60c7alc4fd4ba332129638d3c161f4f6lac74b88be92b3287 eb8cc79b/782b4b8343e4245cPAK WALIKOTA KONSEP.xlsx Odcdf2cac6e5fe7237c80dc36e6137/7c 78b49d20d2cbad324039a5109a019048446e90e5 PAK WALIKOTA KONSEP (3 januari2015).xlsx 23f0fff 703ed4ae0bd5828eb84738a23
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
270 — 179
  • Kewenangan atributif untuk melaksanakan seleksi CalonHakim Agung diberikan kepada KY, untuk melindungi peradilan / judiciarydari pengaruh politik, sehingga independensi peradilan tetap terjaga.Selanjutnya yang menjadi pertimbangan KY untuk tetap menerimapengusulan Calon Hakim Agung dari non karier adalah the process andstandards of Judicial selection shall give consideration tothe principle offair reflection by the judiciary of the society in all aspects, sebagaimanatercantum dalam Mount Scopus International
Pengadilan PN MAKASSAR
Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 238 / Pdt.Sus-KPPU / 2014 / PN. Mks
Tanggal 12 Februari 2015 —
224 — 35
  • Pasal 14 ayat (2) InternationalCovenanton Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) menyatakan, Everyonecharged wth a criminal offence shall have the right to be presumedinnocent until proved guilty according to law juga telah terlebihdahulu diatur dalam Pasal 11 UDHR Universal Declaration of HumanRights.Di Indonesia, prinsip universal ini kemudian diadaptasikan ke dalambeberapa aturan perundangundangan. Salah satunya adalahUndangundang No. 14 Tahun 1970 jo.
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus
Register : 13-09-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 08-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 35/PID.SUA-TPK/2019/PT SBY
Tanggal 20 Nopember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Drs. MUHAMMAD JASIN, M.Si
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : HERU KAMARULLAH, SH.,MH
381 — 361
  • ., LLM menyatakan bahwa Article29 United Nations Conventions Againts Corruption 2003 yang telahdiratifikasi UndangUndang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UnitedNations Convention Againts Corruption, 2003 (UU 7/2006): Each stateparty shall, where apropriate, establish under its domestic law a long statuteof limitations period in which to commence proceedings for any offenceestabilished in accordance with this convention and established a longerStatute of limitations period or provide for the
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 07-04-2020 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 272/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 18 Mei 2020 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat I : PT. BANK CHINA CONSTRUCTION BANK INDONESIA, Tbk
Pembanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Terbanding/Penggugat : FIREWORKS VENTURES LIMITED
Turut Terbanding/Tergugat II : TOMY WINATA
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. GERIA WIJAYA PRESTIG
369 — 277
  • PT GERIA WIJAYA PRESTIGE, a limited liability companyduly organized and existing under and by virtue of the laws ofRepublic Indonesia, having its domicile and head office inBali, Jalan Kartika Plaza, Kuta Paradiso Complex, DistrictKuta, Badung Regency, Bali Province as a CODEFENDANT.For the above purpose, the Attorneyinfact, shall be fully entitledand empowered to appoint the attorneyatlaw (the Attorneyatlaw) as stipulated in Law Number 18 year 2013 regarding theAdvocate in the jurisdiction of the
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-07-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 389 K/Pdt/2016
Tanggal 19 Juli 2016 — SANUSI WIRADINATA, MASc, vs KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (KAPOLRI) c.q. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA) METRO JAYA c.q. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS c.q. KASUBDIT IV/CYBER CRIME,
498 — 404 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 14 ayat (8e) KovenanInternasional tentang Hakhak Sipil dan Politik (1966) berbunyisebagai berikut, /n the determination of any criminalchargeagainst him, everyone shall be entitled to the followingminimum guarantees,in full equality: To examine, or haveexamined, the witnesses against himand to obtain theattendance and examination of witnesses on his behalfunder thesame conditions as witnesses against him; (Dalam menentukantindak pidana yang dituduhkan, setiap orang berhak atasjaminan minimum
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-04-2013 — Upload : 28-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 545 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 25 April 2013 — MIRANDA SWARAY GOELTOM
976 — 1053 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diterapkan sebagaimana mestinya, atauapakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan UndangUndang, danapakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No.8Tahun 1981) ;mengenai alasan ke5:Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena judex facti tidak salahmenerapkan hukum dengan pertimbangan sesuai United Nations Convention AgaintsCorruption 2003 Article 29 : Each state party shall
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 21-09-2012 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 05-08-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 533/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Sel
Tanggal 5 Juni 2014 —
217 — 143
  • The arbitration proceedings, including themaking of an award, shall take place at the SingaporeInternasional Arbitration Centre and the award of the arbitratorsshall be final and binding upon the parties... ,Terjemahan resmi :Prosedur Penyelesaian Perkara.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 13-10-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 47 PK/PID.SUS/2015
Tanggal 13 Oktober 2015 — ALFIAN, S.Sos
133 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendapat ini diperkuat pula oleh John Henry Merryman,"every crime and avery penalty shall be embodied in a statute enacted bylegislature". Chairul Ruda lalu menyimpulkan bahwa hukum pidana di Indonesia,mengenai ada tidaknya tindak pidana ditentukan oleh peraturan perundangundangan, sebagaimana negaranegara civil law lainnya, yaitu undangundangyang diartikan secara formil.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 05-02-2015 — Upload : 15-10-2015
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 56/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Tjk.
Tanggal 5 Februari 2015 — Drs. Suwoko, M.Pd Bin Sukamto.
105 — 53
  • timbul telah dikembalikan tidakmenghapus pidana;Menimbang, bahwa oleh karena masalah korupsi saat ini tidak hanya merupakanmasalah nasional Indonesia saja tetapi juga merupakan masalah internasional (masalahglobal), maka Majelis akan memperbandingkannya dengan United Nation ConvensionAgainst Corruption (UNCAC 2003) yang telah diratifikasi dengan UndangUndangNomor 7 Tahun 2006 dimana dalam konvensi tersebut memandang unsur kerugiannegara tidak lagi merupakan unsur mutlak (dengan penyebutan katakata t shall
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 16-09-2016 — Putus : 12-10-2016 — Upload : 21-10-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 127/Pid.Prap/2016/PN.JKT.Sel.
Tanggal 12 Oktober 2016 — NUR ALAM, SE., M.Si., beralamat di Jl. Jend. A. Yani No. 71, RT.001/RW.001, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL.M. 2. Dr. SF. MARBUN, S.H., M.Hum. 3. MUHAMMAD RUDJITO, S.H., LL.M. 4. Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H., M.H. 5. HARTANTO, S.H. 6. HERTANTO, S.H. 7. MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. 8. ADE KURNIAWAN, S.H.9. RINALDO PRIMA, S.H., M.H. 10. MOHAMMAD IKHSAN, S.H. 11. LYSA PERMATA SARI, S.H. 12.VIERLYN SHERYLLIA, S.H. 13.MORALES S. SUNDUSING, S.H. 14. MADE SITA LOKITASARI, S.H. 15. HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H. 16. RIZKY BAYU PERDANA, S.H. Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, beralamat Jl. Latuharhari No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2016., yang selanjutnya disebut sebagai : PEMOHON PRAPERADILAN.; M e l a w a n : KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, beralamat di Jalan Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan (12920), dalam hal ini diwakili oleh AGUS RAHARDJO Selaku Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada : 1. SETIADI, SH.MH. 2. NUR CHUSNIAH, SH.M.Hum, 3. Rr. SURYAWULAN, S.H., M.H., 4.RASAMALA ARITONANG,S.H.,M.H.5.MIA SURYANI SIREGAR,SH. 6. IMAM AKBAR WAHYU NURYAMTO,S.H.,7.AFNI CAROLINA, S.H., M.H., 8. YADYN, S.H., M.H., 9. MOHAMAD NUR AZIS, S.H., 10.RIESA SUSANTI,S.H.,M.H.11.JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, SH.MH., 12. INDRA MANTONG BATTI,S.H.,LL.M., 13. INDAH OKTIANTI SUTOMO,S.H.,M.Hum., 14. RINI AFRIYANTI, S.H.,M.Kn., dan 15. R.NATALIA KRISTIANTO, S.H., masing-masing selaku Pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R.Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan, 12190, dalam hal ini bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Oktober 2016, Nomor SKS-033/01-55/10/2016, yang selanjutnya disebut sebagai : TERMOHON PRAPERADILAN.;
206 — 125
  • Hanya undangundanglah yang bolehmenentukanperbuatanmanasajakah yang dapatdipidana, sanksisanksiapakah dan atas perbuatan perbuatan mana pula dapat dijatuhkan, dan bagaimanakah tepatnyaperadilanpidana harusterjadi.Pendapat ini diperkuat pula oleh John HenryMerryman, every crime and avery penalty shall be embodied in a statute enacted by legislature.
Pengadilan PA DEMAK Perdata Agama Perceraian
Register : 18-11-2014 — Putus : 22-12-2014 — Upload : 02-01-2015
Putusan PA DEMAK Nomor 1950/Pdt.G/2014/PA.Dmk.
Tanggal 22 Desember 2014 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
38 — 0
  • Vdd sled. dcdcdc shall dec.111111111111111111111111111111000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111VAL desl. Tedd Leds. Ddel, Tcdclecl. dled. declclelL cla doclecd.L Lecce. Tel L Lcd. Debs, Vdc D Lcd.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
342 — 295
  • Dalam Magna Charta, Hak Asasi Manusiadipandang lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.Salah satu ketentuan dalam Magna Charta sebagai salah satu hukum awalyang memberikan perlindungan hak warga negara dari tindakansewenangwenang atas nama negara atau atas nama proses hukum dapatditemukan dalam Pasal 39 yang menyatakan:No Freeman shall be taken, or imprisoned, or dispossessed, ofhis free tenement, or liberties, or free customs, or be outlawed, orexiled, or in anyway destroyed; nor
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT WIRA PRIMA ENERGI, dk vs PT DA FEN INDONUSA, dkk
477 — 439 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • The Third (3rd) unit and the whole of works (the Plant) shall be completedand achieved the Net Dependable Capacity and passing of the Tests onCompletion 36 (thirty six) months from Commencement Date;Terjemahan Resmi:Ic. Unit Ketiga (ke3) dan seluruh pekerjaan (pembangkit) harus selesai danHalaman 4 dari 176 hal. Put. Nomor 1681 K/Pdt/2017mencapai daya terpasang bersih dan lolos pengujian penyelesaian dalamwaktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal mulai;7.
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 06-08-2014 — Putus : 03-02-2016 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 334/Pdt.G/2014/PN.BKS
Tanggal 3 Februari 2016 — 1. PT. DA FEN INDONUSA sebagai Penggugat I 2. DJOKO EFFENDY BOSTAN, sebagai Penggugat II 3. INDRA WIDYA AGUSTINA sebagai Penggugat III Melawan 1. PT. WIRA PRIMA ENERGI sebagai Tergugat I 2. PT. NUSA CIPTA ENERGI sebagai Tergugat II 3. DAHLAN ISKAN sebagai Tergugat III 4. TAN HEDY LAURENT sebagai Tergugat IV 5. PT. GENERAL ENERGY INDONESIA sebagi Tergugat V 6. NOTARIS MARIA RAHMAWATI GUNAWAN, S.H sebagai Tergugat VI 7. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA QQ DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM, sebagai Tergugat VII
1378 — 570
  • The Third (8rd) unit and the whole of works (the Plant) shall be completed andachieved the Net Dependable Capacity and passing of the Tests on Completion 36(thirty six) months from Commencement Date.Terjemahan Resmi:O...c.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 10-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-11-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Prap/2017/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 10 Nopember 2017 —
541 — 382
  • Dalam Magna Charta, Hak Asasi Manusiadipandang lebih penting daripada kedaulatan, hukum atau kekuasaan.Salah satu ketentuan dalam Magna Charta sebagai salah satu hukum awalyang memberikan perlindungan hak warga negara dari tindakansewenangwenang atas nama negara atau atas nama proses hukum dapatditemukan dalam Pasal 39 yang menyatakan:No Freeman shall be taken, or imprisoned, or dispossessed, ofhis free tenement, or liberties, or free customs, or be outlawed, orexiled, or in anyway destroyed; nor