Ditemukan 9788 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 21-05-2018 — Putus : 10-01-2019 — Upload : 11-01-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 421/Pdt.G,ARB/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 10 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
167100
  • selaku Majelis Arbiteryang memutus sengketa ataupun beda pendapat antaraPenggugat dengan Tergugat II;Selain dari pada itu, perlu Tergugat Il kemukakan juga bahwakekebalan yang diberikan kepada arbiter atau Majelis arbiter,juga telah sejalan dengan Pasal 34 International Chambers OlCommerce Rules Of Arbitration di dalam based practice hukumInternasional, yang menyatakan sebagai berikut:Neither the arbritators nor the couth and its members, nor theicc andits employerss nor the icc national Commitees shall
Register : 11-11-2016 — Putus : 15-08-2017 — Upload : 01-03-2019
Putusan PA TANJUNG BALAI KARIMUN Nomor 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK
Tanggal 15 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7032
  • No. 0399/Pdt.G/2016/PA.TBK.yang mengalami keterbelakangan mental, sementara dengan perceraian iniantara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mungkin lagiakan hidup bersama dalam satu atap sebagai suami istri untuk mengasuhanak a quo, maka demi kemaslahatan anak dan untuk mengedepankanprinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interests of the child shall bea primary consideration) sebagaimana prinsip universal tentang perlindungananak menurut ketentuan Pasal 3 Konvensi Hakhak Anak
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
280638
  • MELAWAN HUKUM PARA TERGUGAT MERUPAKANPELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA:87.Bahwa perbuatan PARA TERGUGAT yang tidak melakukan tindakantindakan pencegahan atas kebakaran hutan sehingga mengakibatkanudara tercemar dan lingkungan rusak adalah perbuatan yang melanggarhak atas lingkungan hidup yang sehat sebagai bagian dari Hak asasimanusia;88.Hak atas lingkungan hidup masuk dalam african charter on human andpeoples rights adalah instrumen pertama yang mengadopsi hakhaktersebut yang menyatakan all peoples shall
    Hak atas lingkungan hidup masuk dalamafrican charter on human and peoples rights adalahinstrtumen pertama yang mengadopsi hakhaktersebut yang menyatakan all peoples shall have theright to a general satisfactory environment favourableto their development. Rumusan all peoples tersebutmenegaskan bahwa hak atas lingkungan hidupsebagai hak kolektif.
Register : 13-08-2020 — Putus : 08-10-2020 — Upload : 08-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 26/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 8 Oktober 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : Yul Dirga
540436
  • Dokumen dengan nama fileSONY Hadi Sutrisno Android Zip(WhatsAppbackup628128143088020181003 165651)(Unknown) 20181005 1114.ad1 dengan nilai hash MD5:0c93d76d0f52b1919f6a7794a46837e3, SHALL: A49dfa5b01d961b9bedb11b06c b6d782375af280f , dimana dokumen tersebutdiperoleh dari handphone yang digunakan oleh Hadi Sutrisno, yaituSony Xperia M4 Aqua 23533, IMEI: 8962100581254308803, SN:YT9116B34M.
    dalamnya, dan setelahdilakukan akuisisi data secara physical menggunakan FTK Imager,hasil evidence image file mempunyai nilai MD5 hash: 67ca45b62b943e2b 9839f6C6 26deb7d7 dan SHA1 hash: 538ae6eb de31a18289598ale c6a51dea 332f7690.1 (Satu) perangkat elektronik jenis: Laptop, warna: hitam, merk Vaio ,model: PCG61212W , S/N 275194737009691, tanpa charger.1 (satu) dokumen elektronik berupa file image dengan nama DATAParkir Plaza Kalibata.ad1, dengan nilai hash MD5:fec41cd4aifde0254839c 6f51709e988 dan SHALL
Putus : 28-08-2014 — Upload : 09-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1094 K/PID.SUS/2014
Tanggal 28 Agustus 2014 — BACHTIAR ABDUL FATAH
302375 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pendapat ini diperkuat pula oleh John Henry Merryman,"every crime and avery penalty shall be embodied in a statute enactedby legislature".Chairul Huda lalu menyimpulkan bahwa hukum pidanadi Indonesia, mengenai ada tidaknya tindak pidana ditentukan olehHal. 61 dari 111 hal. Put.
Putus : 14-12-2015 — Upload : 21-06-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1697 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — DADDY HARIADI DKK VS PT SWEET INDOLAMPUNG DKK
299234 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa ketentuan mengenai pilihan forum (kKewenangan mengadili yangdisepakati oleh Tergugat 1 dan Penggugat 1) dicantumkan dalam Pasal20.1 Akta Loan Agreement Nomor 136 dan Akta Loan Agreement Nomor138, yang mengatur sebagai berikut:The parties hereto hereby submit to the non exclusive jurisdiction ofJapanese courts In Respect of all matters arising under or in connectionwith this agreement and the submission of the borrower to the jurisdictionof the Japanese courts shall not restrict the right of
    the lender to takeproceedings against the borrower in any other courts having, claiming oraccepting jurisdiction over the borrower or any of its assets, nor shall thetaking or proceedings in any one or more jurisdictions preclude the takingof proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not;Para pihak dengan ini menundukkan diri kepada yurisdiksi non eksklusifdari pengadilanpengadilan Jepang untuk semua permasalahan yangtimbul berdasarkan atau terkait dengan perjanjian ini dan penundukkanpeminjam
    sama sekali tidak memberikan hakbagi Penggugat 1 sebagai debitur untuk mengajukan gugatan selain dipengadilanpengadilan Jepang;Untuk lebih jelasnya di bawah ini kembali dikutip ketentuan Pasal 20.1Akta Loan Agreement Nomor 136 dan Akta Loan Agreement Nomor 138:The parties hereto hereby submit to the non exclusive jurisdiction ofJapanese courts In Respect of all matters arising under or in connectionwith this agreement and the submission of the borrower to the jurisdictionof the Japanese courts shall
    not restrict the right of the lender to takeproceedings against the borrower in any other courts having, claiming oraccepting jurisdiction over the borrower or any of its assets, nor shall thetaking or proceedings in any one or more jurisdictions preclude the takingof proceedings in any other jurisdiction whether concurrently or not;Terjemahan dalam Bahasa Indonesia:"Para pihak dengan ini menundukkan diri kepada yurisdiksi non eksklusifdari pengadilanpengadilan Jepang untuk semua permasalahan yangtimbul
Register : 03-01-2017 — Putus : 02-11-2017 — Upload : 09-05-2019
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pdt.G/2017/PA.JS
Tanggal 2 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8234
  • go pati Y aso Jl shall YlsLalas ell lax Glu! oS lege 9 yrathio yy Eloizl 69 > Vig pgSglu 9 oilng: Ul Jed orzo Jl de oy dro jl 45 Mell git, Ul sel Ve Uls gol gl lSgL ainw Vig diniloles azo az aibal p51 IS pir legio razlg JSArtinya: Sesugguhnya kehidupan suami ister! tidak akan tegak dengan adanyaperpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkanbahaya yang serius terhadap pendidikan anakanak danperkembangan mereka.
Register : 13-09-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 29-11-2021
Putusan PA BAUBAU Nomor 393/Pdt.G/2021/PA Bb
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
13388
  • QS. alMaidah (5): 2Kemudian dalam hadis diterangkan:OS ye AS 05S GE Catia sling aie cid Lee ai Ugh UU UE Ale cl Gn 8558 ol beGag SRV EM gd alle Bh Gog ets Le Sok Gay all 0s 8 he AK Ale ah Gad LK4 G56 gb Sal) NS Le shall cy 5e gh Waly 8815 LAM 98 tal oh Lede yt, aleee olArtinya: Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra, ia berkata: Rasulullahshallallahu alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa melapangkan seorangmukmin dari suatu kKesusahan di dunia, maka Allah akan melapangkannyadari kesusahan pada hari kiamat
Register : 25-10-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 09-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 15/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : PARIDAH Binti HAPSAH
18396
  • terhadap pemidanaan itu padadasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (both specificto the individual offender and general to exert a deterrent influence on thepopulation at large); Kedua, Rehabilitation (to reform the offenderscharacter, rather than frighting him into good future behaviour); Ketiga,Incapacitation (preventing the offender from committing crimes in societynormally by locking him up, though punishment and capital punishment arealso incapacitating penalties to which we shall
Putus : 11-12-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 192 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — REGINALDO BOM FIM alias EGNALD OM IM alias PAULO MEDEIROS;
176125 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam kesempatan tersebut,Manfred Nowak menyatakan:Confessions made by persons in custody without the presence of alawyer and which are not confirmed before a judge shall not beadmissible as evidence against the persons who made theconfession. Serious consideration should be given to video andaudio taping of interrogations, including of all persons present.(Doc.
Register : 03-11-2021 — Putus : 09-12-2021 — Upload : 10-12-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 18/PID.TPK/2021/PT BJM
Tanggal 9 Desember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : ANDI HAMZAH KUSUMAATMAJA, S.H
Terbanding/Terdakwa : dr. EDY WAHYUDI bin SISWOYO
233136
  • terhadap pemidanaan itu padadasarnya meliputi 4 (empat) hal, yaitu: Pertama, Deterrence (both specificto the individual offender and general to exert a deterrent influence on thepopulation at large); Kedua, Rehabilitation (to reform the offenderscharacter, rather than frighting him into good future behaviour); Ketiga,Incapacitation (preventing the offender from committing crimes in societynormally by locking him up, though punishment and capital punishment arealso incapacitating penalties to which we shall
Register : 21-02-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Sak
Tanggal 26 September 2019 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Bumi Siak Pusako
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bupati Siak
4.SKK MIGAS
5.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
6.Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dirjen KSDAE
14096
  • "Party" or collectively as the "Parties".Bahwa selanjutnya pada Pasal 1.1 Paragraph ke2 Section hlm. 5 PSCBlok CPP juga secara tegas menyatakan bahwa Kontraktor wajibHalaman47dari120 Putusan Nomor 5/Pdt.G.2019/PN.Sak11.8.11.9.bertanggung jawab kepada BP MIGAS/SKK MIGAS/TERGUGAT III ataspelaksanaan operasi Minyak dan Gas Bumi berdasarkan ketentuan dalamKontrak ini, dan dengan ini ditunjuk dan ditetapkan sebagai perusahaanyang secara ekslusif akan melakukan operasi Minyak dan Gas Bumi.CONTRACTOR shall
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIV/2016 Tahun 2016
26411716
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • berpendapat bahwa frase dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidaklahbertentangan dengan hak dan kepastian hukum yang adil sebagaimanayang dimaksudkan oleh Ppasal 28D ayat (1) UUD 1945 sepanjangditafsirkan sesuai dengan tafsiran Mahkamah di atas (conditionallyconstitusional).Menimbang bahwa dengan disahkan atau dilratifikasinya UnitedConvention Against Corruption dengan UU Nomor 7 Tahun 2006, dalamkonsvensi mana kerugian mana tidak mutlak merupakan unsur tindakpidana korupsi (it shall
Register : 27-10-2014 — Putus : 27-11-2014 — Upload : 31-12-2014
Putusan PA TRENGGALEK Nomor 1552/Pdt.G/2014/PA.TL.
Tanggal 27 Nopember 2014 —
301
  • Dbl Vdc D del ddl ed. ddl shall del.1111111609111111111111111111111111111111111b60311111111111111111111111111111111111111111111b0311111111111111111111114c007111111111111111111111111111111111111111609111111111111111111111VA dels. Ld Ll. Dbl, 104 Dll ddl dd. dled L Lobel ded L Leds. Tell.
Register : 06-03-2015 — Putus : 14-04-2015 — Upload : 05-05-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 18/Pid.Prap/ 2015 /PN.Jkt.SEL
Tanggal 14 April 2015 — SUROSO ATMOMARTOYO Dalam hal ini diwakili kuasanya : Dr.Dodi.S.Abdulkadir. Bsc,SE,SH.MH, Jonas M. Sihaloho, S.H., M.H., Asep B Hermanto,SH.MH, Muhammad Ridwaan SH, Andreas Dony Kurniawan.SH, Merry.Ch Manurung,SH,MH Samuel Goklas,SH, Sri Hadimas Widajanto.SH.MH, Dr. Tommy Sihotang, SH.LLM , M.Taufan Eprom, SH,MH Kesemuanya Advokat, Konsultan Hukum yang tergabung dalam MR & Partner Law Office berkantor di Grand Wijaya Centre Blok B 8-9 Jalan Wijaya II Kebayoran Baru Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus , tanggal 5 Maret 2015 Selanjutnya disebut sebagai ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PEMOHON ; M e l a w a n KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA ('KPK”), dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor SKS-16/01-55/03/2015 tanggal 18 Maret 2015 diwakili/dikuasakan kepada Chatarina Muliana Girsang. SH.SE.MH, Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Suryawulan, S.H., M.H., Mia Suryani Siregar, S.H., Ely Kusumastuti, S.H., M.Hum., Wawan Yunarwanto, S.H., M.H. dan Andi Suharlis, S.H., M.H. masing-masing selaku pegawai KPK berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 selanjutnya disebut ------------------------------------------------------------------------- ”TERMOHON”;
250495
  • Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf a dan b ICCPR, setiap orangharus memiliki upaya dalam memulihkan haknya yang dilanggar oleh pejabatpejabat resmi negara.Pasal 2"Each State Party to the present Covenant undertakes :a) to ensure that any person whose rights or freedoms as hereinrecognized are violated shall have and effective remedy, notwithstanding thatthe violation has been committed by persons acting in an official capacity ;b) To ensure that any person claiming such remedy should have hisright
Register : 26-08-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 450/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 3 Mei 2017 — PT. INTI JAYA SENTOSA X PT. SUN NGAI INDUSTRY
11832
  • Article 8.2Any Dispute not settled in accordance with Article 8.1 within thirty (30)days of receipt by a Party of notice of a Dispute shall be reffered toand finally resolved in Central Jakarta District Court.Terjemahan Resmi:Setiap sengketa yang tidak dapat diselesaikan sesuai dengan Pasal8.1 dalam waktu tiga puluh (30) hari sejak diterimanya pemberitahuanSengketa oleh salah satu Pihak harus dirujuk ke dan secara finaldiselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.Hal. 6 dari 137 hal Putusan No
Register : 28-05-2018 — Putus : 10-08-2018 — Upload : 10-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2018/PN SBY
Tanggal 10 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FITROH ROHCAHYANTO
Terdakwa:
MOCH. ANTON
414135
  • Dalam Keadaan Mati. 2581 (satu) buah CDR merk verbatim, kapasitas 700 MB, Kode: A3127RE03220896LH,berisikan file dari PC All In One dari ruang Kerja pribadi dengan tanda tangan HensCandra dengan nilai hash file.FileNames MD5 SHALL PAK WALIKOTA KONSEP (5 januari 2015).xIsx60c7alc4fd4ba332129638d3c161f4f6lac74b88be92b3287 eb8cc79b/782b4b8343e4245cPAK WALIKOTA KONSEP.xlsx Odcdf2cac6e5fe7237c80dc36e6137/7c 78b49d20d2cbad324039a5109a019048446e90e5 PAK WALIKOTA KONSEP (3 januari2015).xlsx 23f0fff 703ed4ae0bd5828eb84738a23
Register : 16-10-2020 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 429/Pdt.G/2020/PN Bdg
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
18651
  • Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 64Tahun 2017 Tentang Persyaratan Sertifikasi dan Operasi untukSekolah Penerbang ketentuan butir 141.46 poin b, yang berbunyi Fasilitas sekolah pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf (a),paling sedikit meliputi fasilitas untuk (facility stated in point (a)shall includes at least):1) Simulator Terbang (flight simulator);2) Briefing penerbang (briefing room);3) Pelatihan darat (ground training), dan (and)4) Perawatan pesawat (aircaft maintenance
Register : 14-11-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 270/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 11 April 2019 — Dr. Binsar M. Gultom, S.H., S.E., M.H ; Komisi Yudisial Republik Indonesia
254162
  • Kewenangan atributif untuk melaksanakan seleksi CalonHakim Agung diberikan kepada KY, untuk melindungi peradilan / judiciarydari pengaruh politik, sehingga independensi peradilan tetap terjaga.Selanjutnya yang menjadi pertimbangan KY untuk tetap menerimapengusulan Calon Hakim Agung dari non karier adalah the process andstandards of Judicial selection shall give consideration tothe principle offair reflection by the judiciary of the society in all aspects, sebagaimanatercantum dalam Mount Scopus International
Putus : 12-02-2015 — Upload : 11-06-2015
Putusan PN MAKASSAR Nomor 238 / Pdt.Sus-KPPU / 2014 / PN. Mks
Tanggal 12 Februari 2015 —
18235
  • Pasal 14 ayat (2) InternationalCovenanton Civil and Political Rights 1966 (ICCPR) menyatakan, Everyonecharged wth a criminal offence shall have the right to be presumedinnocent until proved guilty according to law juga telah terlebihdahulu diatur dalam Pasal 11 UDHR Universal Declaration of HumanRights.Di Indonesia, prinsip universal ini kemudian diadaptasikan ke dalambeberapa aturan perundangundangan. Salah satunya adalahUndangundang No. 14 Tahun 1970 jo.