Ditemukan 92071 data

Urut Berdasarkan
 
Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 99/B/PK/PJK/2017
PT. BASF CONSTRUCTION CHEMICALS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
4018 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(261.563.113)(261.563.113)937.487.777 Kelebihan Pajak yang sudah: a. Dikompenssikan ke Masa Pajak berikutnya1.199.050.890261.563.113 b. Dikompensasikan ke Masa Pajak = (karenaPembetulan) c. Jumlah (a+b)261.563.113 PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)1.199.050.890937.487.777(937.487.777 Sanksi administrasi: a. Bunga pasal 13(2) KUP b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 937.487.777 . Bunga Pasal 13(5) KUP . Kenaikan Pasal 183A KUP Kenaikan Pasal 17D (5) KUP Cde.
    Putusan Nomor 99/B/PK/PJK/2017Bahwa menurut Pemohon Banding, karena pajak masukan yangdikoreksi menghasilkan PPN yang tidak kurang bayar (Nihil), makasudah tentu tidak ada lagi perhitungan bunga dan denda pajak atastransaksi ini, sesuai dengan pasal 13 ayat 3c dari UndangUndangNomor 28 Tahun 2007 yaitu sanksi kenaikan sebesar 100% dari PPNyang tidak atau kurang di bayar;Kesimpulan Dan Permohonan;Bahwa berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku,penjelasan dan bukti pendukung yang
    KEP946/WPJ.07/2010 tanggal 30 September 2010 dapatditerima, serta menetapkan kembali kewajiban pajak Pemohon Bandingsesuai dengan perhitungan sebagai berikut: Jumlah RupiahNo Uraian MenurutWajib Pajak Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN: a.1. Ekspora.8. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiria.9. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh PemungutPPNa.10. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut a.5.
    Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (ad)(261.563.113) Kelebihan Pajak yang sudah: g. Dikompenssikan ke Masa Pajak berikutnya 261.563.113h. Dikompensasikan ke Masa Pajak .... (karena Pembetulan) i. Jumlah (a+b) PPN yang kurang dibayar (2.e + 3.c)261.563.113 Sanksi Administrasi: g. Bunga pasal 13(2) KUP h. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP i. Bunga Pasal 13(5) KUP d. Kenaikan Pasal 13A KUP e. Kenaikan Pasal 17C (5) KUP f. Kenaikan Pasal 17D (5) KUP g.
    yang benaradalah tidak ada denda pajak atas transaksi ini, sesuaidengan Pasal 13 ayat (3) huruf c dari UndangUndang Nomor28 Tahun 2007 yaitu sanksi kenaikan sebesar 100% dariPPN yang tidak atau kurang di bayar.Dengan demikian, perhitungan dalam Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaPenyerahan BKP dan/atau JKP Nomor 00068/207/08/052/09tanggal 22 Oktober 2009 Masa Pajak Juli 2008 tidak sesuaidengan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, Pasal 13ayat (3) huruf
Register : 24-03-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 25-09-2020
Putusan PN TOLITOLI Nomor 51/Pid.B/2020/PN Tli
Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
JUSRIN HUSEN, SH
Terdakwa:
3.NURHASANA alias NANA
4.FIANTI alias OKTA
7616
  • perhitungan atau pemeriksaan fisik pakan gudangtersebut untuk memastikan perhitungan yang telah Saksi lakukanserta agar ketiga orang tersebut juga mengetahui sendiri kKeadaanfisik pakan dalam gudang tersebut;Bahwa setelah Saksi menyuruh Saksi NURHASANAH ALIAS NANA,Saksi HENI NURHAYANI ALIAS HENI dan Terdakwa FIANTI ALIASOKTA untuk menghitung fisik pakan gudang tersebut ketiga orangtersebut langsung mengambil buku stok pakan gudang dan menujuHalaman 30 dari 86 HalamanPutusan Pidana Nomor 51/Pid.B
    /2020/PN Tli.ketempat pakanpakan yang akan mereka hitung kembali danbertepatan dengan hal tersebut Saksipun langsung duduk dimejakasir untuk menunggu ketiga orang tersebut selesai melakukanperhitungan;Bahwa Saat ketiga orang tersebut melakukan perhitungan Saksiduduk di meja kasir untuk menunggu ketiga orang tersebut selesaimelakukan perhitungan;Bahwa pada saat ketiga orang tersebut selesai melakukanperhitungan, ketiga orang tersebut memberitahukan kepada Saksibahwa hasil dari perhitungan mereka bertiga
    haltersebut bisa terjadi dan segera menjelaskan kepada Saksi perihalhasil perhitungan tersebut yang terjadi ketidakcocokan dan Saksi punpada saat itu memberitahukan bahwa kita akan membuat beritaacara pemeriksaan stok sesuai dari hasil perhitungan bersama danjumlah hasil yang telah disepakati bahwa memang benar terjadiketidak cocokan atau kekurangan stok pakan;Bahwa ketiga orang tersebut yakni Saksi HENI NURHAYANI ALIASHENI, Saksi NURHASANAH ALIAS NANA dan Terdakwa FIANTIALIAS OKTA menyetujui pembuatan
    buku stok pakan gudangdan menuju ketempat pakanpakan yang akan mereka hitung kembalidan bertepatan dengan hal tersebut Saksipun langsung duduk dimejakasir untuk menunggu ketiga orang tersebut selesai melakukanperhitungan;Bahwa benar saat ketiga orang tersebut melakukan perhitungan Saksiduduk di meja kasir untuk menunggu ketiga orang tersebut selesaimelakukan perhitungan;Bahwa benar pada saat ketiga orang tersebut selesai melakukanperhitungan, ketiga orang tersebut memberitahukan kepada Saksibahwa
    hasil dari perhitungan mereka bertiga memang betul sesuaidengan kekurangan/selisih yang telah Saksi sampaikan sebelumnya;Bahwa benar setelah ketiga orang tersebut memberitahukan kepadaSaksi bahwa hasil perhitungan mereka memang betul terjadi ketidakcocokan atau kekurangan jumlah pakan Saksi langsung menanyakankepada ketiga orang tersebut mengapa hal tersebut bisa terjadi,namun pada saat itu mereka bertiga hanya menjawab tidak tau ci.
Register : 25-09-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 12/Pid.Pra/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 27 Oktober 2020 — Pemohon:
H. SULKARNAEN, S.PEL., MM.
Termohon:
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. POLDA METRO JAYA Cq. POLRES METRO JAKARTA UTARA
8048
  • Bahwapada sidang pleno rekapitulasi perhitungan suara ditingkatKota Administrasi Jakarta Utara, PEMOHON selaku Ketua DPCPartai Demokrat Jakarta Utara telah menerbitkan surat tugas nomor :036/DPC.PD/JU/V/2019 tertanggal 11 Mei 2019, surat dimaksudadalah sebagai mandat untuk mengikuti, menyetujui dan keberatanatas hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU serta mengambilSalinan berita acara atau sertifikat hasil rekapitulasi;Putusan Nomor:12/Pid.Pra/2020/PN.Jkt.Utr.hal. 20 dari 522.
    MUHAMMAD HARAHAP, dibawah sumpah, memberikan keteranganyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan Pemohon; Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres metro Jakarta Utarasebayak 2 (dua) kali sebagai saksi pihak yang mendapat mandate dariPemohon sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jakarta Utara untukmengambil rekapitulasi hasil perhitungan suara di KPU.
    Santosoadalah Ketua DPD;Saksi 3 AHMAD IRFAN, dibawah sumpah,memberikan keterangan yang padapokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Jakarta utarasebanyak 2 (dua) kali terkait pasal penipuan dan penggelapanrekapitulasi Surat Suara;Bahwa yang menjadi terlapor adalah Sdr, Asep dengan Santoso karenatelan mengambil hasil rekapitulasi perhitungan suara padahal yangbersangkutan tidak diberikan mandate sebelumnya.Bahwa saksi sebagai
    Asep mengambil surat rekapitulasi tersebut atas perintah Sdr.Santoso;Bahwa akibat kehilangan surat rekapitulasi perhitungan suara tersebutmenngakibatkan pemohon mengalami kerugian suara dan materi (dana)maupun tanggung jawab sebagai Ketua DPC Partai Demokrat.Bahwa saksi tidak tahu apa kepentingan Asep mengambil rekapitulasisurat suara tersebut;Bahwa saksi tau Surat Bukti P.2.Bahwa yang dilaporkan ke Gakumdu bukan perbuatan hilangnya suaratetapi pengambilan rekapitulasi hasil perhitungan suaranya.Saksi
    Perolehan Suara danPenetapan Hasil Pemilu tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dari buktibuktisurat yang diajukan Pemohon dan Termohon maupun dari Saksi saksi maupunahli yang diajukan Pemohon yang telah didengar keterangannyadipersidangan, bahwa peristiwa pidana dalam perkara ini adalah pelanggarandalam rangka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan PenetapanHasil Pemilu, dinubungkan dengan laporan polisi yang dilaporkan Pemohonberupa Penggelapan dan/atau Penipuan
Register : 19-08-2013 — Putus : 19-03-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN AMBON Nomor 18/Pid.Tipikor /2013/PN.AB
Tanggal 19 Maret 2015 — MORITS ROBERT LANTU, SPd
6125
  • dan ada klarifikasi dan konfirmasi pada penyedia barang danjasa juga melakukan pengecekan di lapangan ; Bahwa dalam melakukan perhitungan kerugian keuangan negara tim turunmelakukan pengecekan di lapangan ; Bahwa untuk pekerjaan pengadaan Taman Kota Laha dan Halong dibuat dalam4 (empat) paket yang dibagai dalam 2 (dua) pekerjaan fisik dan 2 (dua)pekerjaan pengawasan, disitu ahli dalam melakukan perhitungan inimenghasilkan dan berkesimpulan adanya kerugian keuangan Negara sebesarRp.161.406.921.
    (seratus enam ratusSembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus Sembilan belas riburupiah) sebagai acuan untuk melakukan perhitungan kerugian Negara kemudianuntuk realisasi pembayaran atau pengeluaran telah digunakan oleh penyediabarang dalam hal ini kontraktor dan ahli melakukan perhitungan berdasarkankonfirmasi dan klarifikasiapakah kepada rekanan kemudian kepada penyediabarang jasa pendukung ; Bahwa selain SP2D ada juga data pendukung seperti SPP, SPT dan SPM jadidari SPM dan dokumen
    Bina Graha Konsultan dan untuk pekerjaan Taman Kotadesa Halong tahap I adalah sama juga CV Bina Graha Konsultan ; Bahwa dari hasil perhitungan ahli disini ada pengeluaran uang untukpengewasan sebesar Rp.17.018.182.
    tidak menggunakandata yang dibuat oleh panitia ; Bahwa untuk laporan yang dibuat oleh Piliteknik dan dari Dinas Pertanian, ahlitidak menggunakannya dan ahli melakukan perhitungan sendiri sesuai denganhasil yang didapat dilapangan ; Bahwa dalam rangka melakukan perhitungan pekerjaan fiisik dan tanamandilapangan, ahli melakukan perhitungan bersama dengan penyedia barangtermasuk melakukan pengkuran panjang dan lebarnya ; Bahwa pekerjaan fisik maupun tanaman ahli melakukan perhitungan denganmenyatukan
    ;Menimbang, bahwa perhitungan Kerugian Keuangan Negara yangdilakukan oleh BPK/BPKP merupakan perhitungan dalam kerangka Tata KelolaKeuangan yang bersifat Administratif, sedangkan perhitungan yang dilakukanoleh aparat penegak hukum cq Majelis Hakim adalah dalam kerangka Yuridis,dan akan sampai pada kesimpulan dapat tidaknya seseorangdipertanggungjawabkan atas kesalahan Tata Kelola Keuangan yangdilakukannya ;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia No. 813.K/Pid//1987 tanggal
Putus : 26-03-2018 — Upload : 01-10-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 137/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.SBY
Tanggal 26 Maret 2018 — GATOT SUPRIYONO VS PT. DOK DAN PERKAPALAN SURABAYA (Persero)
7128
  • .- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat secara tunai dan sekaligus berupa uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) dan upah skorsing yang belum di bayar serta uang pensiun dengan perhitungan dan perincian sebagai berikut:- Uang pesangon = -- Uang Penghargaan masa kerja Rp. 4.660.463,- x 7 = Rp. 32.623.241,-- Uang Penggantian Hak;- Penggantian perumahan dan pengobatan
    Perhitungan Pembayaran Putus Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 43angka 5 huruf F PKB.e Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 7 x Rp. 4.666.423.28 =Rp. 32.664.962.96e Uang Penggantian Hak 1 x 1 x Rp. 4.666.423.28 = Rp. 4.666.423.28e Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan = Rp. 4.899.744.44 +(15% dari Uang Penghargaan Masa Kerja )TOTAL Uang Penggantian Hak yang diterima = Rp. 42.231.130.70.
    Perhitungan Pembayaran Putus Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 43angka 5 huruf F PKB.e Uang Penghargaan Masa Kerja 1 x 7 x Rp. 4.666.423.28 = Rp. 32.664.962.96e Uang Penggantian Hak 1 x 1 x Rp. 4.666.423.28 =Rp. 4.666.423.28e Uang Penggantian Perumahan dan Pengobatan =Rp. 4.899.744.44 +(15% dari Uang Penghargaan Masa Kerja )TOTAL Uang Penggantian Hak yang diterima = Rp. 42.231.130.70B.
    adalahPerjanjian Kerja Bersama (PKB) dan hak yang diterima Penggugat yaitusebesar Rp. 4.271.325,75 ( empat juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratusdua puluh lima ribu rupiah tujuh puluh lima sen) sehingga perhitungan yangseharusnya diterima adalah :Uang penghargaan masa kerja 1 x Rp. 4.271.325,75 =Rp.29.899.280,25Uang penggantian perumahan & pengibatan(15% dari uang penghargaan masa kerja) =Rp. 4.484.892,04Uang pulang kampung = Rp. 4.271.325.75Total uang penggantian hak yang diterima = Rp
    Putusan Nomor 179/G/2016/PHISby.4,660.463, (empat juta enam ratus enam puluh ribu empat ratus enam puluh tigarupiah);Dengan demikian hakhak Penggugat yang wajib dibayar oleh Tergugat berupauangpenghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uangpenggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) upah skorsing yangbelum di bayar dan uang pensiun dengan perhitungan dan perincian sebnagaiberikut:Uang pesangon = Uang Penghargaan masa kerja Rp. 4.660.463, x7 =Rp.32.623.241,
    Menghukum Tergugat untuk membayar hakhak Penggugat secara tunai dansekaligus berupa uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 156 ayat (4) danupah skorsing yang belum di bayar serta uang pensiun dengan perhitungan danperincian sebagai berikut: Uang pesangon = Uang Penghargaan masa kerja Rp. 4.660.463, x7 = Rp. 32.623.241, Uang Penggantian Hak; Penggantian perumahan dan pengobatan ; 15% x Rp. 32.623.241, =Rp. 4.893.486
Register : 09-09-2021 — Putus : 22-11-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan PN Pulau Punjung Nomor 85/Pid.B/LH/2021/PN Plj
Tanggal 22 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
1.RIESKI FERNANDA, SH
2.SAUT BENHARD, SH
3.ASRI YETTI,SH
4.EFRIZA LASYERSI, SH
Terdakwa:
1.SUNARYA panggilan NAYA bin KUSNADI
2.NEMAR bin DANA panggilan NEMAR bin Alm. DANA
3.ENDANG panggilan ENDANG bin JAHIDI
10536
  • Kemudian air raksa yang mengandung emas tersebut paraterdakwa peras menggunakan kain untuk memisahkan emas dan airraksa.Bahwa hitunghitungan para terdakwa sewaktu melakukan penambanganemas adalah perhitungan dilakukan setelah 15 (lima belas) hari bekerjadan kemudian hasil digabungkan dan dipotong 10% untuk SISAF (DPO),20% untuk perawatan mesin dan membeli BBM, kemudian sisanya 70%dibagi dua, 35% persen untuk terdakwa SUNARYA Pgl.
    Dana dan terdakwa III Endangpanggilan Endang bin Jahidi adalah perhitungan dilakukan setelah 15 (limabelas) hari kerja kemudian hasil digabungkan dan dipotong 10% untukSisaf (DPO), 20% untuk perawatan mesin dan membeli BBM dankemudian sisanya 70% dibagi 2 (dua) yang mana 35 % untuk terdakwa Sunarya panggilan Naya bin Kusnadi dan 35 % untuk terdakwa II Nemarbin Dana panggilan Nemar bin alm.
    Dana dan terdakwa III Endang panggilanEndang bin Jahidi adalah perhitungan dilakukan setelah 15 (lima belas) harikerja kemudian hasil digabungkan dan dipotong 10% untuk Sisaf (DPO), 20%untuk perawatan mesin dan membeli BBM dan kemudian sisanya 70% dibagi2 (dua) yang mana 35 % untuk terdakwa Sunarya panggilan Naya binKusnadi dan 35 % untuk terdakwa II Nemar bin Dana panggilan Nemar binalm.
    Dana dan terdakwa IIIEndang panggilan Endang bin Jahidi adalah perhitungan dilakukan setelah 15(lima belas) hari kerja kemudian hasil digabungkan dan dipotong 10% untukSisaf (DPO), 20% untuk perawatan mesin dan membeli BBM dan kemudiansisanya 70% dibagi 2 (dua) yang mana 35 % untuk terdakwa Sunaryapanggilan Naya bin Kusnadi dan 35 % untuk terdakwa II Nemar bin Danapanggilan Nemar bin alm.
Register : 02-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 18-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1710 B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SEMARANG AUTOCAMP MANUFACTURING INDONESIA;
408305 Berkekuatan Hukum Tetap
  • bunga sebagai berikut:Bahwa persentase bunga yang akan digunakan bulan Januari sampaidengan Maret 2007 adalah sebesar 6,74%, yang diperoleh dari:Bersumber dari Reuters maka diketahui SIBOR 3M rate bulan: Oktober 2006 : 5,37% November 2006 :5,37% Desember 2006 : 536%Perhitungan % bunga= Rata rata % bunga bulan Oktober Desember 2006 0,375% + 1 %= 1 (5,37% + 5.37% + 5,36%) : 3 + 0,375% +1 %= 6,74%Bahwa kemudian persentase bunga tersebut akan digunakan oleh BankUFJ Indonesia dalam perhitungkan biaya
    bunga dari saldo harian hutangPemohon Banding kepada PASI selama 3 bulan, kKemudian pada bulan ketigaakan dilakukan perhitungan persentase bunga seperti di atas, dan dilakukanbegitu seterusnya;Bahwa menurut Pemohon Banding PT SAMI layak untuk mendapatkanpinjaman untuk modal kerja 100% dari PT Autocomp Systems Indonesia (PASI)sebagai pemegang saham mayoritas.
    Putusan Nomor 1710/B/PK/PJK/2016dikurangkan untuk menentukan penghasilan kena pajak dalam perhitungan SPTTahunan PPh Badan tahun 2006;Bahwa berdasarkan alasan di atas maka Pemohon Banding tidak setujuapabila Terbanding menganggap pembayaran bunga tersebut merupakanpembayaran dividen kepada pemegang saham karena pembayaran bungatersebut benarbenar merupakan pembayaran bunga atas pinjaman dana kepadaPASI yang menurut Pemohon Banding telah sesuai dengan ketentuan dalamUndangUndang PPh Nomor 17 Tahun
    Wajib Pajak dalamnegen dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan brutodikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih dan memeliharapenghasilan, termasuk biaya pemeliharaan bahan, biaya berkenaan denganpekerjaan atas jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dantunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, ... danseterusnya.Bahwa untuk melengkapi alasan dan penjelasan atas pencatatan biayabunga di atas, bersama ini Pemohon Banding lampirkan perhitungan
    Putusan Nomor 1710/B/PK/PJK/2016PPh karena terdapat ketidakwajaran dalam pinjaman yangdiperoleh dari pemegang saham;Bahwa mekanisme perhitungan selisih antara jumlah uang yangditarik Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) sebagai pinjaman dengan pendapatan jasa maklonyang diterima Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) menunjukkan bahwa transaksi tersebut padasubstansinya merupakan penyetoran laba Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) kepada PASI selakupemegang
Putus : 26-03-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 239 K/PID.SUS/2014
Tanggal 26 Maret 2014 — LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD
13274 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYUKRON NAJIB Bin ACHMADTAS'IN selaku Konsultan Pengawas (perkara lain), telan memperkaya diriTerdakwa dan telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara CqPemerintahan Daerah Kabupaten Batang sebesar Rp.784.602.096, (tujuh ratusdelapan puluh empat juta enam ratus dua ribu sembilan puluh enam rupiah),atau setidaktidaknya sekitar sejumlah tersebut, Adapun perinciannya sesuaidengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunanperwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR9751/PW11/
    Adapun perinciannya sesuai denganhasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilanPropinsi Jawa Tengah No : SR9751/PW1 1/5/2012 Tanggal 05 September 2012adalah sebagai berikut: Realisasi pembayaran Pajak yang disetorNilai bersih setelah pajakNilai fisik setelah pajakKerugian Keuangan NegaraRp.2.268.514.000,00Rp. 247.474.253,00Rp.2.021.039.747,00Rp.1.236.437.650,00Rp. 784.602.096,70Dengan perincian itemitem pekerjaan dibulatkan sbb: NO.
    Adapun perinciannya sesuaidengan hasil perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunanperwakilan Propinsi Jawa Tengah No : SR9751/PW11/5/2012 Tanggal 05September 2012 adalah dengan rincian sebagai berikut: Realisasi pembayaran Rp.2.268.514.000,00 Pajak yang disetor Rp. 247.474.253,00 Nilai bersih setelah pajak Rp. 2.021.039.747,00 Nilai fisik setelah pajak Rp. 1.236.437.650,00 Kerugian Keuangan Negara Rp. 784.602.096,70Dengan perincian itemitem pekerjaan dibulatkan sbb: NO.
    Bahwa Tim POLINES dalam Revisi Laporannya telah melakukanrekayasa perhitungan dengan menghitung ratarata hasil dari keduapenelitian lapangan tersebut di atas. Hal tersebut tidak benar menurutHal. 34 dari 45 hal. Put. No. 239 K/PID.SUS/2014kaidah keteknikan, dan sematamata hanya untuk mencaricarikesalahan sehingga bisa dinyatakan sebagai penyimpanganpekerjaan lapis penetrasi/Lapen sebagaimana tercantum dalamRevisi Laporan Tim Polines ;.
    Bahwa pernyataan yang salah mengenai besarnya angka kadar aspaltersebut, tentunya juga akan menghasilkan perhitungan yang salahpula terhadap perhitungan total harga pekerjaan Lapisan Penetrasiyang tentunya dianggap sebagai penyimpangan pekerjaan ;.
Register : 01-11-2023 — Putus : 19-12-2023 — Upload : 21-12-2023
Putusan PN SINTANG Nomor 175/Pid.B/2023/PN Stg
Tanggal 19 Desember 2023 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD RIDWAN RAIS, S.H.
Terdakwa:
ANDREAS STEPRIAWAN Alias ANDRE Anak Dari KENSIONG (Alm)
650
  • terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan;
  • Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • 1 (satu) lembar pembayaran tanda terima pembelian 1 (satu) unit FC S DHX H6 136 DT senilai Rp515.000.000,00 (lima ratus lima belas juta rupiah);
    • 1 (satu) lembar fotokopi SPS (SIMULASI PERHITUNGAN
Register : 20-05-2024 — Putus : 19-06-2024 — Upload : 20-06-2024
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 155/Pdt.G/2024/PN Lbp
Tanggal 19 Juni 2024 — Pemohon:
NGAMANKEN TARIGAN
Termohon:
1.PEMERINTAH R.I Cq. KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA. Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMATERA UTARA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL DELI SERDANG
2.PEMERINTAH RI Cq. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDRAL SUMBER DAYA AIR Cq. KEPALA BALAI WILAYAH SUNGAI SUMATERA II
270
  • MENGADILI:

    1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
    2. Menetapkan harga bidang tanah milik dari Pemohon Keberatan yang dijadikan Proyek Pembagunan Bendungan Lau Simeme dengan perhitungan harga, sebagai berikut :
    • Tanah luas 30.400 M2 nilai sebesar Rp.100.000,00 / M2 = Rp. 3.040.000.000,-
    • Tanah luas10.045 M2 nilai sebesar Rp.100.000,00 / M2 =Rp.1.004.500.000,-
    • Tanah luas 39.788 M2
Register : 10-10-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 13-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 921 B/PK/PJK/2014
Tanggal 3 Februari 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
3517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 431.002.256Dasar Pengenaan Pajaklaenyerahan yang PFNnya harus dipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 29.613.097.759 29.613.097.759 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 147.494.908.863 147.494.908.863 Jumlah Seluruh Penyerahan 403.657.928.572 404.088.930.828 431.002.256Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 28.319.329.931 28.613.430.157 = 43.100.226Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 81.319.736.607 81.319.736.607 Jumlah Perhitungan
    Hal ini juga tidak terkait dengan bentuk kegiatan usaha yang dijalankan olehPerusahaan;bahwa selama proses keberatan, Pemohon Banding telah menyerahkan seluruh buktibukti/dokumen pendukung sesuai dengan permintaan Terbanding, berupa dokumendokumen berupa akta pembelian dan balik nama atas kapal dengan nama Bumasari danCipta Harapan tersebut;bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Pemohon Banding mohon koreksi positifatas DPP PPN sebesar Rp 431.002.256 dibatalkan menjadi NIHIL;bahwa perhitungan
    PPN yang seharusnya terutang untuk Masa Pajak Maret 2008menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut; Keterangan Jumlah(Rp)Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 326.549.921.950Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 29.613.097.759Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 147.494.908.863Jumlah Seluruh Penyerahan 403.657.928.572 Perhitungan PPN Kurang Bayar Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 228.319.329.931Dikurangi:Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan
    81.319.736.607Jumlah Perhitungan PPN Kurang Bayar 52.749.406.676PPN yang dikompensasi 52.749.406.676 PPN yang kurang (lebih) bayar Sanksi Pasal 13 (3) KUP 7Jumlah PPN yang masih harus dibayar Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.46947/PP/M.I/16/2013, Tanggal 3 September 2013, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebutadalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP1074/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal
    Pluit Selatan Raya No. 1, Penjaringan, Jakarta Utara14440, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:DPP Pajak Pertambahan Nilai Rp.403.667.936.930,00Pajak Keluaran Rp. 28.571.330.768,00PPN Yang Dapat Diperhitungkan Rp. 81.319.736.607.00Jumlah PPN yang kurang (lebih) bayar (Rp. 52.748.405.839,00)Kelebihan pajak yang sudah:Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya Rp. 52.749.406.676.00PPN yang kurang dibayar Rp. 1.000.837,00Sanksi Administrasi :Kenaikan Pasal 13 (3) UU KUP Rp. 1.000.837,00Jumlah PPN
Register : 05-07-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
PT. KARYA SEMESTA INVESTAMA
Tergugat:
PT. KAWASAKI MOTOR INDONESIA
6427
  • tertanggal23 Oktober 2017 dengan nilai Jaminan sebesar Rp. 950.000.000,(Sembilan ratus lima puluh juta rupiah).Bahwa seluruh total nilai jaminan dari kKedua jaminan yang diberikan olehPenggugat kepada Tergugat tersebut adalah Rp. 160.000.000.000,(Seratus enam puluh milyar rupiah);Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN Ckr10.11.12.Bahwa pengikatan tersebut dilakukan guna menjamin seluruh totalkewajiban sebesar Rp. 140.000.000.000, (seratus empat puluh milyarrupiah) sebagaimana perhitungan
    oleh Penggugatkepada Tergugat menjadi sebesar Rp. 200.000.000.000, (dua ratus milyarrupiah);Bahwa terhadap tawaran dari Penggugat tersebut Tergugat sama sekalitidak pernah meresponnya, malah Tergugat melaui Kuasa Hukumnya terusmendesak Penggugat untuk menyelesaikan segala kewajiban pembayaranhutang kepada Tergugat tanpa melihat secara objektif terhadap kondisibisnis Dealership yang tengah dialami olen Penggugat, dimana Penggugatsangat memerlukan perhatian dan dukungan dari Tergugat;Bahwa menurut perhitungan
    Bahwa terhadap hal tersebut jelas Penggugat merasa dirugikan, karenaperhitunganperhitungan bunga dan denda tersebut dibuat sepihak danmemaksa, karena perhitungan tersebut tidak pernah diperjanjikan dan/ ataudisepakati sebelumnya;15.
    Bahwa dalam Posita Penggugat pada halaman 4 angka 14 Penggugatmendalilkan, Penggugat merasa dirugikan karena perhitungan bunga dandenda dibuat sepihak oleh Tergugat yang bersifat memaksa karena tidakpernah diperjanjikan dan/atau disepakati sebelumnya, kemudian dalamPosita Penggugat pada halaman 4 angka 18 Penggugat mendalilkanPenggugat dirugikan atas terbitnya Surat Pemberitahuan PenghentianKerjasasama Nomor :002/LGL/I/2019 tertanggal 8 Januari 2019.Namun dapat dilihat dalam Petitum Penggugat, Penggugat
    (Seratus delapan puluh enam miliar seratus delapanpuluh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluhsembilan rupiah) jumlah tersebut sebagaimana perhitungan dalam suratyang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat tertangggal 8 Oktober 2019Perihal: Hutang jatuh tempo dan dapat ditagih.Maka dengan demikian Penggugat bukan merupakan pihak yang dirugikandalam hal ini, dan oleh karenanya Pengugat secara hukum tidak memiliki hakHalaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 143/Pdt.G/2019
Register : 17-11-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1127 B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SANYO JAYA COMPONENTS INDONESIA;
2611 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (ab.1 ) (446.393.907)3 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya 04 PPN yang kurang dibayar ( 2.c + 3.a) (446.393.907)5 Sanksi Administrasi:a.
    Kenaikan Pasal 13 (8) KUP 06 Jumlah PPN yang masih harus dibayar ( 4 + 5.a ) (446.393.907) bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Juli 2010 Pemohon Banding mengajukansurat keberatan Nomor 161/PD/Tax/VII/2010 yang diterima oleh Terbandingpada tanggal 07 Juli 2010 dengan perincian perhitungan sebagai berikut: No Uraian Menurut Menurut KeberatanPemohon Banding Terbanding (Rp)(Rp) (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasayang terutang PPNa.1.
    Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (7.078.382.451) (446.393.907) 6.631.988.5443 Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke Masa Pajak 0 0 0berikutnya4 PPN yang kurang dibayar ( 2.c + 3.a) (7.078.382.451) (446.393.907) 6.631.988.5445 Sanksi Administrasi:a.
    Putusan Nomor 1127/B/PK/PJK/2015bahwa berdasarkan uraian di atas, maka perhitungan PPN untuk Masa PajakMaret 2009 menurut Pemohon Banding seharusnya adalah sebagai berikut: PemohonNo Uraian Banding(Rp)1. Dasar Pengenaan Pajak:a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang Pajak Pertambahan Nilai:a.1. Ekspor 876.147.895.242a.2. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut PPN 0a.3. Jumlah (a.1 + a.2) 876.147.895.2422. Perhitungan PPN Kurang Bayar:a.
    Jumlah perhitungan PPN Lebih Bayar (a b.1 ) (7.078.382.451)3. Kelebihan Pajak yang sudah:a. Dikompensasikan ke masa Pajak berikutnya 04. Jumlah PPN yang kurang dibayar ( 2.c + 3.a) (7.078.382.451)5: Sanksi Administrasi:a. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 06.
Register : 26-02-2018 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 8/Pdt.Sus-HKI/Merek/2018/PN Niaga Jkt.Pst
Tanggal 27 Mei 2019 — Penggugat:
PT. TONA MORAWA PRIMA
Tergugat:
1.PT. ANUGRAH INDO MANDIRI
2.HAKUBAKU AUSTRALIA PTY LTD
3.HAKUBAKU CO. LTD.
4.PT. HERO SUPERMARKET, TBK.
381180
  • sejak terdaftarnya PendaftaranMerek milik Penggugat yaitu bulan Juli 2015 dan berkurangnya pendapatandan keuntungan yang diterima Penggugat;Bahwa pada hakekatnya, suatu Gugatan Ganti Rugi seharusnya jugadidukung dengan perhitungan dan sumbersumber kerugian, sedangkandalam Gugatannya, Penggugat hanya memberikan kerugian sebesar Rp588.000.000, (Lima Ratus Delapan puluh Delapan Juta Rupiah) yangderitanya tiap bulan tanpa didukung dengan pembuktian dan sumberperhitungan yang nyata mendukung;Bahwa dalam
    sajayang dapat dimintakan ganti rugi dan tidak adanya Peraturan lainnya yangmengatur tentang ganti kerugian tersebut, maka seharusnya Gugatan aquoharus didukung dengan adanya dasardasar Putusan, Yurisprudensi danSumbersumber hukum lainnya yang dapat mendukung dalil Penggugat,yang mana halhal tersebut tidak disampaikan oleh Penggugat dalamGugatannya;Hal 16 Putusan No.08/Pdt.SusMerek/2018/PN.NiagaJkt.Pst.14.Mengingat Penggugat tidak dapat membuktikan secara konkret kerugianyang dialaminya atau dasar perhitungan
    Bahwa nilai ganti rugi yang dimintakan Penggugat dalam Petitum Gugatanperkara aguo sangat tidak relevan dan tidak berdasar, mengingat dalammengajukan suatu permintaan ganti rugi yang dialami dalam Gugatan aquo,Penggugat tidak membuktikan bahwa baik secara nama baik (reputasi)maupun secara perhitungan keuangan Penggugat dirugikan;26.
    Namun demikian, Penggugat tidak menyampaikan secara jelasdan lengkap perhitungan kerugian secara akuntabilitas yang transparandan jujur, sehingga hal ini menimbulkan keraguan apakah ada kerugianyang sebenarnya diderita oleh Penggugat yang justru menjadi pokok dalamsebuah Gugatan Ganti Rugi;7.
    Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas membuat Gugatan Penggugatmenjadi kabur (Obscuur Libel) karena tidak menjelaskan secara rinci danlengkap rangkaian dan kronologis kejadian yang menjadi faktafakta hukumserta hanya memberikan kesan mengaburkan Gugatan Ganti Rugi sebagaituntutan kerugian yang semenamena tanpa perhitungan yang transparan,sehingga telah sepatutnya Majelis Hakim Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel) danoleh karena itu telah sepatutnya
Register : 28-01-2019 — Putus : 13-11-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN CIREBON Nomor 3/Pdt.G/2019/PN Cbn
Tanggal 13 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
11532
  • Bahwa PENGGUGAT dalam dalil tuntutan sejumlah pembayaran diatas, Tidak Menguraikan dengan rinci dan detail mengenai dasar perhitunganbunga dan denda, namun langsung atau sekonyongkonyongmencantumkan jumlah nilai bunga dan denda dalam Gugatannya tanpadilakukan perhitungan akumulasi terlebih dahulu dengan penggunaanrumusan akutansi yang berlaku pada umumnya, TERLEBIH tidakmenggunakan dasar hukum dalam perjanjian atas bunga dan dendadimaksud;33.
    Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan rinci/detailmengenai perhitungan pembayaran bunga dan denda yang dibebankankepada para Tergugat;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanmasingmasing eksepsi para Tergugat, sebagai berikut :Ad. 1.
    Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan dengan rinci/detailmengenai perhitungan pembayaran bunga dan denda yang dibebankan kepadapara Tergugat;Menimbang, bahwa dalam eksepesinya Kuasa para Tergugat mendalilkandalam dalil gugatan halaman 7 dan 8, Penggugat tidak menguraikan denganrinci dan detail mengenai dasar perhitungan bunga dan denda, namun langsungmencantumkan nilai kewajiban penyelesaian berupa jumlah nilai bunga dandenda dalam gugatannya tanpa dilakukan perhitungan akumulasi terlebih
    dahuludengan penggunaan rumusan akutansi yang berlaku;Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut dalam repliknyaPenggugat mendalilkan jika perhitungan tentang hutang pokok, bunga dandenda, merupakan bagian dari fundamentum petendi yang menunjukan adanyahubungan hukum antara Penggugat dan para Tergugat dan menjadi dasartuntutan Penggugat dalam gugatannya kepada para Tergugat, akan dijawabdalam pembuktian pokok perkara;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dalil dalamgugatan Penggugat,
    Penggugat hanya mencantumkan jumlah nilai pokok, bungadan denda saja, tanpa perhitungan yang jelas dan terperinci secara tibatibaPenggugat mencantumkan nilai yang harus dibayarkan oleh para Tergugat,seharusnya Penggugat mencantumkan kerugian yang dialaminya berupa besarpokok, bunga dan denda dengan perhitungan terperinci sejak kapan kerugiantimbul dan berapa besarnya angsuran yang harus dibayarkan para Tergugatsehingga para Tergugat menjadi jelas mengenai nilai kewajiban yang harusdibayarkan kepada
Putus : 22-12-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787/B/PK/PJK/2015
Tanggal 22 Desember 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT BANGUN NUSA MANDIRI
2317 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 787/B/PK/PJK/2015tanggal 2 Agustus 2011, dengan jumlah yang masih harus dibayar sebesarRp. 5.048.848,00; Keterangan MENURUTPemohon Terbanding KoreksiNO Banding1 Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus 0 0dipungut sendiriPenyerahan yang PPNnya harusdipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0 0Penyerahan yang tidak terutang PPN Jumlah seluruh Penyerahan 0 02 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus 0 0dipungut/dibayar sendiriPajak Masukan yang
    dapat diperhitungkan 212.392.506 209.868.082 2.524.424Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 212.392.506 209.868.082 2.524.424Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (212.392.506) (209.868.082) (2.524.424)3 Kelebihan Pajak yang sudahdikompensasikan kemasa pajak berikutnya 212.392.506 212.392.5064 PPN yang kurang dibayar 2.524.424 2.524.4245 Sanksi AdministrasiBunga Pasal 13 (2) KUP Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP 2.524.424 2.524.424Jumlah sanksi administrasi 2.524.424 2.524.4246 Jumlah PPN yang masih
    Putusan Nomor 787/B/PK/PJK/2015bahwa dari uraian dan penjelasan di atas maka perhitungan SKPKB PPN MasaPajak Mei 2009 menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut: No Uraian MenurutPemohon Banding 1 Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0Penyerahan yang tidak terutang PPNJumlah seluruh Penyerahan 02 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri
    0Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 212.392.506Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan 212.392.506Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar (212.392.506)3 Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan kemasa pajak berikutnya 212.392.506 4 PPN yang kurang dibayar 5 Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP Jumlah sanksi administrasi 6 Jumlah PPN yang masih harus dibayar bahwa demikian Surat Permohonan Banding ini Pemohon Banding sampaikandan besar harapan Pemohon Banding agar kiranya Majelis
    Putusan Nomor 787/B/PK/PJK/2015 Menteng, Jakarta Pusat, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yangmasih harus dibayar menjadi sebagai berikut: 1 Dasar Pengenaan PajakPenyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 0,00Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPNJumlah Penyerahan yang terutang PPN 0,00Penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan NilaiJumlah seluruh Penyerahan 0,002 Perhitungan PPN Kurang BayarPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00Pajak Masukan
Putus : 06-08-2014 — Upload : 04-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 257 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 6 Agustus 2014 — NETTY DELIA VS DIREKTUR UTAMA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, DKK
4939 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jumlah ini akan bertambah menurut perhitungan tersebutdi atas, sampai putusan dalam perkara a quo dilaksanakan oleh Para Tergugat;2 Menghukum Para Tergugat untuk membayar Tunjangan Premium Penggugatyang belum dibayarkan sebesar Rp7.150.000,00 (tujuh juta seratus lima puluhribu rupiah).
    Jumlah ini akan bertambah menurut perhitungan tersebut di atas,sampai putusan dalam perkara a quo dilaksanakan oleh Para Tergugat;3 Menghukum Para Tergugat untuk membayar INSENTIF Penggugat, yang belumdibayarkan sebesar Rp65.000.000,00.(enam puluh lima juta rupiah).
    Jumlah iniakan bertambah menurut perhitungan tersebut di atas, sampai putusan dalamperkara a quo dilaksanakan oleh Para Tergugat;4 Menghukum Para Tergugat untuk membayar Bonus Penggugat yang belumdibayarkan sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
    Jumlah iniakan bertambah menurut perhitungan tersebut di atas, sampai putusan dalamperkara a quo dilaksanakan oleh Para Tergugat;5 Menghukum Para Tergugat untuk membayar Uang Cuti Penggugat tahun 2013yang belum dibayarkan sebesar Rp5.186.359,00 (lima juta seratus delapan puluhenam ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
    Jumlah ini akan bertambahmenurut perhitungan tersebut di atas, sampai putusan dalam perkara a quodilaksanakan oleh Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:Primair:1Z3Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Sah Penggugat sebagai Pegawai PT BRI (Persero) Padang sesuai SuratKeputusan Kepala Kantor Daerah Bank Rakyat Indonesia Padang Nokep; KD174/Pers/12/1983, terhitung sejak 24 Desember 1983;Menyatakan Surat Keputusan Pinwil PT BRI Nokep 165KW.II/SDM/07/20112tanggal 09 Juli 2012, tentang
Register : 25-08-2014 — Putus : 13-10-2014 — Upload : 10-07-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 404/PDT/2014/PT SBY
Tanggal 13 Oktober 2014 — Pembanding/Tergugat : HENRI SUSANTO. Diwakili Oleh : BASUKI TUGIJAT, SH.
Pembanding/Tergugat : SRI WAHYUNI Diwakili Oleh : BASUKI TUGIJAT, SH.
Terbanding/Penggugat : ADI WIBOWO, SH. S.Sos. M.Si.
Turut Terbanding/Tergugat : SUNARYO
4317
  • Perhitungan harga kayu jati untuk kusen dan atap Rp. 15.000.000,3.
    CITRA PUSPITA INDOMAS yaitu : Pembayaran PERTAMA ......12PERTAMA dibayar dengan Mobil, dengan perhitungan harga Rp.42.500.000, (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). KEDUARp. 2.500.000, Angsuran KETIGA Rp. 2.500.000, AngsuranKEEMPAT Rp. 4.000.000. Sehingga jumlah yang diterima PARATERGUGAT Rp. 51.500.000, (Lima Puluh Satu Juta Lima Ratus RibuRupiah). Yang seharusnya apabila dibayar sesuai dengan Aturan PT.
    Perhitungan Harga Kayu Rp. 15.000.000,c. Bon Kontraktor Rp. 3.901.000Jumlah Keseluruhan Rp. 70.40 1.000,Sedangkan uang telah masuk kepada Kontraktor adalah:1. Uang Tunai Rp. 72.500.000,2. Tambahan Matrial dari PENGGUGAT Rp. 3.901.000,3. Perbitungan Harga Kayu Rp. 15.000.000,Jumlah Rp. 91.401.000,Maka dengan perhitungan tersebut di atas, dengan hasil pembangunan yangtelah dikerjakan oleh TERGUGAT I, II dapat diperhitungkan sebagaiberikut:a. Uang Yang Dikeluarkan olehPT.
    PERHITUNGAN HARGA TANAH SEKARANG:1) Tanah HGB No. 311 Luas 124 M2 harga sekarang @M2 = Rp. 500.000,x 124 = Rp. 62.000.000,172) Tanah HGB No. 312 Luas 164 M2 harga sekarang @M2 = Rp.500.000, x 164 = Rp. 82.000.000,Harga Tanah Seluruhnya =a. No. 311 = Rp. 62.000.000,b. No. 312 = Rp. 82.000.000.Jumlah = Rp. 144.000.000,Kelebihan uang pembangunan Rp. 21.000.000,Jadi jumlah uang Hak PT. CITRA PUSPITA INDOMAS:a. Harga Tanah = Rp. 144.000.000,b.
    Perhitungan harga kayu jati untuk kusen dan atap Rp. 15.000.000,c. Bon kontraktor Rp. 3.901.000,d.
Putus : 22-08-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN CIAMIS Nomor 197/Pid.B/2013/PN.Cms
Tanggal 22 Agustus 2013 — - BUDI SUTRISNO, SE Bin CARKO PRIATNA
273
  • Tentara Pelajar RT / RW 02 / 22 Kelurahan MekarsariKecamatan Banjar Kota Banjar untuk melaporkan hasil perhitungan suara PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Barat untuk WilayahKecamatan Pataruman Kota Banjar kepada Ketua Tim Gabungan / Tim Sukses CalonGubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat DEDE YUSUF dan LEKLAKSAMANA, yaitu saksi ASEP KUSNADI, SE Bin SAHLAN PURNAMAN.
    tibatiba terdakwa datang lagi menghampiri saksi JUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI danmembenturkan kepala terdakwa ke dahi sebelah kanan saksi JOHANDI Bin DIDISUPRIYADI sehingga jatuh ke belakang dan tangan kanan saksi JUHANDI BinDIDI SUPRIYADI menimpa kursi plastik sebanyak 1 (satu) kali dan oleh saksiCUCU EFENDI Bin ELON DAHLAN dibantu untuk berdiri kemudian saksiJUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI melanjutkan mencari kunci sepeda motor danmenemukannya di meja tempat saksi JUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI melaporkanhasil perhitungan
    Tentara Pelajar RT/ RW 02 / 22Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar yang bermula ketika saksiJUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI tiba di Kantor Seketariat Tim Gabungan/TimSukses Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Jawa Barat DEDE YUSUF danLEK LAKSAMANA di JL Tentara Pelajar RT / RW 02 / 22 Kelurahan MekarsariKecamatan Banjar Kota Banjar untuk melaporkan hasil perhitungan suara PemilihanGubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi Jawa Barat untuk WilayahKecamatan Pataruman Kota Banjar kepada
    tibatiba terdakwa datang lagi menghampiri saksi JUHANDI Bin DIDISUPRIYADI dan membenturkan kepala terdakwa ke dahi sebelah kanan saksiJUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI sehingga jatuh ke belakang dan tangan kanansaksi JUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI menimpa kursi plastik sebanyak 1 (satu) kalidan oleh saksi CUCU EFENDI Bin ELON DAHLAN dibantu untuk berdirikemudian saksi JUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI melanjutkan mencari kuncisepeda motor dan menemukannya di meja tempat saksi JUHANDI Bin DIDISUPRIYADI melaporkan hasil perhitungan
    Tentara Pelajar RT/ RW 02 / 22 Kelurahan Mekarsari KecamatanBanjar Kota Banjar yang bermula ketika saksi JUHANDI Bin DIDI SUPRIYADI tiba diKantor Seketariat Tim Gabungan/Tim Sukses Calon Gubernur dan Calon WakilGubernur Jawa Barat DEDE YUSUF dan LEK LAKSAMANA di JL Tentara Pelajar RT/ RW 02 / 22 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Banjar Kota Banjar untuk melaporkanhasil perhitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Provinsi JawaBarat untuk Wilayah Kecamatan Pataruman Kota Banjar kepada
Putus : 31-10-2013 — Upload : 07-04-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 422 K/Pdt.Sus-Pailit/2013
Tanggal 31 Oktober 2013 — PT. ANGLOMAS INTERNASIONAL BANK (Amin Bank), DK VS ALBERT RIYADI SUWONO,SH.,M.Kn., Kurator dalam perkara Nomor 06 PKPU/PN.Niaga.Sby. pada Kantor Hukum “RIYADI & PARTNERS Law Firm”
15078 Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembayaran atas hutangnya tersebut;Bahwa akibat dari penunggakan dan tidak adanya pembayaran atas hutang tersebutoleh Termohon Pailit, maka pihak Pemohon Pailit telah menderita kerugiankeuangan yaitu selama beberapa tahun dari 13 Desember tahun 2006 s/d Agustustahun 2010;Bahwa karena itu, pihak Pemohon Pailit sudah layak dan adil serta berhak untukmendapatkan ganti rugi atas penunggakan pembayaran tersebut;Bahwa sesuai pula dengan aturan yang berlaku di masyarakat di dalam dunia bisnis,maka menurut perhitungan
    Greta SastraPrima tanggal 10012005;Bukti Pemohon PK3 =Laporan Akuntan Independen tentang Laporan Perhitungan Hutang Piutangantara PT. Kertas Blabak dengan PT.
    Nomor 97 PK/Pdt.SusPailit/2013managemen lama dengan Pemohon Pailit yangmuncul dalam pertengahan jalan dengan caramenjawab surat menyurat tanpa bukti riil asalmuasal hutang dimaksud;i Bahwa disamping itu, fakta hukum lainnya berupabukti Pemohon PK3 adanya Laporan AkuntanIndependen tentang Laporan Perhitungan HutangPiutang antara PT.
    KertasBlabak (Termohon Pailit) adalah sebesar Rp38.156.793.000,00sebagaimana tercantum dalam Laporan Perhitungan Hutang Piutangantara PT. Kertas Blabak dengan PT. Greta Sastra Prima tahun19992009 yang dibuat oleh Akuntan Publik tanggal 10 April 2013 padalembar ke 7 kolom 9;= Bahwa atas Laporan Perhitungan Hutang Piutang antara PT. KertasBlabak dengan PT.
    mempertimbangkan faktafakta di persidangandengan benar;e Bahwa terbukti Termohon Pailit mempunyai hutang yang jatuh tempo padaPemohon Pailit;e Bahwa bukti PK.1 sampai dengan PK.3 berisi Perjanjian Kerjasama danLaporan Keuangan yang didalamnya tidak menunjukkan adanya pelunasanhutang a quo sehingga bukan bukti bersifat menentukan sebagaimanadimaksud dalam undangundang Mahkamah Agung, lagi pula SuratPerjanjian Kerja tanggal 5 Januari 2004 dan tanggal 10 Januari 2005 sertaLaporan Akuntan Independen Tentang Perhitungan