Setelah dilakukanpengukuran terbit produk peta bidang. Setelah terbit peta bidang yangditandatangani oleh Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan yakni IrGUNAWAN MARDI UPAYA, SH, maka sudah dianggap tidak adamasalah. Selanjutnya pemohon melakukan pendaftaran penerbitansertifikat. Setelah itu tim Puldadis maupun tim panitia pemeriksa yangberanggotakan dari Seksi HTPT, Seksi Pengukuran, Kepala Desa baru,dan staf BPN pada seksi lain sebagi anggota untuk melakukanpengecekan ke lapangan maupun dokumen.

Setelah dilakukanpengukuran terbit produk peta bidang. Setelah terbit peta bidang yangditandatangani oleh Kasi Survei Pengukuran dan Pemetaan yakni IrGUNAWAN MARDI UPAYA, SH, maka sudah dianggap tidak adamasalah. Selanjutnya pemohon melakukan pendaftaran penerbitansertifikat.

Bersamaan dengan itu, saksimelakukan pengecekan untuk satu bidang yang lainnya danmendapatkan infor bahwa satu bidangnya belum terbit.

Tanah dan bangunan SHM No.1911 atas nama Siswohadi Sarjana Hukum seluas 154 m 2 Surat ukur No. 06074/1995 terbit tanggal 22/11/1995 yang terletak di Jl.Pelatuk II No. 4 Kelurahan manahan Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta dengan batas batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara HM 1910 atas nama Siswohadi ;
• Sebelah Selatan HM 1912 atas nama Siswohado ;
• Sebelah timur dengan jalan ;

Tanah dan bangunan SHM 1910 luas 154 m 2atas nama Siswohadi Sarjana Hukum surat ukur No 06073/1995 terbit 22/11/1995 yang terletak di Jl. Pelatuk II No.6 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan batas batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara dengan jalan ;
• Sebelah Selatan dengan tanah Siswohadi SHM 1911 ;
• Sebelah timur dengan jalan ;
• Sebelah barat dengan jalan ;

c.

Tanah dan bangunan SHM No. 532, luas 582 m 2 atas nama Siswo, Sarjana Hukum Surat ukur No. 773 /2007 terbit 28/06/2007 yang terletak di Jl. RM Said No. 254 Kelurahan Manahan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta dengan batas batas sebagai berikut :

• Sebelah Utara dengan HM 4 atas nama Haryati SH ;
• Sebelah selatan dengan jalan ;
• Sebelah timur dengan jalan ;
• Sebelah barat dengan jalan ;

d.

Adapun pengumumannya sebagai berikut :Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 337/Pdt/2019/PT.BDG.32.a Lelang dengan pengumuman pertama dari Bank Danamon tertanggal 7Juni 2017 dan pengumuman kedua di Harian Terbit hari Kamis tanggal 22Juni 2017 untuk jadwal pelaksanaan lelang di tanggal 18 Juli 2017;b Lelang Il, dengan pengumuman di Harian Terbit tanggal 4 September2017 untuk jadwal pelaksanaan lelang Tanggal 14 September 2017;c Lelang Ill, dengan pengumuman pertama dari Bank Danamon tertanggal14

November 2017 dan pengumuman kedua di Harian Terbit hari Rabutanggal 29 November 2017 untuk jadwal pelaksanaan lelang Tanggal 13Desember 2017;d Lelang IV, dengan pengumuman pertama dari Bank Danamon tertanggal15 Januari 2018 dan pengumuman kedua di Harian Terbit hari Selasatanggal 30 Januari 2018 untuk jadwal pelaksanaan lelang Tanggal 13Februari 2018;e Lelang V, dengan pengumuman pertama dari Bank Danamon tertanggal30 April 2018 dan pengumuman kedua dari Harian Terbit hari Selasatanggal 15 Mei

media cetak yang digunakan dalammengumumkan pengumuman lelang sesuai ketentuan lelang, adalah sangatmengadaada.Dapat disampaikan bahwa berdasarkan surat Direktur Lelang, DirektoratJenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan nomor S 347 / KN.7 /2018 tanggal 7 Maret 2018 Hal Daftar Surat Kabar Harian untukPengumuman Lelang Tahun 2018 yang pada intinya menyatakan suratkabar/ harian yang memenuhi standar oplah/tiras perhari sesuai ketentuansebagaimana disebut pada angka (8) menyatakan bahwa Harian Terbit

Bahwa selanjutnya penerbitan bukti P3 yaitu surat pernyataantertanggal 27 Juni 2018 adalah terbit berdasarkan tekanan danpaksaan secara psikologis tidak dibuat secara suka rela sehinggaSurat pernyataan yang demikian adalah cacat hukum sehingga bataldemi hukum;c.

Bahwa selanjutnya juga berita acara undangan tanggal 2 Agustus 2018adalah cacat hukum karena surat tersebut terbit karena posisi yang tidakseimbang antara Pembanding /dahulu Tergugat yang lemah dan tidakmengerti hukum dengan pihak Terbanding/dahulu Penggugat yangdidampingi oleh pengacaranya, hal ini jelas melanggar asas keseimbangankarena Terbanding/dahulu Penggugat menyalagunakan keadaan sertasemenamena sehingga Pembanding/Tergugat tidak berdaya atau dalamiImu hukum disebut misbruik van omstandigheden

Bahwa selanjutnya penerbitan bukti P3 yaitu surat pernyataantertanggal 27 Juni 2018 adalah terbit berdasarkan tekanan danpaksaan secara psikologis tidak dibuat secara suka relasehingga surat pernyataan yang demikian adalah cacat hukumsehingga batal demi hukum;c.

Bahwa kemudian berkenaan terbitnya bukti P5 dan bukti P6yaitu berita acara undangan tanggal 2 Agustus 2018 dan rincianhutang tertanggal 25 Agustus 2018, juga cacat hukum karenaSurat tersebut terbit karena posisi yang tidak seimbang antaraHalaman 40 dari 47 halaman, Putusan Nomor361/PDT/2019/PT BDG.Pembanding /dahulu Tergugat yang lemah dan tidak mengertihukum dengan pihak Terbanding/dahulu Penggugat yangdidampingi olen pengacaranya, hal ini jelas melanggar asaskeseimbangan ;d.

Bahwa demikian juga surat pernyataan tertanggal 27 Juni 2018adalah terbit berdasarkan tekanan dan paksaan secara psikologistidak dibuat secara suka rela sehingga surat pernyataan yangdemikian adalah cacat hukum sehingga batal demi hukum;4.

SMP dari Lembaga OSS dengan luas lahan 9,4290 Ha yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2019

SMP dari Lembaga OSS yang dikeluarkan tanggal 13 September 201

SMP dari Lembaga OSS yang dikeluarkan tanggal 13 September 2018

cetakan dari Email Izin Usaha Pemanfaatan Air untuk skala besar di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya PT.SMP dari Lembaga OSS yang dikeluarkan tanggal 13 September 2018

13 September 208 dengan perubahan ke-3 tanggal 30 April 2020

SMDA.Tanggal 8 November 2004, yang telah berkekuatan hukum tetap (In KrachtVan Gewisjsde) dan telah terbit Penetapan Ketua Pengadilan NegeriTenggarong Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2003/PN. Tgr. Tanggal 12 Januari20016, perihal perintah eksekusi pengosong ;Bahwa oleh karena itu Pelawan (Asin Bin Safar) selaku suami dari TerlawanIl (Ny. Ngasi) sama sekali tidak mempunyai kepentingan hukum apapununtuk mengajukan perlawanan terhadap Penetapan Ketua PengadilanNegeri Tenggarong Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2003/PN.

Magdalena) seperti diuraikan di atas, secara kronologis(urutan waktu) penerbitan surat bukti kepemilikan, terbitnya surat buktikepemilikan Pelawan/Pembanding (Asin Bin Safar) atas tanah sengketa,lebih dahulu daripada surat bukti kepemilikan dari Terlawan (Ny.Magdalena K), yang mana surat bukti P1 tersebut terbit pada tahun 1965,sedangkan surat bukti T.1 dan T.I2 tersebut terbit pada tahun 1975, berartiada sekitar10 tahun dari terbitnya surat bukti kepemilikan Pelawan barukemudian terbit surat bukti

Oleh karena atastanah sengketa ternyata sudah ada/terbit surat bukti kepemilikannya (alashaknya), maka surat bukti kepemilikan tanah yang terbit sesudahnya sesuaidengan prinsip umum yang berlaku, harus dinyatakan batal atau gugur.Bahwa inilah kekeliruan lain yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri KutaiBarat dalam perkaraa quo, yaitu mengabaikan pemeriksaan mengenaikronologis (urutan waktu) penerbitan surat bukti kepemilikan yang diajukanpara pihak.Hal.22 dari 34 Putusan No. 25/PDT/2018/PT.SMRBahwa

Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (exaequo et bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat lllmelalui suratnya tertanggal 24 Maret 2016 telah mengajukan jawabannya atautanggapannya dengan mengemukakan halhal sebagai berikut :1.Bahwa Turut Tergugat Ill menolak dengan tegas seluruh dalildalil Penggugat dalamsurat Gugatan, kecuali halhal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TurutTergugat Ill ;Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 12835/Duren Jaya terbit

tanggal 17 Oktober 2003,Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2003 Nomor 03793/Duren Jaya/2003 luas 435 m2,atas nama Sanyoto terdaftar di Kantor Pertanahan Kota Bekasi ;Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 12835/Duren Jaya terbit tanggal 17 Oktober 2003,Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2003 Nomor 03793/Duren Jaya/2003 luas 435 m2tercatat atas nama Sanyoto, diterbitkan berdasarkan Pengakuan Hak, dengan alashak berupa Surat Pemberitahuan obyek Pajak SPOP Nomor : 389 Persil S.Il Kls 24tanggal 22 Februari 1988 ;Halaman

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 12835/Duren Jaya terbit tanggal 17 Oktober 2003,5:Surat Ukur tanggal 28 Agustus 2003 Nomor 03793/Duren Jaya/2003 luas 4385 m2tercatat atas nama Sanyoto, adalah bagian dari Putusan Perkara Tata Usaha Negarayang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yaitu Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor 23/G/2007/PTUN.Bdg tanggal 29 Nopember 2007 Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Jakarta Nomor72/B/2008/PT.TUN.JKT Jo.

objek sengketa.Menimbang setelah Majelis Hakim meneliti bukti oukti yang diajukan olehpara pihak yang ada kaitan langsung dengan permasalahan ini adalah dari PenggugatKonvensi /Tergugat Rekonvensi bukti P1; P2, P9,P10; dan 2 orang saksi sedangbukti dari Para Tergugat Konvensi /Para Penggugat Rekonvensi adalah bukti T12 s/dT16; dan 3 orang saksi .Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupa : Bukti P1 ; Sertipikat Hak Milik Nomor : 12835/Duren Jaya, terbit

Bukti P10 Perlawanan (Derden Verzet) yang diajukan oleh Penggugat melaluiKuasanya tanggal 2 Desember 2015, terdaftar dalam register perkaraNo.612/Pdt.Plw/2015/PN.Bks tanggal 2122015.Menimbang bahwa dari bukti P1 ; P2 ,tersebut menerangkan bahwaSertipikat Hak Milik Nomor : 12835/Duren Jaya, terbit tanggal 17 Oktober 2003, suratukur tanggal 28082003 No.03793/Duren Jaya/2003, luas 435 M2 , pemegang haknyabernama Sanyoto, ( Turut Tergugat 1) dijual ke Penggugat berdasarkan Akta JualBeli No.138/2006,

Imo Reksa Perkasa, sehingga terbit Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor : 04, tanggal 21 April 1987atas nama : PT.

Oleh karena itu terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) Nomor : 232, tanggal 01 Maret 1989 atas nama : PT. Imo Reksa Perkasasebagai pemegang Hak atas tanah seluas + 114.232 M2.Bahwa fisik tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 04, tanggal 21April 1987 atas nama : PT.

Imo Ra Perkasa sebagaiBapak Angkat dengan menyerahkan seluas + 14.5409 Hektare dari luas tanah 50Hektare sebagai Kompensasi membangun Perumahan, sehingga terbit SertifikatHak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 04 tanggal 21 April 1987 atas nama : PT. ImoReksa Perkasa.Bahwa kemudian dari luas tanah +14.5409 Hektare PT.

Imo Reksa Perkasamenyerahkan tanah seluas + 32.177 M2 kepada Kelompok Veteran/PurnawirawanABRI, sehingga tanah yang tersisa menjadi seluas + 114.232 M2, selanjutnya PT.Imo Reksa Perkasa membuat pemisahan sertifikat keatas namanya sendiri, olehkarena itu terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 232 tanggal 01Maret 1989 atas nama PT. Imo Reksa Perkasa.Bahwa selanjutnya PT.

Imo ReksaPerkasa untuk tanah seluas + 14.5409 Hektare tersebut, keatas namanya sendiri,sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 232 tanggal 01 Maret1989 atas nama : PT. Imo Reksa Perkasa untuk tanah seluas + 114.232 M2.Bahwa kemudian Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 232, tanggal 01Maret 1989 tersebut dialihkan oleh PT.

AhmadMarzuki No.11 Kabupaten Sambas, kemudian terbit Keputusan BupatiSambas Nomor : 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin UsahaPerkebunan Kepada PT.KALIAU MAS PERKASA (KMP) yang padapokoknya memutuskan memberikan Izin Usaha Perkebunan dengan luasareal + 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha di Kecamatan Sejangkung danKecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

Setelah terbitnya IzinUsaha Perkebunan (IUP) tersebut, selanjutnya PT.KALIAU MASPERKASA (KMP) pada tanggal 5 Mei 2006 mengajukan suratpermohonan Nomor : 07/DIR/KMP/v/2006 perihal permohonan IzinLokasi Tanah seluas + 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha yang terletak diDesa Sebunga Kecamatan Sejangkung Kabupaten Sambas.Berdasarkan permohonan tersebut, maka terbit Surat Keputusan BupatiSambas Nomor : 183 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006 tentangPemberian Izin lokasi Kelapa Sawit atas nama PT.KALIAU MASPERKASA

Anmad MarzukiNo.11 Kabupaten Sambas, kemudian terbit Keputusan Bupati SambasNomor : 120 Tahun 2006 tentang Pemberian Izin Usaha PerkebunanKepada PT.KALIAU MAS PERKASA (KMP) yang pada pokoknyamemutuskan memberikan Izin Usaha Perkebunan dengan luas areal +8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha di Kecamatan Sejangkung danKecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas.

Berdasarkanpermohonan tersebut, maka terbit Surat Keputusan Bupati SambasNomor : 183 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006 tentang Pemberian Izinlokasi Kelapa Sawit atas nama PT.KALIAU MAS PERKASA (KMP)dengan luas areal + 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Ha yang berada diKecamatan Sajingan Besar Kabupaten Sambas. Namun dalamperkembangan selanjutnya, dengan mengacu pada Keputusan Menter!

Atas dasar perubahan tersebut maka terbit KeputusanBupati Sambas Nomor 190. A Tahun 2008 tanggal 30 Juni 2008 tentangPerubahan Atas Keputusan Bupati Sambas Nomor 120 Tahun 2006tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Pada PT.KALIAU MASPERKASA (KMP) yang pada intinya memutuskan merubah Izin UsahaPerkebunan (IUP) PT.KALIAU MAS PERKASA (KMP) dari semulaPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 8.300 (delapan ribu tiga ratus) Hamenjadi Budidaya Kelapa Sawit seluas + 7.000 (tujuh ribu) Ha.

Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon dengan Pemohon Ilsudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon denganPemohon II tidak terbit, hal mana banyak terjadi terhadap perkawinan laindi daerah sekitar tempat tinggal Pemohon dengan Pemohon Il.

Maksud atau alasan permohonan tersebut tidak disebutkansecara spesifik dalam ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam sebagaialasan yang dibolehkan menurut hukum untuk mengajukan permohonanpengesahan nikah.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di muka,Pemohon dengan Pemohon Il telah melengkapi administrasi pencatatannikahnya, namun sampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannyabelum terbit.

Bit.Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Pengugat mendalilkanbahwa sebagai jaminan / agunan atas fasilitas kredit yang diberikan olehPenggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II telah menyerahkan sebidangtanah Letter C nomor 3096 Persil 134 Klas DIll, yang kemudian telah diurussertifikatnya sehingga terbit SHM 1343 atas nama pemegang hak Tergugat yakni Suparmiati (bukti P7), dimana SHM 1343 tersebut telah dibebani HakTanggungan sebagaimana bukti P8, P9 dan P10;Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya

27 September 2017s/d 27 September 2021, dengan rincian bunga 1,3% per bulan atau 15,6per tahun dan jika mengalami keterlambatan pembayaran dikenai denda0.055 per hari, dengan angsuran baik pokok dan bunga per bulannyasejumlah Rp1.691.667,00 yang harus dibayarkan setiap tanggal 27 padabulan angsuran yang bersangkutan;Bahwa Tergugat dan Tergugat II menyerahkan kepada Penggugatagunan / jaminan sebidang tanah Letter C nomor 3096 Persil 134 KlasDIIl, yang kemudian telah diurus sertifikatnya sehingga terbit

JualBeli dilakukan dihadapan Camat selakuPPAT Semarang Selatan, kemudian dimohonkan sertifikatke BPN Kota Semarang, yang kemudian terbit sertifikat HMNo. 9 atas nama Koperasi Undip yang selanjutnya dirubahmenjadi sertifikat HM No. 149 atas nama Prof. Dr. M.Sukandar yang kemudian dikaplingkapling masingmasingseluas + 300 M2 untuk kepentingan karyawan Undip ;Bahwa pada tanggal 8 Mei 1977 Kamidjan meninggalBahwa sertifikat HM.

JualBeli dilakukandihadapan Camat selaku PPAT Semarang Selatan,kemudian dimohonkan sertifikat ke BPN KotaSemarang, yang kemudian terbit sertifikat HM No. 9atas nama Koperasi Undip yang selanjutnya dirubahmenjadi sertifikat HM No. 149 atas nama Prof. Dr. M.Sukandar yang kemudian dikaplingkapling masingmasing seluas + 300 M2 untuk kepentingan karyawanUndip ;Bahwa pada tanggal 8 Mei 1977 Kamidjan meninggalBahwa sertifikat HM.

Akmaludinadalah yang saat ini telah dikuasai oleh Penggugat dan telah terbit sertifikathak milik atas nama Penggugat dan yang saat ini telah dikuasai Tergugat 1dan telah terbit sertifikat hak milik atas nama Khairul Amri Serta yang saat inidikuasai Tergugat 2 yang diperoleh melalui jual beli dengan Raisah dan telahterbit sertifikat hak milik atas nama Tergugat 2.

sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai dan tidak pernahpindah agama, juga Pemohon tidak lagi punya istri selain Pemohon II; Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon II telah dikaruniaitiga orang anak; Bahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon Iltersebut; Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannyapada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang sekaligus Imam Desanamun hingga sekarang tidak pernah terbit

pernah pindahagama, juga Pemohon tidak lagi punya istri selain Pemohon Il; Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Pemohon Il telah dikaruniai tigaorang anak;Halaman 7 dari 11, Penetapan Nomor: 0009/Pdt.P/2018/PA klkBahwa setelah menikah tidak ada pihak manapun yang keberatan ataumerasa dirugikan dengan perkawinan Pemohon dan Pemohon II tersebut;Bahwa Pemohon dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinannya padaPembantu Pegawai Pencatat Nikah yang sekaligus Imam Desa namunhingga sekarang tidak pernah terbit

berpendapat lain mohon Keputusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, Penggugat hadir didamping kuasanya hadir sedangkan Tergugathadir inperson, sehingga keduanya dapat mengemukakan kepentingannya ;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmengajukan permohonan izin cerai kepada Dinas Pendidikan KabupatenCianjur melalui Kepala SDN Sukamantri 3 tertanggal 16 April 2018, akan tetapisampai perkara disidangkan, izin dimaksud tidak terbit

sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974, perkawinan Penggugat dengan Tergugat telahdicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangtengah, Kabupaten Cianjur,dengan demikian Penggugat pihak berkepentingan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telahmengajukan permohonan izin cerai kepada Dinas Pendidikan KabupatenCianjur melalui Kepala Sukamantri 3 tertanggal 16 April 2018, akan tetapiSampai perkara disidangkan, izin dimaksud tidak terbit

.3528061305150005, tanggal 11042016, Kutipan Akta kelahiran Nomor :3528CLT 1606201132583, tanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KantorKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan dan ljazah StrataIl (S2) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, NomorFAK/00207/F/2014, tanggal 27 September 2014, yang dikeluarkan olehUniversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk itu selanjutnyaPemohon meminta bantuan orang lain untuk menguruskan pembuatanpaspornya;Bahwa atas hal itu selanjutnya terbit

.3528061305150005, tanggal 11042016, Kutipan Akta kelahiran Nomor :3528CLT1606201132583, tanggal 16 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KantorKependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pamekasan dan ljazah StrataIl (S2) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, NomorFAK/00207/F/2014, tanggal 27 September 2014, yang dikeluarkan olehUniversitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya untuk itu selanjutnyaPemohon meminta bantuan orang lain untuk menguruskan pembuatanpaspornya;Bahwa atas hal itu selanjutnya terbit

menurut agama Islam sepertihubungan sepersusuan dan hubungan keluarga maupun hubungandarah;Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Pemohon Ilkeluar dari agama Islam dan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahberceral;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il belum dikaruniai orang anak;Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat yang keberatantentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengurus Itsbat Nikah ini untukmendapatkan bukti nikah karena buku nikah tidak terbit

ada halangan perkawinan menurut agama Islamseperti hubungan sepersusuan, hubungan keluarga dan hubungandarah;Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Pemohon Ilkeluar dari agama Islam dan Pemohon dan Pemohon Il tidak pernahberceral;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il belum dikaruniai anak;Bahwa selama ini tidak ada gugatan dari masyarakat tentangkeabsahan pernikahan Pemohon dengan Pemohon Il;Bahwa Pemohon dan Pemohon Il mengurus Itsbat Nikah ini untukmendapatkan bukti nikah karena buku nikah tidak terbit

Bahwa benar pada tahun 2014 Pemohon akan berangkat lagi ke Luar Negeriuntuk bekerja dengan menggunakan identitas yang sebenarnya dengan kelahiranpemohon adalah 8 Agustus 1986 namun oleh karena paspor yang dulu tahunlahir 20 Agustus 1982 maka tidak bisa terbit paspor padahal surat surat yangsekarang adalah tanggal lahir pemohon yang sebenarnya.5.

Bina Gala Mitradi Jakarta umur pemohon dituakan dan tahun kelahirannya menjadi 20 Agustus 1982 dantercantum dalam paspor;Menimbang, bahwa benar pada tahun 2014 Pemohon akan berangkat lagi ke LuarNegeri untuk bekerja dengan menggunakan identitas yang sebenarnya dengan kelahiranpemohon adalah 8 Agustus 1986 namun oleh karena paspor yang dulu tahun lahir 20Agustus 1982 maka tidak bisa terbit paspor padahal surat surat yang sekarang adalahtanggal lahir pemohon yang sebenarnya.

berupa sawahseluas 5 (lima) are tunai.Bahwa ijao Kabul dilaksanakan oleh Imam Dusun ....... yang bernama .......dan Pemohon I.Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Pemohon Ilberstatus perawan, tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungansemenda dan hubungan sesusuan, dan tidak pernah ada yang keberatanatas perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il.Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon dengan Pemohon II sudahdilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon dengan PemohonIl tidak terbit

Maksud atau alasanpermohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untukmengajukan permohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di muka, Pemohon dengan Pemohon II telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namunsampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit.

Bahwa administrasi pencatatan nikah Pemohon dengan Pemohon Ilsudah dilengkapi, namun sampai saat ini buku nikah Pemohon denganPemohon Il tidak terbit, karena orang yang dipercayakan mengursadministrasi pernikahan Pemohon dan Pemohon Il tidak melaporkannyapada PPN setempat.

Maksud atau alasanpermohonan tersebut tidak disebutkan secara spesifik dalam ketentuan Pasal 7Kompilasi Hukum Islam sebagai alasan yang dibolehkan menurut hukum untukmengajukan permohonan pengesahan nikah.Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di muka, Pemohon dengan Pemohon Il telah melengkapi administrasi pencatatan nikahnya, namunsampai saat ini buku nikah sebagai bukti pernikahannya belum terbit.