Oleh karenanya haltersebut sekiranya cukup dijadikan alasan untuk mendiskualifikasi ataumembatalkan perjanjian (dalam hal ini adalah Surat Kuasa Menjual)dengan berdasarkan kepada sejumlah temuan pembuktian yang telahkami uraikan. Tentunya apa yang telah kami jelaskan tersebut telahmemenuhi Asas Actori Incumbit Probatio atau Actori Incumbit OnusProbandi yang berarti Siapa yang mendalilkan dia harus membuktikan;19.

Atas temuan itu BKD memprosesnya dengan memanggilTermohon, Pemohon dan Sri Kumala Devi, untuk diminta konfirmasidan klarifikasi. Dalam pemeriksaan yang dilakukan BKD, Termohondiminta Pemohon dan Pegawai pemeriksa dari instansi BKD itu untuktidak mempermasalahkan gambargambar itu karena jika diproseslebih lanjut akan berakibat karir Sri Kumala Devi berakhir atau bisadipecat dari Rumah Sakit Daerah Padang Panjang.

Bahwa menindaklanjuti temuan tersebut, pada tanggal 8 Maret 2016,berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 094/25/PTHRI/BS/2016 tanggal8 Maret 2016 Tim Gabungan yang terdiri dari saksi Shahar AlHaqq, S.P,M.Si Bin Gantssing, saksi Sugiartono Bin Sumardi (masingmasing pegawaipada UPTD Taman Hutan Raya Bukit Suharto) dan beberapa anggota dariSPORC Brigade Enggang Kalimantan Timur melakukan pengecekan kelokasi Taman Hutan Raya.

tersebut tidak dibayar oleh terdakwamaka kepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan,maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahananyang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan, dan kepadanya juga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ; Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (3)UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa barangbukti kayu temuan

id=100023828610789 menawarkan rapit test Antigen dan PCR tanpa melakukan pemeriksaan;Bahwa berdasarkan temuan tersebut Saksi Denny membeli surat swabantigen dengan cara: membuka market place facebook Jesbia kemudianmenghubungi melalui nomor WhatsApp yang telah disediakan dan setelahHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 487/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Sel.mengisi formulir data diri mentransfer uang ke rekening Bank Mandiri Nomor:9000041936270 atas nama Tristan Prima Gading, dan kemudian menunggusurat hasil rapit

terdakwa dan kedua temannya itu menjawab bahwa ganja itu jugamilik terdakwa NASRUL EFENDI pgl RUL alias CENDONG sendiri.Kemudian atas temuan tersebut, terdakwa dan kedua temannya itudiamankan ke ruangan KAMTIP (keamanan dan Ketertiban) LAPASKLAS Il B Solok. selanjutnya saksi PITRO PURNOMO dan saksiAGUSRI NASUTION melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinanLAPAS KLAS II B Solok, dan mereka diperintahkan untuk melaporkanke SatNarkoba Polres Kota Solok untuk diproses sesuai aturan yangberlaku.e Bahwa

yangapabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa makakepada terdakwa akan dikenakan hukuman pengganti berupa pidanakurungan ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, makaharuslah ditetapbkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan kepadanyajuga harus diperintahkan agar tetap dalam tahanan ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (8)UndangUndang RI Nomor 18 Tahun 2013 menyebutkan bahwa barangbukti kayu temuan

terdapat dalam Berita AcaraPenyidik dianggap termasuk dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalamputusan ini yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : Ahli bekerja sebagai anggota Polri yang berdinas di Datasemen CPelopor Sat Brimob Polda Jatim menjabat sebagai Bintara Operasionaldan Latihan Sub Den II Den C Pelopordan sebagai unit JIBOM Sub DenIl C Pelopor, dengan tugas dan tanggung jawab adalah secara umummenangani seluruh kegiatan yang berhubungan dengan bom dan bahanpeledak berupa ancaman, temuan

117.589.309,00Kredit Pajak 278.322.844,00 278.322.844,00 Pajak Kurang Dibayar 0,00 117.589.309,00 117.589.309,00Sanksi Administrasi 42.332.151,00 42.332.151,00PPh Badan Kurang(Lebih) Bayar 159.921.460,00 159.921.460,00 Bahwa Terbanding menyimpulkan bahwa Surat Setoran Pajak (SSP) dan SPTMasa PPh Pasal 23 Masa Pajak Desember 2007, Februari 2008 dan Oktober2008 sebesar Rp.1.959.821.822,00 tidak dimaksudkan untuk menyetor PPhPasal 23 yang terutang pada bulan Agustus, September, Oktober danNovember 2007;Banding atas Temuan

. dan jaringannya di PuskesmasPemuar, beserta kelengkapannya (asili);23. 1 (Satu)rangkap SP2D Nomor : 900/0473/SP2DLS/2014 tanggal25 April 2014 sebesar Rp. 93.650.000 (Sembilan puluh tiga jutaenam ratus lima puluh ribu rupiah) keperluan sosialisasi danpembekalan JKN atau BPJS ditingkat puskesmas/polindes/pustudan jaringannya, beserta kelengkapannya(asli);24.1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor900/147/KEU/2016 tanggal 7 April 2016 sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah), untuk pengembalian Temuan

pemeriksaan khusus tahap kegiatansosilisasi VU ASN tahun 2014.o Pada tanggal 25 januari 2017 sebesar Rp 333.767.545, TahapIl hasil temuan inspektorat kab.

Melawi sebesar Rp 338.767.545 dengantujuan transaksi adalah setoran pengembalian temuan inspektoratKabupaten Melawi atas kegiatan sosilisasi UU ASN Tahun 2014melalui Bank Kalbar Cabang Nanga Pinoh No rekening giro BUDKabupaten.

(lima juta rupiah), untukpengembalian Temuan Pemeriksaan Khusus Tahap atas Keg.Sosialisasi UndangUndang ASN di Tingkat Puskesmas pada DinasKesehatan Kab. Melawi T.A. 2014 sesuai LHP Khusus No.700/05/LHPITKAB/KHUSUS/2014 tanggal 15 Desember 2014,(asli);25. 1 (Satu) Lembar Setoran BANK KALBAR tanggal 7 April 2016 dariDinas Kesehatan Kab. Melawi kepada rekening BUD Kab. MelawiNo.

Ptk26.27.28.29.30.31.32.33.1 (satu) Lembar Surat Tanda Setoran Nomor : 900/78/KEU/2016tanggal 25 Januari 2017 sebesar Rp. 333.746.545, (tiga ratus tigapuluh tiga juta tujuh ratus empat puluh enam ribu lima ratus empatpuluh lima rupiah), untuk pengembalian Temuan PemeriksaanKhusus Tahap II atas Keg. Sosialisasi UndangUndang ASN diTingkat Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kab.

Bilamana setelah selesai diadakan Berita Acara Serah Terima PertamaPekerjaan (PHO) dan Serah Terima Pekerjaan Kedua (FHO) kepada pihakpemberi pekerjaan ternyata ada pemeriksaan pekerjaan oleh instansi ataubadan lainnya dan ditemui kekurangan atau terdapat temuan temuan dalampelaksanaan pekerjaan, hal ini menjadi tanggung jawab pihak kedua baiksecara fisik maupun secara hokum ;12 Apabila terjadi perselisihan dan tidak diatur dalam ketentuan surat perjanjianini maka dapat diselesaikan secara kekeluargaan

Tersebut padatanggal 23 November 2018 diperoleh temuan sebagai berikut:a. Secara kasat mata terlinat bahwa memang benar telah terjadikebakaran lahan di lahan yang dikuasai oleh TERGUGAT yangberlokasi di Desa Kalumpang dan Desa Mantangai Hulu,Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;b.

Bahwa berdasarkan temuan Tim Verifikasi, TERGUGAT tidakmelaksanakan apa yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan sebagaimana telah diuraikan di atas.50. Bahwa di lokasi kebun terbakar terdapat 1 (satu) menara pemantauapi setingg! kurang lebih 10 m, yang mempunyai fungsi deteksi diniterhadap kebakaran, sebelum api membesar dan meluas sehinggadapat segera diambil tindakan pemadaman. Akan tetapikenyataannya alat deteksi tidak berfungsi secara optimal sehinggakebakaran tetap terjadi.

Bahwa kenyataannya TERGUGAT tidak melaksanakan apa yangdiperintahkan oleh peraturan perundangundangan tersebutsebagaimana dibuktikan oleh temuan Tim di lokasi kebun terbakaryang dikelola TERGUGAT.61.

Melakukan inventarisasi tindakan tertentu yang harus dilakukan olehperusak lingkungan hidup;Menimbang, bahwa dari temuan lapangan oleh Tim Verifikasi untukmemastikan data titik panas (hotspot) yang dihasilkan dari Satelit tersebutdiatas, ternyata di lapangan terbukti bahwa benar telah terjadi kebakaran diareal perkebunan kelapa sawit Tergugat;Menimbang, bahwa fakta tersebut juga didukung oleh keterangan SaksiADIYAKSA PRASIDAPATI dan Saksi SESILIA ENDANG KAHYANTI,ST yangmenerangkan bahwa di lahan

Bahwa kapasitas penggugat saat mengajukan gugatan ini sangatlahtidak tepat dikarenakan Edi Hartanto, SE selaku komisaris haruslahmelampirkan kuasa dari pemegang saham dan harus memiliki dasarHalaman 16 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Padt.G/2020/PN Pkbauditor apabila ada temuan terhadap kesalahan Direktur, untukmengajukan gugatan ke pengadilan negeri pangkalanbalai sesuaidengan Akte pendirian perusahan No 12 Tanggal 04 Januari 2011dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH Akte Pendirian PerseroanTerbatas

Bahwa kapasitas penggugat saat mengajukan gugatan ini sangatlah tidaktepat dikarenakan Edi Hartanto, SE selaku komisaris haruslahmelampirkan kuasa dari pemegang saham dan harus memiliki dasarauditor apabila ada temuan terhadap kesalahan Direktur, untukHalaman 71 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 37/Padt.G/2020/PN Pkbmengajukan gugatan ke pengadilan negeri pangkalanbalai sesuaidengan Akte pendirian perusahan No 12 Tanggal 04 Januari 2011dihadapan Notaris Heniwati Ridwan, SH Akte Pendirian PerseroanTerbatas

Bahwa apa yang menjadi dalil eksepsi Tergugat pada poin 1 sangatlahaneh dan tidak tepat dengan mengatakan: Penggugat sebagai Komisaristidak melampirkan kuasa dari pemegang saham, serta harus memilikidasar temuan auditor atas kesalahan direktur dapat penggugat jelaskanbahwa penggugat adalah pemilik saham (50%) atau 300 lembar sahamdari total 600 lembar saham, berdasarkan akta pendirian PT.

haruslahdikesampingkan dan dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensihuruf B yaitu mengenai penggugat tidak mempunyai /egal standing yang jelas,akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensipada huruf B poin 1 menyatakan kapasitas penggugat saat mengajukan gugatanini sangatlah tidak tepat dikarenakan Edi Hartanto, SE selaku komisarisharuslah melampirkan kuasa dari pemegang saham dan harus memiliki dasarauditor apabila ada temuan

Pasal 12 ayat (3) UU KUP, sebagai pihak yangmenanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran dari SuratPemberitahuan, Terbanding harus dapat menunjukkan bahwa temuanpemeriksaan yang mengungkapkan ketidakbenaran tersebut, telah didasaripada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan;Bahwa hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf c PeraturanMenteri Keuangan No. 199/PMK.03/2007 (selanjutnya disebut dengan PMK199) yang selengkapnya menyatakan bahwa:"Temuan

Dengan demikian, bebanpembuktian yang ditanggung oleh Terbanding merupakan beban pembuktianatas temuan pemeriksaan yang didasarkan pada bukti kompeten yang cukupserta berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan;Halaman 7 dari 99 halaman Putusan Nomor 491/B/PK/PJK/2015Bahwa ketentuan mengenai penentuan pihak yang menanggungbeban pembuktian juga diatur dalam Pasal 13 ayat (1) UU KUP.

Penjelasan Pasal 29 ayat (1)UU KUP, yang berbunyi:Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji pemenuhan kewajibanperpajakan Wajib Pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran SuratPemberitahuan, pembukuan atau pencatatan, dan pemenuhan kewajibanperpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usahasebenarnya dari Wajib Pajak.Halaman 33 dari 99 halaman Putusan Nomor 491/B/PK/PJK/20154.Les8.6Namun faktanya, Pemeriksa (Termohon Peninjauan Kembali) tidakmelakukan pengujian tersebut, sehingga temuan

4Jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pembentahuan tidak benar maka DirekturJenderal Pajak menetapkan jumlah pajak terutang yang semestinya Se cele ee Termohon Peninjauan Kembali (dalam hal ini Pemeriksa) selaku pihakPoteet ee tee Ree eRe eg clei li gece rainy Bahwa atas dasar penentuan pihak yang menanggung bebanpembuktian dalam Pasal 12 ayat (3) UU KUP, sebagai pihak yangmenanggung beban pembuktian atas ketidakbenaran dari SuratPemberitahuan, Direktur Jenderal Pajak harus dapat menunjukkanbahwa temuan

., MEMBUAT LAPORAN TERTULIS DAN JUGALISAN BAHWA UNTUK PEKERJAAN DI DINAS KESEHATAN ADA YANG TIDAKDIBERIKAN DOKUMEN SEHINGGA KESIMPULAN DARI KAMI BAHWA UNTUKKEGIATAN YANG TIDAK ADA DOKUMENNYA MENJADI TANGGUNG JAWAB SKPDTERKAIT DAN KAMI AKAN MENGELUARKAN REKOMENDASI KEPADA SKPDTERKAIT TEMUAN DAN JUGA HALHAL TEKNIS SEPERTI DOKUMEN KEGIATANAGAR DIPERSIAPKAN PADA SAAT AKAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN DARIINSPEKTORAT.BAHWA BERNAR SEPENGETAHUAN SAKS!I SDR. STEVEN MUSTARI, SE.

DAN DUAWAB OLEH SEKRETARISDINAS UNTUK DOKUMEN KEGIATAN FISIK YANG LAIN AKAN MENYUSULSETELAH SAYA BERTEMU MASINGMASING PP TK NAMUN PADA PERTE MUANKEDUA SEKRETARIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN MIMIKA KEMBALIMENYAMPAIKAN BAHWA SUDAH DISAMPAIKAN DENGAN PPTK SEHINGGABERDASARKAN WAKTU 7 (TUJUH) HARI SEBAGAIMANA TERTUANG DALAMSURAT PERINTAH TUGAS MAKA LANGKAH SELANJUTNYA MELAKUKANKONFIRMASI TENTANG HASIL PEMERIKSAAN KAMI BERSAMA TIM UNTUK 4(EMPAT) KEGIATAN FISIK DAN KAMI MENYAMPAIKAN TEMUAN DARI 4 (EMPAT)KEGIATAN

FISIK TERSEBUT SERTA MEMBERIKAN KESEMPATAN DINAS UNTUKMENANGGAPI TEMUAN INSPEKTORAT SELAIN ITU KAMI JUGA MENYAMPAIKANTERKAIT KEGIATAN FISIK LAINNYA YANG SAMPAI BATAS WAKTU PEMERIKSAANTIDAK DIBERIKAN DOKUMEN MAKA TIM ANGGAP TERHADAP KEGIATANTERSEBUT TIDAK PERNAH KAMI PERIKSA;18).

MIMIKA TETAPI JASA KONSULTAN TETAP MENGGUNAKAN LELANG NON EPROCUREMENT;e BELUM ADA SURAT EDARAN BUPATI ATAU SURAT KEUTUSAN BUPATI YANGMENGINSTRUKSIKAN SKPD UNTUK MELAKUKAN LELANG E PROCUREMENT;e BELUM PERNAH ADA TEMUAN BPK SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 TERKAITDENGAN PELAKSANAAN LELANG NON EPROCUREMENT;ePADA APLIKAS LPSE KAB. MIMIKA MASIH TERDAPAT MENU PILIHANLELANG NONEPROCUREMENT.21). BUDIMAN, ST.BAHWA BENAR SAKSI KENAL DENGAN TERDAKWA PILIPUS KEHEK,SH.

saksi Johanes Pardede yang mengetahuihal tersebut langsung memanggil programmer yang membuat sistemaplikasi keuangan pada pabrik gula takalar saudara Budi Raharjo untukmelakukan pemeriksaan sistem aplikasi keuangan pada pabrik gula takalaryang hasilnya tertuang dalam berita acara peninjauan/pemeriksaan sistemaplikasi nomor XXBA/III/2017/006 tanggal 23 Maret 2017 yangmenyatakan bahwa sistem berjalan dengan normal dan benar,permasalahan berada antara jumlah fisik kas terhadap pembukuan kasir.Atas temuan

AndiZaelani selaku Asisten Manager Keuangan atau ResponcibilityCenter Keuangan (RC Keuangan)tidak dapatmempertanggungjawabkan temuan selisih kas sebesarRp. 1.548.603.000, (satu milyar lima rartus empat puluh delapanjuta enam ratus tiga ribu rupiah) ;Hal tersebut tidak sesuai dengan :1.

Atas temuan tersebut, saksi JohanesHal 43 dari 60 halaman putusan perkara pidana No.22/PID.SUS.TPK/2019/PT MKS.

Bahwa dalam pertimbangan putusan praperadilan pada halaman 70 sampaidengan halaman 71, hakim praperadilan sudah secara expresis verbismenyebutkan bahwa :Walaupun temuan indikasi Kerugian Negara sebesar Rp. 495.407.872.00 padabulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2014 adalah yangdimaksud kerugian Negara, maka pertanggung jawaban pidana hanyadibebankan kepada subjek hukum in casu PPTK yang menjabat pada periodebulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2014 tersebut, sehinggaPemohon

hukum, demikepatuhan hukum, demi objektifitas hukum, Jaksa Penuntut Umummemohon kepada pihak Pengadilan untuk menarik kembali berkas perkara incasu disertai surat dakwaannya, karena itu berkenaan dalam putusan61eksepsi menyatakan surat pelimpahan berkas perkara dan surat dakwaantidak dapat diterima karena cacat dan tidak berdasar atas hukum.Bahwa dalam pertimbangan putusan praperadilan pada halaman 70 sampaidengan halaman 71, hakim praperadilan sudah secara expresis verbismenyebutkan bahwa:Walaupun temuan

membebaskanterdakwa dari perbuatan pidana yang kami dakwakan, akan tetapi hanya kepadaformil dari penanganan perkara, sedangkan terkait dengan kebenaran alat buktibukanlah domain sidang Praperadilan, melainkan kKewenangan dari Majelis Hakimyang mulia yang memimpin jalannya persidangan pokok perkara terdakwa.Demikian juga terhadap keberatan Penasehat Hukum terkait dengan hasil LHPBPK RI Perwakilan Sulut Hal. 75 alinea IV dan V tidaklah membatasi Penyidikuntuk melakukan penyidikan sebagaimana hasil temuan

Audit/Pemeriksaan yang tidak dilakukan Auditor yang independensaat melakukan audit/pemeriksaan;2) Auditor tidak melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada Auditi terkaitkelengkapan maupun kebenaran bukti/dokumen yang diterima dariPenyidik, dengan kata lain Auditor percaya saja dengan bukti/dokumenyang diterima Auditor dari Penyidik, padahal bukti/dokumen yang diterimaAuditor tersebut belum tentu cukup kompeten dan relevan;3) Auditor tidak memberi kesempatan kepada Auditi untuk menyanggah/menjawab temuan

audit secara komperehensif, hal ini disebabkan Auditorterkesan otoriter sehingga menganggap temuan Auditnya sudah benarpadahal tidak benar; Judex Factie Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan prinsip keadilan dankemanfaatan, dan hanya mempertimbangakan kepastian hukumnya saja.

kerugian keuangan negara berdasarkan alatalat bukti sah yang diajukan dipersidangan; Bahwa dalam hal penghitungan kerugian keuangan negara, instansi atau penegakhukum dapat juga merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUUX/2012 tangal 23 Oktober 2012, yang merumuskan: Menurut Mahkamah, KPKbukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangkapembuktian suatu tindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasidengan instansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan

laporan akhir pekerjaan, dan Laporan akhir proyediserahkan kepada Direksi Teknik saksi Rosmin ;bahwa saksi yang tanda tangan laporan akhir pekerjaan atas nama saksVuspa ;bahwa saksi yang meminta terdakwa untuk tanda tangan laporan akhipekerjaan ;bahwa terhadap proyek ini Ada 2 kali adendum dan pada saat adendunada diberitahukan kepada konsultan pengawas ;bahwa saksi tahu ada audit dari BPKP Propinsi Kalbar dan saksi ada ikubersama pada saat audit ;bahwa Hasil audit dari BPKP Propinsi Kalbar adanya temuan

Kesimpulandemikian harus ditentukan oleh seorang Ahli dibidangnya ;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum yang terungkapdipersidangan,sebagai berikutMenimbang, bahwa sebagaimana dalam keterangan ahli ERWANRUHANA, SE dari BPKP Propinsi Kalimantan Barat, dipersidangan menyatakantelah melakukan pemeriksaan fisik terhadap proyek pekerjaan tersebut, dalamtemuannya : berdasarkan kontrak terdapat temuan pemasangan ketebalanTELFORD tidak sesuai dengan kontrak ;Menimbang, bahwa berdasarkan hasil temuan

BolinuanggaMenimbang, bahwauntuk mempertimbangkan hal tersebut diatas, makasekaligus Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pembelaan(Pleeidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanHalaman49dari 63, PutusanPerkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2019/PNLbobahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam DakwaanPenuntut Umum karenaBahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu(PERBAWASLU) Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan DanLaporan Pelanggaran Pemilihan Umum

diketahui terjadinya dugaanPelanggaran Pemilu.Bahwa sebagaimana diketahui saudara Faisal Tanango (Pelapor) adalahorang yang merancang (memasang bingkai) pada Baliho sekaligusmemobilisasi Baliho tersebut ke tempat pemasangan Baliho yaitu dilingkungan Kauman,Kelurahan Bolihuangga,Kecamatan LimbotoKabupaten Gorontalo,dengan kata lain saudara Faisal Tanango (Pelapor)sudah mengetahui hal tersebut sejak lama dan melampaui ketentuanyang ada pada Pasal 7 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 TentangPenanganan Temuan

,pangan,papandan kebutuhan spiritualberupa kebudayaan,pendidikan dan kesehatan.Dan 4 program unggulan dariterdakwa adalah penjabaran dari visi misi partai sebagaimana yang dimaksudpada pasal 8 visi dan misi Partai PDI Perjuangan Point C. adalah tidakberalasan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanPembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan: Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU)Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan