RUSYDI sebesar Rp. 45.000.000.Bahwa pada saat melakukan penggelapan tersebut MULAYDI menjabatsebagai Teller. dari hasil hasil temuan tim AUDIT yang dilakukan pada bulanAgustus 2016 dengan tanggal dan hari saksi lupa.Bahwa cara MULYADI melakukan penggelapan yaitu.1. MULYADI selaku teler melakukan penarikan uang milik nasabah tanpasepengetahuan nasabah.2.

Melalui penarikan tunai ilegal (tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilikrekening) terdapat 41 nasabah, dapat di buktikan dari temuan tim Auditsebanyak 83 slip penarikan ilegal, dari 83 slip penarikan tersebut jumlahkeseluruhan uang yang di tarik MULYADI sebesar Rp. 4,023,715,150.2.

Melalui penarikan tunai ilegal (tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilikrekening) terdapat 41 nasabah, dapat di buktikan dari temuan tim AuditHalaman 78 dari 116 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Llgsebanyak 83 slip penarikan ilegal, dari 83 slip penarikan tersebutkeseluruhan uang yang di tarik MULYADI sebesar Rp. 4,023,715,150.2.

lakukanmaka uang tersebut terdakwa tarik dengan cara tunai ;Bahwa Pass word yang terdakwa curi dari Super visor tersebut berguna untukperoses penarikan uang yang terdakwa lakukan diatas Rp. 25.000.000.Bahwa sejak tahun 2014 sampai bulan Agustus 2016 banyaknya slip penarikanyang terdakwa buat sendiri dan terdakwa tandatangani sendiri tanpaHalaman 97 dari 116 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Llgsepengetahuan dan seizin pemilik rekening/ nasabah kurang lebih sekira 83Slip penarikan, di buktikan dengan hasil temuan

saksi menandatanganinya setelah selesaimelakukan pengujian sebagaimana HUS (hasil Uji System) aplikasiDilevery PDT 2013 Nomor : POS.215059/131111 tanggal 11 NovemberBahwa mengenai jumlah fisik barang serta telah teraplikasi secaraKeseluruban Sake Tak TaAU j= Kem eneremnessan senna neersBahwa saksi masih melaksanakan tugas pengujian aplikasi softwearpengadaan PDT sampai pada implementasi piloting tanggal 12 Februari2014, saksi masih melaksanakan tugas karena pekerjaan belum selesaikarena masih ada temuan

saksi tidak mengetahui kondisinya;Bahwa sebagai mana versi aplikasi yang tertuang dalam berita acaraPilloting Ulang dapat saksi jelaskan perbaikan terhadap 30 Unit di KantorBagian Antaran MPC Jakarta sebagai berikut : Pilotting pertama VersiAplikasi 1.4.10.34 pada tanggal 12 Desember 2013 dengan temuanantara lain :sering gagal scan pada saat buat D.O. dengan pesan Cekkoneksi sehingga aplikasil harus di perbaiki;Bahwa pada pilotting kKedua Versi Aplikasi 1.4.10.36 pada tanggal 12Februari 2014 dengan temuan

Pos Indonesia;Bahwa Aplikasi PDT dengan fungsional sesuai dengankesepakatan di Minutes of Meeting (pertemuan menindaklanjutirencana Perjanjian Kerjasama proyek pengadaan PDT danHalaman 79 dari 296 Putusan Nomor : 73/Pid.SusTPK/2015/PN.Bdgrencana kerja proyek) tanggal 22 Mei 2013 itu adalah padatanggal 11 november 2013, saksi mengetahui berdasarkanlaporan lampiran hasil uji system aplikasi delivery PDT tanggal11 November 2013;Bahwa Apabila ada temuan kami menyampaikan danmenyerahkan aplikasi kepada

Minutes of Meeting Evaluasi Temuan Pilloting Ulang Delivery PDT 23Pebruarl 20145 ~~ nn nnn in re4. Berita Acara Pilloting Ulang Aplikasi IPOS Modul Delivery Versi 1.4.10.36di PDT tanggal 12 Februari 2014;5. Nota Dinas Nomor : POS.162018/140210 tanggal 10 Februari 2014Perihal HUS Aplikasi Delivery PDT 201 3;6. Surat Man Otomasi Nomor : POS.153119/140206 tanggal 06 Februari2014 Perihal Permintaan perbaikan aplikasi PDT Intermac PosRAGES 1a ~~~~ ~

Bahwa hasil temuan Ahli pada Tahun 2017 dilakukan pada kegiatanpengadaan ternak babi ada kekurangan 7 ekor dan pakan kurang 104karung pakan ternak, terkait material WC Sehat ahli melakukanpenghitungan sesuai RAB yaitu per item bahan material di RT 9 1 Kloset(@ Rp. 100.000, semen 10 sak, batako 580 buah, seng 4 lembar,Spidibalok , Oker 1 buah, pasir 1 ret, batu talam 1 set Total Rp.2.935.600) Bahwa hasil temuan ahli dan Tim terkait pembangunan balai sebagunadan Posyandu didasarkan perhitungan berdasarkan

ahli.Bahwa dari pekerjaan fisik posyandu ada beberapa pekerjaan yangdianggarkan dalam RAB seperti Tanah Urukan, pasir dan Finishing lantai,pekerjaan plafon dianggarkan tidak dikerjakan, untuk plester belumselesai acian, plamir, tidak ada pekerjaan pemasangan pintu, jendela dankunci serta pekerjaan listik tidak dikerjakan.Bahwa hasil pengecekan dan pemeriksaan ahli berkesimpulan pekerjaanAula serbaguna ada 5 item yang tidak ada: Plafon, Plesteran, Pintu danJendela serta kunci.Bahwa berdasarkan hasil temuan

tindak pidana korupsi;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap Pembelaan paraTerdakwa terkait perhitungan kerugian negara oleh Penuntut Umum, sesuai denganPutusan Mahkamah Konstitusi No.31/ PUUX/ 2012 tanggal 23 Oktober 2012(bagian Pertimbangan butir 3.14 halaman 53), dijelaskan bahwa KPK bukan hanyadapat berkoordinasi dengan BPKP dan BPK dalam rangka pembuktian suatutindak pidana korupsi, melainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain,bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan

. : 208/ Malendeng,yaitu:1) Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Manado, hasil temuan 2 timyang dibentuk berdasarkan SK Kepala Kantor BPN Kota Manado yaitu M.Halaman 9 dari 76 halaman Putusan Nomor 116/PDT/2020/PT MNDSofyan Pomanto, SH., MH. Nomor: 570 429, tertanggal 03 Agustus 2009Perihal : Penyampaian Hasil Pemeriksaan Lokasi Tanah;2) Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Manado, hasil temuan 2(dua) tim yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Kantor BPN Kota Manadoyaitu M.

(dua) Surat Dinas dari BPN Kota Manado yangditujukan kepada Direskrim Polda Sulut atas Laporan Polisi dari SittiSugihartaty Loanata Oei dan 1 (Satu) Memori Kasasi BPN Kota Manado diPTUN atas gugatan dari Sitti Sugihartaty Loanata Oei dan Gambar Lokasisesuai Aplikasi Sentuh Tanahku menyatakan dengan tegas dan jelasbahwa SHM No. : 159/ Malendeng dan SHM No. : 168/ Malendeng TIDAKTUMPANG TINDIH dengan SHM No. : 208/ Malendeng, yaitu :1.5)6)Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Manado, hasil temuan

(vide bukti T.V7)Surat Keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Manado, hasil temuan 2(dua) tim yang dibentuk berdasarkan SK Kepala Kantor BPN KotaManado yaitu M. Sofyan Pomanto, SH., MH.

dalamkontrak seharusnya merk Rovatti 6/OR2 seharga Rp.23.048.000, ;* Desa Taleseh, pompa turbin yang terpasang merk Fakhri 10 yang mana dalam kontrakseharusnya merk Rovatti 5/OR2 seharga Rp.19.500.000, ;* Desa Banjar Timur, pompa turbin yang terpasang merk Fakhri 8 yang mana dalamkontrak seharusnya merk Rovatti 5/OR2 seharga Rp.19.500.000, ;* Desa Tarogan, mesin penggerak yang terpasang adalah merk Deutz F3L1011 yangmana dalam kontrak seharusnya merk Deutz F4L912 seharga Rp.68.716.000, bahwa kemudian atas temuan

mesin penggerak yang terpasang adalah merk Deutz F3L1011 yangmana dalam kontrak seharusnya merk Deutz F4L912 seharga Rp.68.716.000, bahwa saksi menerangkan penghitungan kerugian Negara hanya didasarkan pada hargamesin dan atau pompa yang seharusnya terpasang sesuai speech yaitu penghitungan totalloss dan tidak dilakukan penghitungan selisih oleh karena BPKP tidak memperoleh dataharga pembanding ( Caprari, Fair Bank Morse, Fakhri 10, Fakhri 8, Deutz F3L912 danDeutz F3L1011 ) ; bahwa kemudian atas temuan

(addendum) maupun adanya tegurandari Pengguna Anggaran ;bahwa setelah terdakwa mengetahui ada mesin dan pompa turbin yangdipasang tidak sesuai dengan speck pada bulan Maret 2006 lalu terdakwakomplain pada distributor Gandhi dan pada waktu itu Gandhi mengatakanbahwa stok barang habis sehingga petani sementara dipinjami dulu mesin danpompa yang tidak sesuai dengan speck dan apabila barang sudah ada makaakan diganti sesuai dengan speck ;bahwa terdakwa tidak pernah datang ke lokasi dan berdasarkan temuan

/OR2 ;* Desa Baban, pompa turbin yang terpasang merk Fair Bank Morse yang mana dalamkontrak seharusnya merk Rovatti 6/OR2 ;* Desa Taleseh, pompa turbin yang terpasang merk Fakhri 10 yang mana dalamkontrak seharusnya merk Rovatti 5/OR2 ;* Desa Banjar Timur, pompa turbin yang terpasang merk Fakhri 8 yang mana dalamkontrak seharusnya merk Rovatti 5/OR2;* Desa Tarogan, mesin penggerak yang terpasang adalah merk Deutz F3L1011 yangmana dalam kontrak seharusnya merk Deutz F4L912 ;Menimbang, bahwa atas temuan

PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA ;

Muara Berkah Logistik Semarang (temuan tambahan) tertanggal 05 Oktober 2020. Copy cek Bank BCA nomor cek : DZ959775 tanggal 26 Agustus 2019 senilai Rp. 113.000.000,- (seratus tiga belas juta rupiah) atas nama PT. Muara Berkah Logistik. Mutasi rekening Bank BCA nomor rekening : 8985903553 atas nama PT. Muara Berkah Logistik periode transaksi bulan Agustus 2019.

peraturanperundangundangan kita bahkan susunan ketatanegaraan kita sudahmenyiapkan lembagalembaga untuk itu, salah satu lembaga tingginegara yang disiapkan untuk melakukan pemeriksaan keuangan adalahBPK yang diberi kewenangan untuk melakukan audit tentangpenggunaan pengelolaan keuangan baik di Pusat maupun di daerah.Atas dasar audit dari BPK itulah kemudian diketahui bahwa ada temuanpenggunaan anggaran yang berindikasi kerugian negara tapi belum bisadikatakan ada kerugian negara, karena akhir dari temuan

BPK itumelahirkan rekomendasi 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepadaPemerintah Daerah untuk menyelesaikan temuan tersebut, setelah 60(enam puluh) hari ternyata tidak dilaksanakan baru kita bisamengindikasikan adanya kerugian negara karena Pemerintah Daerahtidak menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut;Bahwa HPS ini jika ingin ditelusuri peruntukannya untuk apa ?

Nanti kita bicaraperbuatan pidana setelah ada hasil pemeriksaan dari PemeriksaKeuangan yang menyatakan ada sesuatu yang salah disini baru kitamengetahui ada temuan dan jika temuan ini tidak ditindaklanjuti olehPemerintah Daerah, berarti memang ada kerugian negara, Kedua :Seandainya HPS ini tidak dilelang, apakah ada kerugian negara ?

Asli 2 (dua) lembar Contoh Hasil Pemeriksaan Lapangan dan Chek List Temuan Dilapangan. 40. Copy 1 (satu) bundel Daftar Rekapitulasi Nomor BAP PHO dan FHO Tahun Anggaran 2010 2011. Barang bukti nomor I-1 s/d 14, 31, 32, dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pasawaran melalui saksi Suharto, SE;Barang bukti nomor I-15 s/d 20, 23 s/d 30, 33 s/d 36, dikembalikan kepada Drs. Hi.

PU/PSW/2010 tanggal 10 Juni 2010, antara lain :Pasal 3 angka 2 huruf c, f, i Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak :Huruf c:Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan RencanaAnggaran Biaya (RAB)/Bestek yang telah ditetapkan dalam kontrak.Huruf f :Bertanggungjawab atas hasil temuantemuan oleh pihak yang berwenang/pengawasan fungsional Pemerintah baik internal maupun eksternal terhadapkekurangan baik volume maupun mutu pekerjaan serta mengganti kerugiantersebut sesuai dengan rekomendasi temuan

/PU/PSW/2010tanggal 10 Juni 2010, antara lain :Pasal 3 angka 2 huruf c, f, i Tentang Hak dan Kewajiban Para Pihak :Huruf c:Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Rencana AnggaranBiaya (RAB)/Bestek yang telah ditetapkan dalam kontrak.Huruf f:Bertanggungjawab atas hasil temuantemuan oleh pihak yang berwenang/pengawasan fungsional Pemerintah baik internal maupun eksternal terhadapkekurangan baik volume maupun mutu pekerjaan serta mengganti kerugiantersebut sesuai dengan rekomendasi temuan

Rek. 400.00.05.00021.5. 37.Asli (satu) lembar Contoh Berita Acara PemeriksaanPekerjaan. 38.Asli (satu) lembar Contoh Hasil Pemeriksaan Lapangan. 39.Asli 2 (dua) lembar Contoh Hasil Pemeriksaan Lapangandan Chek List Temuan Dilapangan. 40. Copy 1 (satu) bundel Daftar Rekapitulasi Nomor BAP PHOdan FHO Tahun Anggaran 2010 2011. IPekerjaan Rehabilitasi Jalan Jurusan WatesCibolangKaliguha KecamatanPadang Cermin Kabupaten Pesawaran :1.

Aceh Tamiang TA2016, Tim Monitoring ada membuat laporan secara lisan kepada atasan kamiterhadap temuan temuan dilapangan; Bahwa, saksi dalam perkara penyelewengan dana ini tidak pernah secaralangsung turun ke lapangan akan tetapi selaku Kepala Sekretariat Tim DanaKampung Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2016 Saksi hanyamenerima dokumen saja; Bahwa, kewenangan Tim Monitoring dan Evaluasi untuk memverifikasi laporantahap sedangkan pencairan tahap II itu bukan kKewenangan dari BPM / timMonitoring

Aceh Tamiang TA2016, Tim Monitoring ada membuat laporan secara lisan kepada atasan kamiterhadap temuan temuan dilapangan; Bahwa, pada saat melakukan monitoring Saksi bersama Tim tidak melihat/meninjau semua Pekerjaan fisik akan tetapi hanya beberapa pekerjaan fisiksaja;Halaman 52 dari 100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2020/PN.Bna.

kondisinya hujan ;Bahwa, setelah itu Saksi dan Tim tidak ada datang lagi ke Desa Alue Sentanguntuk memonitoring pekerjaan jalan rambat beton yang tidak selesaidikerjakan tersebut, karena Tim pada prinsipnya hanya melakukan monitoringterhadap Administratif bukan monitoring dalam hal pekerjaan;Bahwa, saksi menerima Laporan Realisasi Pelaksanaan AnggaranPendapatan dan Belanja Kampung Semester Pertama Pemerintah KampungAlue Sentang Tahun Anggaran 2016 dari Sekretaris Desa Alue Sentang;Bahwa, terhadap Hasil temuan

Infrastruktur Dermaga Desa Beangonong Kabupaten AlorTahun Anggatan 2011, terdapat realisasi pekerjaan yang tidak sesuai denganspesifikasi awal kontrak, dan adanya pengalihan pekerjaan utama yaitu dariPekerjaan Bronjong Batu berubah ke pekerjaan pasangan batu yang tidakdidukung dengan amandemen kontrak (adendum), dan adanya kelebihanpembayaran dibandingkan dengan realisasi volume pekerjaan yaitu padapekerjaan tanah dan urugan, pekerjaan pasangan plasteran, dan pekerjaanbeton ;Menimbang, bahwa berdasarkan Temuan

MT danLaporan Investigasi Tim Teknis dari Jurusan Teknik Sipil Politeknik NegeriKupang atas Penyelidikan Aspek Teknis Perubahan Design Kwalitas Pekerjaandan Volume Pekerjaan Pada Pekerjaan Bantuan Peningkatan InfrastrukturDermaga di Kabupaten Alor, tanggal 29 Juni 2012, bahwa dari pemeriksaanfisik Perubahan design memperbesar peluang terjadinya kerusakan strukturbangunan pada pekerjaan Bantuan Peningkatan infrastruktur Dermaga diKabupaten Alor tahun Anggaran 2011 ;Menimbang, bahwa berdasarkan Temuan

Tanggal 28 Desember 2011 Rp.399.540.734,00.Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Temuan Tim Ahli dariPolitkenik Negeri Kupang (Ahli Ambrosius Raha Lelang Wayan ST.MT dan AbhliTedy Wonlele ST.MT), pekerjaan riil yang dilakukan oleh Terdakwa padapekerjaan peningkatan Infrastrukur Dermaga di Kab. Alor, yang terdiri dari :pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, pekerjaan pasangan dan plasteran, danpekerjaan beton, jumlah volume yang dikerjakan adalah senilaiRp.398.287.532,57.

Alortahun anggaran 2011, berdasarkan Temuan Tim Ahli dari Politeknik NegeriKupang (Ahli AMBROSIUS RAHA LELANG WAYAN, ST.MT dan Ahli TEDYWONLELE, ST. MT) dalam Laporan Investigasi tanggal 29 Juni 2012 pekerjaanriil yang dilakukan oleh Terdakwa pada pekerjaan peningkatan InfrastrukurDermaga di Kab. Alor, yang terdiri dari : pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah,pekerjaan pasangan dan plasteran, dan pekerjaan beton, jumlah volume yangdikerjakan adalah senilai Rp.398.287.532,57.

jumlahnya sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yangdiperoleh dari tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenaipembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uangpengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari120tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uangpengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwadari tindak pidana korupsi ;Menimbang, bahwa berdasarkan Temuan

banyak memeriksadokumen yang tidak lengkap seperti anlisa yang tidak dibuat, KTP, isteri yangtidak ada ;Bahwa saat pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi mulai dari permoihonanhingga persetujuan dan pencairan pengawas tidak diikut sertakan karenakewenangan Direktur, pengawas tidak terlibat secara operasional dalampemberian kredit, pengawas baru menemukan adanya dokumen kredit tidaklengkap setelah terjadi pencairan kredit yang tercantum dalam laporanbulanan ;Bahwa yang dilakukan pengawas terhadap temuan

2003 ada laporan Direksi kepada Dewan Pengawas mengenaikreditkredit yang diberikan ;Saksi Tommy Indra Gunawan,SE.MM, dibawah sumpah menerangkan yangpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi waktu bekerja di BPR Bungbulang sebagai Dewan Pengawas;Bahwa sebagai Dewan Pengawas tugas saksi menetapkan kebijakan umum,menjalankan pengawasan dan pengendalian serta pembinan terhadp BPRBungbulang ;Bahwa saksi mengawasi BPR Bungbulang sejak Mei 2006 sampai dengandilikuidasi Nopember tahun 2007 ;Bahwa ada temuan

apa periode tahun 2006 di BPR Bungbulang sampai dilikuidasi temuan saksi waktu itu BPR Bungbulang dalam keadan DPK saksipelajari dari Laporan Hasil petunjuk Bank Indonesia (LHPBD ;Bahwa dasar pengangkatan saksi sebagai Dewan Pengawas Surat KeputusanBupati Garut ;Bahwa selama saksi menjadi Dewan Pengawas ada membuat laporansemesteran yang dikirim kepada Bank Indonesia dan ke pemiliki (PemdaGarut) ;Bahwa penyebab BPR Bungbulang dilikuidasi berdasarkan hasil laporanterakhir yang saksi buat tidak tercapainya

dipenuhi fotocopy KTPsuami/isteri, surat permohonan kredit, surat kuasa potongan gaji, daftarperincian gaji, agunan/jaminan berupa SK/Karip, slip gaji dan penandatanganannya harus didepan staf saksi di bagian kredit ;Bahwa untuk semua pencairan uang atas izin Direktur utama ;Bahwa untuk pencairan nasabah tidak boleh tidak hadir harus dihadapkantidak bisa diwakilkan dan waktu akad kredit yang menanda tangani bukannasabahnya tidak boleh ;Bahwa kenapa Endang Lili boleh cair saksi tidak tahu dan ada temuan

tahu Endang Lili pernah mengajukan permohonan kredit ke BPRBungbulang tidak atas nama pribadinya atas nama orang lain tapi saksi tidaktahu jumlahnya dan nasabah ada yang datang sebagian ada tidak kebanyakantidak hadir ;Bahwa tahun 2006 BPR Bungbulang sudah koleb ;Bahwa apakah saksi tahu posisi kredit yang diajukan oleh Endang Lili kepadaBPR Bungbulang tahu karena Endang Lili dipanggil oleh tim penanganankredit dari Pemda Garut untuk mempertanggung jawabkan kreditnya setelahitu berdasarkan hasil temuan

SPJsusulan sebagai tindak lanjut hasil temuan BPKRI telah disampaikan olehTerdakwa kepada Kepala Bawasda Kabupaten Jayapura pada tanggal 31 Oktober2008 sebesar Rp 3.199.072.300, (tiga milyar seratus sembilan puluh sembilan jutatujuh puluh dua ribu tiga ratus rupiah) sesuai berita acara penyerahan SPJ TahunAnggaran 2006 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KabupatenJayapura.

;e TRD3 : Berita Acara Penyerahan SPJ TA 2006 Sekretariat DPRDKabupaten Jayapura tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPKRIsejumlah Rp 3.199.072.300,;Hal. 31 dari 44 hal. Put.

belanja daerah dalam rangkapelaksanaan APBD pada kantor Pemerintah daerah ;Saksi tahu dasar pengelolaan pada Peraturan Mendagri. namun, saksilupa nomornya;Ya ada, pada tahun 2008 dalam APBD terdapat pos Bantuan Sosial ;Pada tahun 2008 pada Sekretarian Daerah Prov.Sulsel terdapatanggaran Bansos seluruhnya berjumlah Rp.151.589.328.000, selakubendahara saksi pernah membayarakan dana Bansos kepada sejumlahYayasan dan LSM mengenai jumlah dan nama Yayasan dan LSM saksitidak ingat lagi, namun berdasarkan temuan

terdakwa ;Saksi tidak ingat, pernah menerima cek atau tidak ;Saksi tidak ingat dan saksi tidak pernah berhubungan langsung denganterdakwa ;Saksi tidak ingat pernah menerima kwitansi yang penerimanya atas namaterdakwa atau tidak ;Saksi menganggap Terdakwa sebagai rekanan ;Terdakwa tidak pernah melakukan pengembalian ;Saksi mengetahui bahwa terhadapa pengelolaan APBD pernah dilakukanaudit ;Bahwa ada 202 proposal tidak memberikan laporan pertanggungjawaban kepada saksi selaku Bendahara pengeluaran dan temuan

BPKmenemukan kerugian Negara sebesar Rp.8 milyar lebih ;Terhadap kerugian negera tersebut, telah dilakukan pengembalian ;Saksi tidak ingat jika diantara 202 proposal ada yang diajukan olehterdakwa ;Setelah saksi menerima kwitansi dan mempercayakan Ratno yangmenulis cek, selanjutnya saksi kembali mencocokkan nilainya danselanjutnya dan selanjutnya saksi kKembalikan ke Ratno untuk diarahkankepada penerimanya ;Setelah ada kasus baru saksi tahu, ternyata ada 202 proposal yangbermasalah, temuan BPK Negara

mengambil nomor SK apabila sudah ditandatanganiSekda ;Yang datang mengambil nomor adalah anggota saksi dan menuliskandalam SK;Yang bermohon tidak menunggu hanya datang menanyakanpermohonannya dan Pemohon datang sendiri ;Proses penyelesaian tergantuan pimpinan berada ditempat atau sedangsibuk, biasanya juga bisa selesai satu hari ;Ya, tugas saksi hanya sampai SK keluar, karena cek, bendahara yangbuat ;Untuk pencairan kalau ada yang minta tolong saksi antar ke Bank ;Kami tidak bertanggung jawab atas temuan

akhirpekerjaan tertanggal 08 Nopember 2015, adapun pekerjaan yang belumselesaidikerjakan secara 100% (Seratus) persen, adalah : acian lantai rabat; pekerjaan tangga kayu klas ; pekerjaan cat kayu; pekerjaan angker tiang dan tangga; pasangan cat kayu; pekerjaan cat atap seng.Terhadap item pekerjaan tersebut diakui oleh Saksi RAHMAT bin ABD.SALAMdan saksi ISMAIL, merupakan item pekerjaan yang tidak sesuai RAB danbelum selesai secara 100 % (seratus) persen sampai berakhirnya masapelaksanaan kegiatan dan temuan

rupiah) yang digunakanuntuk kegiatan lain dan tidak termasuk item pekerjaan yang terdapat dalamGambar dan RAB (Detail Enginering Design DED), yaitu :1. biayamembangun WC ;2. biayamembangun dapur 1(satu) unit;3. biaya pembuatan balebale 1 (Satu) unit yang terbuat dari kayu besi;4. biaya akses jalan dari jalan raya masuk ke bangunan Pengelola Clustersekitar kurang lebih 200 m (dua ratus meter).5. biaya konsumsi dan syukuran untuk mendirikan rumah bangunanPengelola Cluster.Bahwa berdasarkan hasil temuan

Nomor 3 PLD.SUS.TPK/2019/PT.MKS pekerjaan tangga kayu klas ; pekerjaan cat kayu; pekerjaan angker tiang dan tangga;pasangan cat kayu; pekerjaan cat atap seng.Terhadap item pekerjaan tersebut diakui olen Saksi RAHMAT bin ABD.SALAMdan saksi ISMAIL, merupakan item pekerjaan yang tidak sesuai RAB dan belumselesai secara 100 % (seratus) persen sampai berakhirnya masa pelaksanaankegiatan dan temuan lapangan tersebut telah dilaporkan kepada saksiSYARIFUDDIN SUPU (PODDING), akan tetapi Saksi RAHMAT bin ABD.SALAMdan

PID.SUS.TPK/2019/PT.MKSuntuk kegiatan lain dan tidak termasuk item pekerjaan yang terdapat dalamGambar dan RAB (Detail Enginering Design DED), yaitu, yaitu :1. biaya membangun WC;2. biaya membangun dapur 1(satu) unit;3. biaya pembuatan balebale 1 (Satu) unit yang terbuat dari kayu besi;4. biaya akses jalan dari jalan raya masuk ke bangunan Pengelola Clustersekitar kurang lebin 200 m (dua ratus meter).5. biaya konsumsi dan syukuran untuk mendirikan rumah bangunan PengelolaCluster.Bahwa berdasarkan hasil temuan

dengan peraturan perundangundangan; Pasal 36 ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf ePerbup No. 37 tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakanbahwa : Tim Pengawas mempunyai Tugas menerima laporanpelanggaran terhadap penyelenggaraan pengisian perangkatPutusan Nomor: 62/G/2021/PTUN.SMG,Hal. 26 dari 98 Hal.desa, memberikan petunjuk atau rekomendasi ataspenyelesaian permasalahan pengisian perangkat desa,menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraanpengisian perangkat desa dan meneruskan temuan

Bahwa benar, sehubungan dengan temuan sebagaimanadimaksud pada huruf c angka 1, Camat Jepon melakukanlangkahlangkah sebagai berikut:1. Melakukan klarifikasi kepada kantor wilayah kementerianAgama Provinsi Jawa Timur dengan hasil ljazah atas namaPutusan Nomor: 62/G/2021/PTUN.SMG,Hal. 27 dari 98 Hal.Akhmad Agus Imam Sobirin terkategori ijazah pendidikan nonformal;2.

pokoknya : Perlu dibuat surat Tim Pembina Teknis Penjarignan danPenyaringan Perangkat Desa Kabupaten Blora kepada Camat Jeponuntuk menghentikan proses pemberian rekomendasi pengangkatanPerangkat Desa hasil seleksi; Bahwa Tim Pembina Teknis membuat surat bertanggal 9 Maret 2021yang ditujukan kepada Camat Jepon perihal Penghentian ProsesRekomendasi; Bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 dilakukan verifikasiberkas yang dimintakan konsultasi yaitu Calon Perangkat Desa peringkat1 dan 2 dan ada 11 temuan

dimaksudpada ayat (2) ditetapbkan dengan Keputusan Camat.Pada Ayat 4, mengatur: Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2)mempunyai tugas:a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pengisian Perangkat Desadi Kecamatan setempat;b. menerima laporan pelanggaran terhadap penyelenggaraan pengisianPerangkat Desa;c. memberikan petunjuk atau rekomendasi atas penyelesaian permasalahanpengisian Perangkat Desa;d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pengisianPerangkat Desa;e. meneruskan temuan

Situbondo, data sementara menunjukan bahwa ada indikasipenyalahgunaan dana bergulir yang harus dipertanggungjawabkan oleh PengurusUPK saat itu, dan melaporkan temuan tersebut kepada BKAD, BPUPK, PJOK,Fasilitator Keuangan Kabupaten (Santo Eko Nugroho) dengan data sementara desa Juglangan dengan perincian sebagai berikut : 25 WwW WNKetua UPK Rp. 25.959.500,Bendahara Rp. 2.990.000,Sekretaris UPK Rp. 2.261.700,Kasir Rp. 21.963.400,Dan dari hasil ini akan berkembang kepada desadesa yang lain di kecamatan

PenanggungjawabPJOK dan didampingi FK ; e Bahwa sampai per tanggal 31 desember 2014 sesuai temuan tim penanganan masalahjumlah total yang menjadi tanggung jawab Sdr.

tersebut telah dilakukan klarifikasi kepada yangbersangkutan dan telah dibuatkan Berita Acara klarifikasinya sedangkan upayayang bersangkutan saksi tidak tahu dan saksi tidak tahu dana tersebut oleh yangbersangkutan dipergunakan untuk apa saja saksi tidak tahu ; eBahwa Yang membuat laporan tersebut adalah saksi sendiri dan laporan tersebutbenar adanya ; e Bahwa sampai per tanggal 31 desember 2014 sesuai temuan tim penanganan masalahjumlah total yang menjadi tanggung jawab Sdr.

Tangguh Hendrawan ) dengan keputusan rapatuntuk melakukan indentifikasi kepada seluruh kelompok simpan pinjamsekecamatan Panji dengan melipatkan petugas KPMD (Kader PemberdayaanMasyarakat Desa) yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh KPMD untuk melakukanpengecekan kepada masingmasing kelompok simpan pinjam sekecamatan Panjilalu hasil temuan dari KPMD yang menemukan adanya selisih dana simpan pinjamantara data pada kelompok dengan data di UPK yang selanjutnya temuan tersebutdilaporkan kepada lembaga

Bahwa pekerjaan penebangan yang dilakukan oleh saudara HAMIDI,saudara JIHIN dan rekanrekannya di Areal Negeri Roho yang diawasi olehsaudara HAIRUZAL , akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelahadanya temuan pelanggaran oleh Tim operasi pengamanan hutan olehPolisi Kehutanan BPPHHK Maluku Papua, karena diduga pekerjaanpenebangan dan pengolahan kayu yang dikoordinir terdakwa II tersebuttidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku ; Bahwa Sesuai dengan PermenLHK P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 /

Bahwa pekerjaan penebangan yang dilakukan oleh saudara HAMIDI,saudara JIHIN dan rekanrekannya di Areal Negeri Roho yang diawasi olehsaudara HAIRUZAL, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelahadanya temuan pelanggaran oleh Tim operasi pengamanan hutan olehPolisi Kehutanan BPPHHK Maluku Papua, karena diduga pekerjaanpenebangan dan pengolahan kayu yang dikoordinir saudara HAIRUZALtersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana saat itu tidakdapat diperlinatkan Surat Keterangan Sahnya

Bahwa pekerjaan penebangan yang dilakukan oleh saudara HAMIDI,saudara JIHIN dan rekanrekannya di Areal Negeri Roho yang diawasi olehsaudara HAIRUZAL , akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelahadanya temuan pelanggaran oleh Tim operasi pengamanan hutan olehPolisi Kehutanan BPPHHK Maluku Papua, karena diduga pekerjaanpenebangan dan pengolahan kayu yang dikoordinir terdakwa II tersebuttidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dimana saat itu tidak dapatdiperlinatkan Surat Keterangan Sahnya

IPSRS Kepada Direktur RSUDtanggal 21 bulan Januari 2013 perihal sinkronisasi genset baru denganyang lama ;1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja danAnggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja danAnggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9 September2011 ;1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan PemeriksaanBPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012 tanggal 8 Mei 2012beserta

Nomor 432 K/PID.SUS/201639.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja danAnggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja danAnggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9 September2011 ;1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan PemeriksaanBPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012 tanggal 8 Mei 2012beserta komentarnya ;1 (satu) bundel

Nomor 432 K/PID.SUS/2016"Menimbang, bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor31/PUUX/2012, 23 Oktober 2012, dalam rangka pembuktian suatutindak pidana korupsi, penegak hukum tidak hanya dapat berkoordinasidengan BPKP dan BPK, melainkan dapat juga berkoordinasi denganinstansi lain, bahkan bisa membuktikan sendiri di luar temuan BPKPdan BPK, misalnya dengan mengundang ahli atau dengan memintabahan dari Inspektorat Jenderal atau badan yang mempunyai fungsiyang sama dengan itu.

Nomor 432 K/PID.SUS/201639.40.41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.1 (satu) bundel Daftar Susunan Perubahan Rencana Kerja danAnggaran (RKA Pendapatan tahun Anggaran 2011, tar Nomor914/1247/keu/2011 tanggal 7 Juli 2011 ;1 (satu) bundel Revisi Susunan Perubahan Rencana Kerja danAnggaran TA. 2011 Nomor 914/1472/Keu/2011 tanggal 9 September2011 ;1 (satu) bundel Penyampaian Draft Lembaran Temuan PemeriksaanBPK Nomor 24/LKPD/TA2011/Karawang/05/2012 tanggal 8 Mei 2012beserta komentarnya ;1 (satu

Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2), (3), (4), (5) dan (6), sangat jelasmenyebutkan bahwa jika ada temuan kesalahan termasukkesalahan yang menimbulkan kerugian Negara, maka tidak sertamerta kesalahan atau penyalahngunaan wewenang tersebutmemberikan kewenangan kepada penyidik tindak pidana korupsidapat melakukan penyelidikan dan penyidikan;8.7.Bahwa faktanya adalah Pemohon tidak pernah dipersalahkan olehaparat pengawasan intern pemerintah, dan itulan sebabnyaTermohon tidak berwenang menetapkan Pemohon

/47.Insp.P/MU/2020tertanggal 9 April 2020, menjelaskan bahwa "terdapat proses pengadaanbarang dan jasa Pemerintah yang telah sesuai dengan mekanismesesuai ketentuan yang berlaku;8.2.Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah DaerahProvinsi Maluku Utara Tahun 2019 oleh Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia Perwakilan Maluku Utara Tahun 2020 Nomor:12.B/LHP/XIX.TER/6/2020, Tanggal 15 Juni 2020 dan Nomor:12.C/LHP/XIX.TER/6/2020, Tanggal 15 Juni 2020, dengan hasil bahwatidak ada temuan

Dan ketentuan Pasal 20 Ayat (2), (3), (4), (5) dan (6) sangatjelas menyebutkan bahwa jika ada temuan kesalahan termasuk kesalahanyang menimbulkan kerugian Negara, maka tidak serta merta kesalahan ataupenyalahgunaan wewenang tersebut memberikan kewenangan kepadaPenyidik Tindak Pidana Korupsi dapat melakukan Penyelidikan danPenyidikan.

2020 tertanggal 9 April 2020,menjelaskan bahwa Terdapat Terdapat Proses Pengadaan Barang dan JasaPemerintah yang Telah Sesuai Dengan Mekanisme Sesuai Ketentuan YangBerlaku (halaman 12 angka 8.1).Laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan keuangan pemerintah daerahprovinsi maluku utara tahun 2019 oleh badan pemeriksa keuangan RIPerwakilan Maluku Utara Tahun 2020 Nomor 12.B/LHP/XIX.TER/6/2020,tertanggal 15 Juni 2020 dan Nomor 12.C/LHP/XIX.TER/6/2020, tertanggal 15Juni 2020, dengan hasil bahwa tidak ada temuan