BolinuanggaMenimbang, bahwauntuk mempertimbangkan hal tersebut diatas, makasekaligus Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pembelaan(Pleeidooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakanHalaman49dari 63, PutusanPerkara Pidana Nomor 32/Pid.Sus/2019/PNLbobahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam DakwaanPenuntut Umum karenaBahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu(PERBAWASLU) Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan DanLaporan Pelanggaran Pemilihan Umum

diketahui terjadinya dugaanPelanggaran Pemilu.Bahwa sebagaimana diketahui saudara Faisal Tanango (Pelapor) adalahorang yang merancang (memasang bingkai) pada Baliho sekaligusmemobilisasi Baliho tersebut ke tempat pemasangan Baliho yaitu dilingkungan Kauman,Kelurahan Bolihuangga,Kecamatan LimbotoKabupaten Gorontalo,dengan kata lain saudara Faisal Tanango (Pelapor)sudah mengetahui hal tersebut sejak lama dan melampaui ketentuanyang ada pada Pasal 7 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 TentangPenanganan Temuan

,pangan,papandan kebutuhan spiritualberupa kebudayaan,pendidikan dan kesehatan.Dan 4 program unggulan dariterdakwa adalah penjabaran dari visi misi partai sebagaimana yang dimaksudpada pasal 8 visi dan misi Partai PDI Perjuangan Point C. adalah tidakberalasan hukum dan harus ditolak;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanPembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan: Bahwa Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu (PERBAWASLU)Nomor 7 tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan

Dengan demikianapabila menjadi temuan cukup direkomendasikan agar lebihmemperhatikan perbaikan tata kelola administrasi kedepannya, sertatidak sampai disebut sebagai perbuatan melanggar hukum, kecualiditemukan atau dapat dibuktikan bahwa harga barang atau jasa yangdiadakan ternyata mahal atau ditemukan adanya harga pembandingyang lebih murah dengan spesifikasi yang sama.

TenagaSurya Paket I, Il, dan Ill TA. 2015 dan 2016 Pada SatkerSekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar, hanyaditemukan indikasi kerugian negara pada item pekerjaanbeton dan pembuatan/pemasangan = angkur = yangmenimbulkan kerugian keuangan negara sejumlah Rp.371.415.196,16 (tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratuslima belas ribu seratus sembilan puluh enam rupiah komaenam belas sen)Dalam LHP tersebut auditor dari BKP atau lembaga yang sama yangmelakukan audit dalam perkara ini tidak menjadikan temuan

Adanya temuan kerugian negara yangmempersyaratkan harus ditemukan dulu unsur perbuatan melawanhukumnya menjadikan ahli auditor seringkali hanya mencaricarikesalahan administratif prosedural untuk dikualifikasi menjadi unsurPerbuatan Melawan Hukum.

I/2012, tanggal 02Januari 2012;1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Jual Beli Pupuk Urea dan NPKPelangi Bersubsidi (SPJB) Nomor : /SPJBPD.ITE//NTT1/2013,tanggal 02 Januari 2013;1 (satu) rangkap Asli Laporan Keuangan PD. lta Esa Kabupaten RoteNdao Tahun Buku 2012;1 (satu) lembar slip penyetoran dari PD.lta Esa kepada Rekening KasUmum Daerah (RKUD) tanggal 10 Oktober 2012 sebesarRp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan keterangan Pengembalian Sisa Bantuan Sosial TA 2011 sesuai hasil temuan

Ita Esa Kabupaten RoteNdao Tahun Buku 2012;1 (satu) lembar slip penyetoran dari PD.Ita Esa kepada Rekening KasUmum Daerah (RKUD) tanggal 10 Oktober 2012 sebesarRp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan keterangan Pengembalian Sisa Bantuan Sosial TA 2011 sesuai hasil temuan BPK RIatas nama PD. lta Esa ;Hal. 45 dari 62 hal. Put.

Nomor 937 K/PID.SUS/2017e Bahwa berdasarkan hasil temuan BPK sisa uang subsidi pupuk yang tidakdisalurkan Terdakwa sehingga ada sisa dana subsidi pupuk tidak tersalurkansebesar Rp65.130.000,00 (enam puluh lima juta seratus tiga puluh riburupiah) ;e Bahwa Terdakwa selaku Direktur PD Ita Esa yang melayani penjualan pupukpetani dalam kenyataannya tidak menggunakan cap dari PD ITA ESAmelainkan menggunakan cap CV Melani atas perintah Terdakwa.

05448/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:05864/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:05621/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:05620/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;1 (satu) berkas foto copy temuan

Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;2425262728293031323334351 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:05864/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:05621/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:05620/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumen pendukungnya;1 (satu) berkas foto copy temuan

: 05448/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumenpendukungnya;1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 05864/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumenpendukungnya;1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 05621/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumenpendukungnya;1 (satu) bundel dokumen asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 05620/BL/LS/09 tanggal 17 Desember 2009 dan dokumenpendukungnya;1 (satu) berkas foto copy temuan

43. Tanggapan atas Temuan Pemeriksaan BPKRI terhadap laporan keuangan Badan Nasional penangulangan Bencana tahun 2016.
44. Surat Tugas No: ST.251/D-III/RR.01/10/2016 Tanggal 21 Oktober 2016.
45. Keputusan Bupati Bireuen No 27 Tahun 2016 tentang Perubahan atas keputusan Bupati Bireuen No 699 tahun 2015 tentang penatapan standar harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah Kabupaten Bireuen Taun anggaran 2016 tanggal 07 Januari 2016.

Bencana banjir dan Tanah LongsorKabupaten Bireuen Sebesar Rp.10.000.305 ;40.Surat Badan Penangulanagan Bencana Daerah (BPBD) No360/06/2018 Tanggal 15 Februari 2018 Perihal Saknsi Kepata PTYEDECOBER JAYA ABADI.41.Keputusan Bupati Bireuen No 120 tahun 2017 Tentang PenetapanStatus Masa transisi darurat Kepemulihan Bencana Banjir bandang dikabupaen Bireuen Tanggal 13 Februari 2017.42.Laporan Hasil pemeriksaan BPKRI atas Laporan keuangan BadanNasional Penanggulangan Bencana Tahun 2016.43.Tanggapan atas Temuan

.10.000.305 ;Hal. 41 dari 67 hal.PUT.No.1/PID.SUS/TIPIKOR/2020/PT.BNA.40.Surat Badan Penangulanagan Bencana Daerah ( BPBD ) No360/06/2018 Tanggal 15 Februari 2018 Perihal Saknsi Kepata PTYEDECOBER JAYA ABADI.41.Keputusan Bupati Bireuen No 120 tahun 2017 Tentang PenetapanStatus Masa transisi darurat Kepemulihan Bencana Banjir bandang dikabupaen Bireuen Tanggal 13 Februari 2017.42.Laporan Hasil pemeriksaan BPKRI atas Laporan keuangan BadanNasional Penanggulangan Bencana Tahun 2016.43.Tanggapan atas Temuan

Tanggapan atas Temuan Pemeriksaan BPKRI terhadap laporankeuangan Badan Nasional penangulangan Bencana tahun 2016.Surat Tugas No: ST.251/DIII/RR.01/10/2016 Tanggal 21 Oktober2016.Keputusan Bupati Bireuen No 27 Tahun 2016 tentang Perubahan ataskeputusan Bupati Bireuen No 699 tahun 2015 tentang penatapanstandar harga barang dan jasa kebutuhan pemerintah KabupatenBireuen Taun anggaran 2016 tanggal 07 Januari 2016.Keputusan Kepala Badan Penangulangan Bencana DaerahKabupaten Bireuen No 31 tahun 2016 Tentang

pengawasan yang kedua danketiga masih ada kekurangan dan tidak ada perubahan danketika saksi menanyakan kepada Sdr.Gilbert ia bilang iasudah bertemu dengan Direksi Tehnis.Bahwa saksi tahu ada Berita Acara sehingga cair danauntuk termijnl s/d.IV;54Bahwa untuk pencairan dana tersebut,didal;am beritaacara pelaksanaan pekerjaan harus ada tanda tangan saksidan saksi menanda tanganinya tanpa paksaan.Bahwa saksi telah melaporkan kekurangan tersebut kepadaDireksi tehnis secara lisan sebanyak 3 kali.Bahwa hasil temuan

Anugerah lIlahi senantiasa diawasioleh Konsultan Pengawas serta Pengawas dari Subdin CiptaKarya sendiri.Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi ErwinKoroh yaitu) Pengawas Lapangan dari Subdin Cipta Karya yangmenyatakan bahwa hasil temuan saksi' dilapangan tentangadanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan bestek telah saksilaporkan kepada terdakwa selaku Kepala Satuan Kerja dansebagai PPK, namun terdakwa tidak memberi komentar dan tidakada memberi petunjuk kepada saksi.Menimbang, bahwa demikian

/IX/2007 tanggal 4 September2007.Menimbang,bahwa walaupun ada temuan Volume pekerjaankurang atau tidak sesuai dengan bestek,namun ketika WellemDethan Direktur CV.Anugerah Ilahi mengajukan permohonanpembayaran tahap terakhir 100%, oleh terdakwa selaku PejabatPembuat Komitmen menyetujuinya dan menerbitkan SuratPermintaan Pembayaran (SPP) Nomor:119/PLP NTT/KIMTAR/2007tanggal 20 Nopember 2007 dan Surat Perintah Membayar (SPM)Nomor : 00440/PLPNTT/KIMTAR/2007 tanggal 22 Nopember 2007.Menimbang, bahwa disamping

Amarta 810 Ngabeyan, Kartasura, Sukoharjo yangmenerangkan pada tanggal 17 bulan O01 tahun 2020 pukul 01.50 wib telahmelakukan pemeriksaan dengan kesimpulan pada pemeriksaan korbanMuhammad Tuthus berumur 22 tahun, ditemukan, luka bacok di tangankanan hingga tulang, luka bacok di tangan kiritpunggung belakang, dikepala, pada korban dilakukan tindakan penghentian pendarahan Korbanmengalami patah tulang+luka robek, hal ini ditandai dengan adanya fotorontgen dan temuan klinis; Visum Et Repertum No. 03

Bahwa sebagaimana Visum Et Repertum No. 03/A/RSKU/RMSV/I/2020dari Rumah Sakit Khusus Bedah Karima Utama yang menerangkan padatanggal 17 bulan O01 tahun 2020 pukul 01.50 wib telah dilakukanpemeriksaan terhadap korban Muhammad Tuthus berumur 22 tahun,ditemukan, Iluka bacok di tangan kanan hingga tulang, luka bacok di tangankiritpunggung belakang, di kepala, pada korban dilakukan tindakanpenghentian pendarahan korban mengalami patah tulang+luka robek, hal iniditandai dengan adanya foto rontgen dan temuan

RMSV/I/2020 dari Rumah Sakit Knusus Bedah Karima Utamayang menerangkan pada tanggal 17 bulan 01 tahun 2020 pukul 01.50 wibtelah dilakukan pemeriksaan terhadap korban Muhammad Tuthus berumur22 tahun, ditemukan, luka bacok di tangan kanan hingga tulang, luka bacokdi tangan kiritpunggung belakang, di kepala, pada korban dilakukantindakan penghentian pendarahan korban mengalami patah tulang+lukaHalaman 49 dari 53 Putusan Nomor 67/Pid.B/2020/PN Skhrobek, hal ini ditandai dengan adanya foto rontgen dan temuan

Hal inidikarenakan pengambilan Berita Acara Keterangan tersebutmerupakan pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan TataRuang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik IndonesiaHalaman 50 dari 101 Putusan Nomor: 20/G/2020/PTUN.PBRKeterangan...Nomor 2 Tahun 2018 Pasal 12 ayat (1) Pengawasan berupapenegakan aturan hukum sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan di bidang PPAT sebagaimana dimaksuddalam Pasal 8 huruf b dilaksanakan atas temuan dariKementerian terhadap pelanggaran pelaksanaan

Temuan atas dugaan pelanggarantersebut tertuang dalam Berita Acara Pemberian Keterangansaksi pembelli (Pihak ke II) Nomor: 154/BA14.06.HP.03.04/IV/2020, tanggal 20 April 2020 atas nama SiskaPebriani, Berita Acara Pemberian Keterangan saksi pembelli(Pihak ke II) Nomor : 154.2/BA14.06.HP.03.04/IV/2020, tanggal20 April 2020 atas nama Risman Saputra, Berita AcaraPemberian Keterangan saksi pembeli (Pihak ke II) Nomor:154.3/BA14.06.HP. 03.04/IV/2020, tanggal 20 April 2020 atasnama Rita Arianti, Berita

selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kewenangan Tergugatdalam penerbitan Objek Sengketa dengan pertimbangan hukum sebagaiberikut;Menimbang, bahwa peraturan perundangundangan yang menjadisumber kewenangan Tergugat mengacu pada ketentuan Peraturan MenteriAgraria dan Tata Ruang/ Kepala BPN RI Nomor 2 Tahun 2018:Pasal 30(3)(1) Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran yang dilakukan olehPPAT dilaksanakan mulai dari tingkat MPPD;MPPD sebagaimana dimaksud ayat (1) menindaklanjuti temuan

- Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ambon Nomor : 523/928/DKP/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014 perihal Penyampaian Temuan BPK RI kepada PT. NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU

44)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (BUKU I) Nomor : 03/SPK/PENG/DAK/DKP-KA/X/2013 tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp. 429.888.000,- dengan pelaksana PT.

Surat Kepala Dinas Kelautan dan PerikananKota Ambon Nomor : 523/928/DKP/VIII/2014tanggal 26 Agustus 2014 perihalPenyampaian Temuan BPK RI kepada PT.NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (BUKU 1)Nomor 03/SPK/PENG/DAK/DKPKA/X/2013tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.429.888.000, dengan pelaksana PT.NENGMEYPRATAMA MALUT MALUKU1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (BUKU II)Nomor 03/SPK/PENG/DAK/DKPKA/X/2013tanggal 21 Oktober 2013 sebesar Rp.429.888.000, dengan pelaksana PT.NENGMEYPRATAMA

Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan KotaAmbon Nomor : 523/928/DKP/VIII/2014 tanggal 26Agustus 2014 perihal Penyampaian Temuan BPKRI kepada PT. NENGMEY PRATAMA MALUTMALUKU1 (Satu) bundel asli Surat Perjanjian (BUKU I) Nomor :03/SPK/PENG/DAK/DKPKA/X/2013 tanggal 21Oktober 2013 sebesar Rp. 429.888.000, denganpelaksana PT.

Surat Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kota AmbonNomor : 523/928/DKP/VIII/2014 tanggal 26 Agustus 2014perihal Penyampaian Temuan BPK RI kepada PT.NENGMEY PRATAMA MALUT MALUKU44)1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian (BUKU 1!)

Bahwa berdasarkan temuan fakta tersebut, terbukti bahwaTertanggung Mendiang/Almarhumah Sussy Christiani Gunawanpernah dirawat dan didiagnosa menderita PENYAKIT DM(DIABETES MELLITUS) SEJAKTANGGAL 14 OKTOBER 2012DAN PENYAKIT DISLIPIDEMIA SEJAKTANGGAL 15 JANUARI2013, yang mana hal tersebut TIDAK PERNAH DISAMPAIKANPADA, SAAT PENGISIAN DAN PENANDATANGANAN SURATPERMINTAAN ASURANSI DAN PERNYATAAN KESEHATANASURANSI JIWA KREDIT KUMPULAN PADA TANGGAL 1 APRIL2014..

Bahwa dengan demikian tertangung Sussy Christiany Gunawantelah menutupi/tidak memberikan informasi dengan benar mengenaipenyakit DM (DIABETES MELLITUS) yang telah dideritanya padatanggal 14 Oktober 2012 Dan penyakit Dislipidemia sejak tanggal15 Januari 2013, oleh karenanya berdasarkan temuan faktafaktatersebut sesuai dan berdasarkan hukum, TERGUGAT menolakpengajuan klaim meninggal dengan sertifikat kepesertaan asuransinomor : 54.302.2014.00274 atas nama tertangung Sussy ChristianyGunawan tertangal

Arif Sp.PD disebutkan bahwa RiwayatPenyakit Dahulu (RPD) DM (Diabetes Mellitus) sejak tanggal 14 Oktober2012 dan penyakit Dislipidemia sejak tanggal 15 Januari 2013, namun haltersebut tidak pernah disampaikan pada saat pengisian danpenandatanganan surat permintaan asuransi dan pernyataan kesehatanasuransi jiwa kredit kumpulan pada tanggal 1 april 2014. e Bahwa berdasarkan temuan faktafakta tersebut sesuai dan berdasarkanhukum, Tergugat menolak pengajuan klaim meninggal dengan sertifikatkepesertaan

Bahwa penetapan Tersangka oleh polres Sikka terhadap penggugat adalah juga berdasarkanhasil kajian atau pemeriksaan tehnis oleh Tergugat I pada tanggal 28 29 nopember 20013di lokasi pasar alok kabupaten Sikka sebagai obyek pemeriksaan dalam ranmgkaiankegiatan Perhitungan Kerugian Negara di mana kemudian hasil kajian tehnis dari Tergugat Idimaksud dijadikan sebagai data atau temuan kerugian Negara oleh tergugat II sehinggakemudian sesuai informasi yang beredar di masyarakat maka dalam kasus dugaan

Hal tersebut dikarenakan ahli teknisberpendapat volume telah sesuai dengan kontrak, maka LHAIhanya mencantumkan temuan kemahalan harga.Sedangkan pada saat penyidik Polres Sikka meningkatkan perkara ke tahappenyidikan, penyidik Polres Sikka meminta bantuan untuk melakukan audit PKKNkepada Tergugat II.

Kemudian hasilkajian teknis dari Tergugat I tersebut, dijadikan sebagai data atau temuan kerugian Negara olehTergugat II.

BPK untuk pekerjaan PembangunanWater Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru.Bahwa saksi tahu ada temuan BPK untuk pekerjaan PembangunanWater Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 padaDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru karena pada saat BPK turunmelakukan pemeriksaan pekerjaan saksi juga dipanggil oleh BPK diKantor Bupati dan BPK menyampaikan kepada saksi bahwa adakekurangan timbunan.Bahwa hasil temuan BPK untuk pekerjaan Pembangunan Water

Aego Media Pratama telahmengerjakan kekurangan Volume timbunan untuk pekerjaanPembangunan W ater Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran2015 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Buru tersebut sesuaidengan hasil temuan BPK tersebut atau belum karena pada saat BPKmemanggil saksi dan menyampaikan bahwa ada kekurangan volumetimbunan saat itu saksi langsung menyampaikan kepada saudaraSahran Umasugi.

Nurdin Lamatokan :10.Bahwa Saksi selaku Ketua Panitia Penerima hasil PekerjaanPembangunan Water Front City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran2015, pernah mendengar di kantor Dinas PU Kabupaten Buru terkaitdengan adanya temuan BPK terhadap Pekerjaan Pembangunan WaterFront City Kota Namlea Tahap Tahun Anggaran 2015 namun Saksitidak mengetahui apakah temuan tersebut mengenai administrasi atauterkait kekurangan volume pekerjaan ;Bahwa CV.

No.05.C/HP/XIPAMB/06/2016 tanggal 8 Juni 2016, olehkarena masih dalam masa tenggang waktu pemeliharaan disarankankepada pelaksana untuk segera melaksanakan hasil temuan BPK RIPerwakilanProvinsi Maluku dimaksud.Bahwa benar yang membuat konsep surat pemberitahuan untukmelaksanakan temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku adalah PPKibu Sri Jauranty kemudian saksi tandatangan surat pemberitahuanuntuk menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Provinsi dan yangmeneruskan surat pemberitahuan tersebut kepada

pelaksanapekerjaan dan saksi tidak tahu disampaikan kepada siapa dan saksitidak menanyakan disampaikan kepada siapa.Bahwa benar atas temuan dimaksud PPK memerintahkan pelaksanapekerjaan untuk menindaklanjuti temuan BPK Perwakilan Malukudimaksud dan setahu saksi sudah ditindak lanjuti temuan BPKPerwakilan dimaksud.Bahwa benar pada saat pelaksana menindaklanjuti pekerjaan kurangyang ditemukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Maluku saksibersama Bupati Buru, sebagian SKPD Kabupaten Buru datang kelokasi

peraturanperundangundangan kita bahkan susunan ketatanegaraan kita sudahmenyiapkan lembagalembaga untuk itu, salah satu lembaga tingginegara yang disiapkan untuk melakukan pemeriksaan keuangan adalahBPK yang diberi kewenangan untuk melakukan audit tentangpenggunaan pengelolaan keuangan baik di Pusat maupun di daerah.Atas dasar audit dari BPK itulah kemudian diketahui bahwa ada temuanpenggunaan anggaran yang berindikasi kerugian negara tapi belum bisadikatakan ada kerugian negara, karena akhir dari temuan

BPK itumelahirkan rekomendasi 60 (enam puluh) hari yang diberikan kepadaPemerintah Daerah untuk menyelesaikan temuan tersebut, setelah 60(enam puluh) hari ternyata tidak dilaksanakan baru kita bisamengindikasikan adanya kerugian negara karena Pemerintah Daerahtidak menindaklanjuti hasil temuan BPK tersebut;Bahwa HPS ini jika ingin ditelusuri peruntukannya untuk apa ?

Nanti kita bicaraperbuatan pidana setelah ada hasil pemeriksaan dari PemeriksaKeuangan yang menyatakan ada sesuatu yang salah disini baru kitamengetahui ada temuan dan jika temuan ini tidak ditindaklanjuti olehPemerintah Daerah, berarti memang ada kerugian negara, Kedua :Seandainya HPS ini tidak dilelang, apakah ada kerugian negara ?

RAYMOND KARYAPERDANA, akibatnya terjadi kelebihan bayar yang menurut temuan hasil perhitungan339BPK Perwakilan Sulawesi Tengah sebesar Rp. 46.000.000, (empat puluh enam jutaRupiah). Atas temuan BPK tersebut, maka pada tanggal 29 Maret 2011 saksiHARTONO TAULA telah mengembalikan atau menyetorkan dana sebesar Rp.46.000.000, (empat puluh enam juta Rupiah) ke kas daerah.

RAYMOND KARYAPERDANA, akibatnyaterjadi kelebihan bayar yang menurut temuan hasil perhitunganBPK Perwakilan Sulawesi Tengah sebesar Rp. 46.000.000, (empat puluh enam jutaRupiah). Atas temuan BPK tersebut, maka pada tanggal 29 Maret 2011 saksiHARTONO TAULA telah mengembalikan atau menyetorkan dana sebesar Rp.46.000.000, (empat puluh enam juta Rupiah) ke kas daerah.

Sementara itu berdasarkanhasil temuan perhitungan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah menyimpulkan bahwapelaksanaan pekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita Tahap II dikerjakan sesuaidengan kontrak artinya tidak ada kelebihan pembayaran kepada PT.

Sementara itu berdasarkan temuan hasil perhitungan BPK PerwakilanSulawesi Tengah terdapat kelebihan pembayaran kepada PT.

Yamin Kota Palu yang telahmenandatangani dokumendokumen yang merupakan salah satu persyaratan agar dapatdicairkannya atau dibayarkannya dana kepada Kontraktor selaku Pelaksana dalampekerjaan Renovasi Gedung Dharma Wanita dimana dalam dokumen tersebutmenerangkan mengenai bobot hasil pekerjaan yaitu bahwa pekerjaan telah selesai 100%padahal berdasarkan hasil temuan pemeriksaan Tim Ahli dari Fakultas TeknikUniversitas Tadulako dan hasil temuan pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Tengahmenunjukkan bahwa

BANK MALUKUMALUTsebagaimana tertera pada surat Nomor 23/KINERJABPD/11/2015,perihal penyampaian temuan pemeriksaan dan laporan keuangan PT.BANK MALUKUMALUT pada akhir tahun 2014 dan akhir tahun 2015,dimana PT. BANK MALUKUMALUT tidak mengalami kerugian dalampelaksanaan pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan KantorCabang PT.

Nomor 2282 K/PID.SUS/2017dengan mengabaikan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RItentang Temuan Pemeriksaan Kinerja atas Efisiensi Dan EfektifitasProgram Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian Tahun Buku2014 dan Semester Tahun 2015 pada PT.

BankMalukuMalut di Surabaya tahun 2014 ;Bahwa putusan dan pertimbangan hukum Judex Facti tersebutbertentangan dengan Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan RItentang Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas Efisiensi Dan EfektifitasProgram Bank Dalam Rangka Peningkatan Perekonomian TahunBuku 2014 dan Semester Tahun 2015 pada PT BANK MALUKUMALUT sebagaimana tertera pada surat Nomor23/KINERJABPD/1 1/2015, Perihal Penyampaian TemuanPemeriksaan dimana hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan RITerkait Pelaksanaan

Nomor 2282 K/PID.SUS/2017Bahwa selain bertentangan dengan hasil audit dari Badan PemeriksaKeuangan RI tentang Temuan Pemeriksaan Kinerja Atas EfisiensiDan Efektifitas Program Bank Dalam Rangka PeningkatanPerekonomian Tahun Buku 2014 dan Semester Tahun 2015 padaPT.

Bank Maluku Malut sebagaimanatertera pada surat Nomor 23/KINERJABPD/11/2015, perihalPenyampaian Temuan Pemeriksaan Dan Laproran Keuangan PT.Bank Maluku Malut Pada Akhir Tahun 2014 dan Akhir Tahun 2015,dimana PT. Bank Maluku Malut tidak mengalami kerugian dalampelaksanaan pengadaan tanah dan gedung untuk pembukaan KantorCabang PT.

;Bahwa atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tersebutkemudian dilakukan pengembalian / penyetoran ke kas daerah yang diambil darianggaran 2008 sesuai SP2D tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp.5.750.000.000. ( lima miliartujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu :e Uang sebesar Rp. 5.750.000.000. disetorkan ke kas daerah sebesar Rp.5.022.225.731.

;Bahwa atas temuan BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan tersebutkemudian dilakukan pengembalian / penyetoran ke kas daerah yang diambil darianggaran 2008 sesuai SP2D tanggal 5 Mei 2008 sebesar Rp.5.750.000.000. (lima miliartujuh ratus lima puluh juta rupiah), yaitu : Uang sebesar Rp. 5.750.000.000. disetorkan ke kas daerah sebesar Rp.5.022.225.731. (menutup ketekoran kas sisa UYHD tahun 2007) sementarasisanya sebesar Rp. 727.774.269. dipergunakan untuk keperluan Setda.

telah membuktikan bahwasanya pengeluaran dan pembayaranyang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak berdasarkan atas adanya niatjahat (mens rea) dalam diri terdakwa dan atau atas inisiatif Terdakwa/Pemohon Kasasiyang berdiri sendiri, melainkan disebabkan oleh adanya PERINTAH DANPERMINTAAN DARI PIHAKPIHAK TERTENTU DAN ATAU DARI OTORITASPEMEGANG KEKUASAAN agar Terdakwa mengeluarkan pembayaranpembayaranatas beberapa kegiatankegiatan tertentu (sebagaimana terlihat dan terekam dalamdaftar dan atau temuan

Pegadaian yang memeriksa danHalaman 51 dari 66 Putusan Nomor 47/PDT/2016/PT DPSmenaksir ulang atas Temuan Taksiran Tinggi dan saksi Para Pembanding(dahulu Tergugat Tergugat Il dan Tergugat Ill), yaitu: IDA HERLINA, PegawaiMediator pada Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar.Bahwa dari ketiga saksisaksi ini diperolah fakta hukum benar adanya telahterjadi Pelanggaran Standar Operasional Prosedur yang dilakukan olehTergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill yaitu adanya Taksiran Tinggi atasBarang

Pegadaian yangmemeriksa dan menaksir ulang atas Temuan Taksiran Tinggi dansaksi Para Tergugat, yaitu: IDA HERLINA, Pegawai Mediator padaDinas Tenaga Kerja dan Sosial Kota Denpasar.Bahwa dari ketiga saksisaksi ini diperolah fakta hukum benar adanyatelah terjadi Pelanggaran Standar Operasional Prosedur yangdilakukan oleh para Pembanding (dahulu Tergugat , Tergugat Il, danTergugat Ill) yaitu adanya Taksiran Tinggi atas Barang Jaminan dikantor cabang Kreneng milik Penggugat.Bahwa keteranganketerangan

7Januari 2011; adalah hasil dari pemeriksan yang dilakukan oleh TimSPI; Bukti P2 Pelimpahan LHPP No. 01/08//2011 Tertangal, 19 Januari2011; adalah produk dari tim Satuan Inspektorat Perusahaan untukmelakukan audit secara idenpendent terhadap adanya laporan dantemuan pelanggaran yang dilakukan oleh Tergugat , Tergugat Il danTergugat Ill; Bukti P3 Surat Pernyataan, Tertanggal, 7 Januari 2011; yang dibuatoleh para Pembanding (dahulu Tergugat , Tergugat Il, dan TergugatIll) atas tindak lanjut dari temuan

teliti ember tersebut seperti terdapat rendaman pakaian kemudian Saksimenyelakan penerangan dari lampu senter yanga da di handphone Saksi danSaksi melihat bahwa air tersebut berwarna merah kehitaman dan mengeluarkanbau busuk; Bahwa kemudian Saksi memindahkan Kasur yang saat itu disandarkan padadinding, Saksi menemukan ada seperti bercak darah yang mengalir dari Kasurdan menetes ke lantai; Bahwa setelah melakukan penggeledahan kemudian Saksi melapor kepimpinan Saksi yang kemudian berdasarkan hasil temuan

tetapipenghuninya sudah beberapa hari tidak kelihatan dan selanjutnya Saksi pergi kerumah kos yang dicurigai lalu pemilik kos yang bernama Ibu Marlinamenyampaikan bahwa kamar itu dihuni oleh lakilaki dengan perempuan danpemilik kos pernah melihat perempuannya dalam keadaan sakit; Bahwa Saksi Styier Pattiruhu dan temannya kemudian melakukanpenggeledahan pada kos milik Saksi Marlina Alias Ibu Leni di kamar yangditempati Terdakwa menemukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluargayang kemudian berdasarkan hasil temuan

sudah beberapa hari tidak kelihatan dan selanjutnya Saksi pergi kerumah kos yang dicurigai lalu pemilik Kos yang bernama Ibu Marlina menyampaikanbahwa kamar itu dihuni oleh lakilaki dengan perempuan dan pemilik kos pernahmelihat perempuannya dalam keadaan sakit;Menimbang, bahwa Saksi Styier Pattirunu dan temannya kemudianmelakukan penggeledahan pada kos milik Saksi Marlina Alias Ibu Leni di kamaryang ditempati Terdakwa menemukan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluargayang kemudian berdasarkan hasil temuan

Amir Yusuf naik ke dalam perahumemeriksa isinya dan kemudian mengambil sebuah tas ransel warna hitam,karena terasa berat lalu tas tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah 1 (Satu)pucuk senjata laras panjang model lipat.Bahwa karena mendapatkan temuan yang membahayakan kemudian tastersebut dibawa lari oleh saksi untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib,namun salah seorang pelaku yang turun dari atas perahu mengejar dan mintaagar tas tersebut dikembalikan, namun permintaan tersebut ditolak.

Amir Yusuf naik ke dalam perahumemeriksa isinya dan kemudian mengambil sebuah tas ransel warna hitam,karena terasa berat lalu tas tersebut dibuka dan ternyata isinya adalah 1 (satu)pucuk senjata laras panjang model lipat.Bahwa karena mendapatkan temuan yang membahayakan kemudian tastersebut dibawa lari oleh saksi untuk dilaporkan kepada pihak yang berwajib,namun salah seorang pelaku yang turun dari atas perahu mengejar dan mintaagar tas tersebut dikembalikan, namun permintaan tersebut ditolak.

Karena mendapatkan temuan yangmembahayakan kemudian tas tersebut dibawa lari oleh saksi untuk dilaporkankepada pihak yang berwajib, namun salah seorang lakilaki / pelaku yang turundari atas kapal mengejar dan minta agar tas tersebut dikembalikan, namunpermintaan tersebut ditolak. Ketika sudah berhasil lepas dari kejaran, kemudiansaksi M. Amir Yusuf menelpon anggota Polsek Seunuddon untuk mengabarkantentang penemuan senjata api tersebut.

Jombang adalahmasingmasing bidang dan disini pihak KONI wajib membuatrekapannya untuk dilaporkan ke Bupati sebagai pemberi hibah;Bahwa jika terjadi temuan adanya penyimpangan maka yangbertanggungjawab adalah Top Manager dan juga yang ikutmenandatangani dan sebagai penyelenggara kegiatan dalamlaporan pertanggungjawaban (LPJ) dana hibah;Bahwa secara administratif terdakwa tidak boleh melaksanakantugas sebagai bendahara organisasi Pengcab PSSI Kab.Jombang, karena sudah ada bendaharanya yaitu Fauzi,

danterdakwa juga tidak memiliki surat tugas untuk menggantiposisi bendahara yaitu Fauzi maupun wakil bendahara yanglainnya;57tidak memberikan komentar;Bahwa hasil audit penyelewengan terjadi pada pendistribusiananggaran yang dilaksanakan oleh H.Lukman Oesin danterdakwa;Bahwa berdasarkan temuan hasil audit tahun 2008 s/d 2009yang menerima hibah Pengcab PSSI untuk tahap I diterimalangsung oleh H.

Jombang juga terdapat selisih anggaran yaitu di LPJtertulis Rp. 132.000.000, sedangkan dana yang diterimakanhanya sebesar Rp. 102.000.000, sehingga temuan ini dapatdikategorikan sebagai mark up;Bahwa selain itu untuk kompetisi liga divisi II/b faknya fiktifnamun terdapat di LPJ;Bahwa penandatanganan kwitansi kosong yang diserti meteraiadalah tidak benar karena penandatangan meterai tersebutharus juga disebutkan jumlahnya berapa dan untuk apa;Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut, Terdakwa