Ditemukan 275136 data
23 — 16
Bahwa antara Para Pemohon tidak ada larangan untuk menikah baikmenurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;4. Bahwa sejak Para Pemohon menikah sampai sekarang tidak pernahbercerai dan tidak pernah ada yang keluar dari agama Islam atau murtad;5. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu)orang anak;6.
PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka patut untuk diperintahkan kepadaPara Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal ParaPemohon;Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, makaberdasarkan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama, maka biaya perkara ini akan dibebankan kepada ParaPemohon;Mengingat segala
95 — 20
Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halanganperkawinan menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.
nikah dan akta lainnyamilik para Pemohon, oleh karena itu kepentingan para Pemohon dalampermohonan ini telah nyata dan konkrit, sehingga patut untuk diberikanperlindungan hukum;Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas,Pengadilan Agama berpendapat Para Pemohon telah dapat membuktikandalildalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkanuntuk seluruhnya;HIm. 10 dari 12Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2020/PA.NlaMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor1
1.I Kadek Bayu Kusuma Wijaya
2.Yola Ester Rita
25 — 10
pengesahan perkawinan inidiajukan Pemohon ( KADEK BAYU KUSUMA WIJAYA) telah berusia 21 danPemohon Il (YOLA ESTER RITA) telah berusia 20 tahun sehingga padanantinya dapat diterbitkan Akta Perkawianan;Menimbang berdasarkan uraian faktafakta hukum sebagaimanatersebut dalam pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwapermohonan Para Pemohon telah memenuhi yang dipersyaratkansebagaimana dalam Pasal 6 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 Jo Undangundang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang undang Nomor1
Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan joUndangundang RI Nomor 24 tahun 2013 ;Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkanpermohonan Para Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksimaka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada ParaPemohon ;Mengingat, akan ketentuan Pasal 6, Pasal 7, pasal 47 ayat (1 dan(2) dan Pasal 50 Undangundang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undangundang Nomor1
15 — 1
berdasarkan fakta poin (4) yang menyatakanbahwa Pemohon dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikahsebagai bukti sah pernikahan mereka, maka permohonan Pemohon danPemohon Il untuk itsbat nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) danPasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanyaPengadilan Agama dapat menerima permohonan itsbat nikah dari Pemohon dan Pemohon II karena perkawinan Pemohon dengan Pemohon II tidaktermasuk kategori perkawinan yang dilarang menurut Undangundang Nomor1
dan pengesahan nikah ini sangat berguna bagiPemohon dan Pemohon Il untuk adanya kepastian hukum statusperkawinan Pemohon dan Pemohon Il serta sebagai bukti pernikahanPemohon dengan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat pembuatanakta kelahiran anakanak Pemohon dan Pemohon II sesuai dengan Pasal27 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas dan dengan memperhatikan Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor1
19 — 9
sejakbulan November 2016 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 4tahun dan selama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakankewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan November 2016 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 4 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
9 — 6
sejakbulan Nopember 2013 Tergugat telah pergi dari rumah tempat kediamanbersama dan sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 7tahun dan selama pisah Tergugat dan sudah tidak pernah melaksanakankewajiban layaknya seorang suami sehingga tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tahunberturutturut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar kKemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan Nopember 2013 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 7 tahun dan selama berpisahTergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
7 — 0
Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolutperadilan agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikanPenggugat dan Tergugat dan juga upaya perdamaian melalui sidangditempat, telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidakberhasil sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun2009, dan Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung RI, Nomor1
telah berpisah rumah selama 8 tahun 3 bulan; Bahwa penyebab rumah tangga tidak harmonis karena Tergugat telahmenderita sakit jiwa; Bahwa Tergugat pernah diobati baik melalui medis ataupun melaluipengobatan alternatif namun tidak bisa sembuh;Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuniutagar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan/ dijatuhkandengan talak satu) bain sughra, dan gugatan tersebut akandipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang Undang Nomor1
17 — 10
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, yang mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan antarasuami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dan Pasal 39 ayat (1)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jis.
Pasal 65UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 16 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam,yang menentukan bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidangPengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasilmendamaikan kedua
21 — 5
Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi HukumIslam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
71 — 6
Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi HukumIslam dan tidak melanggar ketentuan Pasal 8, 9 dan 10 Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
Pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
29 — 7
Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor1 Tahun 1991);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (3) pihak keluargapernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis setiapkali persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguhsungguh agarPenggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadahdan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itusesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Penggugat tetapberkeyakinan kuat ingin bercerai dengan
Bf tensile G5354 2 a4 ne = . ee oe SD ba Se ells 8h 45> 55 aHalaman 9 dari 12 halaman Putusan Perkara Nomor 477/Pdt.G/2018/PA.KBrArtinya: "Dan diantara tandatanda kekuasaanNya alah Dia telahmenciptakan untukmu isteriisteri dari jenismu sendiri, Supayakamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Diamenjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnyapada yang demikian itu. benarbenar terdapat tandatanda bagikaum yang berfikir.Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor1
32 — 6
Putusan No.256/Pdt.G/2021/PA.MSMenimbang, bahwa menurut Hakim unsur substansialalasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam adalah pecahnya rumah tangga, dan pecahnya rumah tangga tidak hanyadililhat dari segi intensitas terjadinya pertengkaran, karena meskipun seringterjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga
daripada mengambilkemaslahatan, oleh karena itu menurut Hakim jalan terbaik bagi Penggugat danTergugat adalah perceraian;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbanganpertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga atauperkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dansulit untuk disatukan kembali, oleh karenanya gugatan Penggugat telahberalasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
18 — 3
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksiSaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa untuk memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon telah menghadirkan pihakpihak yang dekat dengan Pemohon
Putusan No. 2607/Pdt.G/2020/PA.PmlMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
12 — 6
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Him. 7 dari 14 hlm.
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
13 — 8
,mediator non hakim Pengadilan Agama Depok, namun ternyata tidak berhasilmendamaikan kedua belah pihak dan selanjutnya di setiap persidanganMajelis Hakim tetap senantiasa berupaya semaksimal mungkin mendamaikanpihak yang berperkara namun tetap tidak berhasil, sehingga dalampemeriksaan perkara ini dinilai telah memenuhi maksud ketentuan pasal 130HIR, pasal 82 ayat 1 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan PERMARI Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur
di Pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugatyang dikuatkan dengan bukti surat (P.1) berupa Kutipan Akta Nikah yangdinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti surat, dandisamping itu dinilai sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatanpembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis menilai terobukti Penggugatdengan Tergugat telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sahsebagaimana ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor1
9 — 0
saesennssaus6ses sears =Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lainmohon keputusan yang seadil adilnya ;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yangditetapkan untuk sidang, Penggugat telah hadir dipersiangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap jugatidak menunjuk kuasanya, meskipun sesual relaaspanggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor904/Pdt.G/2011/PA.Srg. tanggal 23 Desember 2011 dan 04ivi.4Januari 2012 kepada Tegugat telah dipanggil dengan patutMenimbang, bahwa sekalipun menurut Perma Nomor1
28 — 14
BahwaPemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumahtangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membinarumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidakterwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangatberalasan apabila gugatan ini dikabulkan; 8.
6 — 0
Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon8.namun tidak berhasil ;2Bahwa atas dasar uraian diatas permohonan Pemohon telah memenuhi alasanperceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 2 undangundang nomor1 tahun 1974 jo.
6 — 0
gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut diatas ;Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam suratpermohonannya bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Mojokerto, denganHal. 3 dari 5 halaman Put No. 1996/Pdt.G/2016/PA Mr.demikian berdasarkan pasal 73 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 tahun 1989yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 PengadilanAgama Mojokerto berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 38 huruf (a) Undang Undang nomor1
10 — 3
Rw.05 No.133Kelurahan Lemahwungkuk Kecamatan Lemahwungkukk KotaCirebon , sebagai Termohon ;Pengadilan Agama tersebut ;Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;TENTANG DUDUK PERKARANYAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan Cerai Talaknyatertanggal 01 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanAgama Cirebon Nomor: 0856/Pdt.G/2015/PA.CN mengemukakan halhalsebagai berikut :Halaman 1 dari 5 halamanPutusan Nomor1