Ditemukan 275136 data
35 — 8
sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapathidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini , telah terpenuhi alasan cerai ex pasal 19 (f)Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;Menimbang, bahwa fakta fakta hukum tersebut telah pula memenuhiPasal 39 ayat ( 2 ) Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor1
No.537/Pdt.G/2020/PA Mtr.Pemohon mengenai izin talak raj i tersebut memenuhi Pasal 118 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkandengan putusan verstek ;Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk sengketa bidangperkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undangundang Nomor 7Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon
62 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal 15 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusanini, Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secarakeseluruhan; Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor1
NASIRtersebut: Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor1/PDT/2019/PT PLK., tanggal 19 Februari 2019 yang membatalkanPutusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Klk., tanggal 24 Oktober 2018, sehingga amar selengkapnyasebagai berikut:Dalam Konvensi:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Konvensi untuksebagian;2.
10 — 7
Putusan No. 2543/Padt.G/2021/PA.SIwtahun dan selama berpisanh keduanya sudah tidak pernah melaksanakankewajibannya layaknya suami istri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
jelas alamat dan tempat tinggalnya diwilayah Republik Indonesia yang berakibat Pemohon dan Termohon sekarangsudah berpisah selama 3 tahun, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang PelaksanaanUndangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 133 Inpres Nomor 1 Tahun1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian syaratperceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
11 — 7
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (b) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hallain diluar Kemampuannya;Menimbang, bahwa telah terbukti sejak bulan September 2017 Tergugattelah pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama yang akibatnyaPenggugat dan Tergugat sekarang sudah selama 2 tahun 2 bulan dan selamapisah Tergugat menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediamanbersama, maka mendasarkan pada ketentuan Pasal 21 ayat ( 3 ) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
46 — 12
Pasal 14 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas maka Majelis Hakim berkesimpulan perkara a quo dapat diterima dandilanjutkan untuk diperiksa;Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak adalah termasuk sengketaperdata yang wajib lebih dahulu diupayakan penyelesaikan melalui perdamaiandengan bantuan Mediator, namun oleh karena Termohon= selamaberlangsungnya persidangan
lagi terhadaprumah tangga dan keluargakeluarga mereka, padahal agama Islammengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan daripada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul figh yangartinya Menghilangkan kerusakan lebih utama dan pada mendatangkankemaslahatan:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telahmemenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1
10 — 9
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
20 — 8
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauHlm.7 dari 13 hlm.
perselisinan danpertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menghargai Pemohonsebagai suami dan seringkali membantah ketika diberi nasehat, dan sekarangPemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan dan selamaberpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suamiistri ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
26 — 15
Pasal 134 Inpres Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara aquo, Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksisaksi dari pihak keluarga atauorangorang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat untuk mendapatkankebenaran yang lebih meyakinkan ;Menimbang, bahwa memenuhi dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2)Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Penggugat telah menghadirkanpihakpihak yang dekat dengan Penggugat
bahwa meskipun telah dilakukan upaya perdamaian olehpihak keluarga, dan pula upaya perdamaian itu tetap dilakukan selama dalamproses persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989, namun Penggugat tetap tidak berniatmeneruskan kehidupan bersama dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
10 — 4
tinggal di dalam wilayah hukum Pengadilan AgamaSelong, oleh karena itu Penggugat dapat mengajukan perkara ini kePangadilan Agama Selong, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat 1Undangundang Nomor 7 Tahun 1989;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka terbukti Penggugatdan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena ituPenggugat dan Tergugat masingmasing mempunyai dasar hukum (/egalstanding) sebagai pihak dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor1
Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26Maret 1997 yang berbunyi : Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi,dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebuttelah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugatberalasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) UndangUndang Nomor1 Tahun 1974
11 — 4
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasanyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1
Hal mana telahsesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009Jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2008;Menimbang,
11 — 0
Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengantergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuanperkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,mawaddah danwarrahmah sebagaimana yang di kehendaki menurut Undang undang Nomor1 Tahun 1974 sudah sulit di pertahankan lagi dan karenanya penggugatdinyatakan ridho dan tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumahtangga bersama tergugat dan sekaligus minta diceraikan dari Tergugat;8.
Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang hak asuh anak bernamaXXX, Perempuan lahir tanggal 26 September 2013; Majelis berpendapat hakmengasuh dan memelihara kedua anak tersebut adalah kewajiban hukum yangmelekat atas diri Penggugat sebagai Ibu kandungnya dan Tergugat sebagai ayahkandungnya, tidak ada hak saling menghalangi masingmasing untuk melaksakankewajibannya tersebut, Tergugat berkewajiban memberi nafkah dan biaya lainyang diperlukan anak tersebut, sesuai ketentuan Pasal 45 UndangUndang Nomor1
7 — 0
dari tempatkediaman bersama selama 3 bulan, berarti mereka telahberselisih dan atau bertengkar, hal ini menunjukan sudahtidak ada kecocokan lagi dan selama berpisah itu tidak adakemauan untuk rukun lagi dan walaupun telah diusahakan11perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaantersebut menurut Majelis Hakim telah merupakan bukti rumahtangga kedua belah pihak sudah tidak harmonis lagi, dankarena itu sudah tidak akan bisa tercapai tujuanperkawinan sebagaiamana maksud pasal 1 Undang undang Nomor1
Majelis Hakim telahmemperoleh persangkaan ( Feetelijk Vermoeden ) bahwarumahtangga Pemohon dan Termohon ~ telah terjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulituntuk dirukunkan kembali, oleh karena itu majelis Hakimberkesimpulan dan berpendapat bahwa perkawinan Pemohondan Tergugsat telah pecah (marriage breakdown) dan hatikedua belah pihakpun telah pecah pula oleh karena ituPermohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasandan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat 2 Undang undang Nomor1
31 — 4
ketidakhadiran Tergugat tanpa alasanyang sah menurut hukum;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikandengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dantetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapitidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1
Hal mana telahsesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun1991;Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karenaTergugat tidak pernah hadir dipersidangan, dengan demikian telah sesuaidengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor1 tahun 2008;Halaman 8
22 — 1
Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang nomor1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi HukumIslam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohondan Termohon masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernahbercerai, (2). Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan danpertengkaran secara terus menerus. (3).
danTermohon adalah suamiisteri yang sah sampai saat ini dan belum pernahbercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindaksebagai pihakpihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi injudicio);Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohontelah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehinggatidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
66 — 19
pokok perkara, dimana bukti tersebut memuatketerangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikatdalam perkawinan yang sah sejak tanggal 22 Januari 2011 dan sampai saatini belum pernah bercerai, dengan demikian alat bukti tertulis dimaksuddinilai telah memenuhi persyaratan materiil.Menimbang bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi persyaratanformil dan materiil, maka alat bukti a quo harus dinyatakan dapatdipertimbangkan.Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor1
olehkarena itu permohonan Pemohon cukup beralasan.Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimanatersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentukkeluarga yang sakinah (AlQur'an Surat ArRum ayat 21) akan sulit tercapai.Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip UndangUndang Nomor1
13 — 7
Putusan No. 3028/Padt.G/2019/PA.SIwMenimbang, bahwa syaratsyarat untuk dapat terjadinya perceraianantara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo.
sampai denganawal bulan Januari 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yangdemikian itu sudah termasuk dalam klasifikasi perselisihan dan pertengkaranyang bersifat terusmenerus yang semakin lama semakin memuncak, makaMajelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tersebuttidak mungkin lagi diharapkan untuk rukun kembali, dengan demikian makasyarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor1
6 — 1
Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor1 tahun 2016 tidak dapat dilakukan;Menimbang, meskipun tidak ada bantahan dari Termohon, namun untukmemastikan perkara a quo beralasan dan tidak melawan hukum serta untukmencegah terjadinya kesepakatan dalam perceraian, Majelis Hakim menilaiPemohon tetap harus membuktikan dalildalil Permohonannya;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan Permohonannya, Pemohontelah mengajukan surat bukti P1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksisebagaimana telah diuraikan di
bahwa antaraPemohon dan Termohon telah terjadi perselisinan dan pertengkaran, yangbersifat terus menerus tidak ada harapan untuk kembali hidup rukun dalamrumah tangga karena rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon betulbetul telah pecah;Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga (perkawinan) telahpecah, sebagaimana rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mawaddahwa rahmah dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki FirmanAllah SWT. dalam Surat ArRum ayat 21 dan Pasal 1 Undangunudang Nomor1
8 — 4
Pasal 26 PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sesuai Pasal 149 dan 150 RBgterhadap perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnyaTergugat (verstek);Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka (2) mohon kepadaMajelis Hakim agar menjatuhkan talak satu bain shuhgra Tergugat terhadapPenggugat dengan alasan karena ketentraman rumah tangga Penggugatdengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan
yang merupakan tujuan perkawinan yangdikehendaki oleh Pasal 1 UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untukmembentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkanKetuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak bisa lagi diwujudkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakimberpendapat bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk berceraidengan Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
16 — 8
keretakanikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan oleh adalah Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama wiwikyang berakibat terjadi pisah tempat tinggal sejak 6 (enam) Bulan dan selama ituantara Penggugat dengan Tergugat telah diusahakan damai namun tidakberhasil, sehingga tidak mungkin dapat tercapai rumah tangga seperti yangdimaksud dalam Alguran Surah ArRum ayat 21 yakni membina rumah tanggayang penuh rasa cinta dan kasih sayang, serta Pasal 1 UndangUndang Nomor1
cekcok, hidupberpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidakberniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9Tahun 1975;Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Penggugat telahberalasan hukum, sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1
10 — 6
Pasal 22 ayat (2) PeraturanPemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kedua orang saksi Penggugat dipandangtelah memenuhi ketentuan saksi dalam perkara perceraian, sehinggaketerangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyainilaipembuktian terhadap perkara ini;Menimbang, bahwa saksisaksi Penggugat, sudah dewasa dan sudahdisumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan
Hal ini menunjukkanbahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang kuatsebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehinggaperkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yangsudah pecah dan sudah tidak utuh lagi sehingga sudah tidak sejalan dengantujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah