berdasarkan APHT No. 745/2013, Pengadilan NegeriBogor tidak berwenang memeriksa dan memutus Gugatan a quo.

terbitnya Sertifikat HT.Oleh karena APHT No. 745/2013 adalah perjanjian yang sah dan tahapanpembebanan Hak Tanggungan telah sempurna dengan terbitnya SertifikatHT maka sudah sepatutnya tuntutan Para Penggugat agar APHT No.745/2013 dinyatakan batal demi hukum ditolak oleh Majelis Hakim YangMulia.

(vide Bukti T3)Berdasarkan ketentuan Pasal 4 APHT No. 745/2013 (vide Bukti T3), maka telah jelas faktanya Para Pembanding danTerbanding telah memilih domisili hukum sebagaimanaPasal 4 APHT No. 745/2013, yaitu pada Pengadilan NegeriTangerang.

Dengan demikija sepatutnya dalil Para Pembandingbahwa APHT No. 745/2013 (Bukti T3 (=Bukti P3) bertentangandengan Pasal 11 UUHT dikesampingkan dan tidakdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia Pengadilan TinggiBandung.Berdasarkan APHT No. 745/2013 (vide Bukti T3 (=Bukti P3)) danPasal 11 UUHT (vide Bukti T21) telah menjadi terang benderangbahwa APHT No. 745/2013 telah sesuai dengan ketentuan Pasal11 UUHT dimana telah termuat halhal sebagai berikut :a.

Nama dan identitas pemegang dan pemberi Hak Tanggungan APHT No.745/2013 (vide Bukti T3 (=Bukti P3)):b.

La Ode Usman;Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru padabulan Nopember 2018 dilakukan pengiktan APHT oleh Pengurus Barunamun taksasi jaminan tidak dapat menutup! jumlah kredit;Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan UotstandingRp.395.833.333.40;Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakniSdr. Laode Usman Sandiri dan pengunaan tersebut telah diketahuioleh pihak BPR;.

La Ode Usman;Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatan dengan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat oleh notaris. Baru padabulan Nopember 2018 dilakukan pengiktan APHT oleh Pengurus Barunamun taksasi jaminan tidak dapat menutup! jumlah kredit;Kredit tersebut saat ini dengan status macet dengan UotstandingRp.395.833.333.40;Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 95/PID SUS /2021/PT KDIKesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh orang lain yakniSdr.

La OdeUsman.Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatandengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 dilakukanpengiktan APHT oleh Pengurus Baru namun taksasi jaminantidak dapat menutupi jumlah kredit.Kredit tersebut saat ini dengan status macet denganUotstanding Rp.395.833.333.40.Kesimpulan : kredit yang diberikan digunakan oleh oranglain yakni Sdr. Laode Usman Sandiri dan pengunaantersebut telah diketahui oleh pihak BPR.4.

La Ode Kasman.Adapun perikatan terhadap jaminan tanpa adanya perikatandengan Akte Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuatoleh notaris. Baru pada bulan Nopember 2018 Pengurus barumelakukan pengikatan APHT terhadap agunan debiturKredit tersebut statusmacet dengan OutstandingRp.403.972.500.00Kesimpulan : kredit yang diberikan adalah untuk menutupikredit yang macet sebelumnya dan untuk menutupitunggakan angsuran kredit suami debitur an. Sdr. LaodeUsman Sandiri.. KREDIT MODAL KERJA an.

Setelah beberapa kali kunjungan penagihan debiturdiketahui bahwa usaha yang dianalisis tidak pernah ada.Kredit tersebut tidak dilakukan pengikatan agunan APHT danpembayaran angsuran kredit tersebut dilakukan oleh pemilikagunan dalam hal ini Hj.

Bahwa Penggugat I telah menandatangani Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) atas 2(dua) sertifikatnya tersebut, yaitu : Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) No.34/HT/2004 dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 76/2004 tanggal 13April 2004 dengan Obyek Hak Tanggungan Sertipikat HGB No. 402an. Drs.

Gatot Bowonseetbersamasama dengan para pemilik sertifikat (termasuk Yosep De Bahwa sebelum menandatangani APHT kepada debitur dan kepadapara pemilik sertifikat dibacakan Perjanjian Kredit dan APHT,antara lain tentang besarnya kredit dan besarnya nilai masingMaSing jaMinan; ++ += one on ene nee ro cnn re mene cen ene none Setelah pemilik jaminan menandatangani APHT juga diberikanpenjelasan mengenai risikorisiko apabila sertifikat tersebutmenjadi agunan kredit, bahwa sertifikat tersebut akan disimpanoleh

Yulius Wairisal, yang pada persidangan tanggal 11 Februari2015 menyangkal atau membantah menandatangani APHT, setelahditunjukan asli APHT dan melihat tandatangannya ternyata dengantegas mengakui tandatangan yang tertera diatas namanya di APHT PUTUSAN NO: 04/P dt.G/2015/PN.Sru Hal. 37tersebut adalah tandatangannya dan yang bersangkutan benar telahmenandatangani APHT tersebut; Bahwa dengan adanya pengakuan dari Sdr.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dibuat oleh PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) yang karena jabatannya berwenang membuatAPHT.

Bahwa didalam Undangundang Nomor 4 Tahun 1996 tentang HakTanggungan Atas Tanah Beserta Bendabenda Yang Berkaitan DenganTanah, tidak ada satu pasal pun yang mengatur tentang ketentuanpembatalan APHT, karena APHT yang sudah didaftarkan di KantorPertanahan dan diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) mempunyaikekuatan yang sama dengan Putusan Pengadilan yang mempunyaikekuatan hukum tetap; ++ = = +Bahwa kekuatan pembuktian APHT yang telah didaftarkan dan disahkandengan SHT oleh Badan Pertanahan Nasional

puluh tujuhjuta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai denganSHT No. 03483/2008 tanggal 28 Juli 2008berdasarkan APHT No. 254/2008 tanggal 08 Juli2008;SHM No. 01905/Sokaraja Tengah atas nama Indrawatiyang selanjutnya telah diikat dan dibebani dengan HakTanggungan untuk kepentingan Terlawan Ill/Terbantah Ilsebagai berikut:a.Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesarRp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) sesuaidengan SHT No. 1725/2004 tanggal 28 September2004 berdasarkan APHT No.286/IX/SKJ/HT/2004tanggal

Tanggungan No.2157/1996 Peringkat 3 (Ketiga) berdasarkan APHT igl.08/10/1996 No. 546/PWT SLT/APHT/1996 yang dibuatdihadapan Tjandrawathy Tjiptokentiono, S.H selaku PPAT;Pada tanggal 27/09/2005 Berdasarkan surat Roya No7.CB.PWK/3412/2005 tanggal 27/09/2005 Hak TanggunganNo.2362/1993, No. 2629/1994, No. 2157/1996 dihapus;Pada tanggal 21/10/2005 telah dipasang Hak Tanggungan No.3182 Peringkat 1 (Pertama) berdasarkan APHT tgl. 28/09/2005No. 419/DC/PWT/HT/2005 yang dibuat dihadapan MariaHaryani Ningrum

Sel/1992 yang dibuat olehCamat Purwokerto Selatan atas nama Raden Hudoyo;Pada tanggal 02/12/1993 telah dipasang Hak Tanggungan No.2362/1993 Peringkat 1 (Pertama) berdasarkan APHT igl.20/10/1993 No.167/HP/PWT/X/1993 yang dibuat dihadapanMohammad Turman, S.H selaku PPAT;Pada tanggal 29/11/1994 telah dipasang Hak Tanggungan No.2629/1994 Peringkat 2 (Kedua) berdasarkan APHT igl.24/10/1994 No.528/HP/PWT/X/1994 yang dibuat dihadapanMohammad Turman, S.H selaku PPAT;Pada tanggal 22/10/1996 telah dipasang

Hak Tanggungan No.2157/1996 Peringkat 3 (Ketiga) berdasarkan APHT igl.08/10/1996 No. 546/PWT SLT/APHT/1996 yang dibuatdihadapan Tjandrawathy Tjiptokentiono, S.H selaku PPAT;Pada tanggal 27/09/2005 Berdasarkan surat Roya No7.CB.PWK/3412/2005 tanggal 27/09/2005 Hak TanggunganNo.23 62/1993 dihapus;Pada tanggal 21/10/2005 telah dipasang Hak Tanggungan No.3182 Peringkat 1 (Pertama) berdasarkan APHT igl. 28/09/2005No.419/EX/PWT/HT/2005 yang dibuat dihadapan MariaHaryani Ningrum Sumargo, S.H selakuPPAT

igl.20/10/1993 No.167/HP/PWT/X/1993 yang dibuat dihadapanMohammad Turman, S.H selaku PPAT;Pada tanggal 29/11/1994 telah dipasang Hak Tanggungan No.2629/1994 Peringkat 2 (Kedua) berdasarkan APHT igl.24/10/1994 No.528/HP/PWT/X/1994 yang dibuat dihadapanMohammad Turman, S.H selaku PPAT;Pada tanggal 22/10/1996 telah dipasang Hak Tanggungan No.2157/1996 Peringkat 3 (Ketiga) berdasarkan APHT igl.08/10/1996 No. 546/PWT SLT/APHT/1996 yang dibuatdihadapan Tjandrawathy Tjiptokentiono, S.H selaku PPAT;Pada

APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPAT YobanaSamial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota AdministratifJakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 4445/2010tertanggal 3 September 2010, (peringkat pertama dengan nilai jaminanhutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemeganghak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tok berkedudukandan berkantor pusat di Jakarta;b.

APHT Nomor 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPAT YobanaSamial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan Kota AdministratifJakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 1433/2011tertanggal 17 Maret 2011 (peringkat kedua dengan nilai jaminan hutangRp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas nama pemegang haktanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan danberkantor pusat di Jakarta;c.

ArizalAnas sebagaimana yang tertuang dalam:a) APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPATYobana Samial, S.H. yang terdaftar pada Badan Pertanahan KotaAdministratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak TanggunganNomor 4445/2010 tertanggal 3 September 2010 (peringkat pertamadengan nilai jaminan hutang Re500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah))atas nama Pemegang Hak Tanggungan PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tok berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;b) APHT Nomor 02/2011 tanggal

ArizalAnas sebagaimana yang tertuang dalam:a) APHT Nomor 09/2010 tanggal 26 Agustus 2010 di hadapan PPATYobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan KotaAdministratif Jakarta Selatan sebagai Sertifikat Hak Tanggungan Nomor4445/2010 tertanggal 3 September 2010 (peringkat pertama dengan nilaijaminan hutang Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)) atas namapemegang hak tanggungan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbkberkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta;b) APHT Nomor 02/2011 tanggal

APHT Nomor 02/2011 tanggal 4 Maret 2011 di hadapan PPATYobana Samial, S.H., yang terdaftar pada Badan Pertanahan KotaHalaman 16 dari 19 hal. Put.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 319 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 29/Dawe/2008 tanggal 30Januari 2008.Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal08 September 2008.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal01 Juni 2009.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal01 Juni

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 319 berdasarkan APHT No. 29/Dawe/2008 tanggal 30 Januari 2008, diberi tanda T14;15. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2423/2008 berdasarkan APHT No.617/Bae/2008 tanggal 08 September 2008, diberi tanda T15;16.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1185/2009 berdasarkan APHT No.234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T16;17.Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1186/2009 berdasarkan APHT No.235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T17;18. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2163/2009 berdasarkan APHT No.418/Dawe/2009 tanggal 28 Oktober 2009, diberi tanda T18;19.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 00990/2006 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 374/Dawe/2006 tanggal 08 Agustus 2006(bukti T13);2. Sertifikat Hak Tanggungan No : 319 berdasarkan APHT (Akta PemberianHak Tanggungan) No : 29/Dawe/2008 tanggal 30 Januari 2008 (buktiT14);3. Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal 08 September2008 (bukti T15);4.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT16);5. Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT17);6. Sertifikat Hak Tanggungan No : 2163/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 418/Dawe/2009 tanggal 28 Oktober 2009(bukti T18): 5.

) Notariil yaitu) APHT No. 84/ES/APHT/IX/2002dan APHT No. 85/ES/APHT/IX/2002 ;Bahwa TERGUGAT II (INTERVENSI) mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk tidak tertipuoleh pernyataan kosong PENGGUGAT aquo, karenaTERGUGAT II (INTERVENSI) mampu membuktikan adanyadokumen dokumen yang berbentuk akta dibawah tanganmaupun akta otentik yang mengesahkan peristiwatersebut ; Bahwa berdasarkan dokumen yang ada pada TERGUGAT II(INTERVENSI) bahwa PENGGUGAT sendiri yang telahmenandatangani surat tanda terima

No. 84/ES/APHT/IX/2002tanggal 13 September 2002 dan APHT No.

APHTNo. 85/ES/APHT/IX/2002 tanggal 13. September 2002menunjukkan bahwa SHM No. 99 tgl 18072002 dan SHMNo. 183 tgl 12062002 an.

Bukti P 1. a: Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 84/ES/APHT/IX/2002 (Copydari copy) ; 2. Bukti P 1. be: Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 85/ES/APHT/IX/2002 (Copydari copy) ; 3. Bukti P 2. a: Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor387, tertanggal 6 Februari 1998 (Copy dari4.

) Nomor : 84/ES/APHT/IX/2002,tertanggal 13 September 2002 (sesuai denganaslinya)TIIl 8 : Foto copy Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 85/ES/APHT/IX/2002,tertanggal 13 September 2002 (sesuai denganaslinya)TII 9 : Foto copy Buku Tanah HakTTTanggungan Nomor 92/2002 Peringkat 1 (satu),tertanggal 25 September 2002 (sesuai denganaslinya) 3; II 10 : Foto copy Sertipikat HakTanggungan Nomor 93/2002 Peringkat 1 (satu),tertanggal 25 September 2002 (sesuai denganaslinya) 3; II 11 : Foto copy Surat

Bahwa sangat tidak benar dalil Para Pelawan pada point 4 apabila tidakmengetahui terkait lelang tersebut, dalam penerbitan APHT No592/55/APHT/PLS/Vm/2010 Aim. Karmo dan Nyonya Mudjiyem selakuisteri dari Alm. Karmo telah menyetujui penandatangan APHT tersebutsebagai jaminan dari perjanjian utangpiutang yang dibuat danditandatangani oleh Musri Novita Sari selaku anak dari Alm Karmo danMudjiyem dengan PT.

Karmo dan Mudjiyem telahmenyetujui penandatangan APHT No. 592/55/APHT/PLS/VHI/2010sehingga Para Pelawan sebagai ahli waris dari Alm. Karmo merupakanpihak TERLELANG.

. 592/55/APHT/PLS/VII/2010, jelas bertentangan denganhukum, oleh karenanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawanadalah cacat hukum, tidak berdasar, harus dibatalkan.3.

Bahwa berdasarkan bukti P.1 yaitu Jadwal Angsuran Murabahah, telahtegas dan jelas dalam perkara Perlawanan ini adalah perkara syariah yaitujual beli Murabahah bukan Hak Tanggungan, sehingga terbit APHT nomor592/55/APHT/PLS/VII/2010, adalah tidak berdasar dan Cacat Hukum.4. Bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P3, P.4, P.8, P.9 dan T.3 telah tegasdan jelas, Terlelang adalah Musri Novita Sari bukan Para Pelawan.5.

Nomor592/55/APHT/PLS/VIII/2010 karena alm.

dan tidak berubahdi Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga; Pasal 4 APHT yang dibuat dihadapan Muliady Angkawidijja, SH.

Bahwa Aktaakta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) masingmasingdan berturutturut sebagai berikut :e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret 2015Nomor : 116/2015Halaman 20 dari 67 Putusan Perdata Gugatan Nomor 3/Pat.G/2017/PN Skte Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret 2015Nomor : 117/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni 2015Nomor : 278/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni 2015Nomor : 279/2015Kesemuanya dibuat di hadapan Tergugat Ill

Bahwa sesuai dengan pasal 4 dalam AktaAkta Pemberian HakTanggungan (APHT) masingmasing dan berturutturut sebagai berikut:e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret 2015Nomor : 116/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret 2015Nomor : 117/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni 2015Nomor : 278/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni 2015Nomor : 279/2015Dimana kesemuanya dibuat di hadapan Tergugat Ill, selaku PejabatPembuat Akta Tanah

Bahwa menyatakan sah secara hukum atas AktaAkta PemberianHak Tanggungan (APHT) sebagai berikut:e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret2015 Nomor : 116/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret2015 Nomor : 117/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni2015 Nomor : 278/2015e Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni2015 Nomor : 279/2015Yang Kesemuanya dibuat dihadapan Tergugat Ill, selaku PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) di Kota Salatiga.3.

) masingmasing dan berturutturut yaitu Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret 2015 Nomor : 116/2015, AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 6 Maret 2015 Nomor : 117/2015,Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni 2015 Nomor :278/2015 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) tanggal 5 Juni 2015Nomor : 279/2015 Kesemuanya dibuat di hadapan Tergugat Ill, Notaris selakuPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di kota Salatiga, telah memenuhi syaratdan kaidah hukum yang berlaku dikarenakan

Begitu pula sejak awalalmarhumah RUKIJAH telah diberi penjelasan oleh TERGUGATII perinal HAKmiliknya beralin menjadi HAK TERGUGATII berdasarkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26 Nopember2010 yang diterbitkan oleh VERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagai PejabatPembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat HakTanggungan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 03009/2010 tertanggal 13 Desember 2010 oleh Kantor Pertanahan

Bahwa mengingat Obyek Sengketa telah diikat dengan Akta PemberianHak Tanggungan (APHT) Nomor : 85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26Nopember 2010 yang diterbitkan oleh VERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagaiPejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat HakTanggungan (SHT) dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :03009 / 2010 tertanggal 13 Desember 2010 oleh Kantor Pertanahan KabupatenPurbalingga yang adalah SAH menurut hukum, sehingga lelang yang dilakukanoleh

Hak Tanggungan (APHT) Nomor :85/APHT/KTS/XII/2010 tertanggal 26 Nopember 2010 yang diterbitkan olehVERONICA MAYA LESTARI, SH. sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)dan kemudian diterbitkan pula Sertipikat Hak Tanggungan dari Badan PertanahanNasional Republik Indonesia Nomor : 03009 / 2010 tertanggal 13 Desember 2010oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga masih tetap SAH dan hingga saatini tidak ada putusan pengadilan yang membatalkan Akta yang dimaksud.

;Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 12 adalah tidak benarkarena faktanya objek sengketa sebagai jaminan oleh Tergugat1 secara hukumsudah diikat dengan Akta Pemberiah Hak Tanggungan (APHT) Nomor :85/APHT/KTS/XII/2010 dan dan dilanjutkan diikat dengan Sertifikat HakTanggungan (SHT) Nomor : 03009/2010 dan ketika dilakukan pelelangan ParaTergugat tidak pernah melakukan keberatan.

;Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat nomor 13 adalah tidak benarkarena faktanya yang terjadi adalah hubungan hukum antara Rukijah aliasNy Somawikarta dengan Tergugat11 yang diikat dengan Akta pemberiah HakTanggungan (APHT) Nomor : 85/APHT/KTS/XII/2010 dan dan dilanjutkan diikatdengan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor : 03009/2010, dan kesepakatantersebut tidak pernah dibatalkan.

Menyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikatsecara hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan yang dibuat oleh TurutTergugat Ill sebagai berikut : APHT No. 1297/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat olehPUSPASARI DEWI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kota TangerangSelatan; APHT No. 1298/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat olehPUSPASARI DEWI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kota TangerangSelatan; APHT No. 1299/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat olehPUSPASARI DEWI, S.H., M.Kn selaku

PPAT di Kota TangerangSelatan;Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 97/PDT/2020/PT BTN APHT No. 1300/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat olehPUSPASARI DEWI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kota TangerangSelatan; APHT No. 1301/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat olehPUSPASARI DEWI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kota TangerangSelatan; APHT No. 1302/2016 tanggal 16 November 2016 yang dibuat olehPUSPASARI DEWI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kota TangerangSelatan; dan APHT No. 1303/2016 tanggal 16 November 2016

Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian KreditNo. 14 tanggal 23 Oktober 2013 yang telah dideklarasikan didalam APHT APHT tersebut, PELAWAN telah menyetujui untuk memberikanjaminan jaminan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam point 2diatas, sehingga dengan demikian dalil PELAWAN bahwa jaminandiberikan secara tanpa hak dan melawan hukum adalah dalil yangmengadaada;4.

Akta Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian KreditNo. 14 tanggal 23 Oktober 2013 yang telah dideklarasikan didalam APHT APHT tersebut, PELAWAN telah menyetujui untuk memberikanjaminan jaminan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam point 2Hal. 17 dari 28 Hal. Putusan No. 253/PDT/2020/PT.BDG.diatas, sehingga dengan demikian dalil PELAWAN bahwa tidak adaproses yang melibatkan PELAWAN merupakan dalil yang mengadaada;.

Bahwa terhadap dalil PELAWAN point 6 dalam Surat GugatanPERLAWANAN, TERLAWAN I menegaskan bahwa PELAWAN ielahmenandatangani APHT APHT dimana PELAWAN telah menyetujuliuntuk memberikan jaminan jaminan atas fasilitas kredit yang telahditerima oleh TERLAWAN II dari TERLAWAN I, sehingga dengandemikian dalil PELAWAN bahwa PELAWAN tidak menjaminkan diridalam fasilitas kredit adalah dalil yang mengadaada;.

Bahwa terhadap dalil PELAWAN point 7 dalam Surat GugatanPERLAWANAN, TERLAWAN I menyatakan bahwa dalil ini merupakandalil yang mengadaada karena sudah jelas dalam APHT APHTtersebut telah ditandatangani oleh PELAWAN dan terhadap APHT APHT tersebut sudah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) atasjaminan, sehingga sudah jelas tidak ada peraturan hukum yangdilanggar;.

Putusan No. 253/PDT/2020/PT.BDG.10.11.mySehingga sudah jelas TERLAWAN I sebagai pemegang Hak Tanggunganmemiliki Kewenangan untuk melakukan lelang atas jaminan jaminantersebut:Bahwa terhadap dalil PELAWAN point 9 dalam Surat GugatanPERLAWANAN, TERLAWAN I menegaskan bahwa dalam APHT APHTyang telah ditandatangani oleh PELAWAN, didalam Pasal 2 APHT APHT tersebut terdapat ketentuan sebagai berikut :Kuasakuasa tersebut dalam akta ini merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari peranjian kredit dimaksud

Sukoharjo ( sebagai Tergugat IV ), baikuntuk penandatangan SKMHT ( Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan )yang tertuang pada atau APHT ( Akta Pemberian Hak Tanggungan )tertanggal 15 Maret 2012, No. 201/Bendosari/2012, maupun SKMHT yangtertuang pada atau APHT, tertanggal 23 Oktober 2012 yang keduanyadibuat di hadapan Yulistika Setyadewi, S.H., Notaris/PPAT KabupatenSukoharjo ( Sebagai Tergugat IV ) ; .

Bahwa atas dasar SKMHT ( Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan ) /APHT ( Akta Pemberian Hak Tanggungan ) tersebut di atas posita angka 4gugatan, Tergugat II telah menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan PertamaNo. 2168/2012 serta Sertifikat Hak Tanggungan Kedua No. 6695/2012,Hal 4 dari 16 hal Put.NO.11/Pdt/2015/PT SMG10.1112.13.yang karena menyalahi prosedur hukum yang wajib dilakukan, sehinggamengakibatkan batal demi hukum atau setidak tidaknya dapat dibatalkan ;Bahwa di dalam SKMHT atau APHT sebagai

Sukoharjo, bahwa ternyata dalam SKMHT (Surat Kuasa MemasangHak Tanggungan) yang tertuang pada atau APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) Pertama tertanggal 15 Maret 2012, No. 201/Bendosari/2012,maupun SKMHT yang tertuang pada atau APHT (Akta Pemberian HakTanggungan) Kedua tertanggal 23 Oktober 2012 atas obyek sengketa positaangka 2 gugatan, walaupun ahli waris yang lain datang menghadap akantetapi Para Penggugat tidak pernah datang menghadap di kantor Tergugat IV.

Sukoharjo, pada kenyataanya Para Penggugattidak pernah datang dan menghadap di kantor Tergugat IV tersebut ;Bahwa prosedur pembuatan SKMHT/APHT oleh Terugat IV SKMHT(Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan) yang tertuang pada atau APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) Pertama tertanggal 15 Maret 2012, No.201/Bendosari/2012, maupun SKMHT yang tertuang pada atau APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) Kedua, tertanggal 23 Oktober 2012 atas obyeksengketa posita angka 2 gugatan, cacat hukum maka Sertifikat HakTanggungan

Notaris/ PPAT diSukoharjo, sehingga berakibat tidak sah dan batal demi hukum ;5 Menyatakan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) Pertamatertanggal 15 Maret 2012, No. 201/Bendosari/2012, APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) kedua, tertanggal 23 Oktober 2012 atasobyek sengketa, yang dibuat Yulistika Setyadewi Notaris/PPATKabupaten Sukoharjo, adalah tidak sah dan batal demi hukum, dengansegala akibatnya ;6 Menyatakan bahwa obyek sengketa yang telah diikat HakTanggungan dengan Sertifikat Hak Tanggungan

APHT disaksikan pihak PPAT, dan Clausuladitandatangani tidak mengandung Klausula Baku.Bahwa Termohon mewakili Pemerintah dalam menerapkan UU PokokAgraria, memiliki kKewajiban hukum untuk menyampaikan kepihak BPN Kotadan Kabupaten diwilayah Provinsi Gorontalo untuk melakukan Pemblokiranterhadap Nama nama dibawah ini yang menandatangani SKMHT dalammembuat APHT, hingga perkara sengketa antara YLKI Gorontalo dan BPNdianggap selesai diantaranya:1. lwan Kahar Debitur Bank Mandiri Cabang Gorontalo SKMHT

Karena kewenanganPenggugat hanya diatur dalam UU No. 8 tahun 1999.KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB HUKUM TURUT TERMOHONDUABahwa Turut Termohon Dua mewakili Pejabat Lelang Negara dalamPeraturan Menteri Keuangan, memiliki kewajiban hukum untukmenyampaikan kepihak Perbankan agar menyampaikan APHT yang benardimana APHT tersebut diterbitkan didepan PPAT tanpa adanya KalimatSKMHT dalam APHT tersebut.

Dan APHT diterbitkan tidak mengandungKlausula Baku.Halaman 13 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Padt.G/2014/PN Gto2. Bahwa Turut Termohon Dua mewakili Pejabat Lelang Negara dalamPeraturan Menteri Keuangan, memiliki kKewajiban hukum memeriksakembali APHT sebelum dilakukan Pra Lelang, diantaranya :3.

SKMHT dibuat diwilayahKabupaten Gorontalo.Mengabulkan Penghapusan SKMHT dalam Pembuatan APHT karenabertentangan Pasal 18 ayat 1 PoinH.

UU No. 8 Tahun 1999.Mengabulkan Pembuatan APHT yang baru dengan dihadiri Debitur danKreditur dan dilakukan di Kantor PPAT disaksikan Pejabat PPAT dan APHTditerbitkan tidak mengandung Klausula Baku.Mengabulkan Agar Turut Termohon Satu menyampaikan Surat ResmiKepihak Perbankan untuk Memerintahkan Membuat APHT yang baru tanpamenggunakan SKMHT dan dibuat tidak mengandung Klausula Baku.Mengabulkan Turut Termohon Satu menyampaikan Surat Resmi KepihakPerbankan sebelum adanya APHT yang baru, maka Perlu dilakukan

OKU Timur ternyata pengurusan pengikatan APHT ( AktaPemberian Hak Tanggungan ) AJB ( Akta Jual Beli ) Cek Sertifikat, Roya /Penghapusan Hak Tanggungan, Pemecahan Sertifikat, Pembuatan SertifikatRutin berikut dengan 103 ( seratus tiga ) persil sertifikat dan 2 ( dua ) persil SPHtidak disetorkan oleh terdakwa ke kantor BPN Kab.

OKU TimurBahwa pengurusan pengikatan APHT ( Akta Pemberian Hak Tanggungan ) AJB( Akta Jual Beli ) Cek Sertifikat, Roya / Penghapusan Hak Tanggungan,Pemecahan Sertifikat, Pembuatan Sertifikat Rutin ke kantor BPN Kab.

WAYAN DANE / KarangAnyar, pada tanggal 19 November 2014Bahwa terdakwa adalah pelaku yang dulunya sebagai pegawai dari NotarisELLAN BRAKSAN, SH, M.Kn ) untuk mengurus pengikatan APHT ( AktaPemberian Hak Tanggungan ) AJB ( Akta Jual Beli ) Cek Sertifikat, Roya /Penghapusan Hak Tanggungan, Pemecahan Sertifikat, Pembuatan SertifikatRutin dan Perubahan Arah Mata Angin ke kantor Pertanahan Kab.

SKMHT ) maupun AktaPemberian Hak Tanggungan ( APHT ) yang dibuat dihadapan AsihSari Dewi, Notaris & PPAT Kota Surakarta ( Tergugat Ill ) ;6.Bahwa oleh karena penjaminan obyek sengketa atashutang/pinjaman Turut Tergugat kepada Tergugat Il batal demihukum, maka Akta Pemberian Hak Tanggungan atas obyeksengketa tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat ;7.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) terhadap SHMNo 4478 / Kelurahan Nusukan, dibuat oleh dandihadapanYuliartiDwiNastiti, SH, MH, MKn, selaku PPAT KotaSurakarta, bukan oleh Asih Sari Dewi, Notarisdan PPAT KotaSurakarta (Tergugat Ill), sebagaimanaposita no. 5 ;c.

Terhadap pencatatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)yang dibuat oleh dan dihadapan Yuliarti Dwi Nastiti, SH, MH,MKn, selaku PPAT Kota Surakarta oleh Tergugat telah sesuaidengan standar pelayanan pertanahan sebagaimana yang diaturdalam Perkaban No.1 Tahun 2010 jo.Pasal 44 PP No.24 Tahun1997 jo. Pasal 114 s.d Pasal 119 PMNA/KBPN/No.3 Tahun 1997d.

Bahwa penggugat memang tidak menghadap dan menandatanganiSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan( SKMHT ) dan AktaPemberian Hak Tanggungan (APHT ) di hadapan Notaris Asih SariDewanti, SH di Surakarta karena APHT tersebut bukan dibuat olehNotaris Asih sari Dewanti, SH tetapi di buat oleh Notaris Yuliati DwiNastiti,SH,MH,MKN di Surakarta ;7.Bahwa APHT tidak bisa dibatalkan karena pada saatpenandatanganan APHT Peringkat pertama NO. 342/2014 Tanggal12 Juni 2014 yang dibuat oleh Yuliati Dwi Nastitii,SH

,MH,MKN diSurakarta Usia Penggugat masih belum cukup umur ( Lahir 5 April1994 ) Sehingga tdak perlu ikut menghadap dan menandatanganiAPHT melainkan melalui mekanisme pengampuan, sehinggadengan demikian APHT tersebut sah demi hukum dan memilikikekuatan yang mengikat;8.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHTSertifikat Hak Tanggungan No : 00990/2006 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 374/Dawe/2006tanggal 08 Agustus 2006.Sertifikat Hak Tanggungan No : 319 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 29/Dawe/2008 tanggal 30Januari 2008.Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal08 September 2008.

(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal01 Juni 2009.Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT (Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal01 Juni 2009.f. Sertifikat Hak Tanggungan No : 2163/2009 berdasarkan APHT(Akta Pemberian Hak Tanggungan) No : 418/Dawe/2009tanggal 28 Oktober 2009.Dengan demikian terlihat jelas bahwa pengikatan atas agunankredit tersebut adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yangberlaku.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 319 berdasarkan APHT No. 29/Dawe/2008 tanggal 30 Januari 2008, diberi tanda T14;15. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2423/2008 berdasarkan APHT No.617/Bae/2008 tanggal 08 September 2008, diberi tanda T15;16.

Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1185/2009 berdasarkan APHT No.234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T16;17.Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 1186/2009 berdasarkan APHT No.235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009, diberi tanda T17;18. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan No. 2163/2009 berdasarkan APHT No.418/Dawe/2009 tanggal 28 Oktober 2009, diberi tanda T18;19.

Sertifikat Hak Tanggungan No : 2423/2008 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 617/Bae/2008 tanggal 08 September2008 (bukti T15);4. Sertifikat Hak Tanggungan No : 1185/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 234/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT16);5. Sertifikat Hak Tanggungan No : 1186/2009 berdasarkan APHT (AktaPemberian Hak Tanggungan) No : 235/Bae/2009 tanggal 01 Juni 2009 (buktiT17);6.

No.119/2012 Tanggal 21 April 2012 (HT: Rp. 95.000.000,) dan SHTPeringkat III No. 3679/2015 juncto APHT No. 158/2015 Tanggal 19 Juni2015 (HT: Rp. 50.000.000,) dan SHT Peringkat IV No. 1750/2016Tanggal 28 Maret 2016 juncto APHT No. 028/2016 01 Maret 2016 (HT:Rp. 120.000.000,)2) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 5293/Ngringo yang terletak di DesaNgringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, Propinsi JawaTengah, yang tercatat/terdaftar atas nama Dody Hepto Priswanto(Penggugat Ill), yang terhadapnya

telah dibebankan dengan HakTanggungan berdasarkan SHT Peringkat I No. 2187/2010 Tanggal 15Juli 2010 juncto APHT No. 218/2010 Tanggal 18 Juni 2010 (HT: Rp.150.000.000,) dan SHT Peringkat II No. 2252/2012 Tanggal 04November 2012 juncto APHT No. 120/2012 Tanggal 24 April 2012(HT: Rp. 50.000.000,) dan SHT Peringkat Ill No. 03722/2015 junctoAPHT No. 188/2015 Tanggal 13 Juli 2015 dan SHT Peringkat IV No.01763/2016 Tanggal 28 Maret 2016 juncto APHT No. 027/2016TanggalOl Maret 2016 (HT: Rp. 55.000.000,)3

2010 juncto APHT No. 219/2010 Tanggal 18 Juni 2010 (HT: Rp.580.000.000,) dan SHT Peringkat Il No. 2249/2012 Tanggal 4 Juni2012 juncto APHT No. 121/2012 Tanggal 24 April 2012 (HT: Rp.420.000.000,) dan SHT Peringkat Ill No. 3730/2015 Tanggal 11Agustus 2015 juncto APHT No. 157/2015 Tanggal 19 Juni 2015 (HT:Rp. 300.000.000,).Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 6745/Ngringo, yang terletak diDesa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, PropinsiJawa Tengah, yang tercatat/terdaftar atas nama Dadang

II No.03752/2015 juncto APHT No. 189/2015 Tanggal 13 Juli 2015 (HT: Rp.50.000.000,) dan SHT Peringkat III No. 1748/2016 Tanggal 28Maret 2016 juncto APHT No. 029/2016 Tanggal 01 Maret 2016 (HT: Rp.150.000.000).8) Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 4998/Ngringo, yang terletak diDesa Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, PropinsiJawa Tengah, yang tercatat / terdaftar atas nama Dadang Priyatno(Penggugat ) yang terhadapnya telah dibebankan dengan HakTanggungan berdasarkan SHT Peringkat No. 378

No.219/2010 Tanggal 18 Juni 2010 dan SHT Peringkat II No. 2249/2012Tanggal 4 Juni 2012 juncto APHT No. 121/2012 Tanggal 24 April 2012dan SHT Peringkat 111 No. 3730/2015 Tanggal 11 Agustus 2015juncto APHT No. 157/2015 Tanggal 19 Juni 2015; SHT Peringkat No. 378/2011 Tanggal 31 Januari 2011 juncto APHTNo. 552/2010 Tanggal 27 Desember 2010 dan SHT Peringkat II No.03752/2015 juncto APHT No. 189/2015 Tanggal 13 Juli 2015 dan SHTPeringkat Ill No. 1748/2016 Tanggal 28 Maret 2016 juncto APHT No.029/2016

Hariyanti Poerbiantari, SH., MKn., yangmerupakan SKMHT terakhir dan tidak pernah lagi diperbaharui, tidak diikutidengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT).

.; dan produkAkta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yangditerbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)Ratna Sari Laksana, SH., dengan daerah kerja KotaAdministrasi Jakarta Selatan, maka menjaditanggungjawab dari Notaris Dra. Rr.HariyantiPoerbiantari, S.H.

,MKn., selaku pejabat yangmenerbitkan Surat Kuasa Membebankan HakTanggungan (SKMHT) dan Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Ratna Sari Laksana, SH., selakupejabat yang menerbitkan Akta Pemberian HakTanggungan (APHT), sebagai pihak dalam Perlawananpelawan jelas berdasarkan Yurisprudensi MahkamahAgung RI No. : 186/R/Pdt/1984 jo.

Bahwa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor : 8/2012tertanggal 16 Februari 2012, Jelas merupakan tindak lanjut dari adanyaSurat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 36 tanggal20 Januari 2012, yang dibuat dihadapan Notaris Dra. Rr.

pembuatan danditandantanganinya Akta Pemberian HakTanggungan (APHT) Nomor : 8/2012 sehinggajelas bahwa sebelum jangka waktu SKMHThabis telah ditindaklanjuti adanya APHT.2.

Atas Penyerahan agunan tersebut telah dibebani HakTanggungan peringkat pertama nomor 419/2000 tanggal 19Oktober 2000 berdasarkan APHT No. 155/APHT/Gml/2000tanggal 9 Oktober 2000, Hak Tanggungan peringkat keduanomor 871/2003 tanggal 23 September 2003 berdasarkan APHTNo. 438/APHT/Gmlg/2003 tanggal 3 September 2003, HakTanggungan peringkat ketiga nomor 697/2005 tanggal 6 Mei2005 berdasarkan APHT No. 146/BRI/2005 tanggal 20 April2005, Hak Tanggungan peringkat keempat nomor 133/2008tanggal 29 Januari

Atas penyerahan agunan tersebut telah dibebani HakTanggungan peringkat pertama nomor 419/2000 tanggal 19Oktober 2000 berdasarkan APHT No. 155/APHT/Gml/2000)tanggal 9 Oktober 2000, Hak Tanggungan peringkat keduanomor 871/2003 tanggal 23 September 2003 berdasarkan APHTNo. 438/APHT/Gmlg/2003 tanggal 3 September 2003, Hak Hal 7 dari 30 hal.

Put.Nomor 320/Pdt/2015/PT SMG Tanggungan peringkat ketiga nomor 697/2005 tanggal 6 Mei2005 berdasarkan APHT No. 146/BRI/2005 tanggal 20 April2005 dan Hak tanggungan peringkat keempat nomor 1537/2009tanggal 10 Agustus 2009 berdasarkan APHT No. 343/BRI/2009tanggal 25 Juni 2009;Sertifikat Hak Milik nomor 1492/desa Kwangen atas namaTukimin suami Indarti terletak di desa Kwangen, Kec.Gemolong, Kab. Sragen.

APHT No. 339/BRI/2009 tanggal 23Juni 2009;Sertifikat Hak Milik nomor 1147/desa Kwangen atas namaTukimin terletak di desa Kwangen, Kec.

Ataspenyerahan agunan tersebut telah dibebani Hak Tanggunganperingkat pertama nomor 194/2006 tanggal 23 Pebruari 2006berdasarkan APHT No. 60/BRI/2006 tanggal 8 Februari 2006dan Hak Tanggungan peringkat kedua nomor 1349/2009tanggal 13 Juli 2009 berdasarkan APHT No. 338/BRI/2009tanggal 22 Juni 2009; 7 Sertifikat Hak Milik nomor 1135/Kwangen atas nama Tukiminterletak di desa Kwangen, Kec. Gemolong, Kab. Sragen.