Jadi mestinya Penggugat harus sangat hatihatimenuduh selingkuh dengan alasan surat kaleng karena bisa dilaporkan telahPutusan No. 19/Pdt.G/2013/PN.Kray 11101112melakukan tindak pidana ke pihak berwajib oleh TergugatBahwa posita 10 gugatan Penggugat adalah tidak benar, mengenai Penggugatjatuh miskin karena Penggugat masih mempunyai banyak harta dan masihmempunyai penghasil tetap sebagai karyawan pabrik gula Tasikmadu yang lebihdari cukup.

) adalah tidakdapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali kepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafaktadan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo adalahperkebunan kelapa sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil

Pemerintah memperhatikan Pembangunan Desa BesanaBahwa pada masa neneknenek/orang tuaorang tua Para PENGGUGAThasil alam (Kayu penghasil lilin dan madu / hau oni) yang berada dimuarakali Noemetan (Tanah Noemetanpoin /sengketa) hasil dipanen oleh neneknenek/orang tuaorang tua Para PENGGUGAT tanpa dikomplen olehneneknenek/orang tuaorang tua para TERGUGAT atau masyarakatumum.

dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil

Adapun penghasil limbah dalam perkara ini adalahTERGUGAT I.

November2013 setiap tahunnya terus menerus diperpanjang hingga saat ini sebagaimanaHalaman 74 dari 89Putusan Nomor 111/Padt.G/2019/PN Ckrterusannya dalam surat perjanjian jualbeli limbah tertanggal 15 Mei 2017 dansurat perjanjian nomor: 50/SGI/PD/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 jo.surat pernyataan Tergugat tertanggal 14 Agustus 2018;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P8 berupa suratperjanjian jual beli limbah non B3 antara Penggugat selaku pembeli limbahdengan Tergugat selaku penghasil

berasal dari:Halaman 7 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT BJMe BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);e pasien umum;e pelayanan gratis;e ~pthak ketiga; Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan:e 5% : untuk dana pengembangan;e 95% : untuk remunerasi;hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentangSistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji BoejasinPelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil

pelayanan BLUD RSUD Hadji BoejasinPelaihari Kabupaten Tanah Laut, berasal dari:e BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);e pasien umum;e pelayanan gratis;e ~pthak ketiga; Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan:e 5% : untuk dana pengembangan;e 95% : untuk remunerasi;hal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentangSistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji BoejasinPelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil

BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial);e pasien umum;e pelayanan gratis;e ~~ pthak ketiga;Boejasin Bahwa kemudian jasa pelayanan BLUD RSUD Hadji Boejasin PelaihariKabupaten Tanah Laut didistribusikan: 5%: untuk dana pengembangan;e 95 % : untuk remunerasi:Halaman 52 dari 132 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUSTPK/2021/PT BJMhal ini sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor: 26 Tahun 2012 tentangSistem Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Hadji BoejasinPelaihari, Pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap penghasil

No. 99 PK/Pid.Sus/2015Bukti T4 ;Bahwa sesuai ketentuan dan peraturan perundangundangan yangberlaku maka pemberian insentif upah pungut IHH atau PSDH kepadaAparatur telah berlangsung setiap tahun di Departemen Kehutanandan di Daerah penghasil (Pemda Tingkat dan Il) Seluruh Indonesiasejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2005.

SOTK) maka Pemohon Peninjauan Kembali ditetapbkan sebagaiKepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawaiberdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor821 .2/022/BKM/VI2004 tanggal 26 Juni 2004 ;Bukti T12 ;Bahwa tahun 2003 dan 2004 di Kabupaten Kepulauan Mentawaiterdapat 3 buah Izin Usaha Pengelolaan Pemanfaatan Hasil HutanKayu (IUPPHK), 20 buah Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan 5 buahizin pemungutan hasil hutan rotan sehingga Kabupaten KepulauanMentawai berperan sebagai Daerah Kabupaten penghasil

99 PK/Pid.Sus/2015Laporan Hasil Produksi sampai dengan wajib bayar melunasitunggakan PSDH dan atau DR ;Penertiban tersebut berdampak positif karena seluruh tunggakanPSDH dan DR dilunasi oleh wajib bayar, sehingga pada tahun 2003dan 2004 Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat memungut danaPSDH ke kas Negara sebesar Rp49.172.340.750,00 (empat puluhsembilan miliar seratus tujuh puluh dua juta tiga ratus empat puluhribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga Kabupaten KepulauanMentawai sebagai daerah penghasil

No. 99 PK/Pid.Sus/2015secara hukum tercantum dalam Peraturan Daerah KabupatenKepulauan Mentawai TA. 2005 yang termasuk jenis dan hierarkhiperaturan perundangundangan yang berlaku yaitu :a.Beratnya tugas dan tanggungjawab pengawasan, monitoring danevaluasi secara insentif terhadap pemungutan hasil hutan danpemungutan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dari danaReboisasi (DR) maka pemberian insentif upah pungut PSDH telahberlangsung sejak tahun 1992 sampai dengan tahun 2005didaerah penghasil seluruh

SehinggaFaktur Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukanyang terkait dengan industri penghasil CPO yang merupakanHalaman 6 dari 39 halaman.

Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;3) bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 203/B/PK/PJK/2016dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan olehTerbanding (Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unitperkebunan ke unit pabrikasi;bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding

Putusan Nomor 195/B/PK/PJK/2016Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satukesatuan, dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilahunit atau kegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan olehTerbanding (Pemeriksa) sebagai adanya penyerahan dari unitperkebunan ke unit pabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isidari Pasal 2 ayat (1) huruf

No. 820/Pdt.G/2018/PA.Bm.berdasarkan penghasil tergugat, beralasan menurut hukum apabila dilakukan pembagian untuk tergugat 2/3 sedangkan untuk penggugat1/3;ll DALAM REKONVENSI1.Bahwa halhal yang telah di uraikan dalam Konvensi akan teruraikembali dalam rekonvensi sepanjang ada kaitannya satu sama lain.Bahwa penggugat rekonvensi /tergugat konvensi dan tergugatrekonvensi/ penggugat konvensi memilik hutang bersama selamaperkawinan, hutang tersebut berupa pinjaman tergugat pada BankBNI Cabang Bima sebesar

bayangkan gaji/perolehantergugat setiap tahunnya;Bahwa terhadap harta pada anak panah ke 4 hal. 2, poin 1, poin 2,poin 3, poin 6, poin 7 dan poin 8 keseluruhannya di peroleh darihasil gaji, uang bonus dan hutang Bank tergugat secarakeselurunhannya yang di beli oleh tergugat kadang tanpasepengetahuan penggugat, sehingga tidak adil menurut hukum danmenurut tergugat jika di lakukan pembagian dua sama rata;Bahwa untuk lebih adilnya dan untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan, maka berdasarkan penghasil

dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) adalah industri penghasil

dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil

ada langit;C.sang kebenaran sejati mengatakan dampak dari kapitalisme danpenghianatan terhadap Pancasila maka Indonesia tanpa satria PinandhitaSinisihan Wahyu di pastikan hancur berkeping keping, hanya pengakuansebagai langkah penyelamatan;D.Krisis ekonomi, krisis politik, krisis bencana alam, krisis moral, dan krisispangan yang akan terjadi di Indonesia merupakan buah dari kapitalismedan penghianatan terhadap pancasila;Subversif dalang kehancuran Indonesia dan peranan zionisme di negara negara penghasil

Sedangkan mengenai pekerjaan dan penghasilan Pemohon parasaksi menerangkan bahwa Pemohon bekerja sebagai petani sawit danmempunyai penghasilan yang mencukupi rumah tangga Pemohon dan Termohonakan tetapi tidak mengetahul berapa ratarata penghasil Pemohon pebulan dariperkerjaan tersbeut.

Putusan Nomor 126/B/PK/PJK/2016perusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) beserta produksiturunannya, dengan demikian penyerahan utama yang dilakukan adalahminyak kelapa sawit yaitu Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK) danbukan Tandan Buah Segar.

Putusan Nomor 1202/B/PK/PJK/2016Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dinubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkara aquo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil

(dua ratus sembilan puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapanrupiah).Putusan Perkara No : 18/Pid.Sus.K/2012/ PN.Mdn Halaman 17 dari 129 HalamanBahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL RIZAL selaku Pengguna Anggaran dalammenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak ada dasar karena dalam kurunwaktu Tahun 2007 s/d 2010 Kota Tebing Tinggi bukan penghasil Tambang dantidak ada Objek serta Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektorPertambangan.Bahwa sumber dana yang dibagikan

(dua ratus sembilan puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapanrupiah).Bahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL RIZAL selaku Pengguna Anggaran dalammenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak ada dasar karena dalam kurunwakitu Tahun 2007 s/d 2010 Kota Tebing Tinggi bukan penghasil Tambang dantidak ada Objek serta Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektorPertambangan.Bahwa sumber dana yang dibagikan tersebut adalah berasal dari PemerintahPusat berupa Dana Bagi Hasil

Dalam kurun waktu 2007 s/d 2010 tidak ada penghasil tambang didaerahTebing Tinggi (tidak ada objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektorPertambangan di Kota Tebing Tinggi) sehingga tidak ada kegiatanpemungutan Pajak Bumi dan Bangunandari sektor Pertambangan di KotaTebing Tinggi baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupunoleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi ;c.

Wajib pajak mengisi formulir SPtPD yang di dalamnya terdapat jumlahomset penghasil kotor wajab pajak dan jumlah pajak terhutangsebesar 10 persen dari omset.d. pembayaran pajak restoran tersebut secara tunai atau manuallangsung ke Bank BPRS Kota Ternate setelah ada penetapan darikepala Bidang penetapan BP2RD Kota Ternate.e.

SelamaPemohon Banding memproduksi cathode yang kualitasnya sesuai denganstandar internasional, penentuan premium akan didasarkan pada "annualbenchmarking premium" yang dikeluarkan oleh Codelco, sebuahperusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.