Sidik Abu Salmah Alias H.Oki termasuk tanah obyek sengketa penguasaannya dilanjutkan olehPenggugat dan Penggugat II sebagai ahli waris dari ANWAR untukmelakukan pelelangan setiap tahunnya kepada orang lain yaitudiantaranya H.Abas, Samad, Abdullah Daeng Maria dan Tergugat Ill.Bahwa TERGUGAT III melakukan pelelangan tanah obyek sengketakepada Para Penggugat selama 3 (tiga) tahun yaitu mulai tahun 2009sampai dengan tahun 2011, dimana pembayaran yang dilakukanoleh Tergugat Ill yaitu dengan cara melakukan

Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengankeputusan hasil rapat pemerintah desa, BPD dan panitia lelang untukmenentukan harga ;b. mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan dari hasil rapat ;Cc. menerima pembayaran hasil lelang. Bahwa sebelum menyewakan tanah ada 2 (dua) kali rapat pembahasanuntuk menentukan harga sewa.

Pembayaran hasilsewa Tanah Kas Desa (TKD) dari penyewa kepada panitia lelang untuk1 tahun di depan.Pembayaran hasil penyewaan tanah kas desa dari panitia lelangkepada bendahara desa yaitu Rudi Hartoyo selaku Kaur Pembangunan.Adapun yang menjadi tugas dan wewenang Ketua Panitia Lelang AsetDesa Puri adalah :Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengankeputusan hasil rapat pemerintah desa, BPD dan panitia lelang untukmenentukan harga ;mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan

Melaksanakan pelelangan Tanah Kas Desa (TKD) sesuai dengankeputusan hasil rapat Pemerintah Desa, BPD dan Panitia Lelanguntuk menentukan harga ;b. Mencari calon penyewa sesuai harga yang diputuskan dari hasilrapat ;c. Menerima pembayaran hasil lelang.5.

Bahwa ketika Saksil bertemu dengan SaksiV di Medan, SaksiVmengatakan tidak pernah mendaftarkan nama Saksi sebagai peserta lelangtanah di Inderalaya Palembang dan di Medan serta SaksiV tidak pernahmenerima sejumlah uang dari Saksi dalam hal pelelangan tanah dan rumahyang di Inderalaya Palembang maupun di Medan, sedangkan untuk kebenaranbukti kas yang ditandatangani oleh PNS Slamet Efendy belum pernahdikonfirmasi oleh Saksil.9.

Bahwa pelelangan tanah obyek sengketa dilakukan oleh TergugatV (KPKNL Yogyakarta), bukan oleh Tergugat Vl NamunPenggugat pada posita angka 02 mendalilkan .......ternyata obyeksengketa sekarang telah dilelang oleh Tergugat IV, Tergugat Vserta Tergugat VI.......

yang diajukanPenggugat kecuali terhadap halhal yang diakui secara tegas olehTergugat VI.Bahwa Tergugat VI mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikandalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini.Bahwa Tergugat VI menolak dalil Penggugat pada Posita angka 02yang menyatakan obyek sengketa telah dilelang oleh Tergugat VI, dandalil Penggugat pada Posita angka 03 yang menyatakan Tergugat VItelah menyembunyikan fakta proses peralihan atau lelang obyeksengketa, sebab sudah sangat jelas bahwa pelelangan

tanah obyeksengketa dilakukan oleh Tergugat V (KPKNL Yogyakarta), bukan olehTergugat VI.Bahwa Tergugat VI menolak dengan tegas Tata Usaha NegaratutanPenggugat :a.

", namun Penggugat pada petitum angka il35menuntut untuk menyatakan para Tergugat (termasuk KantorPertanahan Kabupaten Sleman/Tergugat VI) telah melakukanperbuatan melawan hukum, padahal tidak ada satu pun dalil gugatanyang menyatakan Tergugat VI telah melakukan perbuatan yangmelawan hukum.Bahwa pelelangan tanah obyek sengketa dilakukan oleh Tergugat V(KPKNL Yogyakarta), bukan oleh Tergugat VI.

./2016Bahwa kesalahan yang ketiga dan juga tidak dipertimbangkan olehPengadilan tingkat pertama dan juga Hakim Pengadilan Tinggi Denpasaryaitu tentang Lelang atas tanah yang dimenangkan oleh Termohon Kasasi IIdan Termohon Kasasi Ill, padahal pelelangan tanah sengketa karena BPPNselaku badan yang mengambil aset Bank Uppindo karena kena likuidasi danmelelangnya melalui Badan Lelang Negara dan pelelangan atas tanahsengketa milik Pemohon Kasasi tersebut jelas telah menyalahi hukum,karena tanah sengketa

Dan pelelangan tanah objek sengketa tersebut dijual denganharga jauh dibawah harga standart yaitu sebidang tanah sawah SHMNomor 1080, Desa Sukamakmur seluas 5320 m? (lima ribu tiga ratus duapuluh meter persegi), terletak di Desa Sukamakmur, Kecamatan Ajung,Halaman 2 dari 14 hal.Put.

Sarwin dan satu orang lagiyang saksi lupa namanya ; " Sebelah Utara : Jalan Pangrango ; " Sebelah Selatan: Jalan Muria; Bahwa di atas tanah tersebut berdiri dua buah bangunan rumahpermanen, satu milik lou Salamah dan satu lagi milik anak lou Salamah; Bahwa taksiran harga tanah di wilayah tersebut sekitar Rp. 7.000.000, /ubin sedangkan taksiran harga bangunannya saksi tidak tahu ; Bahwa sepengetahuan saksi selaku Kaur Umum di Desa Kroya, pihakBank tidak pernah memberitahukan kepada pihak Desa tentang pelelangan

tanah dan bangunan tersebut ;Terhadap keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam kesimpulan ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil bantahannya, Tergugattelah mengajukan alat bukti surat yang foto copynya telah dibubuhi bea materaisecukupnya dan telah disesuaikan dengan surat aslinya yang ternyata sesuai(kecuali bukti surat bertanda T.2, 1.3, 7.4, T.5, T.7, T.8 dan 1.10 tidakdiperlihatkan surat aslinya di persidangan), yaitu berupa : Foto copy Pengumuman lelang ulang eksekusi

Tifa Finance, rencananya perusahaan akan menutup hutangtersebut dengan hasil pelelangan tanah dan bangunan tersebut; Bahwa dalam pengakuan hutang juga disebutkan bunga dan denda; Bahwa dalam hutang piutang ini tidak menggunakan perjanjian kreditnamun memilih pengakuan hutang saksi tidak memahami dasarnyakarena saat itu saksi belum bergabung pada PT Tifa Finance; Bahwa saksi tidak tahu berapa total yang harus dibayarkan saat inikarena angka pastinya tidak ingat;Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat

Tambunan yaitu Para Penggugat serta Para Tergugat mempunyai hak dan bagian yang sama sebanyak 1/10 (satu persepuluh) dari tanah/bangunan rumah warisan terperkara dan atau masing-masing ahli waris mendapatkan 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh harga hasil pelelangan tanah/bangunan rumah warisan terperkara;

bangunan rumah terperkara dari harta benda para Tergugat tanah/bangunan rumah warisan dilelang dan uang hasil pelelangan harta warisan tanah/bangunan rumah dibagi rata oleh ahli waris yang sah yaitu Para Penggugat dan Para Tergugat;

tanah/bangunan rumah warisan terperkara.

Tambunan yaitu Para Penggugat dan ParaTergugat berhak mendapat bagian sebanyak 1/10 (satu persepuluh) daritanah/bangunan rumah warisan terperkara dan atau mendapatkan 1/10 (satuHalaman 16 dari 40 Putusan Nomor 127/Pdt/2020/PT MDN24.25.26.persepuluh) dari seluruh hasil pelelangan tanah/bangunan rumah warisanterperkara;Bahwa oleh karena Tergugat telah menguasai, menempati tanah/bangunanrumah warisan terperkara yang terletak di JI. Pelajar No. 132 Medan, Kel.Teladan Timur, Kec.

rupiah) pada rekening penampungan sementara KPK dan aset yang terdiri dari;

1. 1 (satu) bidang tanah berikut Sertifikat Hak Milik Nomor 8130 yang terletak di Desa Tibubeneng Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung Provinsi Bali seluas 5.150 m² atas nama Rudy Hartono Iskandar (BB No. 1154), setelah dilakukan pelelangan senilai Rp.22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan sisa hasil penjualan pelelangan

tanah tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak;

senilai Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) dirampas untuk negara, sedangkan sisa hasil penjualan pelelangan tanah tersebut agar dikembalikan kepada yang berhak;

Kendal Nomor 141/08/VI/2014 tentang Hasil Pelelangan Tanah Eks Bengkok Sekdes Desa Sidomukti Kec. Weleri tanggal 16 Juni 2014, 6. 1 (satu) Bendel Rancangan Peraturan Desa Sidomukti Nomor 03 Tahun 2008,7. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 140/347/2011 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Sidomukti Kec. Weleri Kab. Kendal tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2011, (Asli)8. 1 (satu) Bendel Daftar Inventaris Perangkat Desa dan Kekayaan Desa Sidomukti, (Asli)9.

Weleri Kab.Kendal Nomor 141/08/VV/2014 tentang Hasil Pelelangan Tanah Eks BengkokSekdes Desa Sidomukti Kec. Weleri tanggal 16 Juni 2014,1 (satu) Bendel Rancangan Peraturan Desa Sidomukti Nomor 03 Tahun 2008,7. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 140/347/2011 tentang EvaluasiRancangan Peraturan Desa Sidomukti Kec. Weleri Kab.

Weleri Kab.Kendal Nomor 141/08/VV/2014 tentang Hasil Pelelangan Tanah Eks BengkokSekdes Desa Sidomukti Kec. Weleri tanggal 16 Juni 2014,1 (satu) Bendel Rancangan Peraturan Desa Sidomukti Nomor 03 Tahun2008,Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor 140/347/2011 tentang EvaluasiRancangan Peraturan Desa Sidomukti Kec. Weleri Kab.

beslaag/CBterlebin dahulu oleh Pengadilan Negeri Cilacap Demi Hukum dankeadilan.17.Bahwa dengan demikian para pelawan sebagai Pengambil kreditdan penjamin yang baik sepatutnya mendapatkan perlindunganhukum dan kepastian hukum serta keadilan selaku Pelawan yangbaik pula melalui Pengadilan Negeri Cilacap.18.Bahwa dengan demikian Perbuatan Hukum Terlawan atas tanahberikut bangunan yang berdiri di atasnya yang sekarang masih dikuasai oleh para pelawan yang baik, perbuatan Terlawan tentangpermohonan pelelangan

tanah berikut bangunan di atasnya kepadaKPKNL adalah bertentangan dengan hukum dan keadilan sehinggasepatutnya oleh Pengadilan Negeri Cilacap menetapkan agarKPKNL tidak melaksanakan pelelangan tanah yang di pergunakanuntuk jaminan dengan SHM Nomor: 3317 SHM Nomor: 3371kepada terlawan karena para pelawan beriktikad baik dan masihmembayar angsuran kredit dan membayar bunga kredit kepadaTerlawan setiap bulannya hingga sekarang.Maka berdasarkan alasan hukum perlawanan dari pelawan tersebutdi atas mohon

menurut hukum dan kebenaran,mohon kiranya Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Slemanberkenan menjatuhkan putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad),meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding maupun Kasasi dari ParaTergugat, Para Turut Tergugat maupun Pihak lain;Bedasarkan halhal tersebut diatas, Kami mohon Kepada Yang MuliaKetua Pengadilan Negeri Sleman untuk berkenan menerima, memeriksadan memberikan Putusan dengan amarnya sebagai berikut :DALAM PROVISL : Menghentikan segala bentuk proses pelelangan

tanah danbangunan obyek sengketa milik Para Penggugat; Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuhatas putusan provisi ini;DALAM KONVENSLI :PRIMAIR : Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa Gugatan Para Penggugat tersebut telah di Putus olehPengadilan Negeri Sleman dalam Putusannya pada hari Rabu tanggal25 April 2012, dengan amarnya sebagai berikut :MENGADILI :DALAM PROVISL : Mengabulkan tuntutan provisi untuk seluruhnya; Memerintahkan Tergugat V untuk menghentikan segala bentukproses pelelangan tanah dan bangunan obyek sengketa milik ParaPenggugat; Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuhatas Putusan Provisi ini;DALAM EKSEPSI : Menolak Eksepsi Tergugat Il, Tergugat

Bahwa Tergugat V dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugatbaik dalam posita dan petitum pada tuntutan provisi yang meminta untukmenghentikan segala bentuk proses pelelangan tanah dan bangunanHalaman 43 dari 54 halaman Putusan Nomor 35/PDT/2019/PT YYKobjek sengketa milik Para Penggugat dan juga didalam tuntutannyameminta kepada Para Tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusanprovisi ini;2.

Majelis Hakim yang akanmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusanprovisi (provisional arrest) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 180 HIR jo.yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972, tanggal 14 Mei 1973agar selama dalam proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung, Majelis Hakimmengambil tindakan sementara melalui penetapan Majelis Hakim dengan perintahagar Tergugat IV dan Tergugat V tidak melakukan proses pelelangan tanah danbangunan milik Penggugat

tanah dan bangunan milik Penggugat yang telahdilaksanakan oleh Tergugat V pada hari Kamis tanggal 21 Agustus 2014.6.

Majelis Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan menjatuhkan putusanprovisi (provisional arrest) sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 180 HIRjo. yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1070 K/Sip/1972, tanggal 14Mei 1973 agar selama dalam proses pemeriksaan perkara a quo berlangsung,Majelis Hakim mengambil tindakan sementara melalui penetapan MajelisHakim dengan perintah agar Tergugat V intuk menangguhkan terlebih dahulusegala proses pelelangan tanah dan bangunan milik Penggugat

Tergugat IV dan Tergugat V untuk tidakmelakukan proses pelelangan tanah dan bangunan milik Penggugat yangterletak di Taman Tirta Golf BSD Blok F Nomor 32, Lengkong Karya,Serpong, Tangerang dengan segala akibat hukumnya sampai adanya putusandalam perkara ini yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).10. Merubah posita gugatan angka 47 sehingga menjadi sebagai berikut :47.

Tergugat IV dan Tergugat V untuk tidakmelakukan proses pelelangan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletakdi Taman Tirta Golf BSD Blok F Nomor 32, Lengkong Karya, Serpong,Tangerang dengan segala akibat hukumnya sampai adanya putusan dalamperkara ini yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);Memerintahkan Tergugat I atau Tergugat I atau Tergugat HI untuk tidakmelakukan penagihan atau menunda melakukan penagihan angsuran bunga danpokok untuk Fasilitas Term Loan LAP dan angsuran pokok

Bahwa untuk lebih jelas dan tegasnya kami akan menguraikan faktafakta hukum serta rangkaian proses yuridis dan administratif yangdilakukan sehubungan dengan penyitaan dan pelelangan tanah obyeksengketaa quo yaitu sebagai berikut :a. Bahwa Pemohon kasasi merupakan instansi pemerintah yangberwenang untuk melakukan proses pengurusan piutang negara atasPenanggung MHutang (debiturdebitur) macet yang prosespenyelesaiannya telah dilimpahkan kepadanya;b.

Chairul Thabrani yang dijaminkantersebut karena saksi pernah dimintai keterangan oleh Polres Metro sebagai saksimengenai pemalsuan identitas atas laporan dari Pengacara Julianus FirmanDamanik.Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat menyatakantidak berkeberatan.5Saksi Arif RosyidiBahwa saksi pernah membaca di koran bahwa pada tanggal 10 JULI 2009 akandiadakan pelelangan tanah di Metro.Bahwa kemudian saksi mendaftar sebagai peserta lelang di Kantor Lelang Metro.Bahwa tanah yang

menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yangtelah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap telah turutdipertimbangkan dalam pertimbangan tuntutan pokok perkara ini;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati secaraseksama gugatan Penggugat dan jawaban dari Tergugat dan Para Turut Tergugat, makasecara substansial pokok persengketaan ini bertitik tolak pada Akta Pemberian HakTanggungan Nomor : 85/191MR/VI/1997 tanggal 10 Juni 1997 yang dijadikan dasarterhadap pelelangan

tanah atas Sertifikat Hak Milik No. 1256 atas nama Drs.

Diponegoro RT 19 RW 07, Kelurahan Hadimulyo Timur,Kecamatan Metro Pusat, Kota Metro pada tanggal 10 Juli 2009 yangdimenangkan oleh Effendi Taslim (Turut Tergugat IV) sebagai pembelidengan harga Rp. 91.000.000, (sembilan puluh satu juta rupiah), sesuaidengan bukti TT II11 yang bersesuaian dengan keterangan saksi ArifRosyidi yang menerangkan bahwa saksi pernah mengikuti lelang, yaitusebagai peserta lelang terhadap pelelangan tanah yang terletak diHadimulyo milik Penggugat.e Bahwa akibat perbuatan Tergugat

yang menyatakan bahwa Tergugat II meminjamSertifikat Hak Milik No.447 tanggal 28 Januari 1987 = dari Siti Chotijah/Penggugat, kemudian tanpa seijin dari Penggugat oleh Tergugat II sertifikattersebut diserahkan kepada Tergugat dan oleh Tergugat sertifikat tersebutdiagunkan ke Bank Bumi Daya (sekarang Bank Mandiri), selanjutnya karenakredit Tergugat macet maka penagihannya oleh Bank Bumi Daya (sekarangBank Mandiri) diserahkan kepada Turut Tergugat II akan tetapi sebelum TurutTergugat II melakukan pelelangan

tanah dalam sertifikat tersebut, Tergugat melunasi hutangnya kepada Bank dimaksud dan kemudian denganmerekayasa surat kuasa pengambilan barang jaminan, Tergugat berhasilmengambil Sertifikat Hak Milik No.447 tanggal 28 Januari 1987 dari TurutTergugat Il, tetapi tidak mengembalikan sertifikfat tersebut kepada Penggugathingga sekarang, maka Majelis berpendapat petitum 2 gugatan Penggugattersebut cukup beralasan hukum oleh karenanya dapatCIIQUIKAIN j~~ ann nnn mn nnn nn ne Ioonn= Menimbang, bahwa dalam

Ssebagaimana termaktub pada Sertifikat Hak GunaBangunan No.7, tanggal 18 Juni 1988 merupakanagunan/jaminan hutang SENG LIE Alias Ali Usmankepada Tergugat XII (SENG LIE alias Ali Usman adalahSuami Tergugat I/ayah Tergugat II s/d Tergugat VII), akantetapi karena Seng Lie tidak membayar hutangnyakepada Tergugat XII, agunan hutang itu harus dilelangdimuka umum guna pelunasan hutang Seng Lie kepadaTergugat XII, tanah dimaksud selanjutnya disebutsebagai obyek perkara pada gugatan Penggugat;5.Bahwa benar pelelangan

tanah terpekara dimaksuddilakukan dimuka umum oleh Tergugat XIII ataspermohonan Tergugat XII dilakukan dengan tata caramenurut ketentuan perundangundangan yang berlakudan Penggugat kemudian oleh Tergugat XIII ditetapkansebagai penangkap lelang/pembeli lelang ataupemenang lelang atas obyek perkara tersebut,sebagaimana hal itu termaktub pada Risalah lelangNo.600/199394, tanggal 9 Februari 1994;6.

ratus limapuluh ribu rupiah) tersebut oleh Penggugat sekarang TerbandingHalaman 11 dari 16 halaman, putusan Nomor 74/Pdt/2015/PT PTKdiserahkan kepada Tergugat sekarang Pembanding karena adanyakesanggupan dari Tergugat sekarang Pembanding untuk menguruspemenangan lelang atas sebidang tanah kebun jeruk seluas sekitar 2,43ha dimana Penggugat sekarang Terbanding dijanjikan sebagai pemenanglelang; bahwa ternyata apa yang dijanjikan oleh Tergugat sekarang Pembandingtersebut tidak pernah terwujud karena pelelangan

tanah sebagaimanadisampaikan oleh Tergugat sekarang Pembanding kepada Penggugatsekarang Terbanding kenyataannya tidak pernah ada, karena tanahtersebut telah ditebus sendiri oleh pemiliknya yang bernama Darmin; bahwa atas perbuatannya tersebut Tergugat sekarang Pembanding telahdijatuhi pidana penjara karena terbukti melakukan penipuansebagaimana putusan Pengadilan Negeri Singkawang Nomor63/Pid.B/2014/PN Skw tanggal 19 Mei 2014;Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut pihak Tergugat sekarangPembanding

PenetapanKetua Pengadilan Negeri setempat yang berwenang;Bahwa, penjualan objek Hak Tanggungan melalui suatu pelelangan umumatas perintah Ketua Pengadilan Negeri adalah sesuai dengan ketentuan Pasal19 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996, berkaitan dengan haltersebut disusunlah administrasi teknik eksekusi putusan yang mengaturbahwa eksekusi hak tanggungan dilaksanakan seperti eksekusi putusanPengadilan yang berkekuatan hukum yang tetap, dan proses eksekusi dimulaidengan teguran dan diakhiri dengan pelelangan

tanah yang dibebankandengan Hak Tanggungan sebagaimana ditentukan dan dimuat didalamPedoman Teknik Administrasi dan Teknik Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamag Agung RI, Jakarta, 2008;Bahwa, Pasal 1 angka (4) dan Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/Pmk.06/2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menjelaskan bahwaLelang Eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapanHalaman 11 dari 14 hal.