Dikembalikan kepada Andi Kurniawanti

1. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.

3. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.
4. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.
5. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2019.

6. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2020.
7. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2019.
8. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2020.

Dikembalikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka

1. 1 (satu) buah buku catatan pribadi.

   Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran2019.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran2020.1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2019.1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2020.Dikembalikan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)Kabupaten Kolaka121.1 (Satu) buah buku catatan pribadi.Dikembalikan kepada Marsiah, S.E122.123.124.125.126.127.128.129.130.Uang tunai sebesar Rp.41.200.000, (empat puluh

   Terdakwa MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaandengan cara melakukan penginputan ke aplikasi Sistem InformasiManajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuangHalaman 19/169 halaman, Putusan No. 36/Pid.SusTPK/2021/PN.kKdidalam APBD (DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantuoperator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;2.

   Terdakwa MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaandengan cara melakukan penginputan ke aplikasi Sistem InformasiManajemen Daerah (SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuangdalam APBD (DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantuoperator SIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;2.

   Dana yang telah dicairkan olehBendahara digunakan untuk membiayai belanja kegiatan sesuai yangtertera dalam DPA/ DPPA Sekretariat DPRD Kab. Kolaka.

   AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRDTahun Anggaran 2019.116) 1 (Satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran2020.117) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran2019.118) 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran2020.119) 1 Bundel Register SP2D beserta

• Putusan No.34/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS60)61)62)63)64)65)66)67)68)69)70)2 (dua) Lembar Daftar penerimaan/pembayaran honorarium panitiapelaksana kegiatan penunjang operasional Dak tahun anggaran 2015;1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium Pejabat pembuatkomitmen Penerima AWALUDDIN, S.P;1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium panitia pelaksanakegiatan penunjang operasional Dak Penerima AHMAD YASIN, S.E.4 (empat) lembar dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA

  SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanja langsungNo DPPA SKPD 1.19 04 01 26 02 5 2 Sumber Dana Alokasi Khusus (D AK);4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkatdaerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2016 Belanja langsung No DPPASKPD 1.19 04 26 05 5 2 Sumber Dana Alokasi Khusus (D A kK);4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkatdaerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanja langsung No DPPASKPD 1.19 04 26 03 5 2 Sumber Dana Alokasi Umum (D A U);1 (Satu) Lembar

  Putusan No.34/PID.SUS.TPK/2018/PT MKS60)61)62)63)64)65)66)67)68)69)2 (dua) Lembar Daftar penerimaan/pembayaran honorarium panitiapelaksana kegiatan penunjang operasional Dak tahun anggaran 2015;1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium Pejabat pembuatkomitmen Penerima AWALUDDIN, S.P;1 (satu) Bundel Kwitansi penerimaan honorarium panitia pelaksanakegiatan penunjang operasional Dak Penerima AHMAD YASIN, S.E.4 (empat) lembar dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuankerja perangkat daerah (DPPA

  SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanjalangsung No DPPA SKPD 1.19 04 01 26 02 5 2 Sumber Dana AlokasiKhusus (DA k);4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2016 Belanjalangsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 05 5 2 Sumber Dana AlokasiKhusus (D A k);4 (empat) lembar dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun anggaran 2015 Belanjalangsung No DPPA SKPD 1.19 04 26 03 5 2 Sumber Dana AlokasiUmum (DAU);1 (satu) Lembar Surat

1. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2020.
2. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.
3. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019.

4. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2019.
5. 1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) DPRD Tahun Anggaran 2020.
6. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2019.
7. 1 Bundel Register SP2D beserta lampiran SP2D Tahun 2020.

   MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaan dengan caramelakukan penginputan ke aplikasi Sistem Informasi ManajemenDaerah (SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam APBD(DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantu operatorSIMDA melakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;2.

   MARSIAH, S.E selaku Bendahara melakukan permintaan dengan caramelakukan penginputan ke aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah(SIMDA) sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam APBD(DPA/DPPA). Kemudian, MARSIAH, S.E dengan dibantu operator SIMDAmelakukan penginputan terhadap kegiatan tersebut;2.

   MUHARDIN TASRUDDIN, M.Si memerintahkanMARSIAH, S.E mencairkan dana tersebut namun tidak digunakan sesuaidengan peruntukannya sebagaimana Dokumen Pelaksanaan AnggaranHalaman 37/182 halaman, Putusan Nomor 35/Pid.SusTPK/2021/PN Kdi(DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun2019 maupun untuk tahun 2020.Bahwa dari realisasi pertanggungjawaban Keuangan pada SekretariatDPRD Kab.

   Dana yang telah dicairkan olehBendahara digunakan untuk membiayai belanja kegiatan sesuai yangtertera dalam DPA/ DPPA Sekretariat DPRD Kab. Kolaka.

   Uang sejumlah Rp.128.086.000, untuk pembayaran pencairan LSMakan minum kegiatan kantor DPRD Kolaka tanggal 04 oktober2019 ditandatangani Bendahara.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Sekretariat DPRDTahun Anggaran 2020.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPA SKPD) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran2019.1 (satu) rangkap Dokumen Pelaksanaaan Perubahan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)

• satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berkaitan dengan SPP tanggal 13 Desember 2016 dan SPM tanggal 14 Desember 2016;
  16. 1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dengan Nomor: 08221 tanggal 15 Desember 2016 dengan Nomor SPM: 1.20.05.2/752/LS-BTL/2016 tanggal 14 Desember 2016;
  17. 1 (satu) eksamplar salinan yang telah dilegalisir sesuai aslinya Dokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA

  DPPA : 1.20.05.02 / DPPA PPKD / 2016, Tahun Anggaran 2016;
  18. 1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Desa Labuhan Bakti Nomor : 06 Tahun 2016, Tanggal 05 September 2016,tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016;
  19. 1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya Peraturan Desa Labuhan Bakti Nomor : 08 Tahun 2016, Tanggal 10 November 2016, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes-P) Tahun

  No.21/PID.SUS/TIPIKOR/2021/PT BNA18.19.20.21.22.23.24.Keuangan Daerah (DPPA PPKD), No.

  DPPA : 1.20.05.02 / DPPAPPKD / 2016, Tahun Anggaran 2016;1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya PeraturanDesa Labuhan Bakti Nomor : 06 Tahun 2016, Tanggal 05 September2016 ,tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Tahun Anggaran 2016;1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya PeraturanDesa Labuhan Bakti Nomor : 08 Tahun 2016, Tanggal 10 November2016, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesP) Tahun Anggaran 2016;1 (satu) eksmplar yang

  /2016, tanggal 14 Desember 2016;1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) yang berkaitan dengan SPP tanggal 13 Desember 2016 danSPM tanggal 14 Desember 2016;1 (satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) dengan Nomor: 08221 tanggal 15 Desember 2016 denganNomor SPM: 1.20.05.2/752/LSBTL/2016 tanggal 14 Desember 2016;1 (satu) eksamplar salinan yang telah dilegalisir sesuai aslinyaDokumen pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat PengelolaKeuangan Daerah (DPPA

  DPPA : 1.20.05.02 / DPPAPPKD / 2016, Tahun Anggaran 2016;1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya PeraturanDesa Labuhan Bakti Nomor : 06 Tahun 2016, Tanggal 05 September2016,tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)Tahun Anggaran 2016;1 (satu) eksamplar yang telah dilegalisir sesuai aslinya PeraturanDesa Labuhan Bakti Nomor : 08 Tahun 2016, Tanggal 10 November2016, tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa(APBDesP) Tahun Anggaran 2016;1 (Satu) eksmplar yang

• 1 (satu) Lembar (SPP-LBJ) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0028/SPP-LSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 07 Februari 2018 tentang Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD) yang telah diotentifikasi.
• 1 (satu) Lembar (SPP-LBJ) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0028/SPP-LSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 07 Februari 2018 tentang Rincian yang telah diotentifikasi.

• 1 (satu) Lembar (SPP-LBJ) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0052/SPP-LSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 15 Maret 2018 tentang Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD) yang telah diotentifikasi.

• 1 (satu) Lembar (SPP-LBJ) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0119/SPP-LSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 22 Maret 2018 tentang Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD) yang telah diotentifikasi.

• 1 (satu) Lembar (SPP-LBJ) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0243/SPP-LSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 04Juni 2018 tentang Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD) yang telah diotentifikasi.

• 1 (satu) Lembar (SPP-LBJ) Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0306/SPP-LSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 08Juni 2018 tentang Ringkasan DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD) yang telah diotentifikasi.

  Sebesar Rp. 142.600,00 (Seratus empat puluh dua juta enamratus ribu rupiah) yang telah diotentifikasi.b. 1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0028/SPPLSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 07 Februari 2018 tentang SuratPengantar yang telah diotentifikasi.C. 1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0028/SPPLSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal O7 Februari 2018 tentangRingkasan DPA/DPPA

  lima ratus rupiah) yang telah diotentifikasi.Halaman 4 dar 136 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PN Tteb. 1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0052/SPPLSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 15 Maret 2018 tentang SuratPengantar yang telah diotentifikasi.C. 1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0052/SPPLSBJ/40452/2018 tahun 2018 tertanggal 15 Maret 2018 tentangRingkasan DPA/DPPA

  enam puluh satu juta sembilan ratuslima puluh delapanribuh dua ratus rupiah) yang telah diotentifikasib. 1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0119/SPPLSBJ/40452/2018tahun 2018 tertanggal 22 Maret 2018 tentang Surat Pengantar yang telahdiotentifikasi.c. 1 (Satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0119/SPPLSBJ/40452/2018tahun 2018 tertanggal 22 =/Maret 2018 tentang RingkasanDPA/DPPA

  0501/SPPLSBJ/40452/2017 tahun 2018 tertanggal 14 Juli 2017 tentang suratpengantar yang telah diotentifikasi. f.1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0501/SPPLSBJ/40452/2017 tahun 2017 tertanggal 14 Juli 2017 tentang RingkasanSPD yang telah diotentifikasig. 2 (dua) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor : 0501/SPPLSBJ/40452/2017 tahun 2017 tertanggal 14 Juli 2017 tentang RingkasanDPA/DPPA

  2017 tentang suratpengantar yang telah diotentifikasi.f.1 (satu) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor :0336/SPPLSBJ/40452/2017tahun 2017 tertanggal 20 Juni 2017 tentang Ringkasan SPD yang telahdiotentifikasiHalaman 9 dar 136 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2020/PN Tteg. 2 (dua) Lembar (SPPLBJ) Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD dengan Nomor :0336/SPPLSBJ/40452/2017 tahun 2017 tertanggal 20 Juni 2017 tentang RingkasanDPA/DPPA

• Copy Dokumen Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tahun Anggaran 2011 tanggal 30 September 2011; ----------------------------------

  10. Copy Rekening Koran Giro 1 Januari 2011 s/d 10 Oktober 2011 tanggal 10 Oktober 2011; -----------------------------------------------------------

  11.Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga TA. 2011 tanggal 12 September 2011; ----

  Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 pada Dinas Pendidikan Pemudadan Olahraga Kabupaten Buol terdapat dana Honor Tenaga KontrakDaerah dan Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (TenagaAdministrasi) yang sumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) TahunAnggaran 2011 dan berdasarkan penjabaran APBD Tahun Anggaran 2011yang besarannya anggaran sebagai berikut:e Berdasarkan DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Buol No. 1.01.01.01.20.20.5.2 adalah anggaran yangdisediakan untuk honor Tenaga Kontrak

  Daerah sebesar Rp.6.717.000.000, (enam milyar tujuh ratus tujuh belas juta Rupiah) dandilaksanakan untuk 4 (empat) triwulan, sehingga dalam 1 (Satu) triwulanuntuk honor Tenaga Kontrak Daerah sebesar Rp. 1.679.250.000, (Satumilyar enam ratus tujuh puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribue Berdasarkan DPPA SKPD Dinas Pendidikan Pemuda dan OlahragaKabupaten Buol No. 1.01.01.01.01.19.5.2 adalah anggaran yangdisediakan untuk honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (TenagaAdministrasi) sebesar Rp.

  Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan PemudaHalaman 24 dari 43 halamanPutusan Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.dan Olahraga TA. 2011 tanggal 12 September 2011;11. Cek No. CK 088025 Nomor Surat/Dokumen 118.01/SPD TWIW/BUD/ 2011 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011;12.

  Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga TA. 2011 tanggal 12 September 2011; 12. Cek No. CK 088025 Nomor Surat/Dokumen 118.01/SPD TWIII/BUD/ 2011 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011;Halaman 30 dari 43 halamanPutusan Nomor : 19/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PT.PALU.13. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selakuBUD; 2222222 n nnn n nnn renee ence nen nene14.

  Copy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendidikan Pemuda danOlahraga TA. 2011 tanggal 12 September 2011; 12. Cek No. CK 088025 Nomor Surat/Dokumen 118.01/SPD TWII/BUD/ 2011 Tahun 2011 tanggal 18 Juli 2011;13. Copy Surat Penyediaan Dana Anggaran Daerah TA. 2011No.118.01/SPD TW.III/BUD/2011 Tahun 2011 tentang PPKAD selakuBUD; 299222 nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nner cnn14.

• DPPA ANGGARAN 2012 :1234Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal03022012 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal30042012 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota

  Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal03072012 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 1 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal22102012 ; IX DPPA ANGGARAN 2013 ; o nnonane1Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan

  ) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal17052013 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal19082013 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 1 03

  DPPA ANGGARAN 2012 ; onan neces1234Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal03022012 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2012Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal30042012 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah

  Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal18042013 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100 32 0006 5 2 Pada Tanggal17052013 ; Fotocopy Legalisir Pemerintah Kota Surabaya Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPASKPD) Tahun Anggaran 2013Belanja Langsung NO DPPA SKPD : 03 1 03 0100

• sebagai berikut :Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Kecamatan Tuah Negerimendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.086.903.000,00 (satu milyar delapanpuluh enam juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan dari anggaran tahun 2010tersebut, Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas mendapatkananggaran dengan Sub Kegiatan Pembayaran Honorarium Non PNS lainnyayang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor :1.22.1.20.22.15.01.5.2 tanggal 18 Januari 2010 dan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran (DPPA

  perundangundangan ;Bahwa pada Tahun Anggaran 2010 Kecamatan Tuah Negerimendapatkan anggaran sebesar Rp. 1.086.903.000,00 (satu milyar delapanpuluh enam juta sembilan ratus tiga ribu rupiah) dan dari anggaran tahun 2010tersebut, Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten Musi Rawas mendapatkananggaran dengan Sub Kegiatan Pembayaran Honorarium Non PNS lainnyayang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Nomor1.22.1.20.22.15.01.5.2 tanggal 18 Januari 2010 dan Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran (DPPA

  No.476 K/Pid.Sus/2012Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Nomor : 1.22.1.20.22.15.01.5.2 tanggal 2November 2010 sebesar Rp. 664.500.000,00 (enam ratus enam puluh empatjuta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk Tunjangan PerangkatAparatur Desa (TPAD) bagi 11 (sebelas) Desa dalam wilayah Kecamatan TuahNegeri namun hanya 7 (tujuh) Desa dalam Kecamatan Tuah Negeri yangberhak menerimanya salah satunya Desa Remayu di mana Terdakwa sebagaiKepala Desanya, sedangkan 4 (empat) Desa lainnya mendapat Alokasi

  Yunus Abdul Aziz ;Dikembalikan kepada saksi Japar Sidik bin Kamal ; 5 (lima) lembar Daftar Tanda Terima Uang TPAD bulan Februari, Maret,April, Mei dan Juni 2010 dalam Kecamatan Tuah Negeri Kabupaten MusiRawas yang tanda tangan diduga palsu, DPA SKPD tanggal 18 Januari2010 dan DPPA SKPD tanggal 2 November 2010 ;Dikembalikan kepada saksi Sulaiman bin Anmad Bastari ; 1 (satu) lembar KK, Riwayat Pekerja, Formulir Pendaftaran yang ditandatangani oleh saksi Abdul Aziz bin Zawawi ;Dikembalikan kepada saksi

  Yunus Abdul Aziz ;Dikembalikan kepada saksi Japar Sidik bin Kamal ; 5 (lima) lembar Daftar Tanda Terima Uang TPAD bulan Februari,Maret, April, Mei dan Juni 2010 dalam Kecamatan Tuah NegeriKabupaten Musi Rawas yang tanda tangan diduga palsu, DPA SKPDtanggal 18 Januari 2010 dan DPPA SKPD tanggal 2 November 2010 ;Dikembalikan kepada saksi Sulaiman bin Ahmad Bastari ; 1 (satu) lembar KK, Riwayat Pekerja, Formulir Pendaftaran yangditandatangani oleh saksi Abdul Aziz bin Zawawi ;Dikembalikan kepada saksi

• SimeulueNomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017, tanggal 11 Oktober 2017,bertambah Rp. 9.690.000.000, (Sembilan Milyar Enam Ratus SembilanPuluh Juta Rupiah) sehingga anggaran kegiatan Pemeliharaan Jalan danJembatan Kab. Simeulue tahun 2017 ~~ berubah menjadiRp.10.790.000.000, (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh JutaRupiah).

  Bahwaberdasarkan DPPA ( Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran )SKPK Dinas PUPR Kab. Simeulue Nomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017,tanggal 11 Oktober 2017, bertambah Rp. 9.690.000.000, (Sembilan MilyarEnam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan tersangka Ir.

  Simeulue Nomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017,tanggal 11 Oktober 2017, bertambah Rp. 9.690.000.000, (Sembilan MilyarEnam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan tersangka Ir.

  Simeulue tahun 2017 adalah sebesarRp.10.790.000.000, (Ssepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh jutarupiah) berdasarkan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)SKPK Dinas PUPR Kab. Simeulue Nomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017,tanggal 11 Oktober 2017, bertambah Rp. 9.690.000.000, (SembilanMilyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga anggaranmenjadi Rp.10.790.000.000, (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus SembilanPuluh Juta Rupiah); Bahwa selaku Sekretaris PUPR Kab.

  DPPA : 1.03.01.01/DPPA/2017,Tahun anggaran 2017, tanggal11 Oktober 2017;Bahwa Anggaran kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan setelahperubahan sebesar Rp10.790.000.000, (sepuluh milyar tujuh ratusSembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan menggunakan metodepenunjukkan langsung terhadap 19 (perusahaan) dengan 70 (tujuh) puluhpaket kegiatan.

• April 2016;
  2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2016 Nomor: 00113/SPM/LS/1.20.00/2016 tanggal 14 April 2016;
  3) 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016;
  4) 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016 Ringkasan DPA-/DPPA

  />9) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2016 Nomor: 01424/SMP/LS/1.20.00/2016 tanggal 22 September 2016;
  10) 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01424/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016 tanggal 22 September 2016;
  11) 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01424/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016 Ringkasan DPA-/DPPA

  2017;
  16) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor: 00083/SPM/LS/4.02.00/2017 tanggal 20 April 2017;
  17) 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00083/SPP/LS/4.20.00/2017 Tahun 2017 tanggal 20 April 2017;
  18) 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00083/SPP/LS/4.20.00/2017 Tahun 2017 Ringkasan DPA-/DPPA

  />23) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor: 01696/SPM/LS/4.02.00/2017 tanggal 20 September 2017;
  24) 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01696/SPP/LS/4.02.00/2017 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017;
  25) 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01696/SPP/LS/4.02.00/2017 Tahun 2017 Ringkasan DPA-/DPPA

  Pencairan dana (SP2D) Nomor:01825/SP2D/LS/2016 tanggal 19 April 2016;2) 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2016 Nomor:00113/SPM/LS/1.20.00/2016 tanggal 14 April 2016;3) 1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/ 1.20.00/2016 Tahun2016 tanggal 14 April 2016;4) 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016Ringkasan DPA/DPPA

  SBY16)17)18)19)20)21)22)23)24)25)26)01883/SP2D/LS/2017 tanggal 21 April 2017;1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017 Nomor:00083/SPM/LS/4.02.00/2017 tanggal 20 April 2017;1 (satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00083/SPP/LS/4.20.00/ 2017 Tahun2017 tanggal 20 April 2017;1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 00083/SPP/LS/4.20.00/2017 Tahun 2017Ringkasan DPA/DPPA

  April 2016;2) 1 (Satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2016Nomor: 00113/SPM/LS/1.20.00/2016 tanggal 14 April 2016;Halaman 80 dari 112 Perkara Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT SBY3) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016 tanggal 14 April 2016;4) 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016Ringkasan DPA/DPPA

  Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2017Nomor: 01696/SPM/LS/4.02.00/2017 tanggal 20 September 2017;1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan PembayaranLangsung Belanja Pengeluaran PPKD Nomor: 01696/SPP/LS/4.02.00/ 2017 Tahun 2017 tanggal 20 September 2017;Halaman 82 dari 112 Perkara Nomor 12/PID.SUSTPK/2021/PT SBY25)26)27)28)29)30)31)32)33)1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung BelanjaPengeluaran PPKD Nomor: 01696/SPP/LS/4.02.00/2017 Tahun 2017Ringkasan DPA/DPPA

  Pencairan dana (SP2D) Nomor:01825/SP2D/LS/2016 tanggal 19 April 2016;2) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar Tahun Anggaran 2016 Nomor:00113/SPM/LS/1.20.00/2016 tanggal 14 April 2016;3) 1 (Satu) lembar Asli Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran LangsungBelanja Pengeluaran PPKD Nomor: 00113/SPP/LS/ 1.20.00/2016Tahun 2016 tanggal 14 April 2016;4) 1 (Satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja PengeluaranPPKD Nomor: 00113/SPP/LS/1.20.00/2016 Tahun 2016 RingkasanDPA/DPPA

• (T.17); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan RapatKoordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan Jumlah Rp.1.815.000.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA Kegiatan RapatKoordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah dengan jumlah sebelumperubahan Rp. 1.815.000.000,00 setelah perubahan Rp.1.361.250.000,00 tanggal 26 April 2019.

  (T.31); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan PenelitianDPA OPD dan Verifikasi DPA OPD dengan Jumlah Rp. 198.300.000,00tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA Kegiatan Penelitian DPA OPD danVerifikasi DPA OPD dengan jumlan sebelum perubahan Rp.198.300.000,00 setelah perubahan Rp. 198.300.000,00 tanggal 14 MelHalaman 18 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN TIk2019.

  (T.42); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA KegiatanPendampingan SIPKD Modul Perbendaharaan dengan Jumlah Rp.182.000.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA KegiatanHalaman 19 dari 57 Putusan Nomor 1/Pid.Pra/2021/PN TIkPendampingan SIPKD Modul Perbendaharaan dengan jumlah sebelumperubahan Rp. 182.000.000,00 setelah perubahan Rp. 0,00 tanggal 04November 2019.

  (T.48); 1 (Satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA Kegiatan PenyusunanSistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dengan jumlah Rp.166.150.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA KegiatanPenyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerahdengan jumlah sebelum perubahan Rp. 166.150.000,00 setelahperubahan Rp. 0,00 tanggal 04 November 2019.

  (T.49); 1 (satu) Bundle Foto Copy di Legalisir DPA KegiatanPendampingan SIPKD Modul Akuntansi dengan jumlah Rp.310.160.000,00 tanggal 14 Januari 2019 dan DPPA KegiatanPendampingan SIPKD Modul Akuntansi dengan jumlah sebelumperubahan Rp. 310.160.000,00 setelah perubahan Rp. 310.160.000,00tanggal 14 Mei 2019. (T.50); 4 (empat) Bundle Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)beserta dengan lampirannya.

• Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyaTerdakwa telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikankeuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagaiberikut:Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA

  ratus tujuh puluh satu jutaSembilan ratus enam puluh enam ribu empat ratus dua puluh empat koma tujuh puluhsatu rupiah) dan belanja tidak langsung seperti belanja barang dan jasa serta belanjamodal sebesar Rp.10.898.659.758,00 (sepuluh milyar delapan ratus Sembilan puluhHalaman 6 dari 78 Putusan Nomor : 50/Pid.SusTPK/2016/PN.Kpg.delapan juta enam ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus lima puluh delapanrupiah);Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA

  Dan pada saat itu Kepala Dinas Kelautan danPerikanan langsung memanggil Terdakwa dan langsung memerintahkan Terdakwaagar segera membayar tagihan tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum jugadilakukan pembayaran karena Terdakwa telah mempergunakan uang tersebut;Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA SKPD) Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2015dengan Kode Rekening 5.2.2.13.01 terdapat uraian belanja pakaian Kerja di PPIAmagarapati dengan anggaran

  Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranyaTerdakwa telah melakukan tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau suratberharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau suratberharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalammelakukan perbuatan tersebut;yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA

  Dan pada saat itu Kepala Dinas Kelautan danPerikanan langsung memanggil Terdakwa dan langsung memerintahkan Terdakwaagar segera membayar tagihan tersebut, akan tetapi hingga saat ini belum jugadilakukan pembayaran tersebut.Bahwa Terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan dana sebesar Rp.Rp.76.700.000, (tujuh puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah), yang semestinyadiserahkan ke Pihak PDAM Larantuka;Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD)

• selaku PihakPertama dengan Wali Kota Bima selaku Pihak Kedua.Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pinjam Pakai Tanah Milik Pemerintah Provinsi NTBuntuk Penyediaan lahan pengganti SPP/SPMAN Bima, kemudian pada tahun 2013Pemerintah Kota Bima melalui Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda KotaBima telah menyiapkan Anggara Pengadaan tanah untuk Fasilitas Umum TahunAnggaran 2013 yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja)Pemerintah Kota Bima, dimana Anggaran tersebut sudah tertuang dalam DPPA

  (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Kota Bima dengan Nomor 1.20 03 0816 03 5 2 dan Formulir DPPA SKPD 2.2.1. tanggal 21 September 2013 dengan KodeRekening 5.2.3.01.35, dimana dijelaskan dalam DPPA tersebut anggaran untukPengadaan tanah untuk fasilitas umum tahun 2013 sebesar Rp 900.000.000,(Sembilan ratus juta rupiah) untuk pengadaan tanah di 4 (empat) Lokasi yaitusebagai berikut :Halaman 3 dari 35 hal PUT NO. 03//PID.SUS/20017/PT.MTR1.

  Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum di Kelurahan Rabadompu TimurKecamatan Raba Kota Bima sebesar Rp 88.000.000, (enam juta tiga ratus riburupiah).Sehingga besar anggaran yang digunakan untuk Pengadaan tanah yang ada diDPPA dengan Nomor 1.20 03 08 16 03 5 2 dan Formulir DPPA SKPD 2.2.1. tanggal21 September 2013 yaitu diuraikan pada Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas UmumLainnya adalah sebanyak Rp 898.901.000, (Delapan Ratus Sembilan puluh delapanjuta Sembilan ratus seribu rupiah).Bahwa untuk melakukan

  Pelaksanaan Perubahan Anggaran) Kota Bima dengan Nomor 1.20 03 0816 03 5 2 dan Formulir DPPA SKPD 2.2.1. tanggal 21 September 2013 dengan KodeRekening 5.2.3.01.35, dimana dijelaskan dalam DPPA tersebut anggaran untukPengadaan tanah untuk fasilitas umum tahun 2013 sebesar Rp 900.000.000,(Sembilan ratus juta rupiah) untuk pengadaan tanah di 4 (empat) Lokasi yaitusebagai berikut :1.

  Pengadaan Tanah untuk Fasilitas umum di Kelurahan Rabadompu TimurKecamatan Raba Kota Bima sebesar Rp 88.000.000, (enam juta tiga ratus riburupiah).Sehingga besar anggaran yang digunakan untuk Pengadaan tanah yang ada diDPPA dengan Nomor 1.20 03 08 16 03 5 2 dan Formulir DPPA SKPD 2.2.1. tanggal21 September 2013 yaitu diuraikan pada Pengadaan Tanah Untuk Fasilitas UmumLainnya adalah sebanyak Rp 898.901.000, (Delapan Ratus Sembilan puluh delapanjuta Sembilan ratus seribu rupiah)Bahwa untuk melakukan

• ., M.Si;2) Tiga (3) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.12.5.2,tertanggal 22 Desember Januari 2011 yang ditandatangani olehPejabat Pengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANISWALILO, S.Sos., M.Si;3) Dua (2) lembar foto copy DPA SKPD DPU Nomor:1.03.1.03.01.29.02.5.2, tertanggal 03 Februari 2012 yangditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas namasaudara YOHANIS WALLILO, S.Sos., M.Si;4) Tiga (8) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.02.5.2,tertanggal 23 Oktober

  2012 yang ditandatangani oleh PejabatPengelola Keuangan Daerah atas nama saudara YOHANIS WALILO,S.Sos., M.Si;5) Dua (2) lembar foto copy DPA SKPD DPU Nomor:1.03.1.03.01.29.02.5.2, tertanggal O02 Januari 2013 ~~ yangHalaman 2 dari 22 Petikan Putusan No. 81/Pid.SusTpk/2017/PN Jap10)11)12)13)14)ditandatangani oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas namasaudara YOHANIS WALILO, S.Sos., M.Si;Tiga (3) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.02.5.2,tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani

  oleh PejabatPengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASIk,SP;Dua (2) lembar foto copy DPPA SKPD DPU Nomor: 1.03.1.29.08.5.2,tertanggal 18 November 2013 yang ditandatangani oleh PejabatPengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASK,SP.Satu (1) Bundel Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor:19 Tahun 2011 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kab.

  Jayawijaya, Beserta lampiran;Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen PROVISIONAL HAND OVER(PHO) Program Pengembangan Wilayah Strategis Dan Cepat Tumbuh,Kegiatan Pembangunan Wio Silimo Tahp Il TA. 2012;Satu (1) Bundel Foto Copi Dokumen Pembangunan Wio Silimo Tahapll TA. 2012;Dua (2) lembar foto copy DPPA SKPD Nomor: 1.03.1.29.08.5.2,tertanggal 13 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh PejabatPengelola Keuangan Daerah atas nama saudara SAMUEL PATASIk,S.Pi;Satu (1) Bundel Foto Copi Laporan Bulanan Nomor 04

• Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007; -----6. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2008;---7. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2008; ----8.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2009; ---10. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2010; ---11. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2010;----12.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2011;------14. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2012;---15. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2012;------16.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan KabupatenBuleleng tahun anggaran 2007;6. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2008; 7. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan KabupatenBuleleng tahun anggaran 2008;8. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2009;9.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan KabupatenBuleleng tahun anggaran 2009;10. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA SKPD) tahun anggaran 2010;11. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan KabupatenBuleleng tahun anggaran 2010;12. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA SKPD) tahun anggaran 2011;13.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007;6. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2008; 7. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2008;8. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2009; 9.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan KabupatenBuleleng tahun anggaran 2009; 10. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah(RKA SKPD) tahun anggaran 2010; 11. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerjaperangkat daerah (DPPA SKPD) Dinas Pendapatan KabupatenBuleleng tahun anggaran 2010; 12.

  Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuankerja perangkat daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2007;6. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (RKA SKPD) tahun anggaran7. Dokumen Pelaksanaan perubahan anggaran satuankerja perangkat daerah (DPPA SKPD) DinasPendapatan Kabupaten Buleleng tahun anggaran 2008;8. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (RKA SKPD) tahun anggaran 2009;9.

• Satuan Kerja Perangkat Daerah(DPPA SKPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku mengadakanprogram Pengembangan Budidaya Keramba Jaring Apung untuk lokasiKabupaten Seram Bagian Timur (SBT) dengan ketersediaan anggaransebesar Rp. 797.454.000,00.

  mengadili perkaranya, telahmelakukan atau turut serta melakukan dengan Saksi Hardo dan Saksi SulaimanLatupono serta Saksi Syamsul Bahri Jainahu, ST (Terdakwa dalam berkasperkara terpisah), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yangada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut : Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPPA

  danPerikanan Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2012 beserta lampirannya.24) Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor : 201.e Tahun 2012tanggal 26 Desember 2012 Tentang Penetapan Pengguna AnggaranBarang Sebagai Pejabat Yang Diberi Wewenang Untuk MengesahkanSurat Pertanggungjawaban Dan Mengotorisasi Surat PerintahMembayar Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah Di LingkunganPemerintah Provinsi Maluku Beserta Lampirannya.25) Fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan anggaran satuan kerjaPerangkat daerah (DPPA

  SKPD) Tahun Anggaran 2012 tentang Belanjalangsung dengan Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 01 20 05 5 2, tanggal 5Nopember 2012.26) Kwitansi Pembayaran dari Sdr.

  No. 16/PID.SUSTPK/2016/PT AMBPengguna Anggaran Barang Sebagai Pejabat Yang DiberiWewenang Untuk Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban DanMengotorisasi Surat Perintah Membayar Dalam Satuan KerjaPerangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi MalukuBeserta Lampirannya.1 (satu) rangkap fotocopy Dokumen Pelaksana Perubahan anggaransatuan kerja Perangkat daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2012tentang Belanja langsung dengan Nomor DPPA SKPD : 2.05 01 0120 05 5 2, tanggal 5 Nopember 2012.1 (satu) bundel

• tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan PerhubunganKabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan PembangunanSarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk PengadaanAngkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalamDokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengahtahun 2010 tertanggal 15 Desember 2009, tetapi kKemudian di anggarkan dalamDokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA

  delapanratus enampuluh dua juta duaratus empat puluh ribu rupiah).oleh Terdakwa Mampetua6. 1 (satu) lembar Berita Acara SelesaiPekerjaan 7. 1 (satu) lembar kwitansi Ditandatangani/dipalsukan tandatangannyaPrasaputranegara Hutapea atas nama Daniel Sampe Buntu, S.Sos., dan ataspersetujuan Daniel Sampe Buntu, S.Sos., yang pada saat itu berada di Makasar;(Kontrak) 680/228/KONTRAK/2010tanggal 02 Agustus 2010 tersebut didasarkan pada Dokumen PelaksanaanBahwa Surat Perjanjian Nomor:Perubahan Anggaran (DPPA

  ,mobil Honda CRV yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalamdiganti dengan 1 (satu) unitDokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD Dinas PekerjaanUmum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengah tahun 2010 denganNomor: 1.07.1.03.01.00.18.06.5.2 tersebut, bahwa untuk mengganti 1 (satu) unitberupa mobil pick up 3000 cc turbo double cabin tersebut, Terdakwa MampetuaHal. 6 dari 51 hal, Putusan Nomor 1672 K/PID.SUS/2016Prasaputra Negara Hutapea dan Toguan Hutape, Dipl., EC., SE., M.Si

  tahun 2010 Dinas Pekerjaan Umum dan PerhubunganKabupaten Mamberamo Tengah melakukan kegiatan pekerjaan PembangunanSarana dan Prasarana Pedesaan pada Sektor Perhubungan untuk PengadaanAngkutan Pedesaan, bahwa kegiatan tersebut awalnya tidak dianggarkan dalamDokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Mamberamo Tengahtahun 2010 tertanggal 15 Desember 2009, tetapi kemudian di anggarkan dalamDokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA

  Nomor:1.07.1.03.01.00.18.06.5.2., dan kendaraan yang seharusnya diadakan berupa3 (tiga) unit mobil pick up 3000 cc turbo double cabin, namun oleh TerdakwaMampetua Prasaputra Negara Hutapea hanya diadakan sebanyak 2 (dua) unit,sedangkan 1 (satu) unit lainnya oleh Terdakwa Mampetua Prasaputra NegaraHutapea atas perintah Toguan Hutape, Dipl., EC., SE., M.Si., diganti dengan 1(satu) unit mobil Honda CRV yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertuangdalam Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA

• Mudijono, M.M. sewaktu menjabat Kepala DinasSosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tubantahun 2009 hingga 2010, pada tahun Anggaran 2009 Terdakwa Drs.Mudijono, M.M. mengelola kegiatan pengadaan jasa cetak KTP dan KKsebagaimana yang dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan PerubahanAnggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Sosial,Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban tahun2009 Nomor : 1.10.01.01.15.21.52, tanggal 4 September 2009 telahdianggarkan

  tanggal 7 Desember 2009 sesuai dengan Berita Acara Serah TerimaPekerjaan Nomor : 021/37/414.054/2009 tanggal 7 Desember 2009,sedangkan sisanya pekerjaan di luar kontrak kerja 102.552 KTP dan117.793 KTP diserahkan Terdakwa pada bulan Maret 2010 tanpa BeritaAcara Serah Terima ;Atas penyelesaian pekerjaan tersebut Hermanto Harso telah menerimapembayaran harga pemborongan yang besarnya sesuai dengan nilai kontrakAddendum dari dana Anggaran yang tercantum dalam DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA

  tujuh puluhempat juta empat puluh enam ribu dua ratus empat puluh rupiah) ;Sehingga Hermanto Harso menerima sisanya sebesar Rp313.000.000,00(tiga ratus tiga belas juta rupiah) ; Bahwa dengan perubahan sistem cetak KTP dan KK massal yangdilaksanakan secara offline semestinya biaya pulsa online tidak bolehdiperhitungakan dalam biaya pemborongan akan tetapi Terdakwa Drs.Mudijono, M.M. harus mengembalikan ke kas daerah sebagai sisa anggaranyang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA

  Mudijono, M.M. mengetahui hal tersebut karena saatitu menjabat sebagai kepala Kantor Dinas Sosial, Tenaga Kerja,Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban sekaligus sebagaiPengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggung jawab untuk mengelolakegiatan beserta anggarannya sebagaimana tertuang dalam DokumenPelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Satuan Kerja Perangkat Daerahtahun 2009, sedangkan Hermanto Harso mengetahuinya dari pengumumanpelelangan, dokumen pengadaan dan penjelasan pekerjaan ;Bahwa

  Mudijono, M.M. yangbesarnya sesuai dengan nilai kontrak Addendum dari dana anggaran yangtercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2009 pada Kantor Dinas Sosial,Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tubanberdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 11352/LS/L/2009 tanggal 23 Desember 2009 yaitu sebesar Rp2.530.109.340,00 ;Bahwa biaya pemborongan yang telah diterima Hermanto Harso sebesarRp2.530.109.340,00 tersebut

• Lisman (Alm) ada menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebanyak 61 (enam puluh satu) dari DPPA Nomor: 1.03.01.01/DPPA/2017, tanggal 11 Oktober 2017, bertambah Rp. 9.690.000.000,Halaman 14 dari 231 Putusan Nomor 9/Pid.SusTPK/2021/PN Bna(Sembilan Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga anggarankegiatan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Kab.

  DPPA : 1.03.01.01/ DPPA / 2017, tahun anggaran 2017 jumlahanggaran sebesar Rp. 10.790.000.000,(Sepuluh Milyar Tujuh RatusSembilan Puluh Juta Rupiah), atau terjadi penambahan anggaran sebesarRp. 9.690.000.000,(Sembilan Milyar Enam Ratus sembilan Puluh JutaRupiah), karena keterlibatan Saksi selaku Tim TAPK Kab. Simeulue adalahmulai dari penyusunan Rancangan KUAPPAS sampai dengan AdanyaPengesahan Anggaran di DPA.

  Simeulue tahun 2017 adalah sebesarRp.10.790.000.000, (Sepuluh milyar tujuh ratus sembilan puluh jutarupiah) berdasarkan DPPA (Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran)SKPK Dinas PUPR Kab. Simeulue Nomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017,tanggal 11 Oktober 2017, bertambah Rp. 9.690.000.000, (SembilanMilyar Enam Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) sehingga anggaranmenjadi Rp.10.790.000.000, (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus SembilanPuluh Juta Rupiah); Bahwa selaku Sekretaris PUPR Kab.

  Simeulue tidak Ada MenyusunKerangka Acuan Kerja (KAK) Pada DPPA (Dokumen PelaksanaanPerubahan Anggaran) SKPK Dinas PUPR Kab. Simeulue berdasarkanNomor : DPPA 1.03.01.01/DPPA/2017, tanggal 11 Oktober 2017, nilaibertambah Rp. 9.690.000.000, (Sembilan Milyar Enam Ratus SembilanPuluh Juta Rupiah) sehingga anggaran menjadi Rp.10.790.000.000,(Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah) dan pun yangseharusnya bertanggungjawab menyusunan KAK tersebut adalah Sdr.

  DPPA : 1.03.01.01/DPPA/2017,Tahun anggaran 2017, tanggal11 Oktober 2017; Bahwa Anggaran kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan setelahperubahan sebesar Rp10.790.000.000, (sepuluh milyar tujuh ratusSembilan puluh juta rupiah) dilaksanakan menggunakan metodepenunjukkan langsung terhadap 19 (perusahaan) dengan 70 (tujuh) puluhpaket kegiatan.

• (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah KabupatenMandailing Natal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten MandailingNatal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Pasar,Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal TahunAnggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir

  DPPA SKPD: 205.01.02.29.5.2, DinasKelautan dan Perikanan, Sumber Dana: BDB.191. 3 (tiga) lembar Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1 RumahSakit Umum Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing NatalTahun Anggaran 2012.192. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.

  DPPA SKPD: 102.01.26.01.5.2, DinasKesehatan, Sumber Dana: BDB.194. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.1.

  DinasPendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal TahunAnggaran 2012.195. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1 DinasPekerjaan Umum, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing NatalTahun Anggaran 2012.196. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1 RumahSakit Umum Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing NatalTahun Anggaran 2012.197. 1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD 2.2.1 DinasKelautan dan Perikanan, Pemerintah Daerah Kabupaten

  , Pemerintah DaerahKabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD2.2.1 Dinas Kelautan dan Perikanan, Pemerintah DaerahKabupaten Mandailing Natal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD2.2.1 Dinas Kesehatan, Pemerintah Daerah KabupatenMandailing Natal Tahun Anggaran 2012.1 (satu) bundel Fotocopy Legalisir Formulir DPPA SKPD2.2.1 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM danPasar, Pemerintah Daerah Kabupaten