SIA / KPPT / 2009, tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 2 ;3. Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan, tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 3 ;4.

Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor : 500 / 132 / SITU HO Toko Obat / KPPT / 2009, tentang pemberian ijin gangguan (HO) Toko Obat, tertanggal 26 Oktober 2009, yang di beri tanda T 4 ;5. Foto copy Surat Permohonan Surat Ijin Pedagang eceran Obat, tertanggal 10 Oktober 2009, yang di beri tanda T 5 ;6. Foto copy Surat Izin asisten apoteker Nomor : 004.

SIA / KPPT / 2009,tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 2 ;3. Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan,tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 3 ;4, Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor :500 / 132 / SITU HO Toko Obat / KPPT / 2009, tentang pemberian ijingangguan (HO) Toko Obat, tertanggal 26 Oktober 2009, yang di beri tanda T4; a nn nn nn ne5.

SIA / KPPT / 2009,tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 2 ;3. Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan,tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 3 ;4. Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor :500 / 132 / SITU HO Toko Obat / KPPT / 2009, tentang pemberian ijingangguan (HO) Toko Obat, tertanggal 26 Oktober 2009, yang di beri tanda T4; wan n === 5.

SIA / KPPT / 2009,tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 2 ;3.

Foto copy Tanda Pendaftaran Perusahaan berdasarkan Undang UndangRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan,tertanggal 27 Oktober 2009, yang di beri tanda T 3 ;3210.11.Foto copy Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Nomor :500 / 132 / SITU HO Toko Obat / KPPT / 2009, tentang pemberian ijingangguan (HO) Toko Obat, tertanggal 26 Oktober 2009, yang di beri tanda T4; neFoto copy Surat Permohonan Surat jin Pedagang eceran Obat, tertanggal 10Oktober 2009, yang di

none nn nnn non enn nee nee nnn one eeea. 1 (satu) unit bangunan Hotel yang diberi nama "HOTEL SOLIS"berlantai tiga permanen dengan luas: lantai satu 343,5 meter persegi,lantai dua 343,5 meter persegi dan lantai tiga 343,5 meter persegi,terdiri dari 26 kamar tidur, 1 ruangan aula pertemuan, 1 ruanganrestoran dan 4 ruangan karoke, terletak di Jalan Manunai, RT 035RW 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka,yang dibangun pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan BupatiSikka Nomor: KPPT

hukum bahwa seluruh objek sengketa berupa: a. 1 (satu) unit bangunan Hotel yang diberi nama HOTEL SOLISberlantai tiga permanen dengan luas: lantai satu 343,5 meter persegi,lantai dua 343,5 meter persegi dan lantai tiga 343,5 meter persegi,terdiri dari 26 kamar tidur, 1 ruangan aula pertemuan, 1 ruanganrestoran dan 4 ruangan karoke, terletak di Jalan Manunai, RT 035RW 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka,yang dibangun pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan BupatiSikka Nomor: KPPT

objekSENOKETA DEPP as see tere rrr ar nala. 1 (satu) unit bangunan Hotel yang diberi nama HOTEL SOLISberlantai tiga permanen dengan luas: lantai satu 343,5 meter persegi,lantai dua 343,5 meter persegi dan lantai tiga 343,5 meter persegi,terdiri dari 26 kamar tidur, 1 ruangan aula pertemuan, 1 ruanganrestoran dan 4 ruangan karoke, terletak di Jalan Manunai, RT 035RW 011, Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka,yang dibangun pada tahun 2011 berdasarkan Keputusan BupatiSikka Nomor: KPPT

.:305 Tanggal 13 Maret 2015, Kepentariaan PNPalembang338/CV/2015/PNPLG, Nomor Pokok Wajib Pajak : 72.612.031.4307.000, Surat Izin Walikota Palembang: 503/IG.R/2149/KPPT/2015,Surat Izin Usaha Perdagangan : 03/SIUP.K/1153/KPPT/2015, TandaDaftar Perusahaan: 06.06.346.213.79.5.Satu unit mobil Isuzu PantherGrand Touring tahun 2008, No. Rangka: MHCTBR54F8K292708, No.Mesin: E292708.6.Satu unit Mobil Truck double Mitsubishi PS100 tahun1995, No.

No. 81 PK/Pdt.SusPHI/2015Bahwa kedudukan Penggugat sebagai tenaga kerja asing terusdiperpanjang oleh Tergugat hingga ke perpanjangan kedua yaituberdasarkan Surat ljin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing NomorKep.569/0255/IMTA/KPPT tanggal 6 Juni 2011 yang berlaku sejak 31 Juli2011 hingga 31 Juli 2012;Bahwa selama Penggugat bekerja sebagai tenaga kerja asing padaTergugat, Tergugat tidak pernah melengkapi Penggugat dengan perjanjiankerja.

waktu tertentu yang terjadi harusdianggap perjanjian kerja waktu tidak tertentu sebagaimana ditentukandalam Pasal 57 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang mana justru bertentangan dengan Pasal 42 ayat (4)UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa Penggugat merupakan tenaga kerja asing yang dipekerjakan olehTergugat sebagai tenaga Konsultan Chiropraktik sebagaimana tercantumdalam Surat Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Nomor Kep.569/0255/IMTA/KPPT

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesiahanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu,sehingga hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat tetap masukke dalam perjanjian kerja waktu tertentu;Bahwa dengan tidak adanya perjanjian kerja antara Penggugat danTergugat maka jangka waktu hubungan kerja antara Penggugat denganTergugat adalah sesuai dengan Surat ljin Mempekerjakan Tenaga KerjaAsing Nomor Kep.569/0255/IMTA/KPPT

Adapun prosesini telah dipaparkan pada halaman 7 memori peninjauan kembali ini;Bahwa Majelis Hakim Judex Juris dan Majelis Hakim Judex Factitidak mempertimbangkan dengan cermat Bukti P2 Surat IzinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Nomor Kep.569/0255/IMTA/KPPT, dimana pada lembaran berikutnya alat bukti ini(halaman 3) terdapat slip setoran Dana Pengembangan KeterampilanKerja Departemen Tenaga Kerja (DPKK Depnaker) yangmencantumkan 12 bulan (31 Juli 2011 sampai dengan 31 Juli 2012);Bahwa untuk

sertifikat tanah tersebutkepada Penggugat.Bahwa setelah selesaianya pengurusan Akta jual beli dan setelah Turut Tergugatmenyerahkan sertifikat tanah kepada Penggugat, Penggugat kemudianmengajukan permohonan mendirikan bangunan Ruko berlantai III Kepada Kantorpelayanan perizinan terpadu kota sungai penuh, atas permohonan penggugattersebut pada tanggal 9 Agustus 2012 Kantor pelayanan perizinan terpadu kotasungal penuh memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Penggugatdengan nomor : 648/65/KPPT

Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Nomor648/65/KPPT/2012 tertanggal 9 Agustus 2012, Tentang izin mendirikan bangunan.Bukti ini membuktikan bahwa bangunan rumah ruko diatas tanah objek perkaraadalah bangunan Ruko yang dibangun oleh Penggugat, bangunan tersebut dibangundiatas tanah bersertifikat Nomor 199 atas nama penggugat Hattarudin sebagaipemilik.Bahwa bukti kepemilikan Penggugat di atas diperkuat atau didukung dengan buktisurat dari Turut Tergugat yaitu : Bukti TT1 Buku Tanah

Bahwa Pembanding semula Penggugat kemudian mengajukanpermohonan mendirikan bangunan Ruko berlantai III kepada Kantor pelayananperizinan terpadu kota Sungai Penuh, atas permohonan penggugat tersebutpada tanggal 9 Agustus 2012 Kantor pelayanan perizinan terpadu kota SungaiPenuh memberikan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada Pembandingsemula Penggugat dengan nomor : 648/65/KPPT/2012;2: Bahwa Terbanding semula Tergugat adalah anak kandungPembanding semula Penggugat, sedangkan Terbanding II semula Tergugat

bukti P1 merupakan sertifikat Hak Milik atas namaPembanding semula Penggugat sebagai Pembeli;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, P3 dihubungkan dengan buktiTT3 bahwa Pembanding semula Penggugat telah dilakukan proses balik nama dariPenjual kepada Pembeli yaitu Hatarudin/Pembanding semula Penggugat, dimanaproses jual beli tersebut dilakukan di hadapan Notaris/PPAT Fedy Kesaria.SH,M.Kn;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, berupa Surat Keputusan KepalaKantor Pelayanan Perizinan Terpadu No. 648/65/KPPT

Berkat Marisa Nomor49, tanggal 21 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris HasnaMokoginta, S.H. di Gorontalo;Kopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) NomorO704/KPPT/IZ/PK/XI/2009 dan kopi Legalisir Tanda DaftarPerusahaan Perseroan Terbatas (TDP) Nomor 320114500396;Kopi legalisir Completion Report Proyek Pembangunan StorageTank Minyak Goreng Curah PT.

Berkat Marisa Nomor49, tanggal 21 Januari 2006 yang dikeluarkan oleh Notaris HasnaMokoginta, S.H. di Gorontalo;Halaman 15 dari 26 halaman Putusan Nomor 1985 K/Pid.Sus/201810) Kopi legalisir Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) NomorO704/KPPT/IZ/PK/XI/2009 dan kopi Legalisir Tanda DaftarPerusahaan Perseroan Terbatas (TDP) Nomor 320114500396;11) Kopi legalisir Completion Report Proyek Pembangunan StorageTank Minyak Goreng Curah PT. Berkat Marisa yang dibuat olehPT.

Muhamad Syah (SIP.503/07SIP DU/KPPT/2008)pada tanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum DaerahMalingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaanluar terhadap Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :"luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkanbenturan benda tumpul ;Sdr. M.

Muhamad Syah(SIP.503/07SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 diRumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten,sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. M. ASLANI FAJRIN BinMURSID, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :"luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkanbenturan benda tumpul ;Sdr.

Muhamad Syah(SIP.503/07SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember 2008 diRumah Sakit Umum Daerah Malingping Pemerintah Provinsi Banten,sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sdr. M. ASLANI FAJRIN BinMURSID, yang dalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikut :"luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinan disebabkanbenturan benda tumpul ; Sdr.

(lima ribu dua puluh sembilan meter persegi), terletak di DesaPasarbanggi ; Bahwa setahu saksi syaratsyarat permohonannya berupa foto copy sertipikat, fotocopy KTP sesuai nama di sertipikat dan foto copy KTP pemohon ; Bahwa setahu saksi proses permohonan masuk dari KPPT diajukan ke BadanKoordinasi Penataan Ruang Daerah kemudian diadakan Rakor setelah itu keluarrekomendasi.

(lima ribu dua puluh sembilan meter persegi)e Bahwa setahu saksi proses pemecahan terlebih dahulu dilakukan di KPPT lalu keBKPRD. untuk mendapatkan rekomendasi lalu ke Kantor Pertanahan ;e Bahwa setahu saksi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tanggal 13 Juli2012.Menimbang, bahwa kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugatmenyatakan tidak ada hal hal lain lagi yang akan diajukan ke persidangan, lalumenyerahkan kesimpulan tertanggal 29 April 2013 dan memohon putusan ;Menimbang, untuk mempersingkat

Ali (Alm) tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

UD.Ada Ungu, Desa Doro Peti, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu tanggal 19 Juni 2015;

sebelum pembangunan rumah dilakukan oleh adik kandung dariPenggugat pada tanggal 19 Juni 2010 terlebih dahulu ROSMI adik KandungPenggugat mengajukan PERMOHONAN IMB ke Kantor Pelayanan TerpaduKota Bukittinggi untuk mendirikan RUMAH Milik ROSMI yaitu kaumPenggugat di atas tanah tanah objek perkara dengan mengajukan persyaratanyang ditentukan oleh Kantor Pelayanan Terpadu Kota Bukittinggi dan dimanapembangunan rumah tersebut sedang berjalan tahap penyelesaian;Bahwa sesuai dengan Pengumuman No.438/PIMB/KPPT

dengan bantuan pihak keamanan (yangberwajib);Menyatakan Para Tergugat beserta kaumnya yang berasal dari PasukuanKoto Surau Gadang yang sesuai dengan Ranji keturunan kaum ParaTergugat;Menghukum Tergugat I dan Tergugat II maupun orangorang yang di bawahkekuasaannya patuh dan taat pada putusan pengadilan;Menyatakan IZIN WALIKOTA Bukittinggi dengan No.521/XII/2010 tanggal17122010 atas nama ROSMI adik dari Penggugat dengan Lokasi Jn.Manunggal /objek perkara sesuai dengan Papan Pengumunan No.438/PIMB/KPPT

Manunggal /objek perkara sesuaidengan Papan Pengumunan No.438/PIMB/KPPT/k.010 adalah sah, kuat dan berharga;Menimbang, bahwa petitum penggugat angka 11, menurut majelis hakim hampirsama dengan petitum gugatan angka 5, bahwa Izin Walikota Bukittinggi juga merupakansuatu produk pejabat Tata Usaha Negara yang berada dalam yurisdiksi Peradilan TataUsaha Negara, oleh karena itu harus pula ditolak dan dikesampingkan;Petitum Ke12 :Menimbang, bahwa Petitum Gugatan Penggugat angka 12 MenyatakanMenghukum Tergugat

Herlambang, S.E;Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang ijin UndangUndang Gangguan;Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 158 PK/PID.SUS/2018o7.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi PutraHerlambang);Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV.

Herlambang, S.E;Surat Keputusan Walikota Nomor 503/181.247/KPPT/II/2010 tanggal10 Februari 2010 perihal Daftar Ulang ijin UndangUndang Gangguan;Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175581 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV. Dwi PutraHerlambang);Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor 00175580 tanggal 28 Juni 2012atas nama H. Hartono S. Herlambang, S.E., M.M. (CV.

Izin Prinsip Nomor 503/2981/KPPT/2009 tanggal 25 Agustus 2009;d. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/3240/IPKTM tanggal 3September 2009:e. Izin Prinsip Nomor 503/2982/K.PPT/2009 tanggal 25 Agustus 2009;f. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/3241/IPKTM/KPP T/2009tanggal 3 September 2009;g. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/1008/IPKTM/KPPT/2010tanggal 9 April 2010;h. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/1009/IPKTM/KPP T/2010tanggal 9 April 2010;i.

SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/1008/IPKTM/KPPT/2010tanggal 9 April 2010;h. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/1009/IPKTM/KPP T/2010tanggal 9 April 2010;i.

Izin Prinsip Nomor 503/2981/KPPT/2009 tanggal 25 Agustus 2009;d. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/3240/IPKTM tanggal 3September 2009:e. Izin Prinsip Nomor 503/2982/K.PPT/2009 tanggal 25 Agustus 2009;f. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/3241/IPKTM/KPP T/2009tanggal 3 September 2009;Hal. 34 dari 87 Hal. Put. No. 72 PK/PID.SUS/2016g. SK Bupati Simalungun Nomor 188.45/503/1008/IPKTM/KPPT/2010tanggal 9 April 2010;h.

Mitra Niaga Mandiri Buoltanggal 18 Maret 2013 (foto copy sesuai dengan asli); 6.P6 : Surat Izin Bupati Buol Nomor : 503/008.I/SKTU/51410/KPPT tanggal 09 November 2012 (foto copy sesuai dengan asli); HIm. 35 dari 109 Hlm. Putusan Nomor : 20/G/2013/PTUN.PL367.P7NPWP atas nama PT.

Mitra Niaga Mandiri Buol (foto copy sesuai dengan asli); 7Surat Keterangan Bank BNI Nomor : BL/01/09/SKB/2012tanggal 23 November 2012 (foto copy sesuai dengan asli); Tanda Daftar Perusahaan Commanditaire VennootschhopNomor : 503/38424/TDPM/51410/KPPT tanggal 09November 2012 (foto copy sesuai dengan asli); Surat Izin Bupati Buol Nomor : 503/371.21/IGM/51410/KPPT tentang Izin Gangguan tanggal 09 November 2012(foto copy sesuai dengan asli); Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Izin: 503/282.23/SIUP/51410

:P10.L.BUNOBOGU tanggal 17 Mei 2013 (foto copy sesuai denganasli); one Surat Pernyataan Tetangga Untuk Izin Mendirikan Bangunan(IMB) tanggal 07 April 2013 (foto copy sesuai dengan asl); Kartu NPWD Nomor Reg. : 973/0308/VI13/DPPKAD (foto copy sesuai dengan asli);Surat Fiskal (Tanda Lunas Pajak) Nomor Registrasi :973/0308/VI13/DPPKAD, Nomor Seri : 0308 tanggal 09April 2013 (foto copy sesuai dengan asli); Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor :503/171b.33/TDPB/46610/KPPT, Nomor Seri07/171.472

/2013 tanggal 10 April 2013 (foto copy sesuai dengan asli);Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Izin : 503/171a.33/SIUP/46610/KPPT, Nomor Seri : 05.2/171.471/2013 tanggal10 April 2013 (foto copy sesuai dengan asli); Surat Izin Bupati Buol Nomor : 503/171.33/IGM/46610/KPPT tentang Izin Gangguan (HO) Nomor Seri03/171.470/2013 tanggal 10 April 2013 (foto copy sesuai dengan asli);Peta Administrasi kabupaten Buol (foto copy sesuai denganasli); P10.M.: Peta Administrasi Kecamatan Paleleh (foto copy sesuai

(vide Bukti Surat P10.1); Pada tanggal 10 April 2013, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadumengeluarkan Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor Izin : 503/171a.33/ SIUP/46610/KPPT (vide Bukti Surat P10.J);Pada tanggal 10 April 2013, Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadumengeluarkan Surat Izin Bupati Buol Nomor : 503/171.33/IGM/46610/KPPT tentang Izin Gangguan (HO) (vide Bukti Surat P10.K); e Pada tanggal 22 Mei 2013, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Buolmenerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor

Muhamad Syah(SIP.503/07 SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12 Desember262008 di Rumah Sakit Umum Daerah Malingping PemerintahProvinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaan luarterhadap Sdr. GUGUN GUMELAR Bin GANDA, yang = dalamkesimpulannya menerangkan sebagai berikutLuka lecet pada punggung dan lecet pada pinggang,sekemungkinan disebabkan benturan benda tumpul :Sdr.

MuhamadSyah (SIP.503/07 SIP DU/KPPT/2008) pada tanggal 12Desember 2008 di Rumah Sakit Umum Daerah MalingpingPemerintah Provinsi Banten, sebagai hasil pemeriksaanluar terhadap Sdr. ELA FATMAWATI Binti FADIL, yangdalam kesimpulannya menerangkan sebagai berikutluka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinaneodisebabkan benturan benda tumpul ;Sdr. M.

Muhamad Syah (SIP.503/07 SIPDU/KPPT/2008 ) pada tanggal 12 Desember 2008 di RumahSakit Umum Daerah Malingping Pemerintah ProvinsiBanten, sebagai hasil pemeriksaan luar terhadap Sadr.M. ASLANI FAJRIN Bin MURSID, yang dalam kesimpulannyamenerangkan sebagai berikut luka memar pada bagian kepala dan tangan kemungkinansedisebabkan benturan benda tumpul ;Sdr.

RAMDANI HIDAYAT Bin DEDE HIDAYAT mengalami sakit danluka di kening dan pipi bawah mata sebelah kirimengeluarkan darah ; sebagaimana Surat KeteranganVisum luar, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Muhamad Syah (SIP.503/07 SIP DU/KPPT/2008 ) padatanggal 12 Desember 2008 di Rumah Sakit Umum DaerahMalingping Pemerintah Provinsi Banten, sebagai hasilpemeriksaan luar terhadap Sdr.

persidangan di bawah sumpah memberikan keteranganberdasarkan keahliannya pada pokoknya sebagai berikut ; Bahwa ahli kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; Bahwa saksi adalah kasi di Kantor Pelayanan Perizinan terpadu/KPPTKabupaten Pati sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang dan sebelumnyaahli bekerja di Badan Pengawas Tenaga Nuklir dari tahun 2001 s/d 2007kemudian pindah di Bappeda Pati 2007 s/d 2009 kemudian pindah di KantorKecamatan Margorejo Pati sampai dengan 2010 ; Bahwa KPPT

ada izin pertambangandaeah eksploitasi atas nama Karsana, Cs karena pada prinsipnya hanya adaizin perseorangan atau perusahaan/badan hokum dan saksi ahli juga tidakmengetahui apa maksud dari huruf Cs dibelakang Karsana ; Bahwa izin usaha pertambangan dikeluarkan oleh Bupati (dalam wilayah satukabupaten), Gubernur (dalam wilayah satu Provinsi) dan Menteri (wilayahBahwa phospat termasuk mineral ; Bahwa Surat Izin Jalan yang dibawa oleh terdakwa bukan termasuk dalamdalam izin yang dikeluarkan oleh KPPT

Pati;Bahwa yang diperlukan dalam pengangkutan phospat adalah izin operasiproduksi khusus pengangkutan dan penjualan, sedangkan ijin penampungan,ijin pemanfaatan, izin pengolahan, pemurnian ada sendiri dan dilakukansecara terpisah ; Bahwa izin operasi produksi khusus pengangkutan atas nama terdakwaPujiyono Bin Ruslan tidak terdaftar di Kantor KPPT Kab.

padasaat ditangkap oleh petugas CV Andalan belum mempunyai ijin usahapertambangan operasi produksi khusus Pengangkutan dan Penjualan ; Bahwa setiap kendaraan yang mengangkut phospat tidak harus membawa ijinusaha pertambangan operasi produksi khusus Pengangkutan dan Penjualantersebut cukup dengan membawa fotokopian saja ; Bahwa surat jalan yang dipegang oleh Terdakwa atas nama CV Andalanuntuk kendaraan Nopol: B9761CR tidak termasuk dalam izin yangdimaksud dalam UU pertambangan yang dikeluarkan oleh KPPT

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan TataUsaha Negara berupa Keputusan Kepala Kantor Pelayanan PerizinanTerpadu Nomor 503/K.14/KPPT/01/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentangIzin Usaha Perkebunan Budidaya (IUPB) PT Malisya Sejahtera (ObjekSengketa) sampai putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukumtetap (in kraacht van gewijsde);Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tergugat berupa KeputusanKepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor 503/K.14/KPPT/01/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan Budidaya(IUPB) PT Malisya Sejahtera (Objek Sengketa):3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tergugat berupaKeputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Nomor503/K.14/KPPT/01/V/2016 tanggal 10 Mei 2016 tentang Izin UsahaPerkebunan Budidaya (IUPB) PT Malisya Sejahtera (Objek Sengketa);4.

.:305 Tanggal 13 Maret 2015, Kepentariaan PNPalembang338/CV/2015/PNPLG, Nomor Pokok Wajib Pajak : 72.612.031.4307.000, Surat Izin Walikota Palembang: 503/IG.R/2149/KPPT/2015,Surat Izin Usaha Perdagangan : 03/SIUP.K/1153/KPPT/2015, TandaDaftar Perusahaan: 06.06.346.213.79.5.Satu unit mobil Isuzu PantherGrand Touring tahun 2008, No. Rangka: MHCTBR54F8K292708, No.Mesin: E292708.6.Satu unit Mobil Truck double Mitsubishi PS100 tahun1995, No.

Griya Bambu Kuning akan membangunperum graha safira Il untuk jin lingkungan digunakan/disyaratkandidalam pegurusan IMBnya yaitu di KPPT Kab. Sukoharjo. Bahwa Instansi AhliSarwidi, S.T.

Bahwa Ahli bekerja di KPPT Kab.

Sukoharjo sejak tanggal 23Maret 2014 sampai dengan tanggal 09 Januari 2015 saya menjabatselaku kepala kantor pelayanan perizinan terpadu Pemkab Sukoharjonamun untuk sekarang jabatan saya sekarang selaku SekertarisBadan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan PemkabSukoharjo; Bahwa Ahli mempunyai Tugas dan tanggung jawab saya adalahMemberikan ijin kepada pemohon yang didelegasikan oleh Bupatikepada kepala KPPT yang salah satunya Ijin Mendirikan Bangunansetelah persyaratan yang diajukanolen pemohon

copy KTP Pemohon, Rekomendasi ijin lokasi / IjinPemanfaatan Penggunaan Tanah (IPTT), Rekomendasi UKL (UpayaPengelolaan Lingkungan) UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan) daribadan Lingkungan hidup, Rekomendasi Teknis dari Kepala DPU besertapersyarataan (persetujuan tetangga yang berbatasan langsung, Fotocopy sertifikat tanah, gambar disain rumah, site plan dan BeberapaSurat pernyataan yang berkaitan dokumen) dan Foto Copy pelunasanPBB; Bahwa institusi Ahli yaitu pihak Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu(KPPT

Graha Safira yang akan dijadikan akses jalan utama tanpamembuat pintu keluar sendiri padahal secara langsung pengembangmampu untuk membuat jalan sendiri; Bahwa menurut Terdakwa tindakan Developer yang merobohkanTembok Pengaman dan membuka akses jalan sebagai tindakan Tidak jjinpengembang maupun pihak berwenang perbuatan tersebut spontanTerdakwa lakukan bersama dengan warga lain setelah Terdakwa mendapatpenjelasan secara lisan dari kepala Desa Wirun yaitu sdr ERI, kepala DPUsdr AHMAD GUFRONI, kepala KPPT

AMAL DIHARTO, M.M. bin KISMUNANDAR, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut ; e Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu(KPPT) Kabupaten Pati ; e Bahwa Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati melayaniperijinan sebanyak 23 (dua puluh tiga) jenis namun saksi tidak hapal jenisperijinan tersebut satu persatu ; Bahwa saksi pernah bertemu terdakwa saat terdakwa mengajukan ijin alihfungsi tanah bengkok dari sawah kering menjadi sawah basah ; Bahwa

Kepala KPPT Kabupaten Pati pada bulan Mei 2014,kemudian berkasberkas permohonan tersebut dimasukkan ke Kantor KPPTKabupaten Pati pada hari Jumat tanggal 04 Juli 2014 ; Bahwa permohonan ijin yang diajukan oleh terdakwa dilampiri : e Bukti kepemilikan tanah berupa leter C ; e KTP Pemohon ; e Daftar warga desa Ngablak yang tanda tangan ; e Fotofoto lokasi ; e Daftar hadir rapat reklamasi bengkok desa ; e Daftar hadir BPD Desa Ngablak ; Bahwa permohonan terdakwa tersebut saksi tindak lanjuti denganmendisposisi

terdakwa menyatakan bahwaterdakwa memperoleh fotocopy Berita Acara rapat tanggal 2682014 dimana dalamBerita Acara rapat tersebut tidak disarankan untuk berkoordinasi dengan PemerintahDaerah kemudian terdakwa menjadikan Surat Pemberitahuan Nomor : 591/1140 poin 3huruf b dan c sebagai dasar melakukan kegiatan tersebut ; 12 MIMPI ARDE ARIA, S.H., M.M bin MOELJONO, dibawah sumpah padapokoknya menerangkan sebagai berikut ; Bahwa saksi sebagi Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pelayanan PerijinanTerpadu (KPPT

Kepala KPPT KabupatenPati pada bulan Mei 2014, kemudian berkasberkas permohonan tersebutdimasukkan ke Kantor KPPT Kabupaten Pati pada hari Jumat tanggal 04Juli 2014 ; == 52 nnn nnn nnn nn nnn ;Bahwa dalam rapat tersebut, dari BPN menyatakan bahwa oleh karenasebagaimana data yang ada pada BPN tanah yang dimohonkan ijin olehterdakwa tersebut sudah berupa sawah sehingga tidak dapat dialihkanmenjadi sawah Bahwa dari hasil rapat tersebut diterbitkan surat pemberitahuan Nomor :591/1140 tanggal 6 September

batu, kemudian batu diambil untuk dikumpulkan langsung dinaikkanke Kbm truck dump untuk menata jalan kelokasi sedangkan tanahtersebut ditata untuk sawah ; Bahwa pengelolaan tanah sudah berjalan selama 2 (dua) hari sebelum adapenindakan dari petugas Polres Pati ; Bahwa kegiatan ditanah bengkok bukan penambangan tetapi pengelolaandimana kegiatan tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yangberwenang namun hanya diberikan surat pemberitahuan Nomor591/1140 dari kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT