Ditemukan 274902 data
6 — 0
Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.Jr. Bahwa setelah pernikahan itu antara Penggugat dan Tergugat hidup bersamasebagai suami istri selama telah berhubungan layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Penggugat sudahmempunyai 1 orang anak ANAK umur 2,5 tahun;.
Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.Jr2. Menjatuhkan talak satu ba'in dari Tergugat terhadap Penggugat;3.
Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.Jr Sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah; Dan selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknyasuami istri; Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membinarumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannyauntuk bercerai dengan Tergugat;2.
Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.JrArtinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan ceralikepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnyamenderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengansuaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki ataumenyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanyaberbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan;bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti
Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.JrJumlah Rp. 316.000,00Untuk salinan yang sama bunyinya,Oleh,Pengadilan Agama JemberPaniteraAkhmad Muzaeri, S.H.hal. 9 dari 9 hal. Salinan Putusan Nomor1 235 /Pdt.G/2019/PA.Jr
MARYATI
Tergugat:
Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
79 — 37
Bahwa terhadap permohonan PENGGUGAT dalam Perkara Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM pada hari Kamis tanggal 4 Mei 2017 Majelis HakimYang Memeriksa dan Mengadili pada Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin memberikan putusan sebagai berikut :MENGADILI1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;2.
Bahwa karena ketidakjelasan atas pelaksanaan Putusan Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 pada tanggal 10 Januari 2018,PENGGUGAT berkirim surat mengajukan permohonan aanmaning daneksekusi melalui Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin,selanjutnya pada tanggal 17 Januari 2018 PENGGUGAT dan kuasa HukumPENGGUGAT serta TERGUGAT diwakili staf TERGUGAT hadir dihadapanKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin agar TERGUGATmelaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin
Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 yang telah berkekuatanhukum tetap dan setelah itu Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraBanjarmasin membuat Penetapan Nomor : 1/P/FP/PENEKS/2017/PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018 yang amarnya sebagaiberikut :MENETAPKAN.
Menghukum dan Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk menjalankanPenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor :1/P/FP/PENEKS/2017/PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018 dan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017;4.
Bahwa hal yang salah dan sangat tidak benar dalil Penggugat yangmenyatakan bahwa perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawanhukum (Onrechtmatige daad), karena tidak melaksanakan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017 dan Penetapan/EksekusiNomor : 1/P/FP/PENEKS/2017PTUN.BJM tanggal 17 Januari 2018,karena berdasarkan fakta Tergugat telah melaksanakan PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor1/P/FP/2017/PTUN.BJM tanggal 4 Mei 2017
M. BASIR L.K
Tergugat:
1.ZUMRATUL AINI
2.HERRY ISLAMIAH
Turut Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BENGKULU
50 — 20
PENETAPANNomor : 1/Pdt.G/2021/PN.BglDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A;Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat yang telah didaftarkan diKepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas 1A Nomor1/Pdt.G/2021/PN.Bgl., tertanggal 11 Januari 2021, dalam perkara antara :M.Basir.L.K, NIK 17710822110560001, tempat dan tanggal lahir Enggano22 Oktober 1956, pekerjaan swasta, tempat tingggal JalanHalmahera RT.005.RW.003 Kelurahan Surabaya
Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Nomor1/Pdt.G/2021/PN.Bgl., tertanggal 11 Januari 2021 ~ tentangPenunjukan Hakim;2.
saat inikurang sempurna sehingga diperlukan perubahan/perbaikan posita dan petitumdalam gugatan;Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan diatur dalamketentuan pasal 271 dan pasal 272 Rv (Reglement op de Rechsvordering),mengatur bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuantergugat dengan syarat pencabutan tersebut dilakukan sebelum tergugatmenyampaikan jawabannya;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentutan tersebut diatas yang apabiladihubungkan dengan permohonan pencabutan Gugatan Nomor1
/Pdt.G/2021/PN.Bgl., tertanggal 27 Januari 2021 yang diajukan secara tertulisdipersidangan dapat dibenarkan dan tidak perlu persetujuan Tergugat karenaTergugat belum menyampaikan jawabannya dan Gugatan belum dibacakandipersidangan;Menimbang, bahwa karena Perkara Perdata Nomor1/Pdt.G/2021/PN.Bgl, telah dicabut, maka perlu dicatat pencabutan tersebutdidalam Register Perkara yang bersangkutan;Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara tersebut sudah ada biayaperkara yang dikeluarkan, maka biaya perkara
SUHAEMI
25 — 7
PN.Mtr, dengan alasan bahwaPemohon akan melengkapi kekurangan suratsuratnya;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan dimaksud dapatdilakukan, maka menurut Hakim, permohonan pencabutan suratPermohonan Pemohon dapatlah dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena surat Pencabutan Permohonan yangdiajukan Pemohon dapat dikabulkan, maka perlu diperintahkan agar Paniteramencoret perkara Nomor; 1/Pdt.P/2022/PN.Mtr dari Register yangdisediakan untuk itu;Halaman 1 Penetapan Perdata Permohonan Nomor1/Padt.P/2020
DWIANTO JATI SUMIRAT,SH.Halaman 2 Penetapan Perdata Permohonan Nomor1/Padt.P/2020/PN.MtrPERINCIAN BIAYA :1. Materai :Rp. 10.000,002. Redaksi :Rp. 10.000,003. Proses Rp. 50.000,004. PNBP :Rp. 40.000,005. Panggilan :Rp. 110.000,00Jumlah > Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).Halaman 3 Penetapan Perdata Permohonan Nomor1/Padt.P/2020/PN.Mtr
20 — 10
Bahwa awalnya tanah tersebut adalah milik Tergugat namun pada tanggal09 Agustus 2000 telah terjadi jualbeli antara Penggugat dan Tergugat,dengan harga yang disepakati Rp.12.705.000,00 (dua belas juta tujuh ratuslima ribu rupiah), sebagaimana termuat dalam Perjanjian Ikatan Jual BeliHalaman 1 dari13 Putusan Nomor1 19/Pdt.G/2015/PN Piktertanggal 09 Agustus 2000 yang dilegalisasi dihadapan R.A.
Agustus2000 atas sebidang tanah dengan luas tanah 2.777 meter persegi, sesuaidengan Sertipikat Hak Milik nomor 7054/Pahandut yang diterbitkan tanggal06 April 2002, Surat Ukur 538, tanggal 23 Nopember 2000 atas namaLAMBIT Bin LIWIN, terletak di Jalan Palangka Raya Bukit Rawi, KelurahanPahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi KalimantanTengah, lebih jelasnya letak, luas, maupun batasbatas menunjuk sertipikattersebut, dinyatakan sah, adalah sah menurut hukum;Halaman 3 dari13 Putusan Nomor1
HIBNU MARDHANI, tertanggal 9 Agustus 2000sesuai dengan surat yang asli dan bermeterai cukup;Halaman 4 dari13 Putusan Nomor1 19/Pdt.G/2015/PN PikP4Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 7054 atas nama pemegang hakmilik LAMBIT Bin LIWIN tertanggal 06 April 2002, sesuai dengan suratyang asli dan bermeterai cukup;Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ir.
antara Penggugat dengan Tergugattersebut terjadi pada tahun 2000;Bahwa setahu saksi sekarang yang menguasai tanah tersebut adalahPenggugat;Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana proses pembayaran yangdilakukan Penggugat terhadap Tergugat terhadap transaksi jual belisebidang tanah tersebut, yang saksi ketahui pembayarannya sebagiansudah dilakukan oleh Penggugat, namun untuk pelunasan sisanya saksitidak mengetahui, dan saksi tidak mengetahui apakah ada kwitansi jualbelinya;Halaman 5 dari13 Putusan Nomor1
,M.H.Panitera Pengganti,MUHAMAD FADLI, S.H.Perincian biaya perkara : Biaya Pendaftaran Rp. 30.000, Biaya ATK Rp. 50.000, Panggilan Rp. 360.000, Redaksi Putusan Rp. 5.000,= Bea Materai Rp. 6.000, +Jumlah Rp. 451.000, (empat ratus lima puluh satu riburupiah)Halaman 13 dari13 Putusan Nomor1 19/Padt.G/2015/PN Pik
FIRMANSYAH
Terdakwa:
SUHAYA
18 — 3
., Agama Islam, Pekerjaan Polri,Alamat Aspol Kebon Kolot Purwakarta yang menerangkan: Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar jam. 00.47.Wib. dimempergunakan jalan selain peruntukan jalan umum tanpa mendapat ijin dariBupati ; Bahwa saksi malam itu sedang melakukan ketertiban, kebersihan dan keindahan; Bahwa Terdakwa memarkirkan kendaraan truck colt dieselnya di bahu jalan;Halaman 1 perkara Nomor1 7/Pid.C/TP/2018/PN.PWK.Bahwa Terdakwa ditangkap tidak melakukan perlawanan dan mengakuiperbuatannya
: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah khususnyaPemerintah Daerah ;Halhal yang meringankan : Terdakwa belum pernah dihukum; Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi; Terdakwa sopan dan mengakui terus terang;Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakpidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus dipidana ;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana,maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;Halaman 2 perkara Nomor1
,MH,.Halaman 3 perkara Nomor1 7/Pid.C/TP/2018/PN.PWK.Halaman 4 perkara Nomor1 7/Pid.C/TP/2018/PN.PWK.
117 — 56
Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 24 Juli 2019;5.
., tersebut yang dimohonkanbanding, yang didalamnya berisi kelengkapan suratsurat yang berkaitandengan perkara tersebut pada bundel A dan bundel B serta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaankeadaan dalam duduk perkaraini seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor1/G/2019/PTUN Abn., dalam perkara kedua belah pihak yang amarnya berbunyisebagai berikut:Mengadili:.
dan menyerahkan salinannyakepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana Surat Pemberitahuan danPenyerahan Kontra Memori Banding Nomor 1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 6September 2019;Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, oleh Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Ambon kepada para pihak yang bersengketa telah diberikankesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (Inzage)sebagaimana Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara Nomor1
kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkanputusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusanPengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah;Menimbang, bahwa pihak Penggugat yang diwakili kuasa hukumnyatelah hadir saat persidangan pengucapan putusan pada tanggal 24 Juli 2019,fakta hukumnya Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Bandingtertanggal 1 Agustus 2019, yang diterima oleh Panitera Penggadilan Tata UsahaNegara Ambon sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor1
Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor1/G/2019/PTUN Abn., tanggal 24 Juli 2019, yang dimohonkan bandingtersebut;3. Menghukum Pembanding dahulu Penggugat untuk membayarbiaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkatbanding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa, tanggal 3 Desember2019, oleh kami H.
61 — 2
MAIL, yang dibacakan di persidangan pada pokoknyasebagai berikut: Bahwasaksi dimintai keterangan di persidangan sehubungan denganadanya perkara pencurian terhadap genset milik Syamsul AnwarHarahap; Bahwa saksi sebelumnya telah membeli barangbarang berupa gensetpada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi bulan Januari tahun2016 sekira 18.00 Wib, bertempat di rumah milik terdakwatepatnya diBangun Raya Kecamatan Padang Gelugur Kabupaten Pasaman;Halaman10 dari 23.Putusan Nomor1 9/Pid.B/2016/PN.
Barang siapa;Halaman16 dari 23.Putusan Nomor1 9/Pid.B/2016/PN.
SERASIJAYA CAP HARUM MANIS brutto 30 Kg, yang merupakan alat untukmelakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut haruslahdimusnahkan;Halaman21 dari 23.Putusan Nomor1 9/Pid.B/2016/PN. Lbs.Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, makaperlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan : 1. Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;2.
SERASIJAYA CAP HARUM MANIS brutto 30 Kg.Dimusnahkan;Halaman22 dari 23.Putusan Nomor1 9/Pid.B/2016/PN. Lbs.6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000, (tiga riburupiah);Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Negeri Lubuk Sikaping, pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2016,olenMUARIF, S.H., sebagai Hakim Ketua,ABDUL HASAN, S.H., dan WHISNUSURYADI, S.H.
MUARIF, S.H.WHISNU SURYADI, S.H.Panitera Pengganti,MEIYENTI, S.H.Halaman23 dari 23.Putusan Nomor1 9/Pid.B/2016/PN. Lbs.
Ni Nyoman Rupa Antini, SE
Tergugat:
1.Ni Luh Pastini
2.Anak Agung Ngurah Aryawangsa
24 — 21
Banjar Teruna, Desa Blahbatuh, KecamatanBlahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, untuk selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT ;ANAK AGUNG NGURAH ARYAWANGSA, Lakilaki, lahir di Blahbatuh, 16 Juni1973, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaanWiraswasta, beralamat di Banjar Teruna, Desa Blahbatuh,Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :* Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor1
/Pdt.G.S/2019/PN Gin, tanggal 9 Mei 2019, tentang Penunjukan Hakimuntuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;* Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Gin, tanggal 9 Mei 2019, tentang Penetapan hari sidang;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pat.G.S/2019/PN GinMenimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat tertanggal 13 Juni2019 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya yang telahdidaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gianyar pada tanggal 9 Mei 2019,di bawah
Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tertanggal 6 Mei 2019, Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Gin, dicoret dari register yang ada ;3.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum IV : ACHMAD ATAMIMI, S.H
Terbanding/Penuntut Umum I : M. RUDY, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum II : GUNAWAN SUMARSONO, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum III : CAHYADI SABRI, SH.,MH
Terbanding/Penuntut Umum V : YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
Terbanding/Penuntut Umum VI : I GEDE WIDHARTAMA, SH
Terbanding/Penuntut Umum VII : ARIF MIRRA KANAHAU, SH
Terbanding/Penuntut Umum VIII : M. RUSLAN MARASABESSY, SH
Terbanding/Penuntut Umum IX : NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
378 — 199
,M.M. alias TATA bin IBRAHIMHalaman 48 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMBLAWANG saksi FARRAHDHIBA JUSUF,S.H.
Perkara: PDSHalaman 59 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMB1.3.08/AMB/08/2020 tanggal 01 Desember 2020, Jaksa/Penuntut Umummenuntut Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :Menyatakan terdakwa TATA IBRAHIM,S.E.
Nomor : KP /70 /HCT/1/R tanggal 02Halaman 70 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMBApril 2018; 1 (Satu) Lembar SK Pengangkatan atasnama Sdri. FARRADHIBA YUSUFPT. Bank Negara Indonesia (PERSERO) Tbk.
ALIEFFIQRIE FAUZAN SETI nomor rekening BNI 7771179998 (SETORAN) dariHalaman 85 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMBKCP ARU; 1 (Satu) lembar asli voucher (Slip setoran/tarikan yang sudah divalidasitanggal 02 Oktober 2019 dari Pengirim MUH.
Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor1/Akta.Pid.SusTPK/2021/PN Amb tanggal 03 Februari 2021 yang dibuatoleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, yangmenerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal O3Februari 2021, MemoriBanding yang dibuat Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telahdiberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa/Penuntut Umum;Halaman 98 dari 167 Hal Putusan Nomor1/PID.SUSTPK/2021/PT AMBMenimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat HukumTerdakwa dan Jaksa/Penuntut
BUSRI SAMADANI, S.Ag.
Tergugat:
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KAB. SERAM BAGIAN BARAT Cq. KEPALA SEKOLAH SMP NEGERI SATU ATAP SALUKU
102 — 16
,Dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal19 Februari 2019 yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Dataran hunipopu dibawah registerNomor : 26/SK/02/2019 tertanggal 20 Februari 2019;Berita Acara Persidangan perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2018/PN Drh pada tanggal 11 Desember 2018 dan23 Januari 2019, 30 Januari 2019, 06 Februari 2019, 13Februari 2019, 20 Februari 2019 dan 20 Maret 2019;Permohonan Penggugat tertanggal 20 Maret 2019perihal Permohonan Pencabutan perkara perdata Nomor1
Menyatakan sah menurut hukum pencabutan Gugatan Perkara Nomor1/Pdt.G/2018/PN Drh oleh BUSRI SAMADANI, S.Ag sebagai PenggugatMELALUI Kuasanya SUMIADIN, S.H.;2. Menghukum Penggugat tersebut untuk membayar biaya perkara yanghingga saat ini sebesar Rp 3.451.000, (Tiga Juta Empat Ratus LimaPuluh Satu Ribu Rupiah);Ditetapkan : Di Piru,Pada tanggal: 20 Maret 2019,HakimHakim Anggota, Hakim Ketua,AGUS TRIYANTO, S.H., M.H.
Madalil
Tergugat:
Samlawi
38 — 2
Surat permohonan Penggugat mengenai pencabutan gugatan Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Kla tanggal 19 Januari 2015;Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan pencabutangugatan dari Penggugat tanggal 19 Januari 2015, Penggugat bermaksud untukmencabut gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan NegeriKalianda tanggal 6 Januari 2020 dengan Register Nomor 1/Pdt.G/2015/PN. kla;Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan diajukan sebelumdibacakan gugatan dan belum dilakukan jawab jinawab sehingga
Menyatakan surat gugatan yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Kalianda di bawah register perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Kla tanggal 6 Januari 2015 telah dicabut;3. Memerintahkan gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor1/Pdt.G/2015/PN.Kla dicoret dari register perkara perdata gugatan;4.
SUSILAWATI
Tergugat:
IHER
23 — 6
karena Penggugat pada hari Rabu, 26 Juni2019 telah menyatakan secara lisan di depan persidangan mencabut perkaragugatan sederhana atas seizin dan sepengetahuan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan seperti terurai di atasmaka Hakim menilai bahwa apa yang menjadi permintaan Penggugat untukmencabut perkara Aquo adalah dapat dibenarkan dan dikabulkan;Halaman 1 dari 3 Penetapan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 1/Pdt.G.S/2019/PN MtwMenimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan sederhana Nomor1
Menyatakan pemeriksaan perkara perdata gugatan sederhana Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Mtw dihentikan;3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Muara Teweh ataupetugas yang ditunjuk untuk itu. agar mencoret perkara Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Mtw dari daftar register perkara perdata gugatansederhana yang sedang berjalan;4.
NARLIM
Termohon:
PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH ISTIMEWA JOGYAKARTA CQ. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KULONPROGO CQ. KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR TEMON
83 — 20
Kepala Kepolisian Sektor Temon yangberalamat di Jalan Kaliwangan, Temon Wetan, Kecamatan Temon KabupatenKulonprogo Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.Selanjutnya disebut sebagai Termohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor1/Pen.Pid.Pra/2019/PN Wat tanggal 30 September 2019 tentang penunjukanHakim;Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;Setelah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungandengan perkara ini;Menimbang, bahwa
register Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Wat tanggal 30 September 2019,telah mengajukan permohonan = praperadilan dengan alasanalasansebagaimana tersebut dalam permohonannya;Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telahditetapkan, untuk Pemohon tidak hadir walaupun sudah dipanggil secara sahdan patur berdasarkan relaas panggilan Nomor 1/Pid.Pra/2019/PN Wattertanggal 4 Oktober 2019 sedangkan untuk Termohon tidak hadir walaupunsudah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor1
Administrasidalam empat lingkungan peradilan Buku Il Mahkamah Agung RepublikIndonesia edisi revisi 2007 hal 258 peraturan lainnya yang berhubungandengan perkara tersebut;Menetapkan : Menyatakan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan tersebut gugur; Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar NIHIL.Demikian ditetapkan oleh Ahmad Nur Hidayat, S.H., M.H., HakimPengadilan Negeri Wates yang memeriksa dan mengadili perkara tersebutberdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor1
8 — 4
Nomor1 80/Pdt.G/2020/PA.Sim.Telah memeriksa dan mempelajari gugatan Penggugat dan surat lainnyayang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksisaksiPenggugat dan Tergugat di persidangan;DUDUKPERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2020yang terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e court di KepaniteraanPengadilan Agama Simalungun Nomor180/Pdt.G/2020/PA.Sim., tanggal 3Februari 2020, telah mengemukakan halhal sebagai berikut
Nomor1 80/Pdt.G/2020/PA.Sim.oO. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugattersebut terjadi sekitar bulan Juli tahun 2017 ,Tergugat mengantarkanPenggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan sejak itu pula antaraPenggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal ;7.
Nomor1 80/Pdt.G/2020/PA.Sim.11.Bahwa selain dari pada itu, gugatan cerai PENGGUGAT yang didasarkanpada adanya perselisihnan dan pertengkaran yang terjadi terus menerusantara PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah memenuhi ketentuanPasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang padapokoknya menyebutkan bahwa :Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terusmenerusterjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hiduprukun lagi dalam rumah tangga12.
Nomor1 80/Pdt.G/2020/PA.Sim.
Nomor1 80/Pdt.G/2020/PA.Sim.demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkansebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.
100 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa tindakan Tergugat yang telah memohonkan Hak Pengelolan Nomor1 tahun 1974 dan memasukkan tanah Penggugat seluas 40.000 m* (empatpuluh ribu meter persegi) kedalam bahagian Hak Pengelolan tersebut, tanpamengindahkan dan menghormati hak Alm. Syarikat Ginting, yangmemperolehnya berdasarkan warisan dan tindakan Tergugat yang tidakmengindahkan bukti kepemilikan berupa:9.1.
Menyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat dengan segala akibathukumnya;. Menyatakan Penggugat yang berhak atas tanah terletak di PropinsiSumatera Utara, Kotamadya Medan, Kecamatan Medan Johor, PangkalanMansyur adalah Hak Pengelolaan seluas 40.000 m? (empat puluh meterpersegi) dengan bukti kepemilikan berupa:Halaman 8 dari 31 hal.
Putusan Nomor 2127 K/Pdt/2013petitumnya telah mengetahui dan mengakui secara tegas diatas tanahterperkara telah terbit Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/PangkalanMansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat dimana dalamhal perbuatan pendaftaran tanah tersebut telah pula sesuai denganketentuan hukum yang berlaku;Bahwa, Penggugat mendalilkan agar dinyatakan batal Sertifikat HakPengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994atas nama Tergugat dengan segala akibat hukumnya,
yang berwenang untuk menguji keabsahan dari perbuatanadministrasi negara, kewenangannya ada pada Pengadilan Tata UsahaNegara (PTUN);Bahwa, berpijak dan bertitik tolak pada dalil Penggugat pada petitumnyayang meminta agar dinyatakan batal Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994 atas nama Tergugat maka seharusnya Penggugat lebih dahulu membuktikan pembuatanadministrasi penerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/PangkalanMansyur 1994 tertanggal 31 Mei 1994
atas nama Tergugat tidak sesuaidengan aturan administrasi secara hukum dan sejatinya tindakanadministrasi atas pernerbitan Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor1/Pangkalan Mansyur 1994, sementara lembaga yang berwenang untukHalaman 10 dari 31 hal.
ERVIN
80 — 38
dipersidangan;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Dompu pada tanggal 18 November 2019 dalam Register Nomor46/Pdt.P/2019/PN Dpu, telah mengemukakan sebagai berikut:Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Bapak KetuaPengadilan Negeri Dompu dengan alasan sebagai berikut :1.Bahwa pemohon mempunyai Nama dan tercetak dalam Penetapanyang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu Nomor1
Bahwa nama Pemohon yang tercetak dalam Penetapan yangdikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu Nomor1/Pdt.P/1998/PN.DOM. tanggal 12 Mei 1998 tercatat atas nama ERFIN,Lahir di Mataram Tanggal 19 Juli 1987 sedangkan yang tercetak dalamKartu Tanda Penduduk (KTP) serta dalam Kartu Keluarga (KK) orang tuapemohon tersebut tidak sesuai oleh karena itu pemohon bermaksudmemperbaiki nama pemohon yang tercetak dalam Penetapan yangdikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu Nomor1/Pdt.P/1998/PN.DOM. tanggal 12 Mei
Menetapkan nama pemohon yang semula tercetak dalam Penetapanyang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dompu Nomor1/Pdt.P/1998/PN.DOM. tanggal 12 Mei 1998 tercatat atas nama ERFIN,Lahir di Mataram Tanggal 19 Juli 1987 dirubah menjadi atas namaERVIN.3. biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;Atau mohon Penetapan lain yang seadil adilnya.Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohondatang Kuasa insidentilnya bernama IWAN SETIAWAN TANAYA TAN,pekerjaan Wiraswasta
Menetapkan nama Pemohon yang semula tercetak dalam Penetapanyang dikeluarkan oleh pengadilan negeri Dompu Nomor1/PDT.P/1998/PN.DOM tanggal 12 Mei 1998 tercatat atas nama ERFINlahir di Mataram tanggal 19 Juli 1987 dirubah menjadi atas nama ERVIN;3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarakan perubahannama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan danCatatan Sipil Kabupaten Dompu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejakditerimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;4.
MARLA AFRILLYANIE
Tergugat:
YAYASAN IGDORE INDONESIA
30 — 22
Advokat pada Kantor Hukum SEJATI LAW OFFOICE yangberalamat di Jalan Raya Sukawati No. 35, Desa Batuan, KecamatanSukawati, Kabupaten Gianyar, sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 20Desember 2019, dan untuk selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;Lawan:YAYASAN IGDORE INDONESIA, bertempat tinggal di Jalan Made LebahNomor 12 Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali,untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Negeri tersebut ;Telah membaca :* Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor1
/Pdt.G.S/2019/PN Gin, tanggal 14 Januari 2020, tentang PenunjukanHakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan ;* Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gianyar Nomor1/Pdt.G.S/2019/PN Gin, tanggal 15 Januari 2020, tentang Penetapan harisidang;Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 1/Pat.G.S/2020/PN GinMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14Januari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriGianyar pada tanggal 14 Januari 2020 dalam Register Nomor1/Pdt.G.S
JEFRIDIN Alias KOLIL Bin ATAN
Termohon:
KEPOLISIAN SEKTOR BANGKO PUSAKO
25 — 12
Bangko Kanan, KabupatenRokan Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya DONIEFFENDI, SH dan CHAVERIUS, Penyidik/Anggota Kepolisian PolsekBangko Pusako berdasarkan surat kKuasa khusus tanggal 14 Jnauari2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRokan Hilir, untuk selanjutnya disebut ....................005 TERMOHON;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor1
Menyatakan perkara Permohonan Praperadilan yang terdaftar di KepaniteraanPengadilan Negeri Rokan Hilir dibawah Register perkara Nomor1/Pid.Pra/2020/PN Rhl dicabut;3. Memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir untukmencatat pencabutan perkara permohonan Praperadilan nomor1/Pid.Pra/2020/PN Rhl tersebut dalam buku register perkara pidana yangdiperuntukkan untuk itu;4.
6 — 3
melalui media massa;Bahwa Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Pemohon IIuntuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmidan patut;Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pemohon dan PemohonIl telah hadir secara in person;Bahwa Pemohon dan Il di persidangan menyatakan secara lisantanggal 31 Januari 2017 mencabut perkara yang telah diajukannya padatanggal 03 Januari 2017 yang telah terdaftar diregister KepaniteraanPengadilan Agama Stabat Klas B dengan Register Nomor1
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiripersidangan;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Pemohon II telah datang sendiri secara inperson ke persidangan, sehinggamasingmasing dapat mengemukakan kepentingannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II menyatakan mencabutsecara lisan pada persidangan tanggal 31 Januari 2017 yang telah dicatatdiregister Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Klas B dengan Nomor1
/Pdt.P/2017/PA.Stb. pada tanggal 31 Januari 2017;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Pemohon II telah telahmencabut permohonannya, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untukmelanjutkan pe meriksaan perkara ini dan Majelis Hakim harus menyatakanbahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il Register Nomor1/Pdt.P/2017/PA.Stb. dicabut;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidangperkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor1/Pdt.P/2017/PA.Stb.2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara.3.