BUKTI T4Berupa Foto dari Asli Kuitansi Pembayaran dan Surat Pesanan kepadaPerumnas Regional IV KARAWANG sebesar Rp. 2.000.000, (DuaJutaRupiah), menerangkan aAdanya pembayaran dan adanya pemesananApartemen di Karawang dan benar adanya beliau memiliki Apartemen diKarawang.BUKTI T5Berupa Surat Asli Laporan Kekayan yang di miliki Pemohon, sebagai buktibahwa Penggugat sangat mampu memenuhi Tuntutan uang Iddah, NafkahLampau dan Mutah.14BUKTI T6Berupa print out WA dari kakak Penggugat, Menerangkan, bahwa

O33 RW. 002 Kelurahan Kekayan Luar Kecamatan BanjarmasinSelatan Kota Banjarmasin, namun karena para terdakwa ditahan di wilayahBanjarbaru, dan tempat kediaman sebagian besar saksi lebih dekat padawilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka sesuai dengan ketentuanpasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksadan mengadili perkara ini, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan,tanoa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasal, ataumenyediakan Narkotika

DirektoratJenderal Kekayan Negara, c.g. Kantor Wilayah Direktorat KekayaanHegara XIV Denpasar, c.g. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negaradan Lelang Mataram, selaku Turut Tergugat;Bahwa dalam perkara a quo telah sangat jelas perbedaan antara subjek gugatan padaperkara sebelumnya (Nomor 70/Pdt.G/2010/PN.MTR) dengan subjek gugatan padaperkara yang sekarang ini (Nomor 44/Pdt.G/2011/ PN.MTR., jo. PutusanPengadilan Tinggi Mataram Nomor 30/Pdt.G/2012/ PT.MTR.)

Oleh karena ituTERGUGAT II tidak mempunyai kualitas untukdapat dituntut dalam perkara perdata di mukaPeradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badanhukum induknya dan MInstansi atasannya.Bahwa kekeliruan tersebut terlihat pada halaman 1(satu) dalam Surat Gugatan PENGGUGAT, dan perluTergugat III jelaskan Kembali di mana PENGGUGATmenyebutkan Departemen Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Kekayan Negara KantorWilayah IX Semarang Kantor Pelayanan KekayaanNegara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan

Pelaku Usaha dalam menawarkan barang dan / atau jasa yangditujukan untuk diperdagangan dilarang membuat ataumencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan / atauperjanjian apabila, huruf(e) menayatakan pemberiann kuasa dari konsumen kepada Pelaku(f)(g)usaha baik, secara langsung maupun tidak lansung untukmelakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan denganbarang yang dibeli konsumen secara angsuran ;memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangimanfaat jasa atau mengurangi harta kekayan

Menyatakan sah dan berharga sita harta kekayan tergugat BerupaBangunan Swalayan Aciak Mart yang terletak di simpang Bay Pass LubukBinturun.5. Menyatakan Putusan ini dapat di jalankan terlebih dahulu meskipun adabantahan (verzet),Banding atau Kasasi (Uit Voeerbar Bij Voorraad);6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara ini menurut Hukum.SUBSIDER.

namaTergugat II harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa oleh karena Penggugat sangat meragukan itikad baik paraTergugat khususnya Tergugat , Tergugat II, Tergugat Ill, Tergugat IV, TergugatV dan Tergugat VI yang kemungkinan mengalihkan atau menjual tanah milikPenggugat kepada pihak lain, maka untuk menjamin gugatan Penggugat agartidak siasia, mohon kepada Pengadilan Negeri Samarinda agar diletakkan sitajaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah sengketa, demikian pula terhadapharta kekayan

G / 2019 / PN Dps, yangmengemukakan halhal sebagai berikut :Bahwa GUGATAN ini diajukan dalam rangka (perlindungan diri, keluarga,harta benda, harkat dan martabat serta pekerjaan yang layak bagikemanusiaan jo penyelamatan kekayan dan keuangan negara danpembelaan negara) atas Perintah negara, konstitusi dan UndangUndang, dimana Tiap Tiap Warga Negara Berhak Dan Wajib IkutSerta Dalam Upaya Pembelaan Negara berdasarkan (Pasal 27 ayat (3)Halaman 1 dari Putusan 22 Perkara Perdata Nomor 217/PDT/2019/PT

Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayan Negara Wilayah XIIISamarinda, dand. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKalimantan Timur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah ABMA/C XIllKalimantan Timur;menerangkan sebagai berikut :a. Bahwa bidang tanah bersertipikat HGB No. 151 dimaksud di atastidak termasuk Aset Bekas Milik Asing / Cina (ABMA/C).b. Bahwa bidang tanah bersertipikat HGB No. 151 dimaksud di atasagar dikembalikan kepada pemilik yang sah, yaitu PT. SAKALO.1.

Bahwa walaupun ada permintaan / usul dari :a) TIM DAERAH,b) Gubernur Kalimantan Timur,c) Kepala Kantor Direktorat Jenderal Kekayan Negara Wilayah XIllSamarinda, dand) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan NegaraKalimantan Timur selaku Ketua Tim Asistensi Daerah ABMA/C XIllKalimantan Timur.kepada TERGUGAT Il, yang mengusulkan agar supaya HGB Nomor 151dikeluarkan dari Daftar Aset Bekas Milik Asing / Cina dan dikembalikankepemilikannya kepada PENGGUGAT, namun sampai dengan saat inipermintaan

Hasil kekayan Desa ;c. Hasil swadaya dan partisipasi ;d. Hasil gotong royong ;e. Lainlain pendapatan asli Desa yang sah ;Pasal 3:Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiridari :a. Tanah kas Desa ;b. pemandian umum yang diurus oleh Desa ;c. pasar Desa ;d. bangunan milik Desa ;e. Objek retribusi yang diurus oleh Desa ;f. lainlain kekayaan yang diadakan dan diurus oleh Desa ;Hal. 13 dari 46 hal. Put.

Hasil kekayan Desa ;c. Hasil swadaya dan partisipasi ;d. Hasil gotong royong ;e. Lainlain pendapatan asli Desa yang sah ;Pasal 3Kekayaan Desa sebagaimana dimksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2 terdiri daria. Tanah kas Desa ;b. Pemandian umum yang diurus oleh Desa ;c. Pasar Desa ;d. Bangunan milik Desa ;e. Objek retribusi yang diurus oleh Desa ;f.

Sedangkan menurut Van Bemmelen d.bukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik knusus) halamanmenyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan, menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayan olain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu,memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bdari harta kekayaannya itu.Bahwa berdasarkan hubungan keterangan para saksi, keteralterdakwa, dan barang bukti yang diajukan ke persidangan

atas kerugian tersebut Penggugat berhak menuntuk karenaperbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUH Perdata, agar Tergugatdihnukum membayar sebesar USD 63,240.48 atau sebesar Rp.839.643.852, (delapan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus empatpuluh tiga ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) secara tunai dansekaligus.10.Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat, bersama ini dimohonkankepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong agar berkenan kiranyamelakukan sita jaminan terhadap harta kekayan

Bahwa untuk melakukan pengelolaan Restoran TIP TOP tersebut,Freddy Kelana kemudian menunjuk pengelola restoran yang bernamaAndy Kelana (Penggugat), berdasarkan Perjanjian Pengelolaan RestoranTIP TOP tanggal 9 Nopember 2005 (Bukti P2), dimana dalam Pasal5.1.a Perjanjian Pengelolaan tersebut Penggugat memiliki kewajibanuntuk mengajukan pendaftaran atas merek Restoran TIP TOP diDirektorat Jenderal Hak Kekayan Intelektual;d.

Sedangkan menurut Van Bemmelen dalam bukunyahukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik khusus) halaman 140 menyebutkanbahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan, yang menyebabkanbahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayan orang lain ke dalamkekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, atau memutuskan14hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian dari hartakekayaannya itu.Menimbang, bahwa, dalam persidangan terungkap fakta bahwa benarmereka Terdakwa ARJUNIT

Bahwa kekeliruan tersebut terlihat pada halaman 1 (satu) dalam SuratGugatan PENGGUGAT, dan perlu Tergugat III jelaskan Kembali dimana PENGGUGAT menyebutkan Departemen Keuangan RepublikIndonesia Direktorat Jenderal Kekayan Negara Kantor Wilayah IXSemarang Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)Pekalongan seharusnya Kementerian Keuangan Republik Indonesia Cq.Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kanwil Jawa Tengah dan D.IYogyakarta Cq.

Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan, disebutkan setiappelaku usaha yang mempunyai kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) wajib memiliki surat izin usahaperdagangan ;Bahwa terhadap pelaku usaha mikro yaitu pelaku usaha yang hartakekayaan bersih tidak lebih Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah)tidak diwajibkan Surat Izin Usaha Perdagangan akan tetapi apabiladimintakan oleh pelaku usaha tersebut dapat diterbitkan Izin Usahaperdagangan ;Bahwa yang dimaksud dengan kekayan

Bahwa untuk menjamin tuntutan PENGGUGAT ini agar tidak siasia atauillusoir di kKemudian hari dan disamping pula adanya kekhawatiran yangsangat beralasan atas tindakan TERGUGAT DAN TERGUGAT Il, untukmenghindari kewajibannya melaksanakan bunyi putusan dengan caramengalihkan assetasset/harta kekayan miliknya kepada pihak ketiga, makaberdasarkan bunyi ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR PENGGUGAT mohonagar Ketua Pengadilan Negeri Ungaran atau Majelis Hakim yang memeriksaperkara ini untuk meletakkan sita

Sedangkan menurut Van Bemmelen d.bukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik khusus) halamanmenyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan,menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayan olain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu,memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bdari harta kekayaannya itu.Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian seperti tersebut ddihubungkan dengan keterangan para saksi, petunjuk, keteranganTerdakwa

Sedangkan menurut Van Bemmelen dalambukunya hukum Pidana 3 (Bagian khusus delikdelik khusus) halaman 140menyebutkan bahwa mengambil suatu barang adalah setiap tindakan, yangmenyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayan oranglain ke dalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin dari orang lain itu, ataumemutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagiandan harta kekayaannya itu.

Bahwa hingga kini tidak terdapat suatu peraturan pemerintah yang dibuatdan yang telah diundangkan yang menyatakan adanya tambahan modal dariharta kekayan Negara kedalam Perumka yang berupa antara lain objekperkara sebagai aset Perumka;20.Bahwa selanjutnya Perumka beralin status menjadi perusahaan Negaraberbentuk Perusahaan Perseroan, in casu PT KAI (Persero) yang adalahTergugat, peralinan bentuk badan usaha ini didasarkan pada PeraturanPemerintah Nomor 19 Tahun 1998, tentang Pengalihan bentuk PerusahaanUmum