Ditemukan 4027434 data
219 — 160 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksaperkara a quo;2. Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara;- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
bahwa majelis hukum sependapat dengan Tergugat 1, TergugatV, Tergugat VI dan Tergugat VII, sengketa mengenai barang tetap berlakuazas forum rei sitae dan mengacu pada Pasal 118 ayat (3) HIR yang padapokoknya mengatur bahwa sengketa mengenai barang tetap harus diajukanke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi dimana barang tetaptersebut terletak;Menimbang bahwa oleh karena barang tetap yang disengketakan beradadalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Depok, maka yangberwenang memeriksa
Objek sengketa sendiri dari benda tetap;Jika tempat tinggal diketahui seperti dalam perkara a quo maka patokanmenentukan kompetensi relatif tetap berdasarkan azas Actor Sequitur ForumRei (tempat tinggal Tergugat) meskipun objek sengketa berupa benda tetap;Bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung berwenangmemeriksa perkara a quo dan karena Judex Facti/Pengadilan Negeri belummemeriksa dan memutus pokok perkara maka diperintahkan agar kedua belahpihak dipanggil dan dibuka persidangan untuk memeriksa
Memerintahkan Pengadilan Negeri Bandung agar melakukanpersidangan dan memanggil para pihak serta memeriksa dan memutuspokok perkara; Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbandinguntuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalamtingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim padahari Selasa tanggal 19 September 2017 oleh H. Hamdi, S.H.
TERGUGAT : 1 PANITIA PENGADAAN BARANG / JASA DINAS PU. CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG TAHUN ANGGARAN 2011
2 DIREKTUR PT. SDM BERKARYA SEJAHTERA 3 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN SAMPANG
90 — 29
Menyatakan Pengadilan Negeri Sampang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ;3. Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sebesar Rp. 452.900,-
PUTUS AN SELANomor: 12/Pdt.G/2012/PN.SPG.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sampang yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sela sebagai berikutatas perkara gugatan antara:ZAINUL HASAN, pekerjaan Direktur CV Mega Zein, tempat tinggal Jalan Agus SalimIV / 1A, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang,Propinsi Jawa Timur, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya : MULYADI, SH.
Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalamperkara ini.ATAU sjJika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang yang memeriksa perkara iniberpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi proses jawab menjawab sebagaiberikut :e Penggugat menyerahkan Replik tertanggal 01 Maret 2012 ;e Tergugat dan Tergugat Ill menyerahkan Duplik tertanggal 08 Maret 2012 ;e Tergugat Il menyerahkan Duplik tertanggal 08 Maret 2012TENTANG HUKUMNYA Menimbang, bahwa
danmemutus terlebih dahulu mengenai eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokokperkara dan akan dinyatakan dalam putusan sela ini;Menimbang, bahwa eksepsi / tangkisan Tergugat dan Tergugat III tentangPengadilan Negeri Sampang tidak berwenang untuk mengadili perkara ini atau apayang dinamakan wewenang mutlak dari Pengadilan Negeri (Kompetensi Absolut)maka menurut Prof.
Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam buku Hukum AcaraPerdata Indonesia, disebutkan bahwa wewenang muitlak atau kompetensi Absolutadalah wewenang badanbadan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentuyang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain.
Dalam hal iniwewenang mutlak Pengadilan Negeri yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara pidana dan perkara perdata di tingkat Pertama (Undangundang RI Nomor 8Tahun 2004), kekuasaan Pengadilan Negeri dalam memeriksa perkara perdatameliputi semua sengketa tentang hak milik atau hakhak yang timbul karenanya atauhakhak keperdataan lainnya, (Pasal 2 ayat (1) RO) ;Menimbang, bahwa Kompetensi absolut Peradilan TUN diatur di dalam Pasal 1Angka (3) UU No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi:Keputusan Tata
12 — 2
Menyatakan Pengadilan Agama Banyuwangi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat seluruhnya sebesar Rp 276.000,- (duaratus tujuhpuluh enam ribu rupiah) ;
PENETAPANNomor 1676/Pdt.G/2016/PA.Bwiqv2RU" sp2RU tUU qT+DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkanpenetapan perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :PENGGUGAT , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaanSwastaTKW, bertempat tinggal di KabupatenBanyuwangi yang dalam hal ini menguasakan kepadaAbd.
63 — 4
.- Menyatakan bahwa Eksepsi dari Tergugat sepanjang mengenai kewenangan absolut dalam memeriksa dan mengadili perkara ini adalah tidak tepat dan tidak beralasan;- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;- Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;- Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;Dalam Pokok Perkara.- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
PUTUSANNO. 21/Pdt.G/2014/PN.TGT DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :DABAT Bin PONTAL (Alm), umur 70 tahun, pekerjaan Petani/Pekebun,bertempat tinggal di Desa Rangan RT. 06 Kecamatan Kuaro KabupatenPaser Tanah Grogot Kalimantan Timur, Dalam hal ini memberikanKuasa kepada ACHMAD GAZALI NOOR
berdasarkan surat kuasakhusus tertanggal 25 Oktober 2014, selanjutnya disebut sebagaiPENGGUGAT;MelawanBASRI T, umur 64 tahun, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Desa RanganRT 04/Il Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser Tanah Grogot, KalimantanTimur, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah GrogotNo.21/Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 31 Oktober 2014, tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa
perkara;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 21/Pen.Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 31 Oktober 2014, tentang penetapan hari sidang;Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.21/Pen.Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 01 Desember 2014, tentang Penunjukan Mediator;Setelanh membaca Laporan Hakim Mediator tentang pelaksanaanmediasi perkara perdata No. 21/Pdt.G/2014/PN.TGT, tertanggal 15 Desember2014;Setelah mendengar keterangan saksisaksi yang dihadirkan dipersidangan;Hal.1 dari 39 hal.Setelah memeriksa
Bahwa sah menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankanlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Verzet, Banding ataupun Kasasi;10.Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semuatingkat peradilan perkara ini;Dan apabila Ketua/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini berpendapat lain dari kehendak kami, mohon dalam peradilan inimemberikan Putusan Hukum yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, baikpihak Penggugat maupun Tergugat
dan mengadili perkara iniadalah tidak tepat dan tidak beralasan;e Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tanah Grogot berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini;e Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaanperkara ini;e Menangguhkan putusan tentang biaya perkara hingga putusan akhir;Dalam Pokok Perkara. e Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (nietontvankelijke verklaara);DALAM REKONVENSI.HIm. 37 dari 39 Hlm.
HARY ASPRIANTHO
Tergugat:
PT. TUNAS DWIPA MATRA KANTOR PUSAT DI BANDAR LAMPUNG CQ. PT. TUNAS DWIPA MATRA CABANG MATARAM.
103 — 36
- Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeri mataram tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.
- Membebankan biaya perkara ini kepada negara.
R. Rudy Haryanto
19 — 10
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa Permohonan ini.;
- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
13 — 3
Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Lumajang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 451.000,- (Empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);
Lj.Zab)agit yoy ' oODEMI KEADILAN emepasaceek KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Lumajang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentupada tingkat pertama, dalam persidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:PENGGUGAT ASLI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga,pendidikan terakhir SMP, alamat Kabupaten Lumajang,selanjutnya disebut PENGGUGAT;melawanTERGUGAT ASLI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan
Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Berdasarkan alasan/dalildalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan AgamaLumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yangamarnya berbunyi:Primair:1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat terhadap Penggugat;3.
diajukan oleh isteri ataukuasanya ke Pengadilan yang daerah hukumnya mewilayahi tempat kediaman Penggugat,kecuali apabila Penggugat meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan dan pasal pasal tersebut diatas, dikaitkan dengan keberadaan Penggugat yang masih bertempat kediaman di wilayahKabupaten Pesuruan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut dapatditerima, dan Pengadilan Agama Lumajang tidak berwenang memeriksa
perkara ini.Menimbang, baerdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang nomor 7 tahun 1989 yangdiubah dengan Undang Undang nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang Undangnomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.Mengingat semua ketntuan perundang undang yang berlaku dan hokum Islam yangberhubungan dengan perkara ini;MENGADILI1 Menerima eksepsi Tergugat;2 Menyatakan bahwa Pengadilan Agama Lumajang tidak berwenang memeriksa danmengadili perkara ini;3 Menghukum
68 — 10
- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I;- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Tulungagung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara No.12 /Pdt.G/2012/PN.Ta.- Membebankan kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.001.000,- (dua juta seribu rupiah).
PUTUSANSELANomor:12/Pdt.G/2012/PN.Ta.DEMI KEADILANBERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraperdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara gugatanantara:. Nyonya LILY SETIANINGSIH, selanjutnya disebut sebagai PELAWAN I1.3.Atau2.
Bahwa oleh karena Permohonan eksekusi lelang yang diajukan oleh Terlawan Iharus ditolak, maka beralasan hukum Para Pelawan mohon kepada PengadilanNegeri Tulungagung yang menerima dan memeriksa perkara a quo, berkenanmembatalkan penetapan Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor10/EKS/2011/PN.Ta dengan segala konsekuensi hukumnya..
Tulungagung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Untukitu wajar bila yang terhormat Ketua Majelis Hakim beserta anggota yang memeriksaperkara ini tidak dapat menerima gugatan Perlawanan Para Pelawan (Kompetensirelative).3. Bahwa ternyata gugatan Perlawanan Para Pelawan kabur.
Majelis hakim yang memeriksa perkara int menolaknya..
sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Tulungagung tidak berwenanguntuk memeriksa dan mengadili perkara ini.Menimbang, bahwa oleh karena yang berhak memeriksa dan mengadilai perkara iniadalah Pengadilan Negeri Semarang, sehingga dengan demikian Eksepsi Terlawan I sudahsepatutnya untuk dikabulkan.Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Terlawan I dikabulkan maka segala biayayang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pelawan.Mengingat, pasal dari Undangundang yang bersangkutan;MENGADILI
YASIRUN
78 — 8
MENETAPKAN:
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh puluh ribu rupiah);
Tri Ngesti Asmaningaju
75 — 1
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa permohonan Pemohon;
- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
178 — 0
M E N G A D I L I- Menolak eksepsi para Tergugat tentang kompetensi absolute ;- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa perkara a quo ;- Menangguhkan beban biaya perkara sampai putusan akhir ;
AL TUYAN MADSURYANTO
32 — 12
MENETAPKAN:
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);
TITIN SUMARNI
66 — 33
MENETAPKAN:
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu Rupiah);
VILIA GALESI RAHAYUNINGRUM binti KARTONO alias KASNO
25 — 9
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
PT. Alkanz Putra Mahkota
Tergugat:
PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk
75 — 39
M E N G A D I L I
- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 68/Pdt.G/2019/PN.
Blb;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp. 561.000,- ( Lima Ratus Enam Puluh Satu Ribu Rupiah)
Terbanding/Tergugat I : TRI ENDAH WAHYUNINGSIH
Terbanding/Tergugat II : SUGENG SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / BADAN PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO CQ. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG / KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKOHARJO
50 — 33
MENGADILI :
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 57/Pdt.G/2023/PN Skh tanggal 10 Agustus 2023, yang dimohonkan banding tersebut;
Mengadili Sendiri :
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sukoharjo berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk membuka dan memeriksa kembali serta memutus perkara
22 — 6
- Menyatakan Pengadilan Agama Banjarmasin tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 730.000,00 (tujuh ratus tigapuluhribu rupiah);
Terbanding/Tergugat : Hj. SULASTRI PERTIWI Binti RUSMIN Diwakili Oleh : H. FUAD SYAKIR, SH
72 — 0
MENGADILI
- Menerima permohonan banding dari Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Tjg tanggal 16 Juni 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
MENGADILI SENDIRI
- Menolak eksepsi Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Tanjung untuk membuka kembali persidangan dalam perkara ini dengan memeriksa pokok
NUR HASANAH
40 — 9
MENETAPKAN
- Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
28 — 11
Menyatakan Pengadilan Agama tidak berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan secara absolut.
Membebankan kepada PEMOHON untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 206.000,- ( ldua ratus enam ribu rupiah ).PENETAPANNomor 0071/Pdt.P/2019/PA Una.Be eNHN alle )DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkarapermohonan Pengesahan Nikah/Istbat Nikah yang diajukan oleh:Edy Hamzah bin Hamzah, umur 60, agama Islam, pendidikan D Ill, pekerjaanPNS, tempat tinggal di Kelurahan Besulutu, Kecamatan Besulutu,Kabupaten Konawe, sebagai Pemohon ;Surianti binti Asana, umur 52, agama Islam
Bahwa berdasarkan ketentuan perundangundangan yang berlaku yangberkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersediamemenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Unaaha memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnyamenjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:PRIMER:1.