Ditemukan 291 data
24 — 20
Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Tidak Ada Hubungan Nasabdan Sususan atas nama ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMIANAK PARA PEMOHON tertanggal 6 Januari 2022, ditandatangani olehPemohon dan diketahui oleh Kepala Desa Arjasari, bermeterai cukup danbercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, olen Hakim diberiparaf, tanggal dan ditandai dengan P.9;10.
75 — 9
terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsursubyektif;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalahmengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidanamenurut peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal ini adalahpasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaannya, oleh perbuatan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanterdakwa telah didakwa dengan sususan
JUSDI Alias OH YIU PENG
Tergugat:
1.RAFLIS Alias TAN KIAN PANG
2.SUPENDI Alias KHE TING CUA
3.BENJAMIN Alias NG IK BING
4.YUSSALATUN Alias NYIU HAU TECK
5.MUSTAFA ISMET Alias LIE BUN KIONG
6.TE LIE
7.TJUAN AN, SH
8.SYAFRIL LUBUK, SH
9.JOHARI, SH
144 — 31
ini;Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Putusan Sela yangdibacakan tanggal 22 Maret 2018 yaitu:1.2.Menolak Eksepsi Kompetensi Tergugat s/d Tergugat VII dan Tergugat IX;Menyatakan Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili perkaraNo. 28/Pdt.G/2017/PN.Bls;Memerintahkan Para Pihak melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalildalil Gugatannya, makaPenggugat telah mengajukan surat bukti berupa:1.Daftar nama sususan
Pengurus Pembentukan Panitia Sosial UmatBeragama Budha Selatpanjang tertanggal 25 Maret 1979 yang bertugashingga tanggal 15 Juli 1979 berupa fotocopy dari fotocopy diberikan meteraisecukupnya dengan diberi tanda P1;Akta Nomor 36 tanggal 6 September 1980 yang dibuat dindapan SyawalSutan Diatas Notaris di Pekanbaru tentang Yayasan Sosial Umat BeragamaBudha berupa fotocopy dari fotocopy diberikan meterai Secukupnya dengandiberi tanda P2;Daftar Komposisi Sususan Personalia Pengurus Yayasan Sosial UmatBeragama
Budha Selatpanjang Periode tahun 1983/1984 tertanggal 30Desember 1982 berupa fotocopy dari fotocopy diberikan meteraisecukupnya dengan diberi tanda P3;Daftar Komposisi Sususan Personalia Pengurus Yayasan Sosial UmatBeragama Budha Selatpanjang Periode ke III tahun 1985/1886 tertanggal18 Maret 1985 berupa fotocopy dari fotocopy diberikan meterai secukupnyadengan diberi tanda P4;Akta Nomor 50 tanggal 17 Desember 1985 yang dibuat dihadapan SyawalSutan diatas Notaris di Pekanbaru, tentang Perubahan Anggaran
fotocopydiberikan meterai Secukupnya dengan diberi tanda P7;Daftar Susunan Pengurus Yayasan Soaial Umat Beragama BudhaSelatpanjang untuk perriode Masa Bakti tahun 19891991 berupa fotocopydari fotocopy yang telah disesuaikan dengan aslinya diberikan meteraisecukupnya dengan diberi tanda P8;Akta Nomor 30 tanggal 11 Maret 1989 yang dibuat dihadapan Syawal Sutandiatas Notaris di Pekanbaru, tentang Pernyataan Keputusan Rapat berupafotocopy dari fotocopy diberikan meterai secukupnya dengan diberiDaftar Sususan
Pengurus Yayasan Sosial Umat Beragama BudhaSelatpanjang untuk Periode Masa Bakti Tahun 19911993 berupa fotocopydari fotocopy diberikan meterai Secukupnya dengan diberi tanda P10;Akta Nomor 28 tanggal 9 Maret 1991 yang dibuat dihadapan Syawal SutanDiatas Notaris di Pekanbaru tentang Pernyataan Keputusan Rapat berupafotocopy dari fotocopy diberikan meterai secukupnya dengan diberi11;Daftar Sususan Pengurus Yayasan Sosial Umat Beragama BudhaSelatpanjang untuk Periode Masa Bakti Tahun 19931995 tertanggal
26 — 5
terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsursubyektif;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalahmengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidana17menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal ini adalahpasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaannya, oleh perbuatan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanterdakwa telah didakwa dengan sususan
43 — 20
perikeadaan palsu;Menimbang, bahwa membujuk ialah menanamkan pengaruhsedemikian rupa terhadap orang lain , sehingga orang yang dipengaruhinyamau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila oran g itumengetahui duduk soal sebenarnya , tidak akan mau melakukan perbuatanitu;Menimbang, bahwa tipu muslihat adalah suatu tipu sedemikianrapinya sehingga orang berpikiran normalpun dapat mempercayainya akankebenaran hal yang ditipukan tersebut;Menimbang, bahwa rangkaianan kebohongan ialah sususan
61 — 12
terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsursubyektif;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalahmengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidanamenurut peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal ini adalahpasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaannya, oleh perbuatan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanterdakwa telah didakwa dengan sususan
Yuniarti,SH
Terdakwa:
LA ODE SAFARUDDIN ALIAS SAFAR BIN LA ODE KAMALUDDIN
58 — 31
mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan NegeriBaubau sehingga dapat dijadikan sebagai BARANG BUKTI yang dapatmemperkuat alat bukti ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 133/Pid.Sus/2018/PN BauMenimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan Alternatif, maka oleh karenanya dengan sususan
105 — 10
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umumdan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kKesatu melanggar pasal 365ayat 1, ayat 2 ke1 dan ke2 KUHP atau kedua pasal 363 ayat 1 ke4 KUHP;Menimbang, bahwa dengan sususan
326 — 102
Komisaris : Muhammad Ramli, S.E ;Berhubung Muhammad Sampa meninggal dunia pada sekitar bulanDesember 2006 maka berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang SahamNomor 98 tanggal 14 Juni 2007 sususan Direksi berubah menjadi :a. Direktur Utama: Roslan Bin Hamir (WNA Malaysia) ;b. Direktur : Moh. Yusof Bin Pandak Yatim ( WNA/Malaysia) ;c. Direktur : Muhammad Ramli, S.E;d. Komisaris : Muhammad Sampa ;e. Komisaris utama : Ahmad Riza Bin Basir (WNA Malaysia) ;f.
2007, dinyatakan antara lain bahwa :e Panitia pemeriksaan tanah B dibentuk dan ditetapkan dengan SuratKeputusan Kepala kantor wilayah BPN Provinsi ;e Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B dibuat dalam jangka waktupenyelesaian tugas Panitia B paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja,namun mengingat kondisi geografis daerah atau adanya kondisimemaksa maka jangka waktu penyelesaian tugas Panitia B dapatditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi (dalam KeputusanKepala BPN RI No. 12 Tahun 1992 tentang sususan
Tanah / Panitia B adalahsebagai salah satu bahan pertimbangan pejabat yang akan menerbitkanSK pemberian Hak Guna Usaha, Pemberian perpanjangan maupunpembaharuan Hak Guna Usaha ;Diatur dalam Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1992 tentangsususan dan tugas panitia pemeriksaan tanah dan Peraturan Kepala59Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007, tentang Panitiapemeriksaan tanah ;Bahwa format Risalah panitia pemeriksaan tanah / panitia B, diaturdalam Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1992 tentang sususan
panitia pemeriksaan tanah, sedangkan isi Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah B sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini danberdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7Tahun 2007, dinyatakan antara lain bahwa bentuk dan isi RisalahPanitia Pemeriksaan Tanah B sesuai dengan Lampiran III Peraturan ini ;Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pembuatan Risalahpanitia pemeriksaan tanah / Panitia B seperti yang tercantum dalamPasal 7 Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1992 tentang sususan
Perorangan atau Kepala SeksiPenetapan Hak Tanah Badan Hukum atau Kepala Seksi PengaturanTanah Pemerintah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi, sebagai anggotaSemua anggota Panitia B bertanggung jawab secara yuridisadministratif atas isi dari Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B ;Bahwa panitia pemeriksaan tanah / panitia B harus melakukanpemeriksaan lokasi yang di mohon untuk di terbitkan Hak Guna Usaha(HGU), hal tersebut diatur dalam Pasal 9 Keputusan Kepala BPN No. 12Tahun 1992 tentang sususan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ABDUL MALIK KALANG SH
94 — 43
SUDIRMAN, S.ST, M.SI BINFIRDAUS MADDINRA selaku) Pengguna Anggaran BerdasarkanKeputusan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014tentang Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, SP2D sertaPejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2014sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten BoneNomor : 08 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014, tentang Penunjukan danpenetapan Sususan organisasi dan
80 — 196
SUDIRMAN, S.ST, M.SI BINFIRDAUS MADDINRA selaku Pengguna Anggaran' BerdasarkanKeputusan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014tentang Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, SP2D sertaPejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2014sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten BoneNomor : 08 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014, tentang Penunjukan danpenetapan Sususan organisasi dan
SUDIRMAN, S.ST, M.SI BINFIRDAUS MADDINRA selaku Pengguna Anggaran BerdasarkanKeputusan Bupati Bone Nomor 27 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014tentang Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD, SP2D sertaPejabat yang diberi wewenang mengesahkan SPJ Tahun Anggaran 2014sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SuratKepala Dinas Pekerjaan Umum dan Sumber Daya Air Kabupaten BoneNomor : 08 Tahun 2014 tanggal 2 Januari 2014, tentang Penunjukan danpenetapan Sususan organisasi dan tata
DEBI RESTA Y ,SH
Terdakwa:
1.SOPJAN bin HASAN Alm
2.WINARKO bin SUTADI
3.BANDI bin SLAMET Alm
4.SUPANGAT BUDIONO bin SUNARDI Alm
5.SUMINTA alias IMIT bin PULUNG
65 — 20
telah mendapat nilalkartu 41 atau Pot menandakan bahwa pemain tersebut telah memenangkanpermainan judi Kartu Remi jenis PotPot 41 lalu pemain lainnya melakukanpembayaran uang kepada salah satu pemain yang menang masingmasingsebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah), namun apabila dalampermainan judi Kartu Remi jenis PotPot 41 tersebut belum jugamendapatkan nilai 41 atau PotPot ditangannya dan kartu yang beradadibawah telah habis maka semua pemain melakukan pengaduan kartu danpemain yang memiliki Sususan
211 — 39
Yusof Bin Pandak Yatim (WNA/Malaysia) ;Komisaris : Muhammad Sampa ;Komisaris Utama : Ahmad Riza Bin Basir (WNA Malaysia) ;Komisaris Mahbob Bin Abdullah (WNA Malaysia) ;Komisaris : Muhammad Ramii, S.E ;7 o9 a0 5 o27Berhubung Muhammad Sampa meninggal dunia pada sekitar bulanDesember 2006 maka berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang SahamNomor 98 tanggal 14 Juni 2007 sususan Direksi berubah menjadi :a. Direktur Utama: Roslan Bin Hamir (WNA Malaysia) ;b. Direktur : Moh.
2007, dinyatakan antara lain bahwa :e Panitia pemeriksaan tanah B dibentuk dan ditetapkan dengan SuratKeputusan Kepala kantor wilayah BPN Provinsi ;e Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B dibuat dalam jangka waktupenyelesaian tugas Panitia B paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja,namun mengingat kondisi geografis daerah atau adanya kondisimemaksa maka jangka waktu penyelesaian tugas Panitia B dapatditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Provinsi (dalam KeputusanKepala BPN RI No. 12 Tahun 1992 tentang sususan
Tanah / Panitia B adalahsebagai salah satu bahan pertimbangan pejabat yang akan menerbitkanSK pemberian Hak Guna Usaha, Pemberian perpanjangan maupunpembaharuan Hak Guna Usaha ;Diatur dalam Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1992 tentangsususan dan tugas panitia pemeriksaan tanah dan Peraturan KepalaBadan Pertanahan Nasional RI Nomor 7 Tahun 2007, tentang Panitiapemeriksaan tanah ;Bahwa format Risalah panitia pemeriksaan tanah / panitia B, diaturdalam Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1992 tentang sususan
panitia pemeriksaan tanah, sedangkan isi Risalah PanitiaPemeriksaan Tanah B sesuai dengan Lampiran II Keputusan ini danberdasarkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI Nomor 7Tahun 2007, dinyatakan antara lain bahwa bentuk dan isi RisalahPanitia Pemeriksaan Tanah B sesuai dengan Lampiran III Peraturan ini ;Bahwa yang bertugas dan bertanggung jawab dalam pembuatan Risalahpanitia pemeriksaan tanah / Panitia B seperti yang tercantum dalamPasal 7 Keputusan Kepala BPN No. 12 Tahun 1992 tentang sususan
Perorangan atau Kepala SeksiPenetapan Hak Tanah Badan Hukum atau Kepala Seksi PengaturanTanah Pemerintah pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalProvinsi, sebagai anggotaSemua anggota Panitia B bertanggung jawab secarayuridisadministratif atas isi dari Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah B.61Bahwa panitia pemeriksaan tanah / panitia B harus melakukanpemeriksaan lokasi yang di mohon untuk di terbitkan Hak Guna Usaha(HGU), hal tersebut diatur dalam Pasal 9 Keputusan Kepala BPN No. 12Tahun 1992 tentang sususan
172 — 1479
Keluarga.CV Bali Balance didirikan pada tahun 1983 dengan AktaPerusahaan No.150 dibuat 24 September 1983 denganSusunan Pengurusan Wayan Suwenda sebagai Direktur dan Nyoman Kamiana sebagai Komisaris, kemudian terjadiPerubahan Susunan Pengurusan pada Akta No.2 tanggal 28April 2003 dengan Direktur Wayan Suwenda dan WayanDaniel Suwenda (anak Kandung Penggugat) menjadiKomisaris, selanjutnya terjadi Perubahan Pengurusanlagi dalam Akta CV Bali Balance Akte No.63 dibuat112tanggal 28 Februari 2005 dengan Sususan
47 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Solo bertemulagi dengan YANU TRI RISKA SUWANDHI, kemudian YANU TRI RISKASUWANDHI memberikan penawaran kepada mereka Terdakwa untukmenghimpun para investor yang mau bergabung dan menanamkan saham diLouis Cell milik YANU TRI RISKA SUWANDHI dengan janji akan diberikankeuntungan yang besarnya Rp.5.000, (lima ribu rupiah) perhari untukpenanaman modal Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah);Bahwa Terdakwa dan Terdakwa II selanjutnya menggunakan perusahanmilik Terdakwa yaitu CV Yafindotama Putra dengan sususan
TONY BUDIMAN
Tergugat:
1.HENDRAWAN SETIADI
2.EFFENDI SETIADI
3.DARMAHARTO,SH,M.KN
105 — 78
dokumenjual beli tertanggal 30 Januari 2015, demikian juga Akta Keputusan ParaPemegang Saham PT HERADI UTAMA Nomor 12 tanggal 20 Pebruari 2015adalah palsu, namun dalam gugatan lembar ke4 pada angka 6, Penggugatmendalilkan Akta No. 14 tertanggal 26 Pebruari 2015 yang dibuat danditandatangani dihadapan Notaris Darmaharto, SH, Mkn, telahdiberitahukan kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU)pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sehingga denganperobahan komposisi pemegang saham dan sususan
43 — 6
terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsursubyektif;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalahmengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidanamenurut peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal ini adalahpasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaannya, oleh perbuatan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanterdakwa telah didakwa dengan sususan
1.AWALUDIN, S.H.
2.BURHANUDDIN, SH
3.PINTONO HARTOYO, SH
Terdakwa:
ROSIHAN ANWAR BIN AHMAD Alias CEKREK
34 — 27
terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsursubyektif;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalahmengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidanamenurut peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal ini adalahpasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaannya, oleh perbuatan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanterdakwa telah didakwa dengan sususan
25 — 6
terhadapnya harus dibuktikan telah memenuhi unsur obyektif dan unsursubyektif;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur obyektif adalahmengenai perbuatan, yaitu pemenuhan rumusan perbuatan yang dapat dipidanamenurut peraturan perundang undangan yang berlaku, dalam hal ini adalahpasal yang didakwakan terhadap Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam suratdakwaannya, oleh perbuatan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;Bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanterdakwa telah didakwa dengan sususan
RACHDITYO PANDU WARDHANA, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD KOZMINI als KOKO bin H. MURTHODO
23 — 6
Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, benar Terdakwa telahkedapatan memiliki 9 (Sembilan) butir obat Rikiona yang sebelumnya dibeli olehTerdakwa dari Seorang temannya bernama HASAN dengan harga Rp270.000,00(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) persepuluh butirnya sehingga dengandemikian unsur memiliki telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa Psikotopika adalah zat atau obat baik alamiahmaupun sintesis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruhselektif pada sususan