Ditemukan 1872 data
77 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tahun Anggaran 2010: 2 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebinan pembayaran senilaiRp2.550.000,00; 1 perjalanan dinas (SPPD) yang tumpang tindin denganperjalanan dinas lainnya senilai Rp1.350.000,00,00;Hal. 14 dari 114 hal. Put.
Tahun Anggaran 2010 : 2 perjalanan dinas (SPPD) yang kelebihnan pembayaran senilaiRp2.550.000,00; 1 perjalanan dinas (SPPD) yang tumpang tindin denganperjalanan dinas lainnya senilai Rp1.350.000,00,00; 1 perjalanan dinas (SPPD) staf yang tidak berangkat denganmobil; 20 perjalanan dinas (SPPD) yang tiket keberangkatannya tidakterdaftar dalam manifest penerbangan senilai Rp209.079.200,00;Sehingga dari nilai biaya perjalanan dinas yang tidak sesuaiketentuan sebesar Rp216.804.200,00;2.
100 — 18
sekarang (Penggugat waktu itu) telah menunjuk 2 (dua) surat tanahyang dianggap Tergugat (penggugat waktu itu) telah tumpang tindihdengan tanah Penggugat (Tergugat waktu itu), Penggugat sekarangyang menyatakan 2 (dua) bidang tanah yang ditunjuk Tergugat TelahTumpang Tindih dengan tanah penggugat I, Penggugat sekarang hanyamenjelaskan 2 (dua) bidang tanah milik Tergugat dan Tergugat II, tetapitidak menjelaskan berapa luasnya dan berapa panjang x lebar tanah milikPenggugat yang tumpang yang tumpang tindin
72 — 45
kedalam tanah milik Para Penggugat REKONPENSI;Menimbang, bahwa pemagaran tanah dengan seng yang dilakukan olehTergugat REKONPENSI karena Tergugat REKONPENSI merasa selaku pemilik daritanah Sertifikat Hak Milik Nomor 582 dan Sertifikat Hak Milik sebagaimanapertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas yang berada tepat disamping tanah milikPara Penggugat REKONPENSI, dari hasil pemeriksaan setempat yang dilakukanMajelis Hakim dan dihadiri oleh para pihak yang senyatanya tanah milik para pihaktidak tumpang tindin
1.H. MUNIN NIIN, S.E.
2.Oerip Soekotjo
3.Syaifuddin, S.E.
4.Hidayat
5.H. SYAMSUDIN
Tergugat:
1.Pemerintah Daerah Kabupten Bogor c.q Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor
2.Naman Bin Marhasim
Turut Tergugat:
1.Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bogor
2.Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
3.Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor
43 — 32
yang ditujukankepada Kepala Kantor Badan Petanahan Kabupaten Kabupaten Bogorperihal Pembatalan Sertifikat dan Pemblokiran Penerbitan Sertifikat diatastanah milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Bogor terletak disampingGedung PDIP Jalan Tegar Beriman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong,Tertanggal 18 Januari 2013 yang pada isinya menerangkan bahwaPemerintah Kabupaten Bogor meminta pembatalan dan penundaan prosespenerbitan sertifikat yang diajukan oleh para Penggugat dengan alasandugaan adanya tumpang tindin
77 — 30
Olehkarena itu obyek sengketa berupa Surat Pemyataan Penguasaan FisikBidang Tanah (Sporadik) yang diterbitkan dikategorikan cacat hukumdan harus dibatalkan.10.Bahwa perbuatan Tergugat didalam menerbitkan Surat pernyataanpenguasaan fisik bidang tanah (Sporadik) yang menjadi obyek sengketatersebut mengakibatkan terjadinya tumpang tindin dengan tanah hak milikPenggugat adalah telah bertentangan dengan AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik (AAUPB) dalam hal ini :Asas Kepastian Hukum, yang mengutamakan
TUTIK LASMININGSIH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALANGKA RAYA
270 — 196
No. 22/G/2020/PTUN.PLKSengketa dengan menghapus surat ukur, buku tanah, dan sertipikat masingmasing sebagaimana ketentuan Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (vide bukti P1, P2, T1, T8,T23, T29);Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat ditemukan faktabahwa lokasi Objek Sengketa dan lokasi Sertipikat Hak Milik Penggugatterdapat tumpang tindin sebagian dengan tanah milik Penggugat (vide buktiBerita Acara Pemeriksaan Setempat tanggal 20 November 2020);Menimbang
69 — 53 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dibayarkan secara seketika kepada Penggugat ataukuasanya yang ditunjuk oleh Penggugat;Berdasarkan uraian yang tersebut di atas dengan fakta hukum yangsebenarbenarnya, dan Penggugat sangat mengkhawatirkan akan terjaditumpang tindin kepemilikan yang sah atas rumah dan bangunan objeksengketa;Dan untuk menjaga agar tidak menghilangkan objek sengketa milikPenggugat dengan dialinkan melalui jual beli/niban kepada pihak ketiga,maka mohon tidak menyianyiakan gugatan penggugat, untuk sudi kiranyadapat diletakkan
Terbanding/Tergugat I : Hasnul Arifin
Terbanding/Tergugat II : Misriadi
Terbanding/Tergugat III : Ny Sinaga Br Lumbangaol
Terbanding/Tergugat IV : Nisin Bin Miar
Terbanding/Turut Tergugat : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Depok
Turut Terbanding/Penggugat II : Ucok Boy Sinaga
Turut Terbanding/Penggugat III : Patar Sinaga
Turut Terbanding/Penggugat IV : Dana Sinaga
73 — 50
berbatasan dengan Jalan Raya Ciherang; Sebelah barat bebatasan dengan Tanah Milik Nisin Miar;Bahwa objek Penetapan Sita Eksekusi Nomor: 14/Pen.Pdt/ Sita.Eks/2017/PN.Dpk. diletakan diatas tanah milik Para Pelawan yaitu tanah danbangunan yang telah ada Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 8662 dengan SuratUkur No. 7256/SUKATANI/2006 yang sampai saat ini masih aktif danHalaman 36 dari 51 halaman, Putusan No. 439/PDT/2020/PT.BDG.terdaftar di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Depok dan tidak adasengketa dan tumpang tindin
ANG KYAD PADMA ADHIRAMA selaku Direktur Utama PT. Pesona Sahabat Rumiri
Tergugat:
YUMIANTO
99 — 17
pihak seketaris desa tanpa memberitahukan kepadatergugat dengan maksud dan tujuan agar dapat menghindari sisapembayaran kepada Tergugat dan juga untuk tujuan agar Tergugat tidakdapat mencapai pembelian 10 ha karena bila telan mencapai 10 ha makaPenggugat wajib membayar lunas kepada pihak Tergugat namunkenyataanya Tergugat sudah membebaskan 11 ha dari masyarakat yangdilakukan setelah mendapat persetujuan dari Penggugat.8) Bahwa pada halaman 5 s/d 7 dalil Penggugat menyatakanpermasalahan Tumpang tindin
ELLYANA
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
Intervensi:
ANITA CHENDRIANI UTOMO
176 — 223
Adapun keterangan saksi tersebut pada pokoknya menerangkansebagai berikut ;1.Saksi HIDAYATUR RACHMANBahwa saksi tahu yang dipersengketakan di persidangan hari ini olehPenggugat, tentang tumpang tindin Surat Segel atas nama IbuELLYANA;Bahwa saksi menyatakan tumpang tindih dengan dulu yang saksi tahutetangga itu namanya bapak ZAINAL;Bahwa luas tumpang tindihnya setahu saksi waktu tahun 1999 lokasitanah disitu itu sebuah kelompok Petani Paser semua tanah disitu,disitu ada namanya Ibu MAYAU tanah itu
49 — 31
tanah milik Penggugat sebagaimana didalilkan pada poin17.1,17.2,17.3, karena kalau dilihat batasbatas tanah yang disebut olehPenggugat tersebut bahwa tanah yang dibebaskan oleh HM Jos Soetomotersebut berada jauh dengan jarak kurang lebih 1 km dari tanah milikPenggugat,karena tanah yang dibebaskan oleh HM Jos Soetomo tersebut darilyai dan Muhari Al Ngatemin berbatasan langsung dengan lapangan golf milikPenggugat sendiri jadi bagaimana mungkin Penggugat mendalilkan tanahmilik Tergugat Ill tumpang tindin
1.SURIPTO DHARSONO (AHLI WARIS DARI ACHMAD DHARSONO)
2.AVA HARTONO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Intervensi:
MEILIANI OEIJ
211 — 122
AdapunPenggugat II berkeyakinan memiliki sebidang tanah seluas 156.453 M2 yangbertumpang tindin dengan ketiga objek sengketa in litis dengan total seluas3.414 M2.
PT. INDUSTRI TAMBANG UTAMA
Tergugat:
BUPATI MOROWALI
683 — 441
mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundangundangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraanPemerintahan;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan pertimbangan hukumpada aspek Prosedur maupun substantif diatas, maka telah terbukti bahwa tindakan BupatiMorowali selaku Tergugat dalam perkara a quo, telah keliru dan tidak tepat secaraadminstratif dikarenakan tidak melakukan Tahapan saknsi administrasi yang benar sertafakta tidak pernah terjadi tumpang tindin
PT.FAJAR BAIZURI dan BROTHER
Tergugat:
H. t. Alaidiansyah als Haji Tito
130 — 317
kawasan hutan lindung berdasarkan petaKawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Aceh sesuai KeputusanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 859/Menhutll/2014sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganSK.859/MenLHK/Setjen/PLA.2/112016 dan data Shapefile yang diterimaDinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh, sebagaimanasurat Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh yangditujukan kepada Penggugat, Nomor: 522.12/1247IV bertanggal 4 Maret2019 Perihal: Tumpang Tindin
1.Ir SAFILI
2.HJ. WA ODE MASFIAH, S.Sos.
3.LA ODE M.Z. SAKTI QUDRATULLAH L. HASMAR
4.LM YAMIR BAY
5.LA ODE M.Z. WALI AMRULLAH L. HASMAR
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BAUBAU
223 — 93
., M.Sc yang hampir selurunhnya tumpang tindin dengan SertifikatHak Milik Nomor : 03129, Kelurahan Sulaa, tanggal 08 November 2017 danSurat Ukur Nomor : 01985/2017 tanggal 07 Agustus 2017, dengan Luas 7005M? (Tujuh ribu lima meter persegi) Nama Pemegang Hak Zanudin;Penggugat V memiliki tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 00420,Kelurahan Sulaa, tanggal 02 April 2007 dan Surat Ukur Nomor : 167/SL/2006,tanggal 10 Oktober 2006, dengan Luas 1033 M?
193 — 37
demikian unsur ini telah terpenuhidan terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 311 ayat (1) telahterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaanprimer;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti makadakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;Menimbang, bahwa dalam pembelaan penasihat hukum yang menyatakanbahwa surat tuntutan Penuntut Umum inskosisten (tumpang tindin
Hj. MARWIYAH
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN
147 — 61
Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi, tidak mempunyaihubungan pekerjaan dengan Tergugat II Intervensi dan tidakmempunyai hubungan kekeluargaan dengan Tergugat II Intervensi;Bahwa benar Saksi hanya tahu dipanggil untuk menjadisaksi; Bahwa benar Saksi tahu, Sertipikat Hak Milik Nomor : 4934tanggal 15 Januari 2008 terletak Kelurahan Karang Joang,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Propinsi KalimantanTimur atas nama SETIANI setelah diberi tahu oleh Ibu Marwiyah,bahwa tanahnya tumpang tindin
PT. MINING MAJU
Tergugat:
1.GUBERNUR SULAWESI TENGGARA
2.MENTERI INVESTASI / KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
691 — 443
Vale Indonesia, Tbk;Oleh karena telah terjadi tumpang tindin dengan wilayah kontrakkarya PT. Vale Indonesia, Tok maka PT. Vale Indonesia, Tbk harusdijadikan sebagai pihak dalam perkara ini sehingga perkara ini dapatdiselesaikan dengan baik dan adil karena ada/tidak adanya tumpangtindin harus dibuktikan dalam persidangan baik oleh pihak PT.Mining Maju (Penggugat) maupun PT. Vale Indonesia, Tbk.Bahwa karena PT.
142 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sofwan Rahman dan Sadr.Suhendar, dan kedua orang tersebut telah melakukan gugatanpembatalan jual beli saham terhadap Para Penggugat pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 01/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst,tanggal 23 Maret 2010, maka kedua orang tersebut sudah selayaknyadan sepatutnya, bahkan tidak boleh tidak harus turut serta digugat olehPara Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, untuk menghindariputusan yang tumpang tindin antara perkara ini dengan putusanPengadilan Negeri Jakarta
414 — 120 — Berkekuatan Hukum Tetap
771 K/Pid.Sus/2014 tersebut,sebagai berikut :1.Bahwa Judex Juris dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atausuatu kekeliruan yang nyata, dalam putusannya halaman 69 pada butir 1, 2dan butir 5 yang pada pokoknya menyatakan terdapat perbedaan penentuankawasan hutan menurut Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)Kalimantan Tengah dengan kawasan hutan menurut TGHK 1982 yangditentukan Pemerintah Pusat, dan ternyata areal PT KAL masuk KawasanHutan Produksi (HP), sehingga terdapat tumpang tindin