Ditemukan 1648 data
89 — 55
Saehavgutnya dalam pertimbangnya BPSK Batu Bara, menyatakan padaintinya sebagai berikut :Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2356 K/Pdt/2008 tanggal 18 Februari 2009 terdapatkaidah hukum yang pada pokoknya menyatakan bahwa suatuperjanjian yang merupakan Misbruik van omstandigheiden dapatmengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan karena tidak lagimemenuhi unsur unsur pasal 1320 KUH Perdata yaitu tidak adakehendak bebas.Menimbang bahwa berdasarkan Pertimbangan
NELSON JEFRY ENGKA bertindak untuk atasa nama PT.Mitrakoe
Tergugat:
1.Ny. LIDYA LORENS
2.Ny.LIDYA GOSAL
3.CHRISTANTO RAMBITAN
Turut Tergugat:
1.RONNY RAMBITAN
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA AMBON
122 — 53
saat ini tidak dapat atau belum dapatmeyelesaikan hutangnya kepada Tergugat Ill, maka dengan terpaksakarena keadaan Ny.Josina Alice de Fretes SH menandatangani akte jualbeli No.44/AJB/2014 dimana Tergugat sebagai pembelinya dan Ny.JosinaAlice de Fretes sebagai Penjual, maka perbuatan Tergugat II adalah suatuperbuatan yang melawan Hukum sebab telah melakukan suatu spekulasidan memanfaatkan keaadan seseorang yang dilemmatic dan sesualyurisprudensi Mahkamah Agung KI yaitu Putusan Mahkama Agung KINo.2356
1.E.RETNO PUJIASTUTI alias EKO RETNO PUJIASTUTI Binti KASLAN UTOMO Alm
2.ASRINGAH
Tergugat:
1.JOKO TRI PURLADIANTO Bin KASLAN UTOMO Alm
2.NINY FAUZIAH PAYAPO SE
3.ANDRE SANJAYA
Turut Tergugat:
1.PT BANK TABUNGAN NEGARA Persero Tbk, Kantor Cabang Kelapa Gading
2.SINDIAN OSAPUTRA, SH, Notaris PPAT
3.NEILLY ILRALITA ISWARI SH, Msi, MKn, Notaris PPAT
4.Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Jakarta Timur
108 — 22
Yurisprudensi No. 2356 K/Pdt/2008, Perjanjian Jual Beli yang dibuat di bawahtekanan dan dalam keadaan terpaksa adalah merupakan Misbruik VanOmstandigheiden yang dapat dibatalkan karena tidak lagi memenuhi unsurunsur pasal 1320 KUH Perdata;16.Pasal 1335 KUHPerdata, menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab,atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan hukum.Hal 6 dari 64 Hal. Putusan No: 531/Pdt/G/2016/PN.Jkt.
90 — 43
Bahwa pertimbangan hukum Majelis aquo pada halaman 51lyangmendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 2356.K/Pdt/2008tanggal 18 Februari 2009 adalah suatu pertimbangan hukum yang salah dansesat, karena Majelis aquo hanya mengambil kesimpulan akhir, yaituperjanjian yang dibuat dalam tekanan dan keadaan terpaksa mengakibatkanperjanjian dapat dibatalkan tanpa melakukan pemeriksaan secara seksamatentang pembuatan dan penandatanganan PERJANJIAN KREDIT antaraPEMOHON dan TERMOHON yang dibuat atas dasar
Terbanding/Terdakwa : AHMAD ARINOVA ALIAS NOVAL BIN JUDE
25 — 19
plastik bening kosong;2 (dua) lembar tissue yang digunakan untuk membungkussabu dan sudah dalam keadaan sobek;1 (satu) lembar plastik bening kosong yang digunakanmembungkus sabu;1 (satu) lembar pakaian perempuan warna biru motif batik;1 (satu) pasang sepatu perempuan warna coklat;1 (satu) buah dos sepatu dan pembungkusnya;1 (satu) lembar kantongan plastik warna kuning;1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam;1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna pink /hitam dengan nomor Polisi DN 2356
Terbanding/Tergugat I : THUNG ARIFIN
Terbanding/Tergugat II : HARRY SANTOSO
Terbanding/Tergugat III : HANS CHANDRA
Terbanding/Tergugat IV : EDY SUPARYONO, SH. MKn
Terbanding/Tergugat V : KELURAHAN DUREN SAWIT
Terbanding/Tergugat VI : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
73 — 70
PutusanMARI 2356 K/Pdt/2010 ;Bahwa oleh karena Akta Perdamaian Nomor : 962 tanggal 15 Oktober2015 yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat II dinadapan TergugatIV telah melanggar syarat sahnya perjanjian yang telah ditentukan olehundangundang maka Akta Perdamaian tersebut adalah tidak sah atau bataldemi hukum atau setidaktidaknya dapat dibatalkan;Hal 9 dari 58 Halaman Putusan Nomor 709/Pdt/2021/PT.DKI13.14.15.Bahwa belakangan Penggugat ketahui setelan Penggugat mendapatkanfotocopy Surat Ketetapan
84 — 57
untuk menjual objek Hak Tanggungan secara Parate Eksekusitelah disyaratkan dalam janjijanji APHT, sehingga penjualan obyek HakTanggungan oleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor PelelanganKekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilan ataumenunggu suatu Putusan Pengadilan;Oleh karena itu Parate Eksekusi yang akan dilakukan Pemohon Keberatantelah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHT yang berlaku;Bahwa Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2356
102 — 59
Bahwa Selanjutnya dalampertimbangnya BPSK BatuBara, menyatakan pada intinyasebagai berikut :Menimbang bahwa dalamPutusan Mahkamah AgungRepublik IndonesiaNomor : 2356 K/Pdt/2 008tanggal 18 Februari 2009terdapat kaidah hukum yangpada pokoknya menyatakanbahwa suatu perjanjianyang merupakan Misbruikvan omstandigheidendapat mengakibatkanperjanjian dapat dibatalkankarena tidak lagi memenuhiunsur unsur pasal 1320KUH Perdata yaitu tidakada kehendak bebas.Menimbang bahwaberdasarkan Pertimbanganpertimbangan
111 — 37
tanggal 13 April 1986, foto copy darifoto copy, selanjutnya diberi tanda P26;27.Foto Copy Akta Jual Beli No.1931/ES/HJ/Via/VIII/1988 tanggal 20Agustus 1988 antara Tuih Bin Ayal dengan Kusman, foto copy darifoto copy, selanjutnya diberi tanda P27;Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 91/Pdt.G/2017/PN.Bks28.Foto Copy Akta Jual Beli No.3148/Vla/ES/HJ/XII/1989 tanggal 06Desember 1989 antara Tuih bin Ayal dengan Kusman, foto copydari foto copy, selanjutnya diberi tanda P28;29.Foto Copy Akta Jual Beli No.2356
Terbanding/Tergugat I : Hj. Odiah Imam Pribadi Almh, dalam hal ini diwakili oleh ahli warisnya bernama Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat II : Ari Widodo Mulyono
Terbanding/Tergugat III : H. Ujang Rosid
Terbanding/Tergugat IV : Hj. Lilis Cuminaningrat
Terbanding/Tergugat V : Hj. Ratna M.S.
Terbanding/Tergugat VI : Indra Rosada
Terbanding/Tergugat VII : Endang Mulyana
Terbanding/Turut Tergugat VII : Drs. H. Asep Suhendar, M.Si., Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) Camat Kecamatan Leles Kabupaten Garut
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Ebbu Setyabudi, S.H., M.Kn., Notaris/PPAT
Terbanding/Turut Tergugat IX : Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Cq. Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Jawa Barat Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Garut
188 — 113
Tanpa adanya ancaman, kehendakitu tidak akan pernah terwujud.Bahwa sejalan dengan hal tersebut, Putusan Mahkamah Agung atasPerkara Nomor 2356 K/Pdt/2010 dijelaskan bahwa Penggugat membuatperjanjian jual beli dalam keadaan Penggugat ditahan oleh polisi karenalaporan dari Tergugat dan Tergugat II. Keadaan tersebut digunakan untukmenekan Penggugat agar mau membuat atau menyetujui perjanjian jual belliHalaman 13 dari 122 halaman Putusan Nomor 284/PDT/2021/PT BDG26.2/.tersebut.
Aries Wiganda, DSA.Bahwa pada halaman 11 angka 25 paragraf ke7 Posita Gugatannya,Penggugat telah mengakui bahwa ia bukanlah pihak yang berhak untukmengajukan gugatan a quo yang dengan sembrono mengutip PutusanMahkamah Agung No. 2356 K/Pdt/2020, yang dikutip sebagai berikut:pahwa Penggugat membuat perjanjian jual beli dalam keadaanPenggugat ditahan oleh Polisi karena Laporan dari Tergugat danTergugat Il.
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
1.PT. Bumi Siak Pusako
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Bupati Siak
4.SKK MIGAS
5.Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia
6.Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Dirjen KSDAE
137 — 93
CPI:o Revisi disetujui oleh Menteri Pertambangan dan Energitanggal 10 Mei 1997 Nomor 2356/10115/SJ.T/1997.o Revisi Il disetujul oleh Menteri Pertambangan dan Energitanggal 27 Januari 2000 Nomor 177/31/SJ.T/2000.Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NomorP.85/MenhutII/2014 tentang Tata Cara KerjasamaPenyelenggaraan Kawasan Suaka Alam dan KawasanPelestarian Alam.Yang mengatur mengenai kerjasama optimalisasi pemanfaatankawasan dalam bentuk pemanfaatan minyak atau panas bumiyang penambangannya
134 — 52
Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden; Peraturan Daerah Provinsi; Peraturan Daerah;Sedangkan peraturan Menteri Keungan RI (In Cassu) Nomor:93/PMK.06/2010 yo PMK No: 106/PMK.06/2013 tidak masuk jenisperaturan perundangundangan, Apalagi Pasal 26 UndangUndang HakHalaman 34 dari 64 Putusan Nomor 65/Pdt.SusBPSK/2016/PN Kistanggungan No 4 1996 tidak ada memerintahkan bahwa peraturanpelaksanaannya adalah peraturan Menteri Keuangan;Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2356
98 — 63
untuk menjual objek HakTanggungan secara Parate Eksekusi telah disyaratkan dalamjanjijanji APHT, sehingga penjualan obyek Hak Tanggunganoleh Pemohon Keberatan melalui KPKNL (Kantor PelelanganKekayaan Negara dan Lelang) tidak perlu melalui Pengadilanatau menunggu suatu Putusan Pengadilan.Oleh karena itu Parate Eksekusi yang akan dilakukanPemohon Keberatan telah sesuai dengan aturan hukummenurut UUHT yang berlaku ;19 Bahwa Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor : 2356
Terbanding/Jaksa Penuntut : EDI WANSEN, SH
85 — 17
YUSTINA WIDHIWURYANI, SH, M.Kn;
- SP2D DAK Nomor : KEU.900/2355/XI/LS/2008, tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp. 214.636.364, beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya);
- SP2D DAU Nomor : KEU. 900/2356/XI/LS/2008, tanggal 12 November 2008 dengan nilai nominal Rp. 21.463.637, beserta kelengkapan administrasinya (Lampiran SPP, SPM dan lainnya);
- Dokumen Surat Perjanjian (KONTRAK) Pengadaan Alat Kontrasepsi, Nomor Kontrak
130 — 41
Tanggungan oleh Pemohon Keberatan melaluiKPKNL (Kantor Pelelangan Kekayaan Negara dan Lelang) tidak perlumelalui Pengadilan atau menunggu suatu Putusan Pengadilan.Oleh karena itu Parate Eksekusi yang dilakukan PemohonKeberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHTyang berlaku;Selanjutnya dalam pertimbangnya BPSK Batu Bara, menyatakan padaintinya sebagai berikut :Menimbang bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RepublikHalaman 37 dari 60 Putusan Nomor 27/Pdt.SusBPSK/2016/PN TjbIndonesia Nomor :2356
Pembanding/Penggugat II : KHO GWAT CHING
Terbanding/Tergugat : RICCY SULISTIO
Terbanding/Turut Tergugat : DEDEK YULIONA,SH
77 — 26
Terbanding memohon pada MajelisHakim Tingkat Banding untuk mengesampingkan dalildalil ParaPembanding dalam perkara sekarang ini.Bahwa begitu pula Putusan Mahkamah Agung RI No.2356 K/Pdt/2010dan Putusan Mahkamah Agung RI No.3641 K/Pdt/2001 tanggal 11September 2002 TIDAKLAH DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARASEKARANG INI, OLEH KARENA KEDUA YURISPRUDENSITERMAKSUD MENYINGGUNG TENTANG PERJANJIAN, SEDANGKANFAKTA PERKARA SEKARANG INI ADALAH MEMBUAT KESEPAKATAN..
LIS NURHAYATI, SH.
Terdakwa:
1.DAMAKO SIADA Alias DIKO
2.MOH. KHARIS SLAMET WALUYO Alias ZEN
85 — 15
.: N-2356-LM Nomor rangka : MH1JF8112BK301444, nomor mesin : JF81E1052603 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario tahun 2015 warna hitam No.Pol.: N-6275-EEG, Nomor rangka : MH1KF1111FK309049, nomor mesin : KF11E1315180 berikut kunci kontaknya;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Honda Vario tahun 2011 warna putih silver No.Pol.: N-2356-LM Nomor rangka : MH1JF8112BK301444, nomor mesin : JF81E1052603 atas nama TWINTO YUSANTONO, alamat Jl.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : MHD. SYAKDAN HAMIDI NASUTION, S.H
62 — 0
September 2021;
- Pembayaran termin ke: I-V (100%) lunas dari Pekerjaan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat, dhi; Pendirian/ Revitalisasi Gedung, Ruang/ Area Produksi (DAK) CV Qorry Nomor 3429 tanggal 22 November 2021
- Pembayaran Uang Muka 20% dari Pekerjaan Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota, dhi; Pendirian/ Revitalisasi Instalasi Pengelolaan Air Bersih (IPAB) (DAK) CV QORRY Nomor 2356
65 — 44
BrietBaumgarten;13.2 Putusan MA No 554 K/Sip/1976, tanggal 26 Juni 1979 berbunyi :Berdasarkan pasal 19 Peraturan Pemerintah No 10/1961 setiap pemindahanhak atas tanah harus dilakukan dihadapan pejabat akta tanah setidaktidaknya di hadapan kepala desa yang bersangkutan13.3 Perjanjian Jual Beli Yang Dibuat Dibawah TekananYurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2356 K/Pdt/2008Perjanjian jual beli yang dibuat dibawah tekanan dan dalam keadaanterpaksa adalah merupakan Misbruik Van Omstandigheiden yang dapatdibatalkan
117 — 77
keterangan kepala desa padahal agunan tersebutbelum dilakukan pengikatan karena belum berupa sertifikat apalagidilaksanakan pelelangan, oleh karenanya sungguh pemahamanpemahaman hukum yang sangat kurang, keliru dan salah.Oleh karena itu Parate Eksekusi yang dilakukan PemohonKeberatan telah sesuai dengan aturan hukum menurut UUHTyang berlaku ;Selanjutnya dalam pertimbangnya BPSK Batu Bara, menyatakanpada intinya sebagai berikut :Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 2356