Unsur Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain.Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang/benda itu seluruhnya atausebahagian milik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta bendatersebut baik bersifat nilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis bagi pemiliknya,barang itu sepenuhnya atau sebahagiannya dapat ditaksir harganya, dan telahdicuri oleh Terdakwa atau telah berpindah tempat.

ternyata Pemohon dan Pemohon II dan adalahpenduduk Kelurahan Bukit Apit Puhun Kecamatan Guguk Panjang KotaBukittinggi, yang berada dalam wilayah yuridiksi Pengadilan AgamaBukittinggi, maka pemeriksaan perkara a quo menjadi kewenangan relatifPengadilan Agama Bukittinggi;Menimbang, bahwa dalam hal permohonanltsbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dalam rangka pelayananpersidangan terpadu yang dilakukan khusus berdasarkan PeraturanMahkamah Agung Nomor 1 tahun 2015 maka dipandang halhal yangberkaitan dengan tekhnis

Dan secara tekhnis tidak terjadiHal. 5 dari 13 hal. Put. No. 134 C/PK/PJK/2008.keterlambatan pembayaran serta tidak seharusnya dikenakan sanksi Administrasi atasketerlambatan pembayaran ketetapan tersebut.Bahwa Surat Edaran Nomor.

perairan Desa Batu Belubang Kab.Bangka TengahPropinsi Kepulauan Bangka Belitung ;Bahwa saksi bekerja di Dinas Pertambangan dan Energi PropinsiKepulauan Bangka Belitung tahun 2009 sebagai staff Dinas DinasPertambangan dan Energi Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dansejak bulan Desember 2011, saksi menjabat selaku Inspektur Tambangdi Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kepulauan Bangka Belitunghingga sekarang ini;Bahwa sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pembinaan danpengawasan terhadap tekhnis

Penetapan No 241/Padt.P/2021/PA.UnaTahun 2014 tentang Pedoman Layanan Hukum bagi Masyarakat Miskin diPengadilan serta Surat Edaran Nomor 0508.a/DJA/HK.OO/III/2014 tentangpetunjuk tekhnis PERMA Nomor 1 Tahun 2014 sehingga segala biaya yangtimbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlakudan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini.MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonanPemohon dan Pemohon II;2.

Bahwa pelaksanaan lelang pengadaan dan pemasangan 3 (tiga) unit MesinGenset 500 KVA diikuti 6 (enam) peserta pelelangan yaitu PT Delima, PTAltrak, PT Teguh Fattah Suasno Indah Hara, CV Pangestu Jungjungan, PTMuara Teknindo Engineering dan PT Adhi Dharma Transportasi Bahwa dari ke 6 (enam) perusahaan peserta, hanya PT Muara TeknindoEngineering yang memenuhi syarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaranharganya pada sampul II.

Bahwa dari ke 6 (enam) perusahaan peserta, hanya PT Muara TeknindoEngineering yang memenuhi syarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaranharganya pada sampul 11.

PTMuara Teknindo Engineering dan PT Adhi Dharma Transportasi Bahwa dari ke 6 (enam) perusahaan peserta, hanya PT Muara TeknindoEngineering yang memenuhi syarat tekhnis dan berhak untuk dibuka penawaranharganya pada sampul II, Bahwa harga yang ditawarkan oleh PT Muara Teknindo Enginering jauh diatasharga pagu anggaran yaitu sebesar Rp.

Wawan berdiskusi untuk membahas penyusunanSpesifikasi Tekhnik Genset dengan berdasar pada browsing internet tentangdata Tekhnis mesin dari beberapa produsen antara lain: MTU, CUMMINDimana dari hasil browsing terse but didapat data tekhnis mengenai : dayamesin, kapasitas output alternator, fasa, frekuensi.

Bahwa setiap penyusunan spesifikasi tekhnis tidak pernah dilakukan analisiharga Bahwa setiap spesifikasi teknis biasanya dibuat atas permintaan user dalam halini Kepala Bidang Pembuatan Kereta dan gerbong dan permintaan terse buttidak selalu untuk keperluan pengadaan (lelang). Namun biasanya jika adapermintaan pembuatan spesifikasi teknis berarti akan diadakan lelang.

Sikap masingmasing pihak yangtidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkan oleh suatuhambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempat tinggal, baikpenggugat maupun tergugat tinggal di wilayan Kabupaten Kepulauan Selayar,yang sangat terjangkau sekalipun dengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untukdapat

Barang bukti B tidak dapat dilakukan pemeriksaan karena tidakmemenuhi persyaratan tekhnis laboratoris sesuai dengan Perkap 10Tahun 2009 yaitu Pasal 62 Ayat 2a dan 2b yaitu telah melampaui bataspengambilan darah / serum (laporan polisi tanggal 17 Juli 2012 pukul18.00 WIB dan pengambilan darah / serum dilakukan tanggal 20 Juli2012 pukul 13.00 WIB);Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan bagi diri sendiri;Hal 6 dari 12 hal Put.No.17/Pid.Sus

membahayakan kepentingan umum;Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 103 PP Nomor 36 Tahun 2015 TentangPeraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, disebutkanjika masyarakat dapat mengajukan gugatan perwakilan apabila dari hasil penyelenggaraanbangunan gedung telah terjadi dampak yang mengganggu / merugikan yang tidakdiperkirakan pada saat perencanaan, pelaksanaan, dan/atau pemanfaatan;Menimbang, bahwa Pasal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

berkaitan denganpenyelenggaraan bangunan gedung yang diajukan oleh satu orang atau lebih yang mewakiliHalaman 87 dari 103 halaman, Putusan No. 51/G/2015/PTUNSRGkelompok dalam mengajukan gugatan untuk kepentingan mereka sendiri dan sekaligusmewakili pihak yang dirugikan yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antarawakil kelompok dan anggota kelompok yang dimaksud;Menimbang, bahwa kemudian dalam Bagian V huruf C Lampiran PeraturanMenteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

PeraturanPelaksanaan UU Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung menyatakan bahwayang dimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung adalah perizinan yang diberikanoleh Pemerintah Kabupaten/Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangunbaru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuaidengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku;96Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor: 24/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Tekhnis

teknis yang berlaku;Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 25 Peraturan Daerah KotaTangerang Selatan Nomor: 5 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung, menyatakan yangdimaksud dengan izin mendirikan bangunan gedung yang selanjutnya disebut dengan IMBadalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan kepadapemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi,dan/ atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif danpersyaratan tekhnis

angka 15 UU Nomor 28 Tahun 2002 TentangBangunan Gedung, menyatakan yang dimaksud dengan Pemerintah Daerah adalah kepalaHalaman 97 dari 103 halaman, Putusan No. 51/G/2015/PTUNSRGdaerah kabupaten atau kota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badaneksekutif daerah, kecuali untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah gubernur;Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan Pemerintah daerah menurutPasal angka 4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 24/PRT/M/2007 TentangPedoman Tekhnis

Memberikan petunjuk danbimbingan tekhnis sertapengawasan kepada bawahan ;5. Memeriksa hasil kerja bawahan ;Hal 45 dari 117 Pts.No.02/Pid.Sus/TPK/2014/PN. Tpi.6. Menyusun rencana = anggaranbiaya ;7. Menyelenggarakan tata usahakeuangan sesuail denganketentuan peraturan perundanganundangan yang berlaku~ danpedoman yang telah disiapkan ;8. Membuat laporan pertanggungjawaban hasil kerja bawahan ;9.

SAID NASIR Bin SAID ABDULLAH. yang BAP nya dibacakan ataspersetujuan terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa benar saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak adahubungan keluarga.Bahwa Jumlah dana insentif TU/Penjaga Sekolah (NON PNS) daerahterpencil, Jenjang (tingkatan) TK/RA, SD/MI, SMP/MTS dan SMA/MA/SMK se Kabupaten Lingga periode Januari s/d Desember 2012yang saksi terima pada tanggal 12 April 2013 yang diserahkan olehUnit Pelaksana Tekhnis Dinas dari Dinas Pendidikan Pemuda

(dua ratus ribu rupiah) per bulannya, sedangkanIntensif guru honor awalnya saksi tidak ada menerima, Namun padatanggal 22 Maret 2013 saksi dipanggil oleh UPTD (Unit PelaksanaTekhnis Daerah) Senayang saudara BADARUDDIN ke kantor UPTD(Unit Pelaksana Tekhnis Daerah) Senayang kemudian saksidiperintahkan oleh saudara BADARUDDIN untuk menandatanganidaftar tanda terima dana intensif dengan jumlah dana yang terteradidalam daftar tersebut sebesar Rp.5.400.000, (lima juta empat ratusribu rupiah) kemudian setelah

Januari s/d Desember2012 yang saksi terima pada tanggal 22 Maret 2013 yang diserahkanoleh saudara BADARUDDIN Selaku UPTD (Unit Pelaksana TekhnisDaerah) Senayang adalah sebesar Rp.5.400.000, (lima juta empatratus ribu rupiah).Benar bahwa Terhadap Volume Satuan : 12 bin X Rp. 450.000(empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut pernah saksi terima,namun penerimaan Dana Intensif honor tersebut saksi terima padatanggal 22 Maret 2013 yang diserahkan oleh saudara BADARUDDINSelaku UPTD (Unit Pelaksana Tekhnis

Tpi.periode Januari s/d Desember 2012 sebanyak 64 orang tenaga honorer dan 2Orang cadangan sesuai dengan Daftar Pengguna Anggaran (DPA) SKPDPerubahan tahun anggaran 2012 dengan jumlah dana sebesarRp.423.600.000, (empat ratus dua puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);Bahwa, terdakwa selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) tidakdapat mempertanggungjawabkan dana kegiatan sebesar Rp.423.600.000,(empat ratus dua puluh tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada 64orang tenaga honorer dan

orang yang melakukan atau yangmengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya, baik seluruhnya maupunsebahagian dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yangmempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagiankepunyaan orang lain adalah sesuatu barang / benda itu seluruhnya atau sebahagianmilik orang lain, yang mempunyai nilai atau arti atas harta benda tersebut baik bersifatnilai ekonomis atau bersifat nilai tekhnis

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secarajelas tidak disebabkan oleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karenaselama pisah tempat tinggal, baik penggugat maupun tergugat tinggal diwilayah Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sangat terjangkau sekalipundengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata kedua belah pihak untukdapat

hukum dan putusan atas eksepsi dariTergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV, Karena menyangkut eksepsi dimaksud telahdipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh majelis hakim tingkatpertama ; Dalam Provisi :Menimbang, bahwa tuntutan Provisionil itu pada intinya adalah tuntutan dariPenggugat agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya segera dan mendesak selamaproses perkara berlangsung serta bersifat sementara disamping adanya tuntutan pokokdalam surat gugatan, oleh karena itu dalam buku pedoman tekhnis

Masyarakat Desa) adalah agar kader KPMD tersebut mempunyaikemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai PTO Bab tahun2008, peran pelaku pelaku dimana fungsi KPMD adalah membantu pengelolaanpembangunan di Desa, dan memfasilitasi atau memandu masyarakat dalammengikuti atau melaksanakan tahapan PNPM Mandiri Pedesaan di desa dankelompok masyarakat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pemeliharaan ; Bahwa benar saksi menerangkan tujuan pemerintah mengadakan PNPMadalah : sesuai PTO (Petunjuk Tekhnis

Bapemas Propinsi Jawa Timur , disamping itu BapemasKabupaten Pasuruan juga membuat Laporan daya serap anggaran berdasarkanSP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) yang dikeluarkan oleh KPPN ( kantorPerbendaharaan Kas Negara) Malang atas dasar Surat Perintah Membayar(SPM) yang diajukan oleh PA (Pengguna Anggaran) / KPA ( Kuasa PenggunaAnggaran ) yaitu Kepala Bapemas Kabuapaten Pasuruan berdasarkan usulan dariKecamatan dan Desa ) Kemendagri Nomor : 414.2/615/PMD tanggal 04 Pebruari 2011perihal : Petunjuk Tekhnis

Pekerjaan jalan Aspal lebar 3 Meter X Panjang 891 Meter Untuk Desa SumberGlagah ; Besar dana PNPM Perdesaan sebesar Rp.138.970.400 dengan rinciandana APBD sebesar Rp. 60.000.000, Dana APBN sebesar Rp. 72.021.900, APBN 2%(Untuk operasional UPK Kecamatan sebesar Rp. 2.779.500,) APBN 3% (UntukOperasional TPK Desa sebesar Rp. 4.169.000,) ; Bahwa atas pelaksanaan pekerjaan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut ,sebagaimana dalam penjelasan XI PTO (Petunjuk tekhnis Operasional ) ditentukan :1.

Penggunaan dana sesuai dengan rencana dan kegiatan agar mencapai hasilyang memuaskan serta selesai tepat waktu ; Dalam Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) Program Nasional PemberdayaanMasyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan disebutkan juga dalam :I. Alur Kegiatan ; 1.2. Pelaksanaan Kegiatan : Penyelesaian Kegiatan :10.

ratus dua puluh rupiah). hal ini bertentangan dengan ketentuan ketentuan dalam PTO (Petunjuk Teknis Operasional ) program Nasional pemberdayaanMasyarakat ( PNPM) Mandiri Perdesaan , kementrian Dalam Negeri RI tanggal 5Nopember 2008, Penjelasan ( petunjuk Teknis Operasional ) Program Nasionalpemberdayaan Masyarakat ( PNPM) Mandiri Perdesaan dan Surat Perjanjian Kontrakpengadaan Material untuk Desa Krengih, Desa kedung Banteng dan Desa SumberGlagah;e Hal tersebut diatas bertentangan dengan Petunjuk Tekhnis

Hasil pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak.Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli tekhnis dariUniversitas Prof.DR.HAZIRIN,SH. Bengkulu tanggal 22 Desember 2014 terhadappekerjaan Peningkatan jalan Nanti Agung Dusun Baru Kabupaten Seluma tahun 2013,secara kwantitas masih terdapat kekurangan Volume pekerjaan diantaranya :. Divisi 3 Pekerjaan tanah; Penyiapan badan jalan, 6250,00 M2.terpasang 1.000.00 M2, kurang 1.250.00M2.Il.

Surat dari PPTK No : 620/129/DPUBM/IX/2013, tanggal 30 September2013 tentang Fill Enggenering/survey kajian tekhnis lapangan pekerjaandimaksud yang ditujukan ke kontraktor dan konsultan pengawas;b. Berita Acara Hasil Survey Kaji ulang lapangan No : 620/130/DPUBM/X/2013, tanggal 04 Oktober 2013 dengan hasil didapat data datayang dituangkan ke dalam perhitungan draft CCO;c. Surat dari CV.

Berkordinasi dengan PPTK sehubungan dengan tekhnis lapangan,dan melaporkan hasil produk perencanaan dengan Direktur;4.

Berita Acara Pemeriksaan Tekhnis Lapangan pekerjaan peningkatan jalanNanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma, 04 Desember 2013;f. Lampiran Berita Acara Pemeriksaan tekhnis lapangan pekerjaan peningkatanjalan Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab. Seluma;Bahwa pemeriksaan tekhnis dilapangan atas pekerjaan kegiatan tersebutterjadi pada tanggal 04 Desember 2013 di lokasi pekerjaan yangberalamat di Jl. Nanti Agung Dusun Baru Kec. llir Talo Kab.

Seluma danpemeriksaan lapangan dilakukan, oleh : ANTARIKSA, ST (Ketua), EKAROSARIA, ST (Sekretaris), dengan Anggota (NOVIAN SORI, ARISMAN,BRENDI CARLO, Saksi sendiri);Bahwa alat yang digunakan dalam pemeriksaan tekhnis dilapangan olehTim PHO, yaitu : Meter pendek ukuran 5 meter; Meter panjang ukuran 50meter; Linggis; Hand phone untuk dokumentasi;Bahwa dari pemeriksaan tekhnis dilapangan tersebut ditemukan / terdapatpekerjaan yang belum selesai : MRapikan galian siring; Rapikan bahujalan; Rapikan

foto copy yang telah dilegalisir terkait Dokumen Pedoman Analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) bidang Bina Marga dengan nomor: 7.1(7) a, tentang jenis pekerjaan beton mutu sedang FC = 20MPa (K-250);

Sikap masingmasing pihak yang tidak saling memperdulikan itu secara jelas tidak disebabkanoleh suatu hambatan geografis atau tekhnis karena selama pisah tempattinggal, baik penggugat maupun tergugat tinggal di wilayah Kecamatan yangsama di Kabupaten Kepulauan Selayar, yang sangat terjangkau sekalipundengan alat tranportasi umum.Menimbang, bahwa disharmoni hubungan penggugat dan tergugatdalam rumah tangga sudah berlangsung secara monoton, hal tersebutditunjukkan dengan tidak adanya suatu usaha nyata

Penemuan Hukum danPemecahan Masalah Hukum Jilid I, Proyek Pembangunan Tekhnis YustisialMahkamah Agung RL);Menimbang, bahwa tentang definisi kerugian tidak disebut secara tegas dalampasal 1365 KUHPerdata oleh karenanya menurut Pengadilan Tinggi dapatdidefinisikan atau dirumuskan didasarkan pada fakta dan kasus yang ada dandikaitkan dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku danberkaitan dengan fakta dan kasus tersebut, ;Menimbang, bahwa berkaitan perkara a quo, diterbitkannya KeputusanMenteri

juta rupiah);Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugatmenyatakan menerima sesuai dengan kesanggupan Tergugat;Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut danPenggugat telah menyatakan bersedia menerimanya, maka majelis tidak perlumempertimbangkannya lagi dan menetapkannya sebagai hukum, sebagaimanabunyi amar putusan ini;Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian hukum atasdikabulkannya tuntutan Penggugat, menurut majelis dipandang logis danrasional serta menyangkut tekhnis

Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan a quo salahmenerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya,yaitu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten dalam putusan aquo yaitumenguatkan putusan pengadilan Negeri Serang No.682/Pid.B/2010/PN.SRG tanggal 09 November 2010 yang dimintakanbanding oleh Penuntut Umum. bahwapertimbangan hakim dalam tingkat pertama dalam putusannya dapatdilihat dalam pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana penjaraterhadap anak nakal berdasarkan Pedoman Tekhnis