Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.522/MENKES/V/2008. Menerangkan dan menjelaskan bahwa penunjukan laboratorium pemeriksaan Narkotika dan psikotropika sudah ditetapkan.Cc. Di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Pro justitia. Dimana didalamnya mengatur tentangklasifikasi dan aturan pelaksanaan tes urine.d.

Dalam fakta persidangan Saksi ahli melakukan tes urine tidak sesuaidengan prosedur yang diatur Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 923/Menkes/SK/X/2009 tentang petunjuk teknis Laboratorium pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika pro jsstitia.f.

dalam pemeriksaan tingkat banding akan dikajiulang halhal yang belum menjadi pertimbangan Hakim Militer Tingkat Pertama termasuk faktafakta obyektif dan subyektif.2, Terhadap tanggapan/Kontra Memori Banding yang diajukan oleh PenasehatHukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim Militertidak terikat dengan alat bukti berupa surat keterangan ahli dan dapat diabaikan jikatidak relevan dengan pokok perkara, sedangkan perihal Surat Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor : 522/Menkes

/SK/VV2008 mengatur penunjukan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika/Psikotropika sudah ditetapbkan dan Keputusan MenteriKesehatan RI Nomor 923/Menkes/SK/X/2009 tentang Petunjuk teknis Laboratoriumpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Pro Justitia.

BB2413/2020/NNF berupa 2 (dua) botol plastik wama putih kode Ilberisi cairan wama biru sebanyak @ 5 ml dan BB2424/2020/NNF berupa1 (Satu) botol plastik bening kode K berisi cairan warna biru sebanyak 26 mlTersebut diatas adalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBterdaftar dalam Golongan (satu) Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima)dalam Peraturan Menkes RI No.5 tahun 2020 tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran Undangundang RepublikIndonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.3.

BB2421/2020/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode H berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,09900 gramTersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh), mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomorurut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118(Sseratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No

BB 2417/2020/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip kode D berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 9,70171 gram tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (Satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh) dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RINo.5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalamlampiran Undangundang daunRepublik Indonesia No

BB2421/2020/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip kode H berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 5,09900 gramTersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABFUBINACA terdaftar dalamGolongan (satu) Nomor urut 87 (delapan puluh tujuh), mengandungsenyawa. sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan (Satu)Nomor urut 95 (Sembilan puluh lima) dan mengandung senyawa sintetis5FLUOROADBICA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 118(seratus delapan belas) dalam Peraturan Menkes RI No.5

BB2422/2020/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip warna hitam kode berisi irisan daun dengan berat bersih keseluruhan irisan daun 10,62730gram tersebut di atas adalah mengandung senyawa sintetis ADBFUBINACA terdaftar terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 93(Sembilan puluh tiga) dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB. terdaftar dalam dalam Golongan (Satu) Nomor urut 95 (SembilanHalaman 14 dari 25 Putusan Nomor 9/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)puluh lima) dalam Peraturan Menkes RI No.5 tahun

Suratman) melalui Surat dari Walikotamadya BogorNomor 591/4273Umtanggal 27 Desember 1989 perihalPenyelesaian Tanah Tegal Sapi, yang pada pokoknya maksuddari surat tersebut adalah Walikotamadya Bogor tidakberkeberatan tanah Tegal Sapi yang dipergunakan lapangangolf seluas + 18,9625 ha diserahkan haknya kepadaDepartemen Kesehatan RI (Penggugat) ;Bahwa atas dasar surat dari Walikotamadya Bogor Nomor591/4273 Um tanggal 27 Desember 1989 tersebut, makaPenggugat melalui Surat Nomor 72/ Menkes/II/1990 tanggal

No.110PK/Pdt/2009Bahwa berhubung dengan perubahan~ dimaksud,maka formil prosesue/ di dalam pengajuan kasusini adalah surat kuasa khusus dari PenggugatPrinsipal No. 189/MENKES/II/2003 kepada KepalaKejaksaan Negeri Bogor selaku penerima kuasadiberikan tertanggal 17 Februari 2003,kemudian kuasa khusus substitusi No.SK.01/0.2.12/Gph.2/2/2003 dari KepalaKejaksaan Negeri Bogor kepada para kuasasubstitusi (yang sekarang menghadap' mewakiliPenggugat dalam persidangan ini) diberikantertanggal 18 Februari

No.110PK/Pdt/2009sebagai berikutSurat kuasa khusus dari Termohon/Penggugat PrinsipalNo. 189/MENKES/II/2003 kepada Kepala Kejaksaan NegeriBogor selakupenerima kuasa adalah diberikan tertanggal 17 Februari2003,kemudian Kuasa Khusus Substitusi No.

RI Nomor 189/MENKES/I1/2003tanggal12 Februari 2008 ;.

/Penggugat dalam perkara a = quoadalah mewakili Menkes RI bukan mewakili SEKJEN DepKesRl karena berdasarkan surat kuasa Menkes RI secarahukum mencabut kuasa dari SEKJEN Menkes RI, olehkarena itu). seharusnya gugatan a quo dinyatakan tidakdapat diterima ;.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar di BPOMRI,yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenistablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/V1/2011 yang diberi yin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang

Narkotika maupun Psikotropika, tetapitermasuk Daftar Obat Keras; Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksud Pasal 106huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasi sebelum diedarkan harusmempunyai nomor pendaftaran / izin edar dan diproduksi oleh industri farmasi denganmenerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar Gadalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin maupun kapasitas/kewenangan mengedarkansejumlah pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar G dalam perkara pidana ini,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan materi pribadi;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan

produksi obat yang baik;Menimbang, bahwa tablet putih berlogo LL yang diizinkan resmi olehBPOMRI adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksi oleh PT.Leaderle, dimana obat tersebut masuk kategori obat keras dan masuk dalam daftar G,yang mana untuk menggunakan obat yang termasuk dalam daftar G harus ataspetunjuk/menggunakan resep dokter;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian seperti menyerahkan,menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat Keputusan Menteri KesehatanNo.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan No.1448/Menkes/Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftarG adalah Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Menimbang, bahwa sejak tahun 2011 PT.

/SK/Il/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasKesehatan di beri Wewenangnya memberikan perijinan dan pembinaan,pengendalian dan pengawasan

/SK/Il/ 2002 dan Peraturan Menteri Kesehatan no1448/Menkes/Per/Il/2011 yang di beri ijin untuk mendistibusikan/menjual/menyerahkan obat obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas ; Bahwa benar sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentangPembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahanDaerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota DinasKesehatan di beri Wewenangnya memberikan perijinan dan pembinaan,pengendalian

Selain itu, berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dan dalam Pasal2 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010/MENKES/PER/XI/ 2008tentang Registrasi Obat diatur bahwa obat yang diedarkan di wilayah Indonesia,sebelumnya harus dilakukan registrasi untuk memperoleh izin edar dari BadanPengawas Obat dan Makanan (BPOM);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan

/2019/PN TlgMenimbang, bahwa pil dobel L adalah tablet putih berlogo LL yang diijinkan resmi BPOM adalah obat dengan merk dagang ARTANE yang diproduksioleh PT Learderle masuk kategori obat keras atau daftar G dan sejak tahun1995 PT Learderle tidak memperpanjang ijin edar di Badan POM, yang berartitablet double L yang diedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yangtidak diproduksi oleh pabrikan resmi/obat tanpa ijin edar/obat palsu dan sesualdengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 danPeraturan Menteri Kesehatan Nomor 1448/Menkes/Per/VI/2011 bahwa yangdiberi ijin untuk mendistribusikan/menjual/menyerahkan obatobat khususnyadaftar G adalah Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Apotik, Rumah Sakit danPuskesmas dan ketentuan penggunaan obat yang masuk daftar G tersebutharus dengan Resep dokter, sedangkan Terdakwa tidak mempunyai jjin untukmenjual atau mengedarkan pil dobel L tersebut ;Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berupa membeli pil dobel L dariBoby dan Sakran serta

Asli SK.Menkes RI tanggal 28 Desember 1990No.655/Menkes/SK/XII/1990 tidak ada di Depkes dan RSMMBogor.2. Rumah Negara Instalansi,rumah jabatan yang tidak dapatdijual kepada penghuninya.3. Banyak Pejabat aktif yang masih memerlukan Rumah.Halaman 13 dari 21 halaman, Pts.No.214/PDT/2019/PT.BDG.Alasan yang diajukan tersebut, sulit untuk dapat kamiterima,karena:1. Pihak Depkes sendiri telah melepaskan Hak Atas Tanah 10 Hakepada pihak Pengembang/Developer.2.

Penghapusan dari Menkes danMenteri Keuangan.Pihak Pemda Bogor untuk dibangun Rumah SusunSewa = 20.000m7?Adalah tanah yang belum Sertifikat Hak Pakai(diluar SHP No.12/1981)Belum ada usulan penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM Bogor.Belum ada SK.Penghapusan Menteri Kesehatandan Menteri Keuangan.3.

Pegawai dan Masyarakat dari sisa Tanah Pemutihan=3.402m2Untuk dibagun Rumah Tempat Tinggal.Belum ada usulan Penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM BogorBelum ada SK.Penghapusan dari Menkes danMenteri KeuanganBelum ada SK.Menkes tentang Penunjukan danPenetapan Pegawai.4. 4 (empat) Orang Pejabat Penghuni Rumah Negara =2.589m.Halaman 14 dari 21 halaman, Pts.No.214/PDT/2019/PT.BDG.

Belum ada usulan Penghapusan Inventaris Tanahdari RSMM Bogor Belum ada SK.Penghapusan dari Menkes danMenteri Keuangan.5. Pemutihan 5(lima) Rumah Negara Pejabat Puslitbang=1.998 m? Gizi Belum ada usulan Penghapusan Inventaris TanahRumah Negara dari Puslitbang Gizi. Belum ada SK.Persetujuan Menteri Keuangan. Lokasi Rumah Negara Pejabat Puslitoang Gizi tersebutberada di Sertifikat Hak Pakai No.2/1992.6. 2(dua) Orang Pejabat Depkes untuk dibangun Rumah =557 m?tempat tinggal.

Belum ada SK.Penghapusaan Menkes. Belum ada SK.Persetujuan Menteri Keuangan.Il. Berkenaan dengan data data yang diuraikan tersebut diatas, makakami menolak untuk mengosongkan Rumah Negara dan tanahperkarangan yang sudah dihuni puluhan tahun, dengan alasan:1. Bahwa Rumah Negara dan Tanah Perkarangan yang kamikuasai selama ini, areal tanahnya sudah menjadu Hak PT. RunaIkana2.

Sehingga berlanjut dan berujung pada pemberian sanksi olehatasan Penggugat yaitu Kementerian Kesehatan Nomor:KP.04.01/MENKES/125/2016 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupaPemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri SebagaiHalaman 9 dari 59 halaman. Putusan Nomor : 94/G/2017/PTUNJKT10).Pegavai negeri Sipil kepada Penggugat. Yang selanjutnya dikuatkan olehTergugat;.

Penjatuhanhukuman disiplin Tergugat kepada Penggugat sebagai penguatan SuratKeputusan Kementerian Kesehatan Nomor: KP.04.01/MENKES/125/2016tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian DenganHormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegavai Negeri Sipil, yangpada pokoknya melanggar pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa kemudian, tanopa ada Surat panggilan dan Berita AcaraPemeriksaan (BAP) kepada Penggugat, Kementerian Kesehatan telahsecara sepihak mengeluarkan Surat Keputusan Menteri KesehatanNomor: KP.04.01/MENKES/125/2016, tanggal 09 Februari 2016, di manadalam keputusan tersebut, Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplinberupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendirisebagai Pegawai Negeri Sipil.

Wahyu Sulistianingsih, MPHM(sesuai legalisir);Keputusan Menteri Kesehatan NomorKP.04.01/MENKES/125/2016, tanggal 9 Februari 2016 danlampiran Surat Panggilan (fotokopi dari fotokopi);Surat Permohonan Banding Administratif Atas KeputusanMenteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/125/2016,tanggal 9 Februari 2016 beserta lampiran perbaikan bandingadministratif (sesuai dengan aslinya);Daftar Kehadiran Tahun 2014 Sdr. drg.

Bukti T19 : Surat Menteri Kesehatan Nomor : KP.04.01/MENKES/399/2016,tanggal 5 Agustus 2016 tentang Tanggapan BandingAdministratif a.n. drg.

Bahwa benar pengambilan urine dan darah Terdakwayang diperiksa, tidak sesuai dengan Kepmenkes RINomor: 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober2009 tentang petunjuk teknis laboratorium pemeriksanarkotika dan psikotropika projustisia, karena dalamkeputusan tersebut diatur pengambilan sampel urineminimal 50 (lima puluh) ml, sedangkan faktapersidangan menunjukkan bahwa pengambilanSampel urine yang dilakukan terhadap Terdakwakurang dari 50 (lima puluh) ml, dan walaupun hal inihanya bersifat teori.

Letkol InfUcu Yustiana, S.I.P atas pemeriksaan pada urineTerdakwa, namun demikian surat tersebut tidak dapatdigunakan sebagai bukti kalau di dalam tubuh Terdakwamengandung' Narkotika jenis Metamfetamina danAmfetamina, karena Kodim 0318/Natuna bukanmerupakan lembaga resmi yang ditunjuk oleh MenteriKesehatan sebagai lembaga yang berwenang melakukanpemeriksaan Narkotika dan Psikotropika sebagaimanaKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/V1I/2012tanggal 15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruimHal

Bahwa terhadap test urine yang dilakukan di Kodim0315/Natuna tidak dapat di jadikan sebagai alat bukti yangsah karena tidak sesuai ketentuan Surat Keputusan MentriKesehatan Republik Indonesia Nomor: 522 / Menkes / SK /2008 tentang Penunjukan Laboratorium PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika Projustitia, Majelis tidakmenanggapi secara khusuS namun akan menanggapibersamaan pada saat Majelis Hakim membuktikan danmenguraikan unsurunsur tindak pidana.3.

Putusan Nomor 05K/PM 1I03/AD/I/2019MenimbangMenimbangsebagai lembaga yang berwenang melakukan pemeriksaanNarkotika dan Psikotropika sebagaimana Surat KeputusanMenteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:522/Menkes/SK /VI/2008 yang selanjutnya diganti denganKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruim PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika, hal ini bersesuaian denganketerangan Saksi6 (dr.

/SK/VI/2008 yang selanjutnya diganti denganKeputusan Menkes RI Nomor: 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal15 Juni 2012 tentang Penunjukan laboratoruim PemeriksaanNarkotika dan Psikotropika sebagaimana pertimbangan tersebutdi atas, Terdakwa dinyatakan bahwa urine dan darah Terdakwatidak terindikasi mengkonsumsi Narkotika walaupun dalamfaktanya baik para Saksi dan juga Terdakwa sendiri mengakuitelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu dan hal tersebutjuga telah disangkal oleh Terdakwa, namun hal tersebut

kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlah seorang apotekerserta obat keras terbatas jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan darihasil pengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal06 April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter : 0,72cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras (Daftar G :Gevarlijk : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

ceuceu) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang ;Bahwa obat keras jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan dari hasilpengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal 06April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter :0,72 cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras(Daftar G : Gevarlijk : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

ceuceu) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang ;Bahwa obat keras jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan dari hasilpengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal 06April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter :0,72 cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras(Daftar G : Gevarlijik : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

Muda seksi pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan MakananRepublik Indonesia di Bandung ;Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi adalah melaksanakan pemeriksaanterhadap sarana produksi dan distribusi obat, obat tradisonal, kosmetik,Halaman 8 Putusan Nomor 512/Pid.Sus/2017/PN Blbpangan dan produk komplemen di wilayah Jawa Barat ; Bahwa Ahli ketika pemeriksa memperlihatkan barang bukti Tablet yangberwarna kuning yang diduga Hexymer merupakan sediaan farmasi berupaobat.Menurut pasal 4 Permenkes 1010/MENKES

ceuceu) tersebut tidak memiliki keahlian dan kewenangan ataupun ijin dari pihak yang berwenang ; Bahwa obat keras jenis HEXIMER (ceuceu) tersebut berdasarkan dari hasilpengujian BPOM RI Bandung Nomor : PM. 01.05.931.04.17.1604, tanggal 06April 2017 dengan kesimpulan sampel barang Tablet warna kuning, tandapada satu sisi mf, sisi lain dua garis tengah saling berpotongan Diameter :0,72 cm, tebal : 0,38 cm Trihexiphenidyl positif, termasuk obat keras(Daftar G : Gevarliik : berbahaya) berdasarkan SK Menkes

., dibawah sumpah padapokoknya sebagaiberikut :Bahwa yang berwenang memberi izin peredaran sedian farmasi adalamMenteri yang bertanggungjawab dibidang Kesehatan;Bahwa kosmetika tanpa izin edar yaitu kosmetik yang belum mendapatizin edar dari Instansi yang berwenang yaitu Balai POM sebagaimanadiatur Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor:1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetika danPeraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor:1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika peredarannya;Bahwa

Sasra bin Jafar,Apt.MM. menerangkan kosmetik tanpa izin edar yaitu kKosmetik yang belummendapat izin edar dari Instansi yang berwenang yaitu Balai POMsebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetik dan PeraturanMenteri Kesehatan R.I.Nomor :1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika peredarannya;5.

Sasrabin Jafar, Apt.MM. menerangkan kosmetik tanpa izin edar yaitu kosmetik yangbelum mendapat izin edar dari Instansi yang berwenang yaitu Balai POMsebagaimana diatur Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor1175/Menkes/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetik dan Peraturan MenteriKesehatan R.I.Nomor:1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetikaperedarannya dan selain itu. juga menurut Keterangan Ahli tersebutmenyebutkan bahwa untuk menentukan kosmetika tanpa izin edar yang belumHal 13 dari 18

Balai POM, sehinggatidak dijamin keamanan penggunaannya oleh masyarakat;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dapatdisimpulkan perbuatan Terdakwa Don Hendri bin Ridwan yang menjual 103 Itembarangbarang berbagai merek kosmetika sebagaimana tersebut didalamPenyitaan Barang Bukti dalam perkara ini adalah dilakukan Terdakwa DenganSengaja mengedarkan sediaan Farmasi berupa kosmetika yang tidak memilikiizin edar sebagaiman diatur didalam Peraturan Menteri Kesehatan R.I.Nomor :1175/Menkes

/Per/VII/2010 tentang izin edar kosmetik dan Peraturan MenteriKesehatan R.I.Nomor:1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang Notifikasi Kosmetikaperedarannya, sehingga dengan demikian terhadap unsur ke2 sebagaimanatersebut diatas telah terbukti;Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang terkandung didalampasal 197 juncto pasal 106 ayat (1) UndangUndang R.I.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

double L tersebut untuk mendapatkankeuntungan materi pribadi;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;e Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakahberdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telahmelakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai izin dalam peredaran pil LL yangtermasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan berdasarkan uraian tersebut

HasilPemeriksaan Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik BareskrimPolri Cabang Denpasar dan dari hasil pemeriksaan laboratoriumtersebut Tergugat dinyatakan positif sebagai pengguna narkotika delta9tetrahydrocannabinol (THC), sehingga dengan kesimpulan tersebutadalah benar dalil gugatan Penggugat yang menyatakan TergugatTaezar NB5413 terbukti mengkonsumsi/ dibawah pengaruh narkoba,apalagi laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar adalah termasukdalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/MENKES

obatobatanterlarang, telah sesuai dengan standar operasional prosedursebagaimana dimaksud bukti T5 dan sesuai dengan bukti P4, untukmeyakinkan hasil tersebut Penggugat PT Newmont Nusa Tenggara (PT.NNT) mengirim sampel urine milik Tergugat Taezar NB5413 ke PusatLaboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar dan hasilnyaterbukti positif mengandung narkoba/obatobatan terlarang, prosedur inisejalan dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI NomorHalaman 6 dari 10 hal Put Nomor 289 K/Padt.SusPHI/20162.4.2.9.923/Menkes

/SK/X/2009 tentang Petunjuk Tehnis LaboratoriumPemeriksa Narkotika dan Psikotropika Pro justitia pada halamanlampiran ketentuan umum angka 12 bahwa Laboratorium PengujiNarkotika adalah laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaannarkotika dan psikotropika yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes/SK/V1/2012 tentang Penunjukkan LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan Psikotropika, pada diktum ke satu menunjukLaboratorium Pemeriksa Narkotika

danpsikotropika sebagaimana dimaksud aiktum ke satu dilaksanakan sesuaiketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, selanjutnya padalampiran keputusan Menteri Kesehatan tersebut huruf B angka 6menentukan bahwa Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Balisebagai salah satu laboratorium yang berwenang melakukan pengujiannarkotika dan psikotropika, sehingga dengan demikian pernyataanTergugat Taezar NB5413 yang menyatakan pemeriksaan sampel urinetidak sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes

Primair:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berhak untukdirehabilitasi hak dan nama baiknya sesuai dengan Putusan MahkamahAgung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 99/PK/TUN/2009tertanggal 10 Juni 2010 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor2036/MENKES/R/SK/X/2011 tanggal 5 Oktober 2011 tentang PengaktifanKembali Sebagai Pegawai Negeri Sipil dan berhak mendapat pembayarangaji dan tunjangan dari bulan Agustus 2001 sampai dengan

sebagai berikut:Tentang Eksepsi:Menolak eksepsi dari Tergugat , Tergugat Il, Turut Tergugat I, TurutTergugat Il, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV tersebut untukseluruhnya;Tentang Pokok Perkara:Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang berhak untukdirehabilitasi hak dan nama baiknya sesuai dengan Putusan MahkamahAgung pada tingkat peninjauan kembali Nomor 99/PK/TUN/2009tertanggal 10 Juni 2010 Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor2036/MENKES

Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali , Il dan Ill tersebut MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasanalasan dalam permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali I, Il dan Ill tersebut tidak dapat dibenarkan,oleh karena tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyatakarena berdasarkan putusan Perkara Nomor 99 PK/TUN/2009 tanggal 10Juni 2010 telah menyatakan bahwa Surat Keputusan Nomor722/Menkes

/R/SK/IX/2006 tanggal 12 September 2006 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil MenteriKesehatan Republik Indonesia adalah tidak sah;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 2036/Menkes/R/SK/X/2011 tanggal 25 Oktober 2011 yang mengaktifkan kembali Penggugatsebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2010sehingga Penggugat berhak mendapatkan gaji dan tunjangan sebagaiPegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan ketentuan perundangundanganyang berlaku

undangundang, oleh karena itu PermohonanBanding Terdakwa secara formal dapat diterima.Bahwa dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwamengajukan keberatankeberatan sebagai berikut:Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Militer IIIl12Surabaya pada Hal 15 no 1 b yang menyatakan bahwa majelishakim berpendapat walaupun barang bukti surat tersebut dibuat olehpihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaan narkotikasebagaimana yang di tentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatah RINomor 194/Menkes

/SK/VI/2012 tersebut patutlah dijadikan pendukunguntuk tidak terpenuhinya unsur ke2 penyalahgunanarkotikagolongan bagi diri sendini.Vide Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES/SK/VI/2012tanggal 15 Juni 2012 beserta lampirannya tentang penunjukanlaboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.Bahwa keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan disidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketauhisendiri atau alamai sendiri namun keteranga terdakwa

darah terdakwa serda Moekmin adalahNEGATIF MENGANDUNG NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA.karena menurut hukum alat bukti tersebut dalam prosedurpemeriksaan maupun pejabat yang ditunjuk dalam memeriksa urineuntuk keperluan pembuktian (pro justisio) tersebut sudah sesuaiperaturan yang berlaku dan sah menurut hukum, SEDANGKANBUKTI TESPEK URINE TERDAKWA DENGAN HASIL POSITIFADALAH CACAT HUKUM ATAU TIDAK MEMPUNYAI KEKUATANHUKUM YANG MENGIKAT UNTUK DIJADIKAN ALAT BUKTI Vide Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES

Penasihat Hukum Terdakwa dalam memoribandingnya mengenai pertimbangan hukum atas PutusanMajelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Militer IIIl12Surabaya Nomor 10K/PM.IIl12/AD/I/2018 tanggal 30 Mei 2018dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut yangtercantum pada Hal 15 no 1 b yang menyatakan "bahwa majelishakim berpendapat walaupun barang bukti surat tersebut dibuatoleh pihak yang tidak berwenang melakukan pemeriksaannarkotika sebagaimana yang di tentukan oleh KeputusanMenteri Kesehatah RI Nomor 194/Menkes

Majelis Hakim Tingkat Banding menilai keberatanPenasihat Hukum Terdakwa mengenai barang bukti surattersebut dibuat oleh pihak yang tidak berwenang melakukanpemeriksaan narkotika sebagaimana yang di tentukan olehKeputusan Menteri Kesehatah RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, walaupunBarang bukti surat tersebut dibuat oleh pihak yang tidakberwenang melakukan pemeriksaan narkotika sebagaimanayang ditentukan oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni

(Bukti T.I11).Fotocopy sesuai dengan asli; 20 anno ne nnn mensesNews tanggal 5 Desember 2011 Komnas Anak Ancam Polisikan Menkes>jsu. (Bukti T. 112). Fotocopy dari internet;Jews tanggal 5 Desember 2011 KIP dan KPAI Konsultasi dengan MAsusu. Berbakteri (Bukti Tl13). Fotocopy dari internet; News tanggal 5 Desember 2011 Komisi Informasi : Susu yangingandung Bakteri Wajib Diumumkan. (Bukti T. 114). Fotocopy dari internet;15.

Detik News tanggal 5 Desember 2011 DPR Panggil Menkes, BPOM dan IPBSoal Susu Mengandung Bakteri. (Bukti T.I15). Fotocopy dari internet;Menimbang, bahwa Terbantah tidak mengajukan bukti saksi;Menimbang, bahwa Terbantah II mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli;Surat Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor : 032/2011.Eks, tanggal 15 April2011 kepada Institut Pertanian Bogor.

ULOCOPY ,2 0 nnn nnnnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnnn nn nnn cnc nnnnnnnacsSurvei Cemaran Mikroba (E.sakazakii) pada semua nama dan Jenis SusuFormula Bayi Yang Beredar di Indonesia Tahun 2011 Tim Nasional SK.Menkes No.1411/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 07/07/2011 (Bukti T.II7). FotoCopy dari fotoCOpy jn 22 nn = renee nn nnn nen nnn nn nnn nen n nen nen nne=Kredibilitas Peneliti Institut Pertanian Bogor Publikasi. (Bukti T.II8).

Menkes No.1411/Menkes/SK/VII/2011. (BuktiT.IN&T.IV4). Fotocopy dari fotocopy; 5.Laporan Survei Cemaran Mikroba E.Sakazakii) Pada Formula Bayi di IndonesiaTim Pengawas Badan Pengawas Obat dan Makanan Institut Pertanian Bogor Badan LitbangKesehatan Kementrian Kesehatan 2011.

tidakbenar, untuk itu harus ditolak.2 Bahwa dalil angka 1 sampai 3 Memori Banding Pembanding harus ditolak karena Hakimtingkat pertama telah mempertimbangkan secara cermat, teliti dan seksama tentang legalstanding dan kewenangan Tergugat / Terbanding saat mengeluarkan objek sengketa.Bahwa objek sengketa bukan Keputusan tata usaha negara yang menentukan kelulusanpeserta seleksi TKHI Provinsi Maluku tahun 2013.3 Bahwa sesuai Undang Undang 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Hajidan Keputusan Menkes

RI Nomor:102/MENKES/SK/I/2013 Tentang Tim RekrutmenPetugas Kesehatan Haji Indonesia tahun 1434 H/ 2013 M, secara jelas dan tegas untukmenentukan lulus atau tidak lulus adalah kewenangan Kepala Pusat Kesehatan HajiKementrian Kesehatan RI, sehingga Surat Tergugat/Terbanding tidak bisa dijadikanobjek sengketa.4 Bahwa putusan yang memutuskan menerima eksepsi tentang error in objecto adalahsudah benar dan tepat sesuai kaidah hukum, karena objek sengketa bukan merupakanSurat Keputusan yang membatalkan

Terbanding di persidangan tingkat pertama pada saatmengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat/Pembanding didalamnya terdapat eksepsiyang pada pokoknya menyatakan:1 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat sebagai Pejabat Tata UsahaNegara yang memiliki kewenangan untuk meluluskan atau tidak meluluskan Penggugatdalam seleksi TKHI tahun 2013, membuktikan Penggugat telah melakukan Error inPersona, karena sesuai Undang Undang 13 Tahun 2008 Tentang PenyelenggaraanIbadah Haji dan Keputusan Menkes

RI Nomor:102/MENKES/SK/II/2013 Tentang TimRekrutmen Petugas Kesehatan Haji Indonesia tahun 1434 H/ 2013 M, secara jelas dantegas menjadi kewenangan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementrian Kesehatan RI diJakarta.2 Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan objek sengketa tersebut telahmembuat Penggugat dinyatakan tidak lulus sebagai TKHI tahun 2013 Provinsi Malukuadalah pernyataan yang salah obyek atau Error in Objecto, karena substansi objeksengketa adalah permohonan dan pertanyaan kepada Kepala

pencatatan Akte Kematian diatur dalampasal 44 sampai dengan pasal 46 UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan : Nomor 15 Tahun2010 dan Nomor 162/Menkes

/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan PenyebabKematian pasal 2 sampai dengan pasal 4; Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 44 ayat (1) UndangUndangNomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan BersamaMenteri Dalam Negeri dan Menteri Kesahatan : Nomor 15 Tahun 2010 dan Nomor162/Menkes/PB/I/2010 tentang Pelaporan Kematian dan Penyebab Kematian pasal 2menyatakan setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilikepada Instansi Pelaksana paling lambat

peristiwahukum meninggalnya Des Ukur, S.Pd., pada tanggal 27 Nopember 2013, jikadihubungkan dengan tanggal pendaftaran permohonan ini tanggal 8 Januari 2014, makakematian Des Ukur, S.Pd., sudah berlangsung selama 43 (empat puluh tiga) hari,sehingga sudah melampaui batas waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal pasal 44ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukandan pasal 2 Peraturan bersama Menteri dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor15 tahun 2010 dan Nomor 162/Menkes

Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaanPraktik Kedokteran;Bahwa Pasal 36 UndangUndang RI No. 29 Tahun 2004 Tentang PraktikKodokteran menyebutkan :Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukanpraktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat Izin praktikBahwa selanjutnya didalam ketentuan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang RINo. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kodokteran Surat izin praktiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikeluarkan oleh pejabat

kesehatanyang berwenang di kabupaten/kota tempat praktik kedokteran ataukedokteran gigi dilaksanakan.Bahwa Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 2052/Menkes/Per/X/2011Tentang Izin Praktik dan pelaksanaan Praktik Kedokteran pasal 2 ayat (1)Setiap Dokter dan Dokter Gigi yang menjalankan praktik kedokteran wayibmemiliki SIP.Bahwa selanjutnya pasal 2 ayat (2) S/P sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.Bahwa selanjutnya pasal 13 ayat (1) SIP dokter, SIP

Pmn10.11.12.13.dalam pasal 14 Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No.2052Tahun 2011.Bahwa Penggugat merupakan peserta program pendayagunaan DokterSpesialis (PGDS) penempatan di RSUD Padang Pariaman, berdasarkanPeraturan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 2019 dan PeraturanMentri Kesehatan Republik Indonesia No. 36 Tahun 2019 priode 1November 2019 s.d 31 Oktober 2020.Bahwa oleh sebab itu penggugat mengurus Surat izin praktik sebagaimanadimaksud Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor2052/Menkes

/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan pelaksanaan PraktikKedokteran pasal 2 ayat (1) dan (2) tersebut kepada Tergugat.Bahwa untuk mendapatkan Surat Izin Praktik tersebut penggugat telahmelampirkan syaratsyarat yang sesuai dengan Peraturan MenteriKesehatan RI Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik danpelaksanaan Praktik Kedokteran yang menyatakan bahwa untukmemperoleh Surat Izin Praktik (SIP) tersebut Penggugat harus mengajukanpermohonan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota tempatpraktik

Riska Oktavia Kasman, Sp.B) untuk menyatakanPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor2052/Menkes/Per/X/2011 Tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan PraktikKedokteran, yang digunakan Tergugat (Kepala Dinas KesehatanKabupaten Padang Pariaman) sebagai dasar hukum yangdigunakan/dipakai pada Surat Nomor : 392/038.b/SDKDinkes/II/2021,tanggal 23 Februari 2021, Perihal : SIP (Surat Izin Praktek) An. dr. RiskaOktavia.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;e Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi tin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas kewenangan maupun izinmengedarkan pil double L (LL) yang termasuk dalam daftar G tersebut,dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan materipribadi;Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena tindak pidana penganiayaan;Menimbang, bahwa

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai kapasitas maupun izin mengedarkan pildouble L (LL) yang termasuk dalam obat daftar G yang terlarang;Dan berdasarkan

/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 telah ditunjuk LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang Pro justicia dan Kepmenkes RINo.923 / Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjukteknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justiciayang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan danternyata surat Resume Hasil Pemeriksaan Nomor : R/19/RHP/II/2016 tanggal29 Februari 2016 tidak termasuk yang ditunjuk sesuai Kepmenkes Rl.No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal

15 Juni 2012 dan Kepmenkes RINo.923/ Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 maka dengan demikiansurat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah, dantidak dapat dijadikan sebagai alat bukti Karena untuk menentukan golongannarkotika sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuaiKepmen tersebut lembaga yang berwenang melakukan dan menerbitkanHal. 19 dari 23 hal.

No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 dan Kepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober2009 diatur tentang sarana prasarana dan orang yang melakukan Ujinarkotika, yang dalam perkara Terdakwa ini pemeriksaan Narkotikanya tidakdilakukan oleh ahlinya dan yang menandatangani surat hasil pemeriksaanbahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika tidak mempunyaikeahlian atau kompetensi sebagai tenaga ahli dalam hal uji Narkotika,demikian pula tentang alat maupun fasilitas dan sarana

No.194/Menkes/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009.Dengan demikian Surat Resume Hasil Pemeriksaan Nomor :R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tidak dapat dijadikan sebagai alatbukti.: Bahwa untuk memperoleh alat bukti apakah ada petunjuk yang dapatdijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakimmengemukakan pendapat sebagai berikut ;Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena keterangan para Saksidalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal sebagai

No.194/Menkes/SK/VI/2012 dan Kepmenkes RINo.923/ Menkes/SK/X/2009 yaitu Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danpsikotropika Pro Justicia yang akan digunakan untuk kepentinganpemeriksaan di Pengadilan, begitu pula keterangan Terdakwa yangmengatakan tidak menggunakan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak dapat ditemukan adanya alat buktiyang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena alat bukti petunjukdidapatkan dari persamaan keterangan Saksi, Terdakwa