oleh karena Pengusaha (Penggugat Dalam Rekonvensi)tidak terbukti melakukan tindak pidana penghinaan kepada TergugatDalam Rekonvensi (pekerja), maka Penggugat Dalam Rekonvensi dapatmelakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Tergugat DalamRekonvensi tanpa Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja;Membebankan biaya perkara menurut hukum;Selebihnya mohon putusan yang seadiladilnyaBahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Manado telah memberikan Putusan Nomor03

Membatalkan Putusan Kasasi PHI MARI tanggal 23 Juni 2016, Nomor361 K/Pdt.SusPHI/2016 dengan mengadili sendiri: MenguatkanPutusan PHI Klas 1A Negeri Manado, tanggal 22 Juni 2015 Nomor03/Pdt.SusPHI/2015/PN.Mnd.;3. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biayaperkara;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Halaman 4 dari 7 hal. Put.

12 September 1994, Jenis KelaminPerempuan, beralamat Blok Jamban Selatan RT 006 RW 002, Desa Kertamulya,Kecamatan Bongas, Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Wiraswasta;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; PENGADILAN NEGERI tersebut ; Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu, Nomor03/Pdt.P/2018/PN.Idm. tertanggal 03 Januari 2018 tentang Penunjukan Hakim dan Panitera Pengganti ;Setelah mendengar permohonan Pemohon yang dibacakan dalampersidangan:;Setelah memeriksa bukti berupa suratsurat

Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar Rp.206.000, (dua ratus enam ribu rupiah.) ; DEMIKIANLAH ditetapkan pada hari : Senin, tanggal 08 Januari 2018, oleh KamiADIL HAKIM, SH., MH. selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan PenetapanKetua Pengadilan Negeri Indramayu, tanggal O38 Januari 2018, Nomor03/Pen/Pdt.P/2018/PN.ldm., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalampersidangan yang terbuka untuk umum oleh Kami ADIL HAKIM, SH., MH. bersama :SUPARNO, SH. sebagai Panitera

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Nomor03/Pid.Sus.Perikanan/2015/PN.Jkt.Utr, tanggal 29 April 2015, yangdimintakan banding tersebut,, sehingga amar lengkapnya sebagaiberikut:1. Menyatakan Terdakwa Sdr. BUSTANG bin AMBO ASE terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak PidanaPerikanan yakni : dengan sengaja, menguasai, membawa, dan/atauHal. 5 dari 11 hal. Put.

dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatannyayaitu sebagaimana Surat Tuntutan;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi dari PemohonKasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:a.Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karenaJudex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa.Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 126/Pid/2015/PT.DKI tanggal 20 Mei 2015 yang memperbaiki putusanPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor03

Jakarta Nomor126/Pid/2015/PT.DKI tanggal 20 Mei 2015 yang memperbaiki putusanPengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor03/Pid.SusPrk/2015/PN.Jkt.Utr tanggal 29 April 2015 harus diperbaikisekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Terdakwaserta pengembalian barang bukti berupa Kapal Motor KM Rizky Baharikepada H.Bacottang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidakbertentangan

dahuluPemohon Kasasi Il/Penggugat/Pembanding /Terbanding II, dengan positagugatan sebagai berikut: Bahwa Pengadilan Negeri Medan sesuai dengan Penetapan Nomor03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn. tanggal 17 Februari 2010 junctoBerita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Nomor 03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn. tanggal 11 Maret 2010, telah melaksanakan eksekusipengosongan (ontruiming) terhadap:"Sebidang tanah seluas + 455 m?

Nomor 52, Medan, sebagaimana dimaksuddalam Sertifikat Hak Milik Nomor 789/Sukaramai II, Sertifikat Hak MilikNomor 790/Sukaramai II dan Sertifikat Hak Milik Nomor 791/Sukaramaii IIadalah telah terikat sebagai jaminan fasilitas kredit Tergugat Il kepadaPenggugat, dan Penggugat adalah sebagai satusatunya kreditur yangberhak atau setidaktidaknya mempunyai kedudukan yang diutamakan;Menyatakan batal demi hukum pelaksanaan eksekusi pengosongan atastanah dan bangunan yang dilaksanakan berdasarkan Penetapan Nomor03

Darwin Zainuddin, S.H., dengan PutusanNomor 386/Pdt.G/2000/PN Mdn. tanggal 5 Februari 2001 juncto PutusanPengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Juli 2001 Nomor 186/Pdt/2001/PT Mdn.Juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 November2007 Nomor 1912 K/Pdt/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkrachtvan gewijsde) juncto Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan Nomor03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn. yang ditetapkan oleh KetuaPengadilan Negeri Medan tanggal 17 Februari 2010 juncto Berita

kabur (obscuur libel), maka sangat beralasan hukumuntuk dinyatakan tidak dapat diterima sekaligus ditolak seluruhnya;Bahwa dalildalil Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan dalamperkara a quo meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim membatalkandemi hukum pelaksanaan eksekusi berdasarkan Penetapan EksekusiPengadilan Negeri Medan Nomor 03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn.yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 17 Februari2010 juncto Berita Acara Eksekusi Pengosongan (Ontruiming) Nomor03

Darwin Zainuddin, S.H., dengan Putusan Pengadilan NegeriMedan Nomor 380/Pdt.G/2000/PN Mdn. juncto Putusan Pengadilan TinggiMedan tanggal 2 Juli 2001 Nomor 186/Pdt/2001/PT Mdn. juncto PutusanHalaman 10 dari 30 hal.Put.Nomor 360 PK/Pdt/2016Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 November 2097 Nomor1912 K/Pdt/2002 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht vangewijsde) juncto Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Medan Nomor03/Eks/2010/386/Pdt.G/2000/PN Mdn. yang dikeluarkan oleh KetuaPengadilan

Menetapkan Pemohon = adalah Kreditor dalam perkara Nomor03/Pembatalan/Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Juli 2010juncto Putusan Kasasi Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Oktober2010 juncto Putusan PK Nomor 75 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 15 Juni2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;3. Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukanoleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;4.

Menerima seluruh permohonan bantahan (renvoi procedure) dariPemohon;Menetapkan Pemohon = adalah Kreditor dalam perkara Nomor03/Pembatalan Perdamaian/2010/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 28 Juli 2010juncto Putusan Kasasi Nomor 771 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 29 Oktober2010 juncto Putusan PK Nomor 75 PK/Pdt.Sus/2011 tanggal 15 Juni2011 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;Menetapkan secara hukum seluruh dokumen/bukti piutang yang diajukanoleh Pemohon sebagai bukti yang sah dan diakui;Menetapkan

Khusus tanggal 23 Juni 2015;Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan;MelawanZULIFZON, bertempat tinggal di Kampung Tengah RT. 001,RW.001, Kelurahan Kampung Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir,Kabupaten Kuansing;Termohon Kasasi dahulu Termohon Keberatan;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarang(Pemohon Kasasi) dahulu sebagai Pemohon Keberatan telah mengajukankeberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor03

Menyatakan batal demi hukum Putusan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) Kabupaten Kuantan Singingi tanggal 1 April 2015 Nomor03/BPSKKS/ARBT/III/2015;3.

Pengadilan Negeri Rengat Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukumyag lengkap;Bahwa Pengadilan Negeri Rengat Judex Facti tidak memberikan pertimbanganhukum yang lengkap,dan terindikasi hanya mengambil over begitu sajapertimbangan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Nomor03/BPSKKS/ARBT/III/2015 tanggal 1 April 2015;Hal ini ternyata dengan adanya kalimat dalam bagian menimbang halaman 10alinea 2: ....

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor03/Pdt.SusGugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April2018;4.

tanggungan dilelang oleh Pemohon Kasasipada tanggal 17 Januari 2018 sedangkan debitor in casu PT MewahIndustri berada dalam insolvensi sejak tanggal 4 Oktober 2017,sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Factibahwa lelang objek hak tanggungan dilakukan melebihi batas waktusebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang UndangKepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor03

BeritaAcara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding tanggal 12Januari 2009, dan pihak Terbanding tidak menggunakanhaknya untuk memeriksa berkas perkara bandingsebagaimana Berita Acara yang dibuat dan ditanda tanganioleh Panitera Pengadilan Agama Kayuagung Nomor129/Pdt.G/2008/PA.Kag tanggal 12 Januari 2009 ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan TinggiAgama Palembang sebelum memutus' pokok perkara, telahmengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 29 April 2009bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1430 H Nomor03

Ketua Majelis yang ditunjuk oleh Ketua PengadilanTinggi Agama Palembang dengan Penetapan Nomor03/Pdt.G/2009/PTA.Plg tanggal 12 Januari 2009, Drs.DARISMAN dan Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H, M.S.I. sebagaiHakimhakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidangterbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Agustus2009 bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1430 H olehHakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Drs. DARISMANdan Drs.

Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2018/PTUN Mks., tanggal 14 Agustus 2018;5.

Berkas perkara yang dimohonkan banding, didalamnya berisi kelengkapansuratsurat yang berkaitan dengan sengketa tersebut pada bundel A danbundel B, serta suratsurat lainya yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMemperhatikan dan menerima keadaan duduk perkara ini seperti terteradalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2018/PTUN Mks., dalam sengketa kedua belah pihak yang amarnyaberbunyi sebagai berikut:MENGADILI:.

Putusan Nomor 119/B/2018/PTTUN Mks.Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundangundangan lainnya yangterkait;MENGADILI: Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Para Penggugat; Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor03/G/2018/PTUN Mks., tanggal 14 Agustus 2018 yang dimohonkanbanding;MENGADILI SENDIRI:DALAM EKSEPSI Menerima eksepsi Terbanding dahulu Tergugat dan Terbanding dahuluTergugat II Intervensi;DALAM POKOK PERKARA1.

Bahwa pada tanggal 8 Mei 2015 Pemohon/Penggugat telah mengajukanpelaksanaan eksekusi Putusan Penetepan Akta Perdamaian Nomor03/Pdt.G/2008/PN Mgl. juncto Surat Perjanjian Perdamaian tanggalMagelang, 12 Mei 2008 antara Tri Sulistiyono, Kuasa Hukum dariSoedarto VS I. Handoko Tedjoatmoko, S.H., dalam perkara Nomor03/Pdt.G/2008/PN Mgl. tanggal 9 Januari 2008 yang dibuat tanggalKutoarjo, 7 Mei 2015 kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang;2.

Mencabut dan menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukumPenetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor552/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim. juncto Nomor 03/CB/2011 tanggal 1 Juni2011 dan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 552/Pdt.G/2011 juncto Nomor03/CB/2011 tanggal 8 Juni 2011, karena telah cacat hukum dimana diHalaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 908 PK/Pdt/2020dalam sita jaminan a quo terdapat tanah milik Pemda DKI Jakarta selakuPelawan;5.

sebagiandengan tanah perumahan Jakarta Garden City;Sebelah timur : dengan sebagian tanah penduduk dan sebagiandengan tanah perumahan Jakarta Garden City;Sebelah selatan : dengan got/tanah perumahan Jakarta Garden City;Sebelah barat : dengan tanah penduduk;Mencabut dan menyatakan batal serta tidak mempunyai kekuatan hukumPenetapan Sita Jaminan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 552/Pdt.G/2010/PN Jkt.Tim juncto Nomor 03/CB/2011 tanggal 1 Juni 2011 danBerita Acara Sita Jaminan Nomor 552/Pdt.G/2011 juncto Nomor03

, atas nama Bachtiar Karim;Sertipikat Hak Milik Nomor 02/Desa Sirungkungon, terbit tanggal 30Desember 2017/Surat Ukur, tanggal 11 Desember 2017 Nomor03/Sirungkungon/2017, luas 19.990 M?, atas nama HermanTandinata;Sertipikat Hak Milik Nomor 03/Desa Sirungkungon, terbit tanggal 30Desember 2017/Surat Ukur, tanggal 11 Desember 2017 Nomor05/Sirungkungon/2017, luas 11.580 M?, atas nama Erlina, S.H.

bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPara Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Para Penggugat telahmenggugat sekarang Termohon Kasasi I, Il dahulu sebagai Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Objek Sengketa:Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa adalah SertipikatHak Milik Nomor 139 terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03

Tenggang Waktu Pasal 55 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;1.Bahwa Para Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasipada tanggal 4 Februari 2014 tentang Penerbitan Sertifikat Nomor139 Tahun 2013;Bahwa pada tanggal 4 Februari 2014 Para Penggugat barumengetahui adanya penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 139terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April

Bahwa fakta ini terungkap dari Daftar Alat BuktiT.U.1.27;Bahwa dengan demikan objek tanah Sertifikat Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas 296 M?, yangterletak di Desa Situmandala, Kecamatan Rancah, KabupatenCiamis, Provinsi.

Jawa Barat, tercatat atas nama DadangRuhendi, bukan berada di atas tanah Para Penggugat/PemohonKasasi, namun hal ini tidak menjadi bahan pertimbangan hukumdan penilaian Majelis Hakim baik di Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta;Bawa Judex Facti tidak menilai bukti dan fakta persidanganmengenai perbedaan data fisik Sertipikat Hak Milik Nomor 139terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas

;Bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) mengatakan:Pemeriksaan, penelitian dan pengkajian oleh Panitia A dilaksanakanuntuk memperoleh kebenaran formal atas data fisik dan data yuridisdalam rangka pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakaiatas tanah Negara, Hak Pengelolaan dan permohonan pengakuan hakatas tanah;Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut penerbitan Sertifikat Hak MilikNomor 139 terbit pada tanggal 1 Agustus 2013 dan Surat Ukur Nomor03/Situmandala/2013 tertanggal 18 April 2013, luas 296 M?

Nomor03/Pdt.G/2008/PN.Smi., dan Surat Nomor: 24/tamins./IV/2018, tanggal11 April 2018 perihal surat susulan permohonan pelaksanaan/realisasiBerita Eksekusi Nomor 01/BA.Pdt.Eks/2011/PN.Smi., jo. Nomor03/Pdt.G/2008/PN.Smi., sesuai dengan peraturan perundangudanganyang berlaku;7.

sistem eCourt dan telah terdaftar dalam register perkara perdataHalaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kotgugatan di bawah Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Kot telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat, yaitu sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah yang terletak didesa Tegal Sari, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Tangggamus(sekarang Kabupaten Pringsewu) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor125 atas nama Bejo Santoso dengan luas 905 M2 Surat Ukur Nomor03

Surat Ukur Nomor03/Tegal Sari/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tanggamus tertanggal 24 Agustus 2006 dari atas namaSARIDAL menjadi atas nama BEJO SANTOSO tanpa syarat dan tanpabeban apapun adalah suatu tuntutan di luar menyerahkan sejumlah uang,maka sebagai penekan terhadap Tergugat dan Tergugat IV untukmematuhi dan melaksanakan tuntutan tersebut apabila dikabulkan olehMajelis Hakim, adalah adil dan patut apabila terhadap Tergugat danTergugat IV dihukum untuk membayar uang

Surat Ukur Nomor03/Tegal Sari/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKabupaten Tanggamus tertanggal 24 Agustus 2006 yang telah dibalik namamenjadi atas nama SARIDAL serta apabila Tergugat IV tidak merubahkembali Sertipikat Hak Milik Nomor 125 dengan luas 905 m?

Surat Ukur Nomor03/Tegal Sari/2006, seluruh proses lelang yang dilakukan oleh Tergugat Ilmelalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bandar Lampung(Tergugat Ill), eksekusi Pengosongan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Pengadilan Negeri Kota Agung pada tanggal 21 maret 2018 denganberita acara eksekusi Nomor : 18/BAEks/2017/PN.KOT, dan balik namaHalaman 19 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2020/PN KotSertipikat Hak Milik Nomor 125 dengan luas 905 m?

Penggugat;Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik Kepala Bidang Perencanaandan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Kepala BadanKepegawaian Daerah dan Diklat Kabupaten Bolaang Mongondow Utaradan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalamperkara ini, maka Gugatan a quo mengalami Kekurangan Pihak dan olehkarena itu maka Gugatan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha NegaraManado telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor03

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesarRp311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu Rupiah);Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonanPembanding/Penggugat, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebuttelah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar denganPutusan Nomor 196/B/2014/PT.TUN.MKS tanggal 19 Januari 2015 yangamarnya sebagai berikut: Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding; Menyatakan batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado Nomor03

Putusan Nomor 181 K/TUN/2015dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 28Mei 2014 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 Februari2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor03/G/2014/PTUN.MDO yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan TataUsaha Negara Manado.

Nomor W13A28/348/HK.05/I1/2003, tertanggal 01 Maret 2013 yang pada pokoknya telah menegor Pemohon agardalam waktu bulan terhitung sejak tanggal surat ini sampai dengan tanggal 01 April 2013memenuhi pembayaran sejumlah Rp. 200.000, (dua ratus puluh ribu rupiah) sebagaikekurangan pembayaran biaya perkara yang bersangkutan, dengan catatan apabila dalamwaktu tersebut tidak dipenuhi, maka perkara Pemohon akan dibatalkan pendaftarannya;Telah membaca Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Pacitan Nomor03

Pidana Penuntut Umum;Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa untuk penguranganpemidanaan berikut alasanalasannya;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi dihubungkandengan keterangan Terdakwa dan barangbarang bukti yang dihadirkandipersidangan, maka Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatanTerdakwa telah memenuhi unsurunsur dari tindak pidana yang didakwakanterhadapnya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengandakwaan melanggar Pasal 21 Jo Pasal 25 Perda Kab Sumenep Nomor03

halhal sebagai berikut:Hal yang memberatkan: Perbuatan terdakwa dapat mendorong meningkatnya kriminalitas akibatminuman keras; Perbuatan Terdakwa dapat merusak moral dan mental masyarakat;Hal yang meringankan:Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara;Mengingat, Pasal 21 Jo Pasal 25 Perda Kab Sumenep Nomor03

Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor03/Pdt.SusGugatan Lain Lain/2018/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 3 April2018;4.

tanggungan dilelang oleh Pemohon Kasasipada tanggal 17 Januari 2018 sedangkan debitor in casu PT MewahIndustri berada dalam insolvensi sejak tanggal 4 Oktober 2017,sehingga sudah tepat sebagaimana dipertimbangkan oleh Judex Factibahwa lelang objek hak tanggungan dilakukan melebihi batas waktusebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang UndangKepailitan dan PKPU;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyataputusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor03

Nomor 82 K/Pdt/2019Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendaluntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.BrMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan olehPengadilan Negeri Kendal atas objek sengketa;Menyatakan sah hukumnya Perikatan Akan Jual Beli dengan Akta Nomor03 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat di hadapan Notaris dan PPATSri Budi Sudono, S.H.,

Menyatakan sah hukumnya Perikatan Akan Jual Beli dengan Akta Nomor03 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT SriBudi Sudono, S.H., berkantor di Jalan Pemuda Nomor 95 Kendal;3. Menyatakan sah hukumnya Surat Kuasa Untuk Menjual dengan Akta Nomor04 tanggal 21 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Notaris dan PPAT SriBudi Sudono, S.H., berkantor di Jalan Pemuda Nomor 95 Kendal;Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 82 K/Pdt/20194.