No. 177 PK/Pid.Sus/201633.34.35.36.37.38.39.40.41.42.43.Ad.45.Foto Copy surat PPK nomor KU.600/satkerPRNTT.PPKBelu/26/XII/2011 tanggal 29 Desember 2012 perihal Permintaanpemeriksaan pekerjaan,;Foto Copy surat Kasatker MBR Provinsi NTT Nomor 147/satkerPRNTT/X1/2011 tanggal 2 November 2011 perihal Penyampaian UsulanUPK/BKM serta Usulan Lokasi kegiatan;Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu;Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden NomorUM.02.03/SatkerPRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihalUndangan

copy surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha PercepatanPelaksanaan Kegiatan Tahun 2012:Foto copy Nomor 510/SatkerPRNTT/X/2012 taggal 25 Oktober 2012perihal Undangan rapat Persiapan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan;1 (satu) jepitan Foto copy surat Pk Nomor24/SPBPBJ/PKPRKB/PRNTT/PRK KB4 /VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 PerihalPenunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaanPembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 4 dan lampiranlampirannya;Surat kasatker MBR Direktif Presiden Provinsi NTT NomorUM

Foto Copy telex Sekda Kabupaten Belu;36.Foto Copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden NomorUM.02.03/SatkerPRNTT/XII/319 tanggal 5 Desember 2011 perihalUndangan rapat Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Rumah KhususType 36 beserta lampirannya;37.Adendum Ke1 Tanggal 13 Desember 2012 terhadap surat perjanjianKU.08.08/PPKPRKB/SatkerPRNTT/PRK KB17/17 tanggal 1 Agustus2012;38.Foto copy Surat Kasatker MBR Direktif Presiden Nomor530/SatkerPRNTT/XI/2012 tanggal 26 November 2012 perihal Undangan rapatevaluasi

surat kasatker tanggal 11 Oktober 2012 Perha PercepatanPelaksanaan Kegiatan Tahun 2012:40.Foto copy Nomor 510/SatkerPRNTT/X/2012 taggal 25 Oktober 2012perihal Undangan rapat Persiapan dan Evaluasi pelaksanaan Kegiatan;41.1 (satu) jepitan Foto copy surat Pk Nomor24/SPBPBJ/PKPRKB/PRNTT/PRK KB4 /VII/2012 tanggal 18 Juli 2012 PerihalPenunjukan Penyedia untuk Pelaksanaan Paket pekerjaanPembangunan Rumah Khusus Kabupaten Belu 4 dan lampiranlampirannya;42.Surat kasatker MBR Direktif Presiden Provinsi NTT NomorUM

Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f)9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi H berhasil mendamaikan keduaPeraturan Pemerintah Nomorum Islam menegaskan salahsatu alasan perceraian yaitu adanya ei pertengkaran yang terusmenerus antara suami istri dan tidak ada harapan Menimbang, bahwa dari ketentuan pabeberapa unsur yang harus dipenuhi untuk oadtalak maupun cerai gugat yaitu:agi untuk kembali rukun:alpasal tersebut terdapatdinya perceraian baik cerai1.

saksisaksi yaitu 1.MARLEN HITYAHUBESSY dan 2. saksi CHENTYA MARYKE PATTIPEILUHU;Menimbang, bahwa dari alatalat bukti yang diajukan oleh Penggugatyaitu alat bukti surat P1 tentang Kutipan Akta Perkawinan Nomor 283/B/2000,tanggal 6 Desember 2000, bukti surat P2 tentang Kartu Keluarga Nomor8171012701086273, tanggal 26 April 2019, bukti surat P3 tentang KutipanAkta Kelahiran Nomor 166/CS.DMT/2005, tanggal 14 Pebruari 2005, bukti suratP4 tentang Surat Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional XVI Ambon NomorUM

UM.001/834/UPT/KKP/2012, 7 Desember 2012.1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Kegiatan Nomor : 58/CKU/XII/2012, tgl 6 Des 2012.3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan NomorUM.001/833/UPT/KKP/2012, tgl 7 Des 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : UM.001/834/UPT/KKP/2012, tgl 7 Des 2012.1 (Satu) lembar Permohonan Pembayaran Angsuran 1 (pertama) nomor :59/CKU/XII/2012, tgl 7 Des 2012.1 (satu) lembar Faktur Penagihan tgl 7 Des 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran

UM.001/828/UPT/KKP/2012 tanggal 7 Desember 2012.1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Kegiatan Nomor : 55/CKU/XII/2012, tgl 6 Des 2012.3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan NomorUM.001/827/UPT/KKP/201 2, tgl 7 Des 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : UM.001/828/UPT/KKP/2012, tgl 7 Des 2012.1 (satu) lembar Permohonan Pembayaran Angsuran (pertama) Nomor :56/CKU/XII/2012, tgl 7 Des 2012.1 (satu) lembar Faktur Penagihan tgl 7 Des 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan

Putusan Nomor 04/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Dpskeputusan penunjukan pemenang lelang nomor : UM. 001/ 700/ UPT/KKP/ 2012 tanggal 2 Nopember 2012 dan nomor : UM. 001/ 703/ UPT/KKP/ 2012 tanggal 2 Nopember 2012, kemudian ditindaklanjuti denganSURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN (KONTRAK) NOMORUM.001/708/UPT/KKP/2012 PIHAK PERTAMA, NOMOR : 48/ CKU/ XI/2012 PIHAK KEDUA yang ditandatangani oleh Terdakwa WAYAN MISIselaku Pihak Pertama dengan Drs.

(tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan NomorUM.001/833/UPT/KKP/2012, tgl 7 Des 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : UM.001/834/UPT/KKP/2012, tgl 7 Des 2012.1 (Satu) lembar Permohonan Pembayaran Angsuran 1 (pertama) nomor :59/CKU/XII/2012, tgl 7 Des 2012.1 (satu) lembar Faktur Penagihan tgl 7 Des 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Angsuran Nomor :UM.001/835/UPT/KKP/201 2, tgl 10 Des 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Pembayaran Nomor : UM.001/836/UPT/KKP

UM.001/834/UPT/KKP/2012, 7 Desember 2012.1 (satu) lembar Permohonan Pemeriksaan Kegiatan Nomor : 58/CKU/XII/2012, tgl 6 Des 2012.3 (tiga) lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan NomorUM.001/833/UPT/KKP/2012, tgl 7 Des 2012.2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima Nomor : UM.001/834/UPT/KKP/2012, tgl 7 Des 2012.1 (Satu) lembar Permohonan Pembayaran Angsuran 1 (pertama) nomor :59/CKU/XII/2012, tgl 7 Des 2012.1 (satu) lembar Faktur Penagihan tgl 7 Des 2012.Hal.137 dari 131 hal.

ARI OKTAVIANI W, SH ;Berdasarkan Surat Kuasa NomorUM.002/1/09/GWT 2009 Tanggal 20September 2009 ;5.

EKNASUS MELKISUA TAUHO ;Berdasarkan Surat Tugas NomorUM.002/1/08/QWT 2009 Tanggal 20September 2009Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;PengadilanPengadilan Tata Usaha Negara tersebutTelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang Nomor : 23/PEN DIS/2009/PTUN KPG Tanggal31 Agustus 2009 tentang Lolos Dismissal :Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Kupang Nomor : 23/PENMH/2009/PTUNKPG Tanggal31 Agustus 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim =;Telah membaca Penetapan

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama M saat ini masih berusia 17tahun 9 bulan sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran NomorUM.4800/IV2011, tanggal 04 April 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;3. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohonyang bernama M dengan seorang lakilaki yang bernama E ;Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan Nomor 72/Pat.P/2020/PA.LK4.

Bahwa benar alasanterdakwa melakukan pembacokan ke saksi YAYAT adalah dikerenakan merasa kesalterhadap saksi YAYAT yakni kakak ipar terdakwa sendiri karean saksi YAYAT telahmeminjam Sertifikat tanah yang ditempati rumah orang tua terdakwa untuk dijadikanjaminan pinjam uang ke bank dan saksi YAYAT tidak maubertanggung jawab sertaterdakwa juga kesal karena saksi YAYAT mempunyai istri lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM et REPERTUM NomorUM.01.5/X.1.4.17.3.1/023/2021 Tanggal 18 maret 2021 yang ditandatangani

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon NomorUM.136/XI2009, tanggal 17 November 2009, yang dikeluarkan Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota, bermeteraicukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberiparaf, tanggal dan ditandai dengan P.1;Halaman 7 dari 17 halaman, Penetapan Nomor 103/Padt.P/2020/PA.LK2.

Trimitra Samudra No. 022/TSDir/SUB/II/17 tanggal09 Februari 2017;Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA tanggal 05/11/18 denganjumlah Rp. 793.550.000;Halaman 3 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN GskBukti Transfer BCA dengan jumlah Rp. 7.013.570.000;Surat pemerintan kabupaten karangasem dinas perhubungan nomor551/547/Dishub tanggal 13 Juni 2019 perihal Rekomendasi PenambahanArmada;Surat kementerian perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan LautKantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Lembar nomorUM

Trimitra Samudra Nomor109/TS DIR/SUB/XII/19 tanggal 09 Desember 2019;Undangan Rapat dari KSOP Kelas ll Gresik = nomorUM.003/11/12/Ksop.Gsk2019 tanggal 11 Desember 2019;Daftar Perbaikan Kapal dari PT. Trimitra Samudra tanggal 14 Desember2019;Surat Informasi Perbaikan Kapal KMP REVO 8 PT.

Indonesia Marina Shipyard nomorUM.003/11/12/Ksop.Gsk2019 tanggal 11 Desember 2019 perihal undangan;Kronologi KMP. Revo 8; Struktur Organisasi PT. Indonesia Marina Shipyard;Persetujuan Impor nomor 04.PI02.18.2926 tanggal 10 Desember 2018;Memorandum of Agreement contract number 09/01 tanggal 31 Oktober 2018yang didalamnya memuat info sellers adalah Kyusumi Trading Company LTD.8th Floor, Inuki Buiding, on behalf of Shimizu & Co Ltd dan seterusnya.

Trimitra Samudra Nomor109/TS DIR/SUB/XII/19 tanggal 09 Desember 2019;Halaman 151 dari 157 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN GskUndangan Rapat dari KSOP Kelas Il Gresik = nomorUM.003/11/12/Ksop.Gsk2019 tanggal 11 Desember 2019;Daftar Perbaikan Kapal dari PT. Trimitra Samudra tanggal 14 Desember2019;Surat Informasi Perbaikan Kapal KMP REVO 8 PT.

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Istri NomorUM.8491/XI2010 tanggal 26 November 2010, yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima PuluhKota, telah bermeterai cukup dan dinazegeling, yang oleh Hakim telahdicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4dan diparaf;:5.

Mega Capital Indonesia dengan surat NomorUM.209/VI/51/KA2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal undanganpresentasi;8. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT.Kereta Api (Persero)yang ditujukan kepada PT. BNI Securities Up.lbu Linda dengan suratNomor UM.209/VI/52/KA2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal undanganpresentasi;9. 2 (dua) lembar surat dari PT.Optima Kharya Capital Management yangditujukan kepada Bp A.

Kereta Api (Persero) No : 137/HK/UM/2008,tanggal 24 Juni 2008;31.1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa Keputusan Menteri BadanUsaha Milik Negara Nomor : KEP103/MBU/2002, tanggal 04 Juni 2002tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;32.4 (empat) lembar dokumen legalisir berupa surat NomorUM.209/X1I/97/KA.2008, tanggal 25 November 2008 perihal undanganpresentasi yang ditujukan kepada PT. Optima Kharya CapitalManagement, Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero), PT.

Mega Capital Indonesia dengan surat NomorUM.209/VI/51/KA2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal undanganpresentasi;. 1 (satu) lembar surat dari Direktur Keuangan PT.Kereta Api (Persero)yang ditujukan kepada PT. BNI Securities Up.lbu Linda dengan suratNomor UM.209/VI/52/KA2008 tanggal 10 Juni 2008 perihal undanganpresentasi;. 2 (dua) lembar surat dari PT.Optima Kharya Capital Management yangditujukan kepada Bp A.

Kereta Api (Persero) No : 137/HK/UM/2008,tanggal 24 Juni 2008;31.1 (satu) berkas dokumen legalisir berupa Keputusan Menteri BadanUsaha Milik Negara Nomor : KEP103/MBU/2002, tanggal 04 Juni 2002tentang Pembentukan Komite Audit bagi Badan Usaha Milik Negara;32.4 (empat) lembar dokumen legalisir berupa surat NomorUM.209/X1I/97/KA.2008, tanggal 25 November 2008 perihal undanganpresentasi yang ditujukan kepada PT. Optima tKharya CapitalManagement, Dewan Komisaris PT. Kereta Api (Persero), PT.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Kepala Satuan Kerja Penyediaan PerumahanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung NomorUM.01.03Snvtppbb/90, tanggal 8 Nopember 2019,Hal Tanggapan Terhadap Tindak Lanjut PelaksanaanTender. (fotokopi dari fotokopi);Surat Kepala Satuan Kerja Penyediaan PerumahanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor01/SPPL/SNVTPnP/XI/2019, tanggal 6 NopemberHalaman 39 dari 73 halaman Putusan No.118 /G/2020/PTUNJKT25. Bukti P 2526. Bukti P 2627. Bukti P 2728. Bukti P 2829 Bukti P 2930.

(fotokopi dari fotokopi);Surat Kepala Satuan Kerja Penyediaan PerumahanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung NomorUM.01.03Snvtppbb/X1I/2019, tanggal 4 Nopember2019, Hal Tindak Lanjut Tender Ulang Gagal PadaKegiatan Pembangunan Rumah Khusus Dan PSU DiProvinsi Babel. (fotokopi dari fotokopi);Surat Pernyataan Keberatan dari Warga Masyarakatakibat diberhentikannya Pembangunan RumahKhusus di desa Selingsing Kabupaten Belitung Timuroleh Tergugat.

(fotokopi Sesuai dengan asli);Surat Kepala Balai Pelaksanan Pemilihnan JasaKonstruksi Provinsi Kepulauan Bangka Belitungkepada Kepala SNVT Penyediaan PerumahanProvinsi Kepulauan Bangka Belitung NomorUM.0201kh 18/148, tanggal 11 Nopember 2019, Hal :Tanggapan Terhadap Tindak Lanjut Pelaksanaantender. (fotokopi Sesuai dengan asl);Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat R.I.

Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon saat ini masihberusia 17 tahun 10 bulan sebagaimana tercantum pada kutipan Akta Kelahiran NomorUM 1648/IV2010 tanggal 27 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota;Halaman 2 dari 18 Halaman, Penetapan Nomor 150/Pdt.P/2021/PA.LK4.

Bahwa apabila merujuk kepada Berita Acara Kesepakatan tertanggal 31Januari 2012 tentang PokokPokok Materi Perubahan Perjanjian NomorUM.58/41/18/PI04 dan O01/AGR/PIMI/O4 tanggal 26 November 2004tentang Kerjasama Operasi Pengusahaan Air Minum di PelabuhanBelawan, Dumai dan Tanjung Balai Karimun seharusnya dilakukanaddendum perjanjian atau pemisahan perjanjian yang pelaksanaannyadapat dilakukan apabila telah mendapat persetujuan dari Dewan KomisarisPT Pelindo dan Pemegang Saham.6.

menghubungkannya dengan isi ataupokok keberatan Pembanding semula Penggugat yang dituangkan dalamMemori Bandingnya sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, Majelis HakimTingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertamasepanjang mengenai telah terbuktinya keadaan wanrestasi dalam hubunganhukum perjanjian kerjasama bagi hasil penyediaan air minum khusus diPelabuhan Dumai antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbandingsemula Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian NomorUM

Ketentuandimaksud berlaku untuk setiap peristiwa wanprestasi tanpa membedakan lokasidimana wanprestasi terjadi; Halaman 54 dari 59 halaman Putusan Perdata Nomor 215/Pdt/2021/PTMDNMenimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnyabahwa belum disahkannya addendum oleh Komsiasris dan Pemegang Saham PTPelindo (Persero) untuk memecah perjanjian berdasarkan lokasi tidakmengakibatkan terjadinya keadaan status qou, akan tetapi hubungan hukumkedua belah pihak tetap mengacu pada Surat Perjanjian Kerjasama NomorUM

gugatan sebagai berikut :1.Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah mengajukan suratpernyataan minat untuk melakukan kerjasama dalam pengelolaan danpengembangan lahan aset milik Tergugat di Jalan Laswi, Bandungkepada Tergugat yang ditujukan kepada Tergugat II selaku DirekturHalaman 5 dari 70 hal putusan No 546/PDT/2017/PT.BDG.Utama dari Tergugat dan telah diterima oleh Tergugat pada tanggal13 Juni 2013.Bahwa atas surat pernyataan minat yang disampaikan olehPenggugat, Tergugat telan menerbitkan surat NomorUM

(EmpatRatus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus RibuRupiah), dan jangka waktu pelaksanaannyaselama 120 (seratus dua puluh harikalender) terhitung sejak tanggal 10 Mei2009 sampai dengan O07 September 2009 ;Bahwa setahu saksi dari dokumen yang adayaitu Berita Acara PHO bahwa benar PPKpernah menunjuk Panitia Serah Terima Pertama(PHO) atas pekerjaan tersebut yaituberdasarkan Surat Keputusan dari PejabatPembuat Komitmen Program Kegiatan BidangJalan yaitu GRADUS GALUS,SST, NomorUm.01.01/VI/734.a/2009, tanggal

Bahwa keterkaitan terdakwa dalam proyek tersebut adalah sebagaiKetua Panitia PHO/FHO Adapun dasar pengangkatan saksiadalah Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen ProgramKegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, NomorUm.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 = Juni 2009, TentangPembentukan Panitia Peneliti dan Penilai WHasil PelaksanaanPekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana HibahMenkokesra; Dapat terdakwa jelaskan bahwa Susunan Panitia PelelanganProyek ini adalah :Ketua : BLASIUS

Bahwa Keterkaitan terdakwa dalam proyek tersebut adalah sebagaiAnggota Panitia PHO Adapun dasar pengangkatan terdakwaPts.No.18/Pid.Sus/PN.KPG/2012 halaman 77 dari 156adalah Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen ProgramKegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, NomorUm.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 = Juni 2009, TentangPembentukan Panitia Peneliti dan Penilai WHasil PelaksanaanPekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana HibahMenkokesra; Bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek

Bahwa keterkaitan terdakwa dalam proyek tersebut adalah sebagaianggota Panitia PHO Adapun dasar pengangkatan terdakwaadalah Surat Keputusan dari Pejabat Pembuat Komitmen ProgramKegiatan Bidang Jalan yaitu GRADUS GALUS, SST, NomorUm.01.01/VI/734.a/2009, tanggal 05 = Juni 2009, TentangPembentukan Panitia Peneliti dan Penilai WHasil PelaksanaanPekerjaan Program Kegiatan Bidang Jalan Sumber Dana HibahMenkokesra Bahwa Susunan Panitia Pelelangan Proyek ini adalah Ketua BLASIUS ADUR, ST ;Sekretaris MAKSIMUS

Bahwa MARSIANUS SITAR, ST sebagaiPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)berdasarkan Surat Keputusan PPK NomorUM.01.01/831/VI/2009 tanggal 5 Juni 2009.Tugas Saksi sebagai PPTK adalah membantu PPKdalam pelaksanaan tekhnis dan administrasi,105kewenangannya adalah melakukan pengawasansecara tekhnis maupun administrasi kegiatan.22.

.02.05/BBWSC3/12 Tanggal 31 Desember 2013 PerihalPenetapan Sanksi Daftar Hitam.Nomor 8 yaitu 2 (dua) lembar photo copy surat NomorUM.01.11/IR.RWII/XII/ 39.1 Tanggal 30 Desember 2013 PerihalUsulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam;Nomor 9 yaitu 1 (satu) lembar photo copy surat NomorUM.01.11/IR.RWII/XII/ 38 Tanggal 30 Desember 2013 PerihalPemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran IndukPamarayan Barat D.I.

Nomor 8 yaitu 2 (dua) lembar photo copy surat NomorUM.01.11/IR.RWII/XII/ 39.1 Tanggal 30 Desember 2013 PerihalUsulan Penetapan Sanksi Daftar Hitam; Nomor 9 yaitu 1 (satu) lembar photo copy surat NomorUM.01.11/IR.RWII/XII/ 38 Tanggal 30 Desember 2013 PerihalPemutusan Kontrak Paket Pekerjaan Peningkatan Saluran IndukPamarayan Barat D.I. Ciujung Kabupaten Serang (Paket:BPB/2013).

Bdg Tanggal 5 Agustus 2014;1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dariKementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air BalaiBesar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian NomorUM.02.05/BBWSC3/07 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepada LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dariKementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber Daya Air BalaiBesar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian NomorUM.02.05/BBWSC3/06 Tanggal

/srt.perny/GN/II/2014 tanggal 13 Pebruari 2014.Bahwa sebelumnya Kepala Satker Poltak Sinaga pernah melakukanpenundaan penetapan daftar hitam sebagaimana Surat NomorUM.02.05/BBWSC3/06 tanggal 13 Pebruari 2014 serta Poltak Sinaga telahmencabut black list tanggal 4 Maret 2014.namun akhirnya pak Painomengenakan kembali Daftar Hitam.Bahwa Ir.

Bdg Tanggal 5Agustus 2014;1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dariKementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber DayaAir Balai Besar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian NomorUM.02.05/BBWSC3/07 Tanggal 13 Pebruari 2014 kepadaLembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;1 (satu) lembar Penundaan Penetapan Sanksi Daftar Hitam dariKementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jendral Sumber DayaAir Balai Besar Wilayah Sungai CidanauCiujungCidurian NomorUM.02.05/BBWSC3/06 Tanggal

Bahwa dari pertimbangan tersebut dapat dibaca, bahwa PeraturanWalikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang PerubahanKeempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2Tahun 2009 tentang Pasar disusun karena adanya surat dari PTKereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta NomorUM.003/VII/1/D.62017 tanggal 4 Juli 2017. Maka asumsi dasarnya,Halaman 40 dari 126 halaman.

Bahwa sehubungan dengan adanya surat dari PT Kereta ApiIndonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta NomorUM.003/VII/1/D.62017 tanggal 4 Juli 2017 perihal pemberitahuantentang rencana penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia(Persero) di Jalan Pasar Kembang Sebagai Pedestrian YangHalaman 49 dari 126 halaman.

Bahwa dari pertimbangan tersebut dapat dibaca, bahwa PeraturanWalikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentang PerubahanKeempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2010 tentangPetunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2Tahun 2009 tentang Pasar disusun karena adanya surat dari PTKereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta NomorUM.003/VII/1/D.62017 tanggal 4 Juli 2017;.

Bahwa dari pertimbangan tersebut saja sudah dapat dinilai,Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2017 tentangPerubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah KotaYogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pasar tidak diterbitkanuntuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundangundangan, melainkan sebagai tindak lanjut atas Surat dari PTKereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta NomorUM.003/VII/1/D.6 2017 tanggal 4 Juli 2017

Bahwa kemudian Termohon akan menjelaskan keberadaan suratdari PT Kereta Api Indonesia (Persero) DAOP 6 Yogyakarta NomorUM.003/VII/1/D.6 2017 tanggal 4 Juli 2017 perihal pemberitahuantentang rencana penggunaan lahan PT Kereta Api Indonesia(Persero) di Jalan Pasar Kembang Sebagai Pedestrian YangTerintegrasi Dengan Kawasan Malioboro sebagai landasankonsiderans dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan WalikotaYogyakarta Nomor 13 Tahun 2010 tentang

Fakta ini dikuatkan juga dengan hasil test DNA,sebagaimana Laporan Pemeriksaan DNA Paternitas NomorUM.01.05/X.1.3.17.4/038/2019 tertanggal 3 Januari 2020 yang diterbitkanoleh Kepala KSM/Penanggung Jawab Laboratorium RSUP Dr. HasanSadikin Bandung Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan KementerianKesehatan Republik Indonesia, dengan sampel DNA yang diambil dariPenggugat, Tergugat dan Tergugat III, dan kesimpulannya yaitu:hasil tersebut menunjukan bahwa Tn.

Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, DirekturJenderal Bina Hubungan Ketenagakerjaan dan Pengawasan Norma Kerja,serta Direktur Jenderal Bina Lembaga Koperasi, Nomor UM.52/I/989,Nomor KEP.103/BW/1989, dan Nomor 17/SKB/BLK/VI/89 tentangPembentukan dan Pembinaan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat diPelabuhan (bukti P2);Fotokopi Keputusan Bersama Direktur Jenderal Perhubungan Laut, DirekturJenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan PengawasanKetenagakerjaan serta Direktur Jenderal Bina Koperasi, NomorUM