TANJUNG JAYA;Tanda Penyerahan Partial dari CV. TANJUNG JAYA;Foto Copy Surat BANK GARANSI PENAWARAN No.513/KAP/IVGT/2008 tanggal 19 Maret 2008 atas permintaan dari CV.TANJUNG JAYA;Surat No. O30/AMDPT/IIVO8 tanggal 24 Maret 2008, PerihalPenawaran Teknis dari CV. AMANDA (berikut lampiran);Surat No. 085ATK/KSG/II/2008 tanggal 24 Maret 2008, PerihalPenawaran Teknis dari CV. KUALA SIMPANG (berikut lampiran);Surat No. 070/H5/SPHI/IILO8 tanggal 24 Maret 2008, PerihalPenawaran Teknis dari CV.

TANJUNG JAYA;Tanda Penyerahan Partial dari CV. TANJUNG JAYA;Foto Copy Surat BANK GARANSI PENAWARAN No.513/KAP/IIVGT/2008 tanggal 19 Maret 2008 atas permintaan dariCV. TANJUNG JAYA;Surat No. 030/AMDPT/IIVO8 tanggal 24 Maret 2008, PerihalPenawaran Teknis dari CV. AMANDA (berikut lampiran);Surat No. 085ATK/KSG/II/2008 tanggal 24 Maret 2008, PerihalPenawaran Teknis dari CV. KUALA SIMPANG (berikut lampiran);Surat No. 070/H5/SPH/IIL08 tanggal 24 Maret 2008, PerihalPenawaran Teknis dari CV.

KEBERATAN JUDEX FACTI TINGKAT KEDUA YANG TIDAKMEMPERTIMBANGKAN MEMORI BANDING TERDAKWA / PEMBANDING /PEMOHON KASASI :Bahwa sebelum sampai pada kekeberatankeberatan kasasi, dalam hal iniperlu kami sampaikan tentang memori banding PemohonKasasi/Pembanding/Terdakwa yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti padatingkat kedua;Bahwa Judex Facti pada tingkat kKedua dalam mengambil putusan dalamperkara a quo telah melakukan penilaian secara gegabah serta unprofessionalconduct yang memperlihatkan sikap partial

assistance that is ancillary and subsidiaryto, and is furnished as a means of enabling the initialapplication of, any such property or right as is mentioned insubparagraph (a), any such equipment as is mentioned insubparagraph (b) or any such knowledge or information as ismentioned in subparagraph (c); or(e) The use of, or the right to use:i. motion picture films; ori. films or video tapes for use in connection with television;oriii. tapes for use in connection with radio broadcasting; or(f) Total or partial

right to use, any industrial,commercial or scientific equipment; or(c) the supply of scientific, technical, industrial orcommercial knowledge or information; or(d) the supply of any assistance that is ancillary andsubsidiary to, and is furnished as a means ofenabling the initial application of, any suchproperty or right as is mentioned in subparagraph(a), any such equipment as is mentioned insubparagraph (b) or any such knowledge orinformation as is mentioned in subparagraph (c);or(f) total or partial

14.415 M2 dan Sertifikat Hak Milik Nomor :5152/ Desa Bangka Belitung seluas 14.414 M2 (sekarang Kelurahan BansirDarat), melalui penjualan Lelang yang diselenggarakan oleh KantorPelayanan Pengurusan Piutang Negara Pontianak pada tanggal 12 Oktober1995 dengan Risalah Lelang Nomor: 263/19951996 tanggal 12 Oktober1995 dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (Pemohon Banding)dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;Bahwa putusan perkara pidana daftar nomor: 758/Pid.B/2014/PN.Ptk.tersebut terlalu partial

ahli, terdakwa surat dan barang bukti yang diajukan di depanpersidangan, diperoleh fakta sebagai berikut ....... dst, melainkanmerupakan tanah yang sudah dimiliki oleh Bintarti, yang sebelumnyadimiliki oleh Soewardi, oleh karena itu adanya Surat PernyataanMenggarap dan SKT dimaksud di atas kedua bidang tanah tersebuttelah melawan hukum atau melanggar hukum atau melawan hak oranglain (pemilik tanah yakni saksi Bintarti);Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebutterlalu partial

dikeluarkan oleh subkontraktor,karena dana yang diminta tersebut digunakan untuk operasional kegiatanpenambangan (misal untuk fee jalan, fee debu, fee desa, fee pemilik iup dill).Maka dengan demikian judex factie telah melanggar asas cermat dankehatihatian dan kekeliruan dalam memberikan kesimpulan atas gugatanPembanding, dengan demikian haruslah pertimbangan tersebut dibatalkan;Bahwa dalam pertimbangan hukumnya judex factie tidak memberikanpertimbangan dengan tepat sebab hanya melihat per bagian saja (partial

perbuatan melawanhukum terutama melanggar asas kepantasan dalam bermasyarakat.Adanya perbuatan Terbanding / Tergugat dengan mengirim surat yangtidak benar tersebut sangat tidak pantas dan cendrung merugikankedudukan / kapasitas Pembanding / Penggugat di tengahtengahmasyarakat.Bahwa yudexfactie Pengadilan Negeri Kisaran a quo telah memberikanpertimbangan hukum yang tidak sempurna / kurang (onvoeldoendegemotiverd) dan bersifat kaku karena telah secara tidak secara lengkap /secara sepenggalsepenggal / partial

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwapengunduran diri bukan atas kemauan sendiri adalahsuatu pemahaman hukum secara partial/sepotong sepotongyang disengaja denganittidak melihat ketentuanketentuan lain yang diatur dalam peraturan peundangundangan tentang ketenagakerjaan, sehingga terkesanhukum dijadikan suatu alat menghalalkan segala carauntuk mengatur skenario indikasi pemerasan terselubungkepada pihak Tergugat.DALAM POKOK PERKARA1.Bahwa Penggugat adalah Dinas Luar Kantor Cabang WismaSoewama

., Tertanggal 02 Agustus2016, yang pada pokoknya :Bahwa Majelis Hakim a quo telah bertindak terlampau sumier dalammemeriksa dan mengadili perkara ini, dan atau pertimbangan hukumnyanyatanyata mengandung cacat per curium dan atau tidak mengandungratio decidendi, dan atau tidak motiveringsplicht, atausetidaktidaknyamengandung ratio decidendi yang tidak aktual, atau tidak mengandungobiter dicta, yang kesemuanya itumemperlihatkan sikap partial MajelisHakim a quo ke arah Terbanding dengan mengabaikan

Tentang hakpengasuhananakPembanding dan Terbanding yangbernamaGILBERT ALDRY SIMANJUNTAK, pertimbanganhukumMajelis Hakim a quo, telah melanggar azas audi et alterampartem,sebagaimana ternyata : Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim a quo terlampau sumir dantelah bertindak sangat partial ke arah Terbanding karena sematamataHalaman 18 dari 29 Putusan Nomor 320/PDT/2017/PT.MDNhanya mempertimbangkan pembelaan diri dan buktibukti Terbandingdan sebaliknya telah sangat sewenangwenang terhadap Pembanding

empat puluh ribu limapuluh dua rupiah) uang muka sudah diterima Pemohon PeninjauanKembali dari Termohon Peninjauan Kembali setelah sales order inidisetujui oleh kedua belah pihak;1.5 Maka sisa order yang harus dibayar Termohon Peninjauan Kembalikepada Pemohon Peninjauan Kembali sebesar Rp63.779.360.208,00atau (80%) dibayar Termohon Peninjauan Kembali menggunakanirrevocable letter of credit (LC) at sight atau SKBDN (Surat KeteranganBerharga Dalam Negeri) waktu 21 hari sejak tanggal PO dengansystem Partial

Nomor 609 PK/Pdt/20162.22.3Uang muka disetor Termohon Peninjauan Kembali kepada PemohonPeninjauan Kembali = Rp15.944.840.052,00 dan sisanya vano belumdibayar = Rp66.099.057.472.00,00 ditentukan pembayaranmenggunakan irrvocable Letter Of Crdit (LC) at sight atau SKBDN(Surat Keterangan Berharga Dalam Negeri) kepada PemohonPeninjauan Kembali dengan System Partial Shipment;Bahwa pembayaran Termohon Peninjauan Kembali kepada PemohonPeninjauan Kembali disetujui menggunakan Letter Of Crdit SuratKeterangan

telah diserahkan oleh Penggugatpada Tergugat masih tersisa Rp.12.511.554.776.30, sehingga petitumgugatan penggugat angka 3 kerugian materiil angka 1 beralasan pula untukdikabulkan merupakan pertimbangan yang keliru karena:(1) Jumlah total pesanan Termohon Peninjauan Kembali sesuai KontrakT.I, P.l dan 1.3 sebesar Rp82.044.347,524,00 (delapan puluh duamiliar empat puluh empat juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu limaratus dua puluh empat rupiah) tanda jadi/uang muka sebesar 20%,sisanya dibayar partial

Kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasanhutan provinsi, peta penunjukan kawasan hutan partial, serta petahasil perubahan peruntukan dan perubahan fungsi hutan secarapartial;b. Kawasan Hutan yang belum ditatabatas ;c. Kawasan Hutan yang telah ditatabatas ;d. Kawasan Hutan yang telah ditatabatas dan disahkan oleh DirekturJenderal atas nama Menteri ; dane.

Kawasan hutan berdasarkan peta penunjukan kawasanhutan provinsi, peta penunjukan kawasan hutan partial,serta peta hasil perubahan peruntukan dan perubahanfungsi hutan secara partial;b. Kawasan Hutan yang belum ditatabatas ;c. Kawasan Hutan yang telah ditatabatas ;d. Kawasan Hutan yang telah ditatabatas dan disahkan olehDirektur Jenderal atas nama Menteri ; dane.

keabsahan Putusan a quo dan hal tersebut pada TingkatBanding sebagai judex factie dapat disesuaikan dengan yang tertulis pada SuratKuasa Khusus tersebut sehingga Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhisyarat formil surat kuasa;Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 92/Pdt.G/2021/PTA.MdnMenimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding dengan alasandan keberatan yang pada pokoknya karena judex factie telah salah dan kelirudalam pertimbangan hukum, putusan judex factie nyatanyata memperlihatkansikap partial

Gary, oleh sebabperbuatannya tersebut;Menimbang, bahwa perspektif rasa keadilan masyarakat disamping daripertimbangan halhal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa,tentunya juga mencakup rasa keadilan keseluruhan masyarakat seutuhnya,tidak bersifat partial, termasuk juga bagi Terdakwa yang telah mengaku membeliHalaman 10 dari 13 Putusan Nomor 72/PID/2019/PT.SMRshabu seberat 0,28 gram (netto) yang dibelinya dari saksi Ambo Rappeseharga Rp.800.000, dengan cara uang patungan/bersama dengan

Putusan Nomor 401 K/TUN/2013.22Il.IIL.22Bahwa dengan demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan nyata nyatatelah menunjukkan sikap partial Majelis Hakim a quo kearah yang menguntungkanTermohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding) secara berlebihan denganmengabaikan prinsip prinsip hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara, atausetidak tidaknya telah salah menerapkan hukum.Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukumdalam menolak/mengesampingkan eksepsi obscuuri

Sehingga tidak dapat dikatakan lain kecualibahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah mencari cari kesalahanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa, dan oleh karenanya Pengadilan TinggiTata Usaha Negara Medan telah nyata nyata bertindak partial ke arah yangmenguntungkan Termohon Kasasi secara berlebihan.Bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salahmenerapkan hukum.Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah salah menerapkan hukumdan atau telah

Merek Tergugat tersebutmemiliki persamaan pada pokoknya dan dilindungi untuk barang sejenis;Bahwa perkataan & lukisan MALING adalah kata dan lukisan ciptaanPenggugat yang berarti "partial plum blossom" (bagian dari bungakeberuntungan) dan pertama kali didaftarkan di negara asalnya (CHINA) padatanggal 1 Oktober 1951 dan berturutturut diperpanjang dan berlaku sampaidengan tanggal 28 Pebruari 2013;Bahwa merek MALING milik Penggugat sudah sangat terkenal danterdaftar lebin dahulu pada Kantor Merek China

No.1146 K/PDT/2010 Bahwa meskipun Tergugat telah beberapa kali diberikan peringatanoleh Tergugat Il, namun kenyataannya Tergugat tetap saja terlambatdi dalam pembayaran angsuran kepada Tergugat Il, bahkan mulaisejak pembayaran partial oleh Tergugat untuk angsuran ke4 yangjatuh tempo tanggal 22 Desember 2007, sudah tidak lagi melakukanpembayaran angsuran kepada Tergugat Il hingga saat ini; Bahwa terhadap kelalaian Tergugat tersebut di atas, kembali beberapakali diberikan oleh Tergugat Il dengan :

Pengiriman dilakukan dengan cara Partial Shipment sebagaiberikut:1 24Mei12 75.001,50 1.768 CTN2 5Mei12 143.426.00 3.447 CIN3 9Mei12 46.379,00 954 CIN4 22Mei12 75.382,50 1.898 CIN5 21Jun12 77.585,00 2.097 CIN417.774,00 10.164 CTNd.

Tergugat II yangharus diteruskan kepada Tergugat dan Penggugat tetapi Tergugat II sengajamenahan Certificate of Conformity ;Bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat Ill adalah Certificate ofnon Conformity yang menyatakan bahwa barang tidak lengkap dengan alasan tidakadanya "Stock Preparation Line hal ini tidak benar karena barang yang dimaksudmemang belum dikirim atas permintaan Tergugat Il, sehingga barang iniseharusnya tidak menjadi objek pemeriksaan ;Bahwa pengiriman bertahap diperbolehkan (Partial

Bank Danamon Tbk tentang eksekusimerupakan pandangan yang partial, bukan pandangan yang terpaduyang memandang ketentuan eksekusi dalam UUHT sebagai suatusistem yang saling kait mengkait satu sama lain;Bahwa Peraturan Menteri Keuangan NO.93/PMK.06/2010 tentangpetunjuk pelaksanaan lelang bukan merupakan jiwa peraturanpelaksanaan UUHT, sedangkan peraturan pelaksanaannya adalahperaturan pemerintah, oleh karena peraturan pemerintah belum adamaka untuk mengisi kekosongan hukum telah jelas dalam UUHTmenggunakan

putusan tersebut, antara lain, pada halaman3738 dikutip sebagai berikut:6.0 Final Award1) 1.58 For the reasons set out above, after taking account of theparties respective submissions, make and publish this FinalAward as follows: the Respondents shall pay to the Claimant thesum of S$ 367,124.98 as simple interest calculated at the rate of5.33% per annum, on the amounts S$ 2,067,000.00 and S$1,430,000.00, accrued from the dates of 18 October 2011 and 19October 2012 respectively, to the date of the Partial

Pada tanggal 5 Maret 2014, Gordon Smith LLB (Hons) BE (Civil) FCIArbFIEAust (PEMOHON EKSEKUATUR) selaku arbiter dalam perkaratersebut, telah mengeluarkan Putusan Parsial SIAC ARB No. 139 Tahun2011 dan No. 53 Tahun 2013 ("Putusan Parsial SIAC tanggal 5 Maret2014) yang isinya menyatakan sebagai berikut:19.0 This Partial Award655.

Accordingly, make and publish this Partial Award and direct that theClaimant and the Respondent complete the sale and purchase of theInitial Put Option Shares and the Further Put Option Shares.20.0 Interest and Costs656. make no orders with respect to interest in this Partial Award, and theClaimant is at liberty to provide submissions as to whether interest ispayable, and if so, the quantum of interest, subject to the Respondents rightto respond.657. make no cost orders at this stage, and give the

No. 509 K/Padt/20101.3.5.1.3.6.3.7.menerapkan rechtsverwerking dan atau setidaktidaknyapertimbangan putusan sufficient judgment, yang kesemuanyaitu memperlihatkan sikap partial Judex Facti kearah TermohonKasasi (semula Tergugat I/Terbanding/Pembanding) denganmengabaikan secara terangterangan prinsipprinsip hukumperdata materiil dan atau hukum perdata formil, atausetidaknya pertimbangan hukumnya tidak argumentatif juridisdan atau sangat keliru, atau setidaktidaknya telahmengenyampingkan procelrechtelijke

Pertimbangan hukum demikian dianggapsebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan, dan cukupalasan untuk membatalkannya serta Mahkamah Agungmengadill sendiri";Bahwa dari tata cara mengadili oleh Majelis Hakim aquo yang telah memanipulir memori banding dan kontramemori banding Pemohon Kasasi yang diajukan Pembanding/Terbanding (Penggugat sekarang Pemohon Kasasi), makanyata sekali bahwa Majelis Hakim a quo telah bertindaksangat partial kearah Tergugat (sekarang Termohon Kasasi/Terbanding), dan sebaliknya