SK.821.2251 tanggal 19 Pebruari 2003 dan Terdakwa Il Hasan binMusaad, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong, yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan KPUD Propinsi Irian Jaya Barat No. 125 / SK /SETKPU / UB / IX / 2004 tanggal 29 September 2004, antara bulan Januarisampai dengan April 2005 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2005 bertempat di Kantor Komisi Penilaian Umum (KPU) Kota Sorong di JalanSultan Hasanuddin No. 31 Klademak Il, Kota Sorong atau setidaktidaknya padasuatu

Cahaya Sawito.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Irian Jaya Barat No. 77 /ZKPU / JB / XI / 2005 tanggal 22 September 2005 Terdakwa Il Hasan binMusaad selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong diperintahkan untukmelaksanakan tugas sebagai Pelaksana Harian Sekretaris KPU Kota Sorongberdasarkan surat tersebut, maka Terdakwa Il Hasan bin Musaadmenjalankan tugas sebagai Sekretaris KPUD Kota Sorong menggantikanTerdakwa Marthen Djitmau, S.Pd sehingga untuk pembayaran ke IV retensiHal. 4 dari

SK.821.2251 tanggal 19 Pebruari 2003 Terdakwa Il Hasan binMusaad, S.Sos selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong yang diangkatberdasarkan Surat Keputusan KPUD Propinsi Irian Jaya Barat No. 125 / SK /SETKPU / UB / IX / 2004 tanggal 29 September 2004, antara bulan Januarisampai dengan April 2005 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun2005 bertempat di Kantor Komisi Penilaian Umum (KPU) Kota Sorong di JalanSultan Hasanuddin No. 31 Klademak Il, Kota Sorong atau setidaktidaknya padaHal. 6 dari

Cahaya Sawito.Bahwa berdasarkan Surat Perintah Sekretaris KPU Irian Jaya Barat No. 77 /ZKPU / JB / XI / 2005 tanggal 22 September 2005, Terdakwa Il Hasan binMusaad selaku Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong diperintahkan untukmelaksanakan tugas sebagai pelaksana Harian Sekretaris KPU Kota Sorongberdasarkan surat tersebut, maka Terdakwa Il Hasan bin Musaadmenjalankan tugas sebagai Sekretaris KPUD Kota Sorong menggantikanTerdakwa Marthen Djitmau, S.Pd sehingga untuk pembayaran ke IV retensi5 % sebesar

Kasubag Tekhnis KPUD Kota Sorong.i. SK Bupati Sorong No. 821.1 / 184 tanggal 30 Nopember 1989 tentangPengangkatan saudara Hasan Musaad sebagai Pegawai Negeri Sipil.Hal. 12 dari 23 hal. Put.

Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bekasi Nomor:910/06.KepSatpol Pp/lii/2014 Tanggal 10 Maret 2014 TentangPenunjukkan Pengguna Anggaran, AsistenPenanggung Jawab Kegiatan Pejabat Pembuat Komitmen (Ppk),Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk), PelaksanaAdministrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan PembantuPelaksana Tekhnis Kegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada SatuanPolisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 BesertaLampirannya ;10.

Fotocopy Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja KotaBekasi Nomor 910/29/KepSatpol Pop Tanggal 28 Mei 2014 Tentang PerubahanPenunjukkan PenggunaAnggaran, Asisten Penanggung Jawab Kegiatan Pejabat PembuatKomitmen (Ppk), Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (Pptk),Pelaksana Administrasi, Pelaksana Tekhnis Kegiatan Dan PembantuPelaksana Tekhnis Kegiatan Urusan Dan Non Urusan Pada SatuanPolisi Pamong Praja Kota Bekasi Tahun Anggaran 2014 BesertaLampirannya ;14. Fotocopy Identitas Drs.

SijunjungPropinsi Sumatra Barat, penerima CV BANGUN PERSADA alamat pangkalankerinci, MERUPAKAN DOKUMEN YANG DIPALSUKAN OLEH terdakwa selakutenaga tekhnis pengelolaan hutan produksi lestari pengujian kayu gergajian(Ganis PHPLPKGR). 22 22220 20202222 0Halaman 2 dari 40.

Putusan.No.454/Pid.B/LH/2017/PN.RgtBahwa terdakwa ADEK PUTRA CANIAGO Als ADEK Bin SABARUDINbekerja di CV WAHANA TALABANG dan diangkat oleh UD WAHANATALABANG sebagai Tenaga Tekhnis Penguji Hasil Hutan Produksi Lestari KayuGergajian berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Izin Usaha Industri PrimerHasil Hutan Kayu UD.

SijunjungPropinsi Sumatra Barat, penerima CV BANGUN PERSADA alamat pangkalankerinci, MERUPAKAN DOKUMEN YANG DIPALSUKAN OLEH terdakwa selakutenaga tekhnis pengelolaan hutan produksi lestari pengujian kayu gergajian(Ganis PHPLPKGR). 22220 202 22222 ne rene nnn enoneBahwa terdakwa ADEK PUTRA CANIAGO Als ADEK Bin SABARUDINbekerja di CV WAHANA TALABANG dan diangkat oleh UD WAHANATALABANG sebagai Tenaga Tekhnis Penguji Hasil Hutan Produksi Lestari KayuGergajian berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Izin

No. 1545 K/Pid.Sus/2010Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerahmenentukan bahwa penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :a.b.Pengguna mengajukan usul kepada pengelola ;Pengelola meneliti dan mengkaji usul penjualan yang diajukan olehpengguna sesuai dengan kewenangannya ;Pengelola menerbitkan keputusan untuk menyetujui atau tidak menyetujuiusul penjualan yang diajukan oleh pengguna dalam bataskewenangannya

Hal ini bertentangan dengan ketentuan :1Pasal 72 (4) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil penjualan barangmilik daerah disetorkan ke Kas Daerah ;Pasal 56 (4) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil pelelangan umum/terbatas sebagaimana pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah ;Pasal 53 ayat (6) Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan barang milik Negara/Daerah yaitu hasil

Hal ini bertentangan dengan Pasal 72 ayat (1) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerahyaitu Penjualan barang milik daerah selain dari tanah dan atau bangunandilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah,seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 72 ayat (2) Permendagri No. 17Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerahmenentukan bahwa Penjualan barang milik daerah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan

Pasal 72 (4) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil penjualan barangmilik daerah disetorkan ke Kas Daerah ;2. Pasal 56 (4) Permendagri No.17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah yaitu hasil pelelangan umum/terbatas sebagaimana pada ayat (3) disetorkan ke Kas Daerah ;3.

Pasal 72 ayat (4) Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang PedomanPengelolaan Tekhnis Barang Milik Daerah menerangkan Hasilpenjualan barang milik daerah disetorkan ke Kas Daerah ;. Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri dalam Negeri dan OtonomiDaerah No.11 Tahun 2001 tentang Pedoman Pengelolaan BarangMilik Daerah menerangkan Hasil pelelangan/penjualan sebagaimanadimaksud dalam ayat (4) huruf a harus disetorkan sepenuhnya padaKas Daerah dan ;.

motor yang terdakwa gunakan adalah motor milik terdakwasendiri;Bahwa benar terdakwa tidak ada memiliki ijin dalam menjual narkotikagolongan berbentuk sabu tersebut karena terdakwa bukanalah tenagamedis ataupun dokter;Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagaimanaterlampir dalam Berkas Perkara, yakni berupa: Surat Keterangan Laporan pengujian dari balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0460 tanggal 15 Mei 2018yang ditandatangani oleh Deputi Manajer tekhnis

Pengujian Teranokoko Dri.Waskitho S.Si, Apt, M.Sc dengan kesimpulan bahwa contoh yang diujimengandung Metamfetamine;Surat Keterangan Laporan pengujian dari balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0461 tanggal 15 Mei 2018yang ditandatangani oleh Deputi Manajer tekhnis Pengujian Teranokoko Dri.Waskitho S.Si, Apt, M.Sc dengan kesimpulan bahwa contoh yang diujimengandung MDMA;Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018.

/PN PliLP.Nar.K.18.0460 tanggal 15 Mei 2018 yang ditandatangani oleh DeputiManajer tekhnis Pengujian Teranokoko Dri.

Waskitho S.Si, Apt, M.Sc dengankesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamine dan SuratKeterangan Laporan pengujian dari balai Besar Pengawas Obat danMakanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0461 tanggal 15 Mei 2018yang ditandatangani oleh Deputi Manajer tekhnis Pengujian Teranokoko Dri.Waskitho S.Si, Apt, M.Sc dengan kesimpulan bahwa contoh yang diujimengandung MDMA dan kedua surat tersebut adalah hasil dari pengujiansabu dan eksatsi yang disita dari tangan Terdakwa yang akan dijual

Waskitho S.Si, Apt, M.Sc dengankesimpulan bahwa contoh yang diuji mengandung Metamfetamine dan SuratKeterangan Laporan pengujian dari balai Besar Pengawas Obat dan Makanandi Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.18.0461 tanggal 15 Mei 2018 yangditandatangani oleh Deputi Manajer tekhnis Pengujian Teranokoko Dri.Waskitho S.Si, Apt, M.Sc dengan kesimpulan bahwa contoh yang diujimengandung MDMA dan kedua surat tersebut adalah hasil dari pengujian sabuHalaman 11 dari 18 Putusan Nomor 180/Pid.Sus/2018.

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1 dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo denganNomor : KK

Bukti P24: Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.18/MenhutI/2007Tentang Petunjuk Tekhnis Tata Cara Pengenaan Pemungutan,Dan Pembayaran Provisi Sumber Hutan (PSHD) Dan DanaReboisasi (fotokopi);25.

ijin kami, berartisudah memenuhi persyaratan;Bahwa sertipikat itu persyaratan tekhnis, kalau seandainya persyaratan itutidak ada berarti PT Mamberamo tidak akan diperpanjang;Bahwa ada syarat administrasi dan syarat tekhnis, syarat administrasi ituadalah berkaitan dengan Rekomendasi Gubernur dan Rekomendasi Bupatikemudian Akte Perusahaan berikut Perubahannya, Surat Bebas Tunggakan ditahun 2010 dan yang terakhir adalah laporan keuangan lima tahun kebelakang, syarat tekhnisnya adalah peta/lokasi, yang

Untuk melihat Surat BKPM Perihal PenolakanPermohonan Perpanjangan dan berakhirnya INPHHK pada PT MamberamoAlasmandiri di Propinsi Papua, jadi di dalam Surat ini koncepmenmemperhatikan 2.5 Surat Bupati Mamberamo Raya Nomor522/152/IUP/VV2012 tanggal 6 Juli 2016 Perihal Pencabutan Rekomendasiuntuk PT Mamberamo Alasmandiri, ini sama sekali tidak relevan,Rekomendasi Bupati Mamberamo Raya yang sebelumnya ituMerekomendasikan, rekomandasi ini pertimbangan tekhnis sifatnya,pertimbangan tekhnis itu oleh Pak

Bukti tertulispengasahan PSPHDR yang diterbitkan oleh Dinas, Laporan Keuanganfotokopi, dan Pertimbangan Tekhnis Bupati serta Rekomendasi GubernurPropinsi Papua pada saat 2010 mengajukan dengan menyampaikan kalimatseperti itu, Kemudian berdasarkan Surat Direktur Bina Usaha Hutan Alamyang ditandatangani oleh Direktur Jenderal (Bpk Imam Santoso) bahwaHalaman 90 dari 121 halaman Putusan Nomor 78/G/2016/PTUNJKTternyata belum dilampirkan semua sesuai dengan Surat Nomor$1145/VVBTHK/2010 tanggal 25112010

Rekomendasi Gubernur yang telah mendapatkan Pertimbangan Tekhnisdari Bupati setempat belum tersedia, keterangan sedang dalam prosespenelaahan di Provinsi Papua, kemudian Pertimbangan Tekhnis Bupatitersedia, Pertimobangan Tekhnis Dinas Kehutanan tersedia, Kopi AktaPendirian Perusahaan tersedia, Laporan Keuangan tersedia, jadi yang belumadalah Rekomendasi Gubernur pada saat itu, kemudian setelah kelengkapanitu secara administrasi dipenuhi sesuai dengan Permen yang ada kamimelakukan penilaian, salah

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti P1, dan P2 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari Kepala Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo denganNomor 474/1046

Lenggo Vivirianty, Aptselaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterimaLab.

Lenggo Vivirianty, AptHalaman 5 dari 20 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN Mrt Hakim Hakim HakmKetua Anggota Anggota selaku Manager Tekhnis, dengan hasil pengujian : Contoh yang diterimaLab.

Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis,dengan hasil pengujian : Contoh yang diterima Lab.

Lenggo Vivirianty, Apt selaku Manager Tekhnis, dengan hasilpengujian : Contoh yang diterima Lab.

Dinas Pertanian dan Peternakanmaupunpetugas tekhnis LM3 ;e Bahwa saksi tahu pihak LM3 Pondok Pesantren Hidayatussalikin membeli sapi tersebut dariSdr.

Jantan Umur 2436 bulanTinggi gumba:Kelas I minimal 121 cm.Kelas II minimal 110 cm.Kelas III minimal 105 cm. e Bahwa Persayaratan tekhnis minimal bibit sapi potong Berdasarkan BAB II huruf E nomor2a Lampiran Peraturan Menteri Pertanian nomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20Oktober 2006 bahwa : Setiap bibit sapi potong harus memenuhi persyaratan tekhnis minimalsbb:a.

JUDNAIDY Bin DJAJIS Persyaratan tekhnis minimal bibitsapi potong Berdasarkan BAB II huruf E nomor 2a Lampiran Peraturan Menteri Pertaniannomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006 bahwa : Setiap bibit sapipotong harus memenuhi persyaratan tekhnis minimal sbb:a.

JUDNAIDY Bin DJAJIS Persyaratan tekhnis minimalbibit sapi potong Berdasarkan BAB II huruf E nomor 2a Lampiran Peraturan Menteri Pertaniannomor 54/Permentan/OT.140/10/2006 tanggal 20 Oktober 2006 bahwa : Setiap bibit sapi potongharus memenuhi persyaratan tekhnis minimal sbb:a.

dengan Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Dana BantuanSosial Berupa Perluasan Sawah Mendukung Tanaman Pangan DalamRangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan PertanianNomor : 08/SPK/SatkerPSP/GM/IV/2012 dengan jangka waktupelaksanaan mulai tanggal 27 Apri 2012 sampai dengan 31 Desember2012 yang ditandatangani oleh Pejabat Pernbuat Komitmen KegiatanPrasarana dan Sarana Pertanian bersama dengan Ketua Kelompok TaniHapakat Jaya dan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) yangmengacu pada Pedoman Tekhnis

Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harusdidukung dengan bukti yang lengkap dan sah harus mendapat pengesahanoleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaranmateriil yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;Serta bertentangan dengan Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan SosialTahun 2012, Pedoman Tekhnis Perluasan Areal Tanaman Pangan (cetaksawah) dan Pedoman Pengelolaan Tugas Pembantuan Direktorat JenderalPrasana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Tahun 2012,Perjanjian

Kerjasa Sama Nomor : 08/SPK/SatkerPSP/GM/IV/2012 tanggal27 April 2012 dan RUKK yang dibuat oleh Kelompok Tani sesuai acuanpada Pedoman Tekhnis Perluasan Sawah Tahun 2012;Bahwa Dana Bantuan Sosial Kegiatan Perluasan Areal Pengelolaan LahanHalaman 12 dari 46 hal Put No.5/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.

YUPSEM ADJOHAN;2 (dua) lembar asli Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan T.A. 2012 atas namaKelompok Tani Hapakat Jaya, luas areal 30 hektar, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Hapakat Jaya MARSON MSALEH dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen I.RINGKAI RAMBANG serta ditanda tangani oleh Tim Tekhnis sar.YUPSEM A DJOHAN, sdr.

(RUKK)Kegiatan Perluasan Areal Tanaman Pangan T.A. 2012 atas namaHalaman 41 dari 46 hal Put No.5/PID.SUSTPK/2015/PT.PLK.Kelompok Tani Hapakat Jaya, luas areal 30 hektar, yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Tani Hapakat Jaya MARSON MSALEH dan diketahui oleh Pejabat Pembuat Komitmen Ir.RINGKAI RAMBANG serta ditanda tangani oleh Tim Tekhnis sar.YUPSEM A DJOHAN, sdr.

Surat keputusan Bupati Lahat Nomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang/Jasa, Pejabat Pengadaan,Pengawas lapangan, Panitia Penerima hasil pekerjaan Fisik dan Non Fisik dan Tim Pelaksanaan kegiatan perencanaan tekhnis Biaya umum dana bantuan Sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada Badan penanggulangan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan penggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten

Surat keputusan Bupati Lahat Nomor : 537/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan pemantau perkembangan pelaksanaan Kegiatan perencanaan tekhnis dan belanja operasional dana bantuan Sosial berpoal Hibah kegiaatan Rehabilitasi Sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada badan penaggulangan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan penggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Lahat tahun 20104.

Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat46. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat47. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi Kecamatan Lahat48. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara Siban Kecamatan Lahat.49. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat50.

Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.51. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat52. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat53. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Selawi Kecamatan Lahat54. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Muara Siban Kecamatan Lahat55. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat56.

Paket Kegiatan Bencana Alam Desa TanjungPayang Kecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan Lahat4748495051525354Js565758596061Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa SelawiKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati KecamatanLahat.Daftar Analisa Biaya

Cholil Mansyur,Halaman 15 dari 151Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2014/PN.PlgMBA sebagai koordinator kegiatan untuk menunjuk 6 (enam) Perusahaansebagai Konsultan Perencana (Tekhnis), lalu dibuatlah berkas Perencanaan yangseolaholah dibuat oleh Konsultan Perencana dan ditanda tangani oleh terdakwa IAbu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dung selaku Pejabat Pembuat Komitmendan yang diketahui oleh saksi Drs. A.

Cholil Mansyur,MBA sebagai koordinator kegiatan untuk menunjuk 6 (enam) Perusahaansebagai Konsultan Perencana (Tekhnis), lalu dibuatlah berkas Perencanaan yangseolaholah dibuat oleh Konsultan Perencana dan ditanda tangani oleh terdakwa IAbu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dung selaku Pejabat Pembuat Komitmendan yang diketahui oleh saksi Drs. A.

Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung PayangKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan Lahat4546474849505152535455565758596061Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi KecamatanLahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.Daftar Analisa

Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung PayangKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi KecamatanLahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung

Karya Profesi Mulia selaku Direktur Utama diPerseroan tersebut;Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik namun ada juga yang tidak benar;Bahwa keterangan yang tidak benar menyangkut masyalah tekhnis dilapangan ;Bahwa intinya soal tekhnis dilapangan saksi tidak tahu menahu, namun karena saksiditekan oleh Penyidik, maka dengan sangat terpaksa memberikan keterangan yangtidak saksi ketahui faktanya;Bahwa jawaban saksi atas pertanyaan penyidik harus sesuai

Mien Hartati sampaikan dalam rapattersebut hanya sampaikan siap bantu secara tekhnis bila Rumah Sakit HGA danRumah Sakit Simpangan yang terima bantuan sosial tersebut;Bahwa respon Dr. Maman dan Dr. Warsito atas pernyataan dari Dr.

keputusan serta petunjuk tekhnis tersebut diatas laludilaksanakan Program bantuan alat kesehatan yang bersumber darikeuangan APBD Provinsi jawa baratBahwa dalam pelaksanaannya H.

dimaksudMenimbang bahwa dari fakta serta pertimbanganpertimbangan tersebut diatasmaka diperoleh suatu fakta hukum dengan dikeluarkannya Petunjuk Tekhnis dari DinasKesehatan Kota Depok yang ditanda tangani oleh Terdakwa DR.

Pelaksanaan Pemberibantuan alat kesehatan bukan pemberi bantuan keuangan untuk alat kesehatan.Menimbang bahwa dengan adanya petunjuk tekhnis yang dikeluarkan olehTerdakwa Dr.

Pasal 8 ayat (2) huruf ePeraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar WaktuAnggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PeraturanKomisi........ke halaman 5Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRDKabupaten

SelakuSekretaris sebagaimana disebutkan dalam surat No.171/517/DPRD/2013 Tanggal 16 Oktober 2013 Perihal UsulPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD KabupatenPoso yang diterbitkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kabupatenPoso; Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (7) Peraturan Komisi PemilihanUmum No. 22 Tahun 2010 Tentang Pedoman Tekhnis VerifikasiSyarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi danAnggota DPRD Kabupaten/Kota Hasil Pemilinan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota HasilPemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntar Waktu) Anggota DPRD Provinsi dan Anggota DPRDKabupaten/Kota Hasil Pemilinan Umum.

Nomor 8 Tahun 2012 TentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta PeraturanKomisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun 2010 Tentang PedomanTekhnis Verifikasi Syarat Calon Pengganti Antar Waktu AnggotaDPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/ Kota HasilPemilihan .......... ke halaman 1010Pemilihan Umum sebagai mana telah diubah dengan PeraturanKomisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22 Tahun2010 Tentang Pedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon

(Fotocopy dari fotocopy); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 03 Tahun2011 Tentang Perubahan atas Peraturan KomisiPemilihan Umum Nomor : 22 Tahun 2010 TentangPedoman Tekhnis Verifikasi Syarat Calon PenggantiAntarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi dan Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten/Kota Hasil Pemilihan Umum.

Pesselmenyebutkan :Pasal 1:Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) memberikan tugas kepada penyedia untukmelaksanakan pekerjaan pengawasan pembangunan pabrik es kapasitas 10 ton perhan kegiatan fasilitas penguatan dan pengembangan pemasaran dalam negeri hasilperikanan.Pasal 3 ayat (2) :Penyedia wajib menyelesaikan semua tahapan pekerjaan yang telah disepakati denganPPK dan menelitidengan cermat tekhnis dan kualitas spesifikasi barang yang digunakansebelum diserahkan kepada PPK tepat pada waktunyaPasal 4

PUTRA BALAKMANDIRI;1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMASEMBILAN;1 (satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CVCAHAYA NATASIA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.

Menetapkan barang bukti berupa:1.14.15:1 (Satu) rangkap potokopy legalisir surat pengesahan daftar isian pelaksanaananggaran (dipa) tahun 2011 nomor: 365/03206.4.01/03/2011 tanggal 20 Desember2010;1 (Satu) rangkap surat pengesahan revisi ke3 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran(DIPA) Tahun Anggaran 2012 nomor: 5026/03206.4.01/03/2012 tanggal 9 Desember2011;1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis dan harga CV. PUTRA BALAKMANDIRI;1 (Satu) buah Buku Il Dokumen Kualifikasi CV.

PUTRA BALAK MANDIRI;1 (Satu) buah Buku Dokumen Administrasi Tekhnis Dan Harga PT.

PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Buku II Dokumen Kualifikasi PT .PASIBU JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Administrasi CV .BERLIAN JAYA;1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV LIMA SEMBILAN;. 1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV LIMA SEMBILAN;. 1 (Satu) buah Dokumen Administrasi ,Tekhnis Dan Harga CV CAHAYA NATASIA;. 1 (Satu) buah Dokumen Isian Kualifikasi CV.

dalam pembagianterhadap objek harta bersama tersebut (Vide Pasal 2 ayat (1), dan setelahdilakukan pembayaran oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, maka secaramutatis mutandis pihak pertama telah mengalihkan dan melepaskan hakkepemilikan dan penguasaannya atas objekobjek harta bersama tersebut, yangselanjutnya pihak pertama dan pihak kedua mengalihkan dan melepaskan hakkepemilikannya berdasarkan ketentuan pembagian sebagaimana yang telahdisepakati oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;Bahwa ketentuan tekhnis

pembayaran hutang pihak pertama dan pihak keduakepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf a, b, danc tersebut menjadi tanggungjawab masingmasing pihak pertama dan pihakkedua untuk menyelesaikan tanggungan hutang tersebut kepada pihak ketiga;Bahwa ketentuan tekhnis pembayaran hutang pihak pertama dan pihak keduakepada pihak ketiga sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf d, e, dan ftersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama dan untuk menyelesaikantanggungan hutang

kepada pihak kedua tersebut terhitung sejak akta perdamaianini ditandatangani dan selambatlambatnya sampai pelaksanaan sidang ikrartalak di Pengadilan Agama Kayuagung;Bahwa ketentuan tekhnis pembayaran hutang pihak kedua kepada pihak pertamasebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (2) huruf g tersebut menjaditanggungjawab pihak kedua untuk menyelesaikan tanggungan hutang tersebutkepada pihak pertama terhitung sejak akta perdamaian ini ditandatangani danselambatlambatnya sampai pelaksanaan sidang ikrar

talak di Pengadilan AgamaKayuagung;Pasal 4Ketentuan UmumBahwa ketentuan tekhnis terhadap pembagian objek harta bersama sebagaimanatersebut pada (Vide Pasal 2 ayat (1) diatas dilakukan dengan cara dibagi untungantara pihak pertama dan pihak kedua, yakni pihak kedua membayar sejumlahuang sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) kepada pihak pertama.Namun jika tidak terjadi kesepakatan terhadap nilai bangunan dan tanahtersebut, maka terhadap objek tersebut dibagi secara natura, dan jika tidak

sesuai Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 12 TentangPengadaan Peralatan dan Mesin bahwa Alat Pengolah Pupuk Organik Spesifikasinyaadalah :Kapasitas 800 Kg per jam ;1000 Kg/jam ;Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC ;Jumlah Pisau minimal 18 buah ;Fungsi : Pencacah, penghancur dan menghaluskan bahan organik ;APPO : telah memiliki test report dari instansi yang berwenang ;Mesin penggerak 8,5 PK sampai 10,5

PK mempunyai standart NasionalIndonesia (SNJ) ;Sedangkan berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 13Tentang Kendaraan roda 3 Spesifikasinya adalah :Jumlah roda / ban 3 buah ;Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkut bahanbaku limbah/ sampah ;Daya angkut minimal 500 Kg ;Selanjutnya berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi

PK mempunyai standart NasionalIndonesia (SNI) ;Sedangkan berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 13Tentang Kendaraan roda 3 Spesifikasinya adalah :Jumlah roda / ban 3 buah ;Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkutbahan baku limbah / sampah ;Daya angkut minimal 500 Kg ;Selanjutnya berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang

;Pengadaan ternak sapi / kerbau dilengkapi dengan surat keterangankesehatan hewan dari instansi yang berwenang / dinas peternakan setempat ;Selanjutnya sesuai Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 12 TentangPengadaan Peralatan dan Mesin bahwa Alat Pengolah Pupuk Organik Spesifikasinyaadalah :Kapasitas 800 Kg per jam ;1000 Kg/jam ;Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC ;Jumlah Pisau minimal 18 buah ;Fungsi :

sesuai Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 12 TentangPengadaan Peralatan dan Mesin bahwa Alat Pengolah Pupuk Organik Spesifikasinyaadalah :Kapasitas 800 Kg per jam ;1000 Kg/jam ;Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC ;Jumlah Pisau minimal 18 buah ;Fungsi : Pencacah, penghancur dan menghaluskan bahan organik ;APPO : telah memiliki test report dari instansi yang berwenang ;Mesin penggerak 8,5 PK sampai 10,5

PK mempunyai standart NasionalIndonesia (SNJ) ;Sedangkan berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 13Tentang Kendaraan roda 3 Spesifikasinya adalah :Jumlah roda / ban 3 buah ;Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkut bahanbaku limbah/ sampah ;Daya angkut minimal 500 Kg ;Selanjutnya berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi

PK mempunyai standart NasionalIndonesia (SNI) ;Sedangkan berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 13Tentang Kendaraan roda 3 Spesifikasinya adalah :Jumlah roda / ban 3 buah ;Bagian belakang terdapat bak yang dapat berfungsi untuk pengangkutbahan baku limbah / sampah ;Daya angkut minimal 500 Kg ;Selanjutnya berdasarkan Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah PupukOrganik (UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang

;Pengadaan ternak sapi / kerbau dilengkapi dengan surat keterangankesehatan hewan dari instansi yang berwenang / dinas peternakan setempat ;Selanjutnya sesuai Pedoman Tekhnis Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik(UPPO) TA. 2011, Bab IV Tentang Spesifikasi Tekhnis Poin 4.2 Hal. 12 TentangPengadaan Peralatan dan Mesin bahwa Alat Pengolah Pupuk Organik Spesifikasinyaadalah :Kapasitas 800 Kg per jam ;1000 Kg/jam ;Bahan Pisau : baja kekerasan minimal 54 HRC ;Jumlah Pisau minimal 18 buah ;Fungsi :

Surat keputusan Bupati Lahat Nomor : 536/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pembentukan panitia pengadaan barang/Jasa, Pejabat Pengadaan,Pengawas lapangan, Panitia Penerima hasil pekerjaan Fisik dan Non Fisik dan Tim Pelaksanaan kegiatan perencanaan tekhnis Biaya umum dana bantuan Sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada Badan penanggulangan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan penggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten

Surat keputusan Bupati Lahat Nomor : 537/KEP/BPBD/2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan pemantau perkembangan pelaksanaan Kegiatan perencanaan tekhnis dan belanja operasional dana bantuan Sosial berpoal Hibah kegiaatan Rehabilitasi Sosial berpola hibah kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana pada badan penaggulangan kegiatan Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana pada Badan penggulangan Bencana daerah (BPBD) Kabupaten Lahat tahun 20104.

Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat46. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat47. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi Kecamatan Lahat48. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara Siban Kecamatan Lahat.49. Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat50.

Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.51. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung Payang Kecamatan Lahat52. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung Tebat Kecamatan Lahat53. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Selawi Kecamatan Lahat54. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Muara Siban Kecamatan Lahat55. Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Banjar Negara Kecamatan Lahat56.

Paket Kegiatan Bencana Alam Desa TanjungPayang Kecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa SelawiKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati KecamatanLahat.Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung

Cholil Mansyur, MBAsebagai koordinator kegiatan untuk menunjuk 6 (enam) Perusahaan sebagaiKonsultan Perencana (Tekhnis), lalu oleh saksi Kristiana dibuatlah berkasPerencanaan yang seolaholah dibuat oleh Konsultan Perencana dan ditandatangani oleh saksi Abu Yazid Bustomi, SE, MM Bin Cik Dung selaku PejabatPembuat Komitmen dan yang diketahui oleh terdakw Drs. A.

Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung PayangKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi KecamatanLahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.Daftar Analisa Biaya Konstruksi (SNI) Desa Tanjung

Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung PayangKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Tanjung TebatKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Selawi KecamatanLahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Muara SibanKecamatan Lahat.495051523254a556575859606162636465Spesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Banjar NegaraKecamatan LahatSpesifikasi Tekhnis Paket Kegiatan Bencana Alam Desa Jati Kecamatan Lahat.Daftar Analisa

Purwakarta dalam rangkaBimbingan tekhnis dikementrian perhubungan graha transportasi jl.Raya Puncak KM 85 Cisarua Bogor Jawa Barat yang dilaksanakanpada tanggal 3 s/d 6 Juni 2015 sebesar Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah) an.

Purwakarta dalam rangkaBimbingan tekhnis dikementrian perhubungan graha transportasi jl.Raya Puncak KM 85 Cisarua Bogor Jawa Barat yang dilaksanakanpada tanggal 3 s/d 6 Juni 2015 sebesar Rp.350.000, (tiga ratus limapuluh ribu rupiah)an. M.

ANITA DIANA1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor7/KW/E.03/LPPM/VII/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An. H. AHMAD SANUSI1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 JuliHalaman 166 dari 236 Putusan Nomor 91/Pid.SusTPK/2016/PN.

AGUS SUNDANA1 (satu) lembar Kwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis PeningkatanKapasitas Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli2015 di Graha Transportasi Cisarua Bogor Nomor5/KW/E.03/LPPM/VII/2015 senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratusribu rupiah) An.

IKHWAN RIDWANKwitansi untuk kontribusi bimbingan tekhnis Peningkatan KapasitasBadan Musyawarah dan Badan Kehormatan tanggal 36 Juli 2015 diGraha Transportasi Cisarua Bogor Nomor : 35/KW/E.03/LPPM/VII/2015senilai Rp.4.500.000, (empat juta lima ratus ribu rupiah) An.