Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi berdasarkan UU RINo. 31 tahun 1999 adalah barang siapa dengan sengaja secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan hukum ataumenerima suap dengan merugikan keuangan Negara. Bahwa pengertian korupsi menurut istilan bahasa /kamus adalahperbuatan yang tidak baik/busuk.

sajadapat dihukum apabila secara nyata adakerugian negara ;Bahwa Kewenangan yang melekat padapejabat tata usaha negara itu masukpada teori pelebur, maka yang menjadiacuan adalah kesalahan secara publikatau pidana yang harus dibuktikanterlebih dahulu ;Bahwa Pejabat yang melaksanakan kerjasesuai prosedur dapat dipidana, karenapejabat tidak boleh dikatakan tidaktahu, tapi pidana indonesia mengenalobyektif penyertaan, karena prosespengambilan putusan yang diambilpimpinan ternyata ada bawahan ~~ yangmenerim suap

jawab; Sebagai kader Partai Demokrat yang kini sedangmengemban tugas di lembaga eksekutif maupun legislative, pusatmaupun daerah, saya akan memegang teguh moral dan etikaprofesi, serta menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik (goodgovernance), yaitu pemerintahan yang bersih dari korupsi, yangkapabel, yang responsif serta yang bekerja sekuat tenaga untukkepentingan masyarakat, bangsa dan Negara; Sebagai pejabat publik saya akan mencegah danmenghindarkan diri dari perbuatan korupsi, termasuk Suap

Tetapi kalau pengadaan barang dan jasa itudicapai dengan caracara yang melawan hukum, suap menyuap, kolusiuntuk seluruh nilai proyek itu mejadi kerugian; karena dicapai dengancaracaramelawan hukum; Kalau tidak ada caracara melawan hukum inimerupakan hubungan kontraktual biasa dengan cara yang disepakati dandengan cara lelang yang ad aproposal penawarannya dan dia sebagaipenawar yang termurah kemudian dilakukannegosiasi untuk didapatkanbest price dan itu yang terjadi dan semuanya berjalan sesuai koridormasingmasing

Kabupaten Kapuas untuk tahun 2015, tapi yang palingbesar Bidang Bina Marga kemudian Bidang Cipta Karya baru BidangPengairan;Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di DPRD sehingga saksi tidak tahupenetapan RAPBD dimaksud dan tidak pernah menerima dan melihatjadwal pembahasan;Bahwa saksi ada membuang nomor HP saksi yakni 08125025331 karenanomor HP tersebut sering saksi gunakan untuk menghubungi Imanuah,salah satunya terkait penyitaan mobil dinas di rumah Imanuah, saksitakut terlibat mengenai kejadian suap

Memberikan atau menjanjikan sesuatu;Menimbang, bahwa Tindak Pidana Korupsi yang dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1)tersebut dalam praktik disebut dengan suap aktif (actieve omkooping). Rumusan inidiadopsi dari eks Pasal 209 KUHP.Rumusan pasal 5 ayat 1 ini tidak lagi persis samadengan rumusan pasal 209 KUHP(Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi DiIndonesia, Edisi Revisi, PT. Raja Grafindo Persada, Cet. Kesatu 2016, hlm. 75).

ARYALINZA aliasDEWIE YASIN LIMPO yang menjabat sebagai Anggota DPR RI dari PartaiHanura pada Komisi VII periode 20142019;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini di dakwa secara bersamasama dengan DEWI ARYALINIZA alias DEWIE YASIN LIMPO yang telahmenerima suap berupa uang dari SETIADY JUSUF dan IRENIUS ADII, untukmengupayakan anggaran dari Pemerintah Pusat untuk pembangunan pembangkitlistrik di Kabupaten Deiyai Provinsi Papua.Menimbang, bahwa penerimaan uang tersebut diterima oleh saksi DEWIEYASIN

Bahwa proses pengajuan pindah Satuan personel Yonif133/YS ada praktek suap menyuap yang dilakukan personel yangmau pindah namun tidak melalui prosedurnya melalui Terdakwa2dan Terdakwa1 sebagai Batibinpers Sipers Korem 032/Wbr.Atas keterangan Saksi12 tersebut di atas, para Terdakwamembenarkan seluruhnya.Saksi13:Nama lengkap : FEBRIANUS TRI SAKTI.Pangkat/NRP : Pratu/31130419290293.Jabatan : Tamudi Pasipers Kima sekarang Ta BanPokko Kipan B.Kesatuan > Yonif 133/YSTempat, tanggal lahir : Jambi, 4 Febryari

Bahasyim Assifie, M.Si bin Khalil Sarinoto,pada sekitar tanggal 3 Februari 2005 atau pada suatu waktu dalam bulanOktober tahun 2005 atau pada suatu waktu dalam tahun 2005, bertempat diBank BCA di lantai 1 Gedung Bina Mulia Kuningan Jakarta Selatan atau padasuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Setiapgratifikasi kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dianggappemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yangHal. 5 dari 167 hal. Put.

Amir Fauzie, MM Bin Somad Agus selaku Kepala Dinas Kebersihan,Pertamanan dan Pemakaman Pemkab Banyuasin dan selaku Pengguna Anggaranyang ada hubungannya dengan proyek pengadaan tanah untuk area pemakamanKabupaten Banyuasin tersebut telah bertentangan dengan Pasal 12 B UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 20Tahun 2001 yaitu larangan gratifikasi/tindak pidana suap menyuap bagi pegawainegeri, dimana status Terdakwa Syaiful Bahri, SP Bin H.

kontraktor bisa untukmemilih.Bahwa Pada saat toko memberikan dukungan, apabila toko inimembelanjakan barang untuk kelengkapan apakah perbuatan inipenyetokan barang dan keuntungan ditentukan 50 % apakah keuntunganini bisa dikatakan tindak pidana, maka keuntungan itu relative dan tidak adayang dibatasi dengan daerah lain. kalau pengembalian uang berupa suapitu termasuk tindak pidana korupsi.Bahwa Pemberian dari pemilik toko kepada kontraktor itu dikatakankerugian Negara, jika pemberian itu berbentuk suap

Sus/2020229.26 3 (tiga) lembar fotokopi Nota Dinas yang ber KopPemerintah Provinsi Sumatera Utara Komisi PenyiaranIndonesia Daerah Provinsi Sumatera Utara kepada Ibu Plh.Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (KPID ProvinsiSumatera Utara) Nomor 005/300/V/2015 tanggal 07 Mei2015;229.27 3 (tiga) lembar fotokopi dokumen berkop JaringanMasyarakat Mandiri (JMM) Sumatera Utara yang berjudulPernyataan Sikap Stop Korupsi dan Suap;229.28 2 (dua) lembar fotokopi dokumen yang bertuliskan jawabanatas pertanyaan

Terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku DirekturProgram dan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober2012, 05 Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknyapada suatu waktu sejak pada Tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRI diJalan Gerbang Pemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknya padasuatu tempat tertentu lainnya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan NegeriJakarta Pusat Setiap gratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggarannegara dianggap pemberian suap

UMAR SJARIFUDDIN terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secarabersamasama, dan tindak pidana suap ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. UMAR SJARIFUDDIN denganpidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan pidana denda sebanyak Rp.200.000.000, (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendatersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6(enam) bulan kurungan ;3.

Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP ;Bahwa dalam putusan kasasinya Judex Juris telah melakukan kekeliruan denganmenyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali terbukti melakukan suap,dengan alasan alasan sebagai berikut :Bahwa dalam pertimbangannya, Majelis Judex Juris dalam mempertimbangkanterpenuhinya dakwaan kedua primer didasarkan kepada pertimbangan yangmenyatakan :"Dari fakta fakta yang terungkap di depan sidang diperoleh fakta hukum bahwaTerdakwa selaku Direktur Utama PT.

No. 48 PK/Pid.Sus/2012Bahwa Judex Juris yang menyatakan bahwa Pemohon Peninjauan Kembaliterbukti melakukan suap sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair hanyadidasarkan dan mengambil alin fakta fakta yang dikemukakan olehPenuntut Umum dengan tanpa memberikan pertimbangan yang cukup(onvoldoende gemotiveerd) sebagai landasan kenapa Pemohon PeninjauanKembali terbukti melakukan suap ;Bahwa terkait dengan pemberian dana kepada Petugas Pajak adalahdidasarkan kepada adanya permintaan dana dari pihak dimaksud

Pertimbangan yang disusun secararingkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperolehdari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahanTerdakwa ;Selanjutnya dalam Pasal 197 ayat (2) diatur bahwa :"Tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, k danipasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum ;Oleh karenanya Judex Juris telah keliru dalam menyusun putusan yangmenyebabkan Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana suap denganHal. 1264

Sebagaimana dakwaan PenuntutUmum, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali didakwa sebagai orang yangmelakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair,dimana kualifikasi Pemohon Peninjauam Kembali merupakan sebagai pelaku,yaitu orang yang memberikan suap kepada Pejabat Pemeriksa Pajak, akantetapi berdasarkan fakta yang diambil alih oleh Judex Juris (1269 putusankasasi) terlinat bahwa Pemohon Peninjauan Kembali seolah olah sebagaiorang yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan pemberian

Bidang Bina Marga kemudian Bidang Cipta Karya baru BidangPengairan;Bahwa saksi tidak pernah ikut rapat di DPRD sehingga saksi tidak tahupenetapan RAPBD dimaksud dan tidak pernah menerima dan melihatHalaman 60 dari 144 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2015/PN Pikjadwal pembahasan; Bahwa saksi ada membuang nomor HP saksi yakni 08125025331 karenanomor HP tersebut sering saksi gunakan untuk menghubungi Imanuah,salah satunya terkait penyitaan mobil dinas di rumah Imanuah, saksitakut terlibat mengenai kejadian suap

SekretarisDaerah Provinsi Sumatera Utara (KPID Provsu) nomor005/300/V/2015 tanggal 07 Mei 2015. 229.27 3(tiga) lembar copy dokumen berkop Jaringan MasyarakatMandiri (JMM) Sumatera Utara yang berjudul PernyataanSikap Stop Korupsi dan Suap. 229.28 2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan jawabanatas pertanyaan pansus terhadap Lporan KeteranganPertanggung jawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera UtaraAkhir Tahun 2014. 229.29 2 (dua) lembar asli dokumen yang bertuliskan jawaban ataspandangan Pansus DPRD

Karena keputusan suatu pernyataan kehendak (wilsverklaring)maka keputusan tidak boleh mengandung kekurangan yuridis,seperti penipuan (bedrog), paksaan (dwang) atau suap (onkoping)dan kesesatan (dwaling);3. Keputusan harus berdasarkan suatu keadaan (Situasi) tertentu;4. Keputusan harus dapat dilaksanakan tanpa melanggar peraturanperaturan lain, serta isi dan tujuan keputusan ittu harus sesuaidengan isi dan tujuan peraturan dasamya;b. Syarat formil terdiri atas:1.

Bahwa pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan sistem pelelanganmerupakan ranah hukum perdata administrasi negara dan kontrak yangHalaman 391.Putusan Pengadilan TipikorNomor : 14/Pid.SusTP K/2017/PN.Mdn.ditandatangani merupakan ranah hukum perdata sehingga perbuatanmelawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapat ditarik kepadaranah Tipikor sepanjang tidak terjadinya markup, fiktif, menerima suap,gratifikasi dan melakukan korupsi.5.

Bank Sumut dan tidak adapersoalan maka Direksi beserta bawahannya dalam melaksanakan operasionalBank tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban secara hukum apalagiHukum pidana kecuali Hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham ) yangmengusulkan / melaporkan bahwa Direksi dan bawahannya dalam pengadaansewa Mobil tahun 2013 telah melakukan tindak pidana karena adanya mark up,fiktif dan menerima suap ;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, makamenurut Hakim Keua majelis unsur secara

Hal ini sudah saya jelaskan pada saat saya menjadi Saksi dalam siding perkara suap KKP dengan Edhy PrabowoSUHARJITO pada hari rabu tanggal 17 Februari 2020 kemarin.Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Saksi menyampaikan keteranganSaksi yang benar adalah saat Saksi koreksi saat sidang.

keahlian khusus dalam akuntansi, auditing, Keuangan, metodekuantitatif, beberapa area dalam bidang hukum, penelitian, keahlianinvestigasi untuk mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi buktiserta untuk menginterpretasikan dan mengkomunikasikan temuan;Halaman 592 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt PstBahwa ruang lingkup akuntansi forensik antara lain mencakup PerhitunganKerugian Negara, analisis transaksi keuangan, analisis terkait Sumber,besaran dan nilai, serta aliran uang terkait suap

Korupsi memberi suap kepada Pegawai Negeri menurut Pasal5 Ayat (1) huruf a akan terwujud manakala pemberian itu disebabkan karena atauHalaman 1008 dari 1262 Putusan Nomor 28/Pid.SusTPK/2021/PN Jkt Pstberhubungan dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh Pegawai Negeritersebut yang bertentangan dengan kewajiban jabatannya.

Apabila si pembuatmenurut Pasal 5 Ayat (1) huruf a selesai memberi hadiah, artinya hadiah telahditerima oleh Pegawai Negeri, maka korupsi telah terjadi, dengan demikian telahterjadi pula korupsi menerima suap menurut Pasal 12 huruf a (Adami Chazawi,2016:18487);Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas,dihubungkan dengan faktafakta yang terungkap di persidangan, maka diperolehfakta hukum sebagai berikut :1.

di atasPasal 5Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmatioleh Terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapatdiyatuhkan kepada Terdakwa sepanjang pihak lain tersebut tidak dilakukanpenuntutan baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnyaseperti tindak pidana pencucian uang;Bahwa selain ketentuanketentuan tersebut di atas, terdapat pula YurisprudensiMahkamah Agung yang menyatakan bahwa Terdakwa harusmengembalikan uang suap

Korupsi dengan keuangan negara ada 2 pasal ;Suap menyuap ada 12 pasal ;. Penggelapan dalam jabatan ada 5 pasal ;234. Pemerasan ada 3 pasal ;5. Kecurangan perbuatan ada 6 pasal ;6. Pengadaan barang dan jasa pasal ;7.