Adanya Harta Bersama milik TERGUGAT yang ingin dikuasai olehPARA PENGGUGAT, sebagaimana posita 7 dan 29 huruf a,b dan dserta petitum 7,8,9 dan 10 gugatan Para Penggugat ;6. Adanya harta HIBAH yang sudah dihibahkan secara sah, yang ingindikuasai oleh PENGGUGAT , sebagaimana posita 7 dan 29 huruf cserta Petitum 7 dan 9 huruf c gugatan PARA PENGGUGAT,;7.

Bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah kediaman adalahuntuk bekerja karena masih mempunyai tanggungan ciciclan hutangper bulan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga sekarang danPenggugat Rekonvensi sama sekali tidak membantu membayarcicilan hutang tersebut dan tidak memberi nafkah uang kepadaTergugat Rekonpeni dserta anak.

terdapat buktipembayaran/pelunasan dimaksud, sehingga kantor pertanahan Kota Bangung(turut Tergugat III) memohon agar Herlina Suryana (Tergugat II), atau kuasanyaSdr.Dani.S,SH (Tergugat III), dapat melengkapi datadata tersebut.Bahwa Turut Tergugat II tugasnya hanya hanya sebagai lembaga penerbitsertipikat hak atas tanah dan pencatat tentang adanya suatu peristiwa hukum/perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihakpihak yang berkepentingan dankwalitas Turut Tergugat III dalam persoalan Tergugat I s/d II dserta

SuratKeputusan Tergugat mana senyatanya bertentangan denganPasal 87 ayat (4) huruf b dan huruf d UndangUndang Nomor5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan PeraturanPemerintah nomor 11 tahun 2017 pasal 250 huruf b dan huruf dserta pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017tentang Manajemen PNS yang menjadi dasar penerbitannya :.

diatas menurut tergugat ,Penggugat selalu memaksakan kehendak untuk menyatakan kontribusitambahan dan denda yang dituntut tergugat bertentangan dengan asaskeseimbangan akan tetapi tidak dapat membuktikan sehinnga permohonanmembayar 10 % kontribusi tambahan tidak masuk akal dan mengada ngadasehinnga harus ditolak.Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan tergugat tersebutdiatas, dengan memperhatikan pertimbangan hukum sebelumnya, MajelisHakim berpendapat walaupun pasal 6 ayat 1 huruf b, c dan dserta

No. 343/Pdt.G/2017/PA SidrapPalancoi Bin Mamo menikah dengan Denge alias Dengeng (istri Kedua PalancolBin Mamo) Oleh karenanya objek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi (a, b, c, dserta e dan f) bukanlah harta gonogini sebagaimana yang didalilkan oleh ParaPenggugat Rekonvensi.Dalam Pokok Perkara :1. Bahwa segala apa yang telah terurai dalam Konvensi dan Eksepsi di atassecara Mutatis Mutandis dianggap terurai kembali dalam Rekonvensi ini2.

tanah tersebut diukur kembali olehBPN pada waktu itu ;Bahwa setahu saksi pak Obe gandhi itu sebagai orang yang mempunyai kuasauntuk membeli dan menjual atas objek tanah terpekara tersebut ;Bahwa jarak lokasi objek tanah terperkara dengan rmah saksi kirakira antara 1(satu) kilometeran ;Bahwa saksi sampai sekarang pun sering melewati objek tanah terperkaratersebut;Bahwa dulu dilokasi objek tanah terperkara tersebut hanya ada 1 9satu) buahbangunan runah bedeng/gubug yang terbuat dari kayu dan triplek dserta

tanah tersebutdiukur kembali oleh BPN pada waktu itu ;Bahwa setahu saksi pak Obe gandhi itu sebagai orang yangmempunyai kuasa untuk membeli dan menjual atas objektanah terpekara tersebut ;Bahwa jarak lokasi objek tanah terperkara dengan rmah saksikirakira antara 1 (satu) kilometeran ;Bahwa saksi sampai sekarang pun sering melewati objek tanahterperkara tersebut;Bahwa dulu dilokasi objek tanah terperkara tersebut hanya ada1 9satu) buah bangunan runah bedeng/gubug yang terbuatdari kayu dan triplek dserta

SuratKeputusan Tergugat manaselain bertentangan dengan Pasal87 ayat (4) huruf d UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil NegaradanPeraturanPemerintahnomor11 tahun 2017 pasal 250 huruf dserta pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang ManajemenPNSyang menjadi dasar penerbitannya ;b.

Melaksanankan segala tindakan hukum lain yang murdiperlukan atau. dianggap baik dan berguna tmenyempurnakan jual beli dan penyerahan atas sasebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;Pasal 6Para Pihak dengan ini sepakat bahwa setiap tindakan htatau proses hukum yang timbul sehubungan dengan Perjaini akan diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta SelatanPara Pihak dengan ini memilin domisili umum dan tetekantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;Demikianlah, berdasarkan ketentuanketentuan tersebut dserta

Bahwa Terdakwa mencium Saksi2 diruang tamu Komplek Cakrawala dalam keadaan lampumenyala dan kaca nako menggunakan hordeng transparan sehingga dapat dilihat dari luar kesannyaOditur mengadangada dan berhayal secara fiksi (anggapan) sehingga kesannya terlalu subyektif dantidak obyektif sebab Oditur tidak memperhatikan Pasal 173 (1), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) huruf dserta Pasal 174 UU Nomor 31 tahun 1997.d.

takut ketahuan orang maka saya juga pergi dari tempat kejadian itudan meninggal korban di TKPBahwa selain mencekik Terdakwa juga ada meninju punggung korban sebanyak 1kali karena pada saat itu korban melawan;Bahwa tujuan mencekik korban adalah untuk menghilangkan jejak;Bahwa mencekik korban sudah diatur sejak didepan SDN 19;Bahwa barang milik korban yang sudah Terdakwa dapatkan adalah uang sebesar Rp.90.000, (sembilan puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa II Rp. 65.000, (enampuluh lima ribu rupiah) dserta

., sebagaimana tercantum pada positagugatan angka 19 huruf d, angka 23, dan petitum gugatan angka 4 huruf dserta disebutkan dalam pertimbangan hukum halaman 79, 80 huruf d, dan 82alinea kedua dan dalam amar 3 halaman 83 putusan Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus ;Bahwa perkara mana telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung Kelas A Khusus pada tanggal 01 Maret 2017, danperkaranya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap

pekerja/buruh; dand. perjanjian antara perusahaan pengguna jasa pekerja/buruh dan perusahaan lain yangbertindak sebagai perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh dibuat secara tertulis dan wajibmemuat pasalpasal sebagaimana dimaksud dalam undangundang ini.(3) Penyedia jasa pekerja/ouruh merupakan bentuk usaha yang berbadan hukum dan memiliki izindari instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.(4) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf dserta

Keuangan Nomor128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara; (videBukti9)Bahwa selanjutnya pengenaan dan pemberlakuan norma tentangpengenaan PNBP atas penggunaan seluruh area kawasan hutanyang dipinjampakaikan dan seluruh area perjanjian pinjam pakaikawasan hutan khususnya dalam rangka kegiatan pertambangansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf b angka1 dan Pasal 15 ayat (1) huruf b PP RI Nomor 105 Tahun 2015 jugatelah bertentangan dengan ketentuan, Pasal 5 huruf c dan huruf dserta

dalam rangka kegiatan pertambangansebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2), ayat (3)dan (5) dan Lampiran PP 33/2014, Pasal 21 ayat (1) huruf a PP24/2010, Pasal 6 ayat (2) huruf b angka 1 dan Pasal 15 ayat (1)huruf b PP 105/2015, merupakan jenis pungutan lain yangbersifat memaksa dan dapat ditagin secara memaksa yangpengaturannya harus diatur dalam bentuk UU dan bukan denganPP, sehingga bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 danPasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU PNBP dan Pasal 5 huruf c, dserta

Bangun Nusa Raya);Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dihadirkan olehPenggugat tersebut Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa dari Tergugat s/dserta Tergugat IV menyatakan akan menanggapi keterangan saksi dan jugaterhadap alat bukti surat yang diajukan dalam perkara a quo bersamasamadalam kesimpulan;Menimbang, bahwa guna menguatkan dalill jawabannya dalamperkara a guo maka Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat III melaluiHalaman 63 dari 81 Putusan Nomor 29/Pdt.G/2018/PN Slw.Kuasanya telah menyerahkan

ayat (3) UndangUndang Nomor: 13 Tahun 2003 yang berbunyi Perusahaanlain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harusberbadan hukum dan Pasal 66 ayat (3) UndangUndang7Nomor: 13 tahun 2003 yang berbunyi Penyedia jasaPekerja/Buruh merupakan bentuk usaha= yangberbadan hukum dan memiliki izin dari instansi yangbertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan danPasal 66 ayat (4) UndangUndang Nomor: 13 Tahun 2003berbunyi Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksuddalam ayat (1), ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf dserta

banyak andil dalam membiayai anakanakPenggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai pekerjaan tetap,Dan Hal tersebut wajar jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 41UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974, dimana ditegaskan bahwa "bapakyang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikanyang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapatmemenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibuikut memikul biaya tersebut", vide Pasal 105 huruf c, Pasal 149 huruf dserta

Setelahmengetahui hal tersebut lalu saksi bersamasama karyawan PTPN IV UnitKebun Tonduhan melakukan kunjungan kunjungan kelapangan tentangkemungkinan Tandan Buah Segar dicuri dari Blok Blok 03 A dan Blok 03 Dserta Blok 11 G dan diketahui bahwa ada 3 (tiga) cara/modus operandipencurian tersebut yakni:1. Pencurian terhadap Tanda Buah Segar Tanaman Kelapa Sawitlangsung diambil dan dicuri dari pohon sawitnya tanpa sepengetahuandari karyawan PTPN IV Unit Kebun Tonduhan dan2.

Marajang binti Ambo Tuwo lampedikarenakan oleh Para Penggugat turut menikmati pula hasil dariHalaman 54 dari 95 putusan Nomorpenjualan obyek tersebut dan akan dibuktikan pada sidang pembuktianSiapa yang membeli dan siapasiapa pihak yang menerima uang hasilpenjualan obyek tersebut;4) Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat pada poin 1. d dan 2.dserta pada poin 1.e dan 2.e adalah tidak benar adanya namun yangsebenarnya ialah obyek tersebut dijual oleh P.