Tergugat II yangharus diteruskan kepada Tergugat dan Penggugat tetapi Tergugat II sengajamenahan Certificate of Conformity ;Bahwa sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat Ill adalah Certificate ofnon Conformity yang menyatakan bahwa barang tidak lengkap dengan alasan tidakadanya "Stock Preparation Line hal ini tidak benar karena barang yang dimaksudmemang belum dikirim atas permintaan Tergugat Il, sehingga barang iniseharusnya tidak menjadi objek pemeriksaan ;Bahwa pengiriman bertahap diperbolehkan (Partial

Artinya padasaat perkara a quo diperiksa di Pengadilan Negeri Rengat yang bersidang diTeluk Kuantan terdapat banyak fakta dan keadaan yang timbul, tetapi JudexFacti sama sekali tidak memberikan pertimbangan atau hanya memberikanpertimbangan secara partial/tidak utuh.Bahwa sesuai dengan faktafakta di persidangan antara lain keteranganmereka Terdakwa yang mencabut keterangannya pada saat penyidikan akantetapi Terdakwa tidak dapat membuktikan penyangkalannya tanpa alasanyang sah dan Terdakwa pun tidak

peran yang strategis yang perlu ditingkatkan secara komprehensifdemi menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masadepan karena berpotensi merusak masyarakat, knususnya generasi muda,sehingga perlindungannyapun tentu perlu bersifat kKhusus/ extra ordinary,akan tetapi sebaliknya dalam penegakan hukumnya, penjatuhan pidanayang mencederai rasa keadilan juga harus dihindarkan;v Bahwa perspektif rasa keadilan masyarakat tentunya mencakupkeseluruhan masyarakat seutuhnya, tidak bersifat partial

yangditerbitkan oleh Lloyd & Partners Limited tertanggung adalah Glencore InternationalAG dengan nilai asuransi sebesar USD 119,132.64 terdapat inkonsistensi dataapabila dibandingkan dengan nilai invoice sebesar CIF USD 93,260.40;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer dari Bank HSBCPemohon Banding tanggal 9 Februari 2012 diketahui bahwa Pemohon BandingMenimbangtelah melakukan pembayaran kepada JD Resources Limited, Singapore, sebesarUSD 53,260.40 dengan keterangan for beneficiary : partial

Pontianak pada tanggal 12 Oktober 1995 denganRisalah Lelang Nomor 263/19951996 tanggal 12 Oktober 1995 danmenjatuhkan pidana terhadap Terdakwa (Pemohon Kasasi sekarang) denganpidana penjara selama 1 (satu) tahun;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang telahmenguatkan begitu saja putusan Judex Facti Pengadilan Negeri PontianakNomor 758/Pid.B/2014/PN.PTK. telah salah menerapkan hukum ataumenerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sehingga putusan tersebutsalah, keliru dan terlalu partial

suratdan barang bukti yang diajukan di depan persidangan, diperoleh fakta sebagaiberikut : ... dan seterusnya, melainkan merupakan tanah yang sudah dimilikioleh Bintarti, yang sebelumnya dimiliki oleh Soewardi, oleh karena itu adanyaSurat Pernyataan Menggarap dan SKT dimaksud di atas kedua bidang tanahtersebut telah melawan hukum atau melanggar hukum atau melawan hak oranglain (pemilik tanah yakni Saksi Bintarti);Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianaktersebut terlalu partial

Sedangkan kata"payment" diartikan sebagai "The partial or complete discharge of anobligation by its settlement in the form of transfer of funds, assets, orservices equal to the monetary value of part or all of the debtor'sobligation" atau berarti pemenuhan sebagian atau keseluruhan darisuatu kewajiban yang penyelesaiannya dapat berbentuk pemindahandana, aktiva atau jasa yang setara dengan nilai uang dari sebagianatau keseluruhan kewajiban debitur tersebut;Bahwa Paragraf 5 OECD Commentary (komentar

Sedangkan kata "payment"diartikan sebagai "The partial or complete discharge of an obligation byits settlement in the form of transfer of funds, assets, or services equalto the monetary value of part or all of the debtor's obligation" atau berartipemenuhan sebagian atau keseluruhan dari suatu kewajiban yangpenyelesaiannya dapat berbentuk pemindahan dana, aktiva atau jasayang setara dengan nilai uang dari sebagian atau keseluruhankewajiban debitur tersebut.Bahwa Paragraf 5 OECD Commentary (komentar

Bahwa Pertimbangan majelis HakimTingkatpertama dalam menilai faktafakta yang timbul dipersidangantidaklan menyeluruh, hanya mengambil alatalat bukti secara partial(sepotongsepotong) tidak secara utuh, sehingga kesimpulan yang diambil Putusan Nomor 72/PID.SUS/2015/PT PTK 11untuk membuktikan unsurunsur yang terkandung dalam pasal daridakwaan tidak lengkap atau tidak utuh sehingga putusannya telah salahdalam penerapan hukum pembuktian.Be Bahwa akibat dari penerapan hukumpembuktian yang tidak tepat tersebut

Wilayah tertentu secara partial.(2) Penunjukan kawasan hutan Wilayah Provinsi sebagaimanadimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Menteri denganmemperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP)dan atau pemaduserasian TGHK dengan RTRWP.(3) Penunjukan wilayah tertentu secara partial menjadi kawasanhutan harus memenuhi syaratsyarat sebagai berikut:a. usulan atau rekomendasi Gubernur dan atau Bupati/ Walikota;b. secara teknis dapat dijadikan hutan.(4) Penunjukan Wilayah tertentu untuk dapat

Bahwa pertimbangan hukumnya Majelis Hakim a quo memperlihatkansikap partial Majelis Hakim a quo ke arah Terbanding denganmengabaikan secara terangterangan prinsipprinsip hukum perdatameteril dan atau hukum perdata formil, atau setidaktidaknyamemperlihatkan kurangnya wawasan kematangan penguasaan hukumMajelis Hakim a quo, sebab : bahwa adalah sangat irrasional apabila gugatan terhadap tuntutan hakkeleluasaan/kebebasan Pembanding untuk setiap saat dapat bertemusekaligus membawa anak Pembanding dan

dan 19);Dengan demikian, jelaslah bahwa Majelis Hakim Judex Facti tidakbenarbenar serius dalam memeriksa, mencermati,mempertimbangkan dan memutuskan perkara a quo, sehinggamelahirkan keputusan yang chaotic, dan mengancam kepastianhukum bagi Pemohon Kasasi/Penggugat;Bahwa ternyata, Majelis Hakim Judex Facti dalam memeriksaperkara a quo tidak benarbenar menggali, mengikuti danmemahami secara utuh nilainilai hukum yang terkandung dalamUndang Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007,karena sikap partial

karena sesuai dengan dokumen kesepakatan berupanotulen rapat tanggal 1 Mei 2010, sisa pembayaran atas sertifikat yangsudah terbit akan dibayarkan setelah tahaptahap butir s/d 6 telahdilaksanakan sesuai dengan syarat dan kondisi yang telah disepakati, dansampai saat ini Termohon belum menyelesaikan pekerjaannya tersebut;e Membantah tuntutan Termohon atas pengembalian uangretensi sebesar Rp24.572.426.744,00 yang dikabulkanMajelis Arbiter dengan dasar telah dilaksanakannya serahterima pekerjaan secara partial

:Menimbang bahwa mengenai tuntutan Pemohon berupa pengembalian uang retensisebesar Rp24.527.426.744,00 (dua puluh empat milyar lima ratus tujuh puluh duajuta empat ratus dua pulu enam ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah, Majelisberpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilaksanakan penyerahan(serah terima) pekerjaan secara partial, maka uang retensi yang dikembalikan adalahsebesar 50% x Rp24.527.426.744,00 yaitu sebesar Rp12.286.213.372,00 (duabelas milyar dua ratus delapan puluh

:Menimbang bahwa mengenai tuntutan Pemohon berupa pengembalian uangretensi sebesar Rp24.527.426.744,00 (dua puluh empat milyar lima ratus tujuhpuluh dua juta empat ratus dua pulu enam ribu tujuh ratus empat puluh empatrupiah), Majelis berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telahdilaksanakan penyerahan (serah terima) pekerjaan secara partial, maka uangretensi yang dikembalikan adalah sebesar 50% x Rp24.527.426.744,00 yaitusebesar Rp12.286.213.372,00 (dua belas milyar dua ratus delapan puluh

kekhilafan dan kekeliruan yang nyata karena alasanalasan sbb.:1 Berdasarkan Pasal 47 ketentuan khusus yang menjadi lampiranSPK, yang dimaksud dengan serah terima proyek adalah serahterima final untuk basement dan Area Mall, Tower A termasukfinishing 100 unit apartemen Tower B yang masingmasing harusdiselesaikan secara keseluruhan termasuk MEP berfungsi dandapat digunakan, sedangkan serah terima yang dibuktikanTermohon pada saat pemeriksaan di BANI adalah bukan serahterima final melainkan serah terima partial

Dengan demikian jelas bahwa MajelisHakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin telah salah menerapkan hukumdikarenakan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah berlebihan dalammemutuskan perkara yang tidak diminta oleh para Termohon Kasasi semulaTergugat dan Il/Pembanding dalam jawaban/eksepsi/duplik/memoribandingnya (Ultra Petitum Partial), sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat(3) HIR ;3.

Bahwa Pertimbangan majelis HakimTingkatpertama dalam menilai faktafakta yang timbul dipersidangantidaklan menyeluruh, hanya mengambil alatalat bukti secara partial(sepotongsepotong) tidak secara utuh, sehingga kesimpulan yang diambil Putusan Nomor 72/PID.SUS/2015/PT PTK 11untuk membuktikan unsurunsur yang terkandung dalam pasal daridakwaan tidak lengkap atau tidak utuh sehingga putusannya telah salahdalam penerapan hukum pembuktian.Be Bahwa akibat dari penerapan hukumpembuktian yang tidak tepat tersebut

Sedangkan kata "payment"diartikan sebagai "The partial or complete discharge of an obligation byits settlement in the form of transfer of funds, assets, or services equalto the monetary value of part or all of the debtor's obligation" atau berartipemenuhan sebagian atau keseluruhan dari suatu kewajiban yangpenyelesaiannya dapat berbentuk pemindahan dana, aktiva atau jasayang setara dengan nilai uang dari sebagian atau keseluruhankewajiban debitur tersebut.Bahwa Paragraf 5 OECD Commentary (komentar

STAI Acprilesma Indonesia telah melakukanklarifikasi ke KOPERTAIS dan KementrianAgama RI bahwa lembaga tersebut tidak lagimenyelenggarakan perkuliahan kelas jauh; Halaman 11 dari76 Putusan Nomor: 153/G/2015/PTUNJKT(2) Bahwa Tergugat telah membuat danmengeluarkan keputusan yang memutuskanmencabut Persetujuan Pendirian Perguruan TinggiAgama Islam Swasta, yaitu Sekolah Tinggi AgamaIslam (STAI) Acprilesma Indonesia secara tibatiba, sepihak (partial) dan tanpa memberikanalasan yang jelas serta tanpa=

merupakan Badan Usaha Milik Negara selaku BadanPenyelengara dengan mekanisme pembayaran prem;Karenanya, adalah tidak patut dan tidak layak apabila kemudianPEMOHON KASASI selaku Pengusaha Peserta Jamsostek tetap,terbebani oleh kewajiban melaksanakan ketentuan Pasal 166 UndangUndang No. 13 Tabun 2003;Dengan demikian, Judex Facti telah keliru dalam menerapkan hukumdengan hanya melihat ketentuan yang ada dalam suatu PeraturanPerundangan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1993untuk secara partial

No.635 K/Pdt.Sus/201 1199 tertanggal 26 Februari 2008,yang dibuat di hadapan NotarisMisahardi Wilamarta,SH, Termohonadalah penjual, dan Pemohon adalahpembeli unit perkantoran Nomor 8I digedung Grand Soho Slipi (dahulubernama Grand Aston Soho) yangberalamat di Jalan Letjen S.ParmanKav.2224 Jakarta Barat 11480 ;Bahwa berdasarkan PPJB, Termohonmempunyai kewajiban untukmenyerahkan secara partial Unittersebut kepada Pemohon bersertahak untuk menggunakan sebagianfasilitasfasilitasnya pada tanggal 31Juni

Bahwa Judex Facti dalam mengadili perkara ini telah kelirumenilai seluruh bukti Pemohon Kasasi secara partial tanpamengkaitkan dan menghubungkan dengan bukti yang lainnyasecara kesatuan, sehingga demikian keputusan Judex FactiPengadilan Negeri Binjai dengan pertimbangannya padahalaman 25 alinea 3 Menimbang dipersidangan dstmeminta agar surat perjanjian pengikatan jual beli tanggal 16Juni 2011 dst ... adalah dan berkekuatan hukum (bukti P1 danT2) patut untuk dikabulkan dan Judex Facti Pengadilan NegeriBinjai

Kasasi/Tergugat dan II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Bahwa para Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusanPengadilan Tinggi Medan tanggal 08 Pebruari 2011 Nomor 292/PDT/2011/PT.Mdn yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 34/Pdt.G/2009/ PN.Kbj tanggal 25 Pebruari 2010 baik mengenai pertimbanganhukumnya maupun bunyi amar putusannya, sebab Majelis Hakim PengadilanTinggi Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo telahmemperlihatkan sikap yang terlalu partial