Penggugat:
MIRZAN IKBAL
Tergugat:
1.GUMARI
2.MAHKAMAH PARTAl DEMOKRAT
Turut Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAl DEMOKRAT

Bahwa TERGUGAT I (Mahkamah partal) Demokrat telahmenerbitkan/mengeluarkan Putusan Nomor : 262/DPPPHPU/2014, Tertanggal16 Oktober 2014, yang Amar Putusannya sebagai berikut ;Dalam Provisi : Menolak Permohonan Provisi Pemohon ; Putusan Perkara No.96/Pdt.GParpol/2017/PN.JKT.PST Hal. 3Dalam Pokok Perkara : Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Sebagaian ; Menyatakan Termohon Terbukti Telan Melakukan Perbuatan YangBertentangan Dengan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah TanggaPartai Democrat, Kode Etik Partai

HalmanaSurat keputusan ini sudah sesuai dengan misi Partai HatiNurani Rakyat (PARTAl HANURA) dan sudah sesuai denganUndang Undang Dasar 1945 serta peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia;4.

ARTPartai Hati Nurani Rakyat (PARTAl HANURA) Pasal 7 tentangSanksi Organisasi ayat (4) point d sebagaimana tersebut diatasserta sudah sesuai dengan Undang Undang Dasar 1945 sertaperaturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia;.

Dengan demikian maka konsideran menimbanghuruf b Surat Keputusan Dewan Pimpinan Cabang Partai HatiNurani Rakyat (PARTA HANURA) Kabupaten Bojonegoro tidakdapat disebut sebagai tindakan sewenang wenang dan jugatidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Partai Hati NuraniRakyat (PARTAl HANURA).

Bahwa penyebutan pasal 11 danPasal 17 ayat (3) Anggaran Dasar Partai Hati Nurani Rakyat(PARTAI HANURA) yang digunakan landasan Penggugat untukmenggugurkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan CabangPartai Hati Nurani Rakyat (PARTAl HANURA) KabupatenBojonegoro kepada Tergugat adalah sangat tidak tepat.

Dengan demikian keputusan Partai HatiNurani Rakyat (PARTAl HANURA) untuk memberhentikankeanggotaan Saudara SUDJONO BUDIONO sudah memilikikekuatan hukum tetap dengan tanpa menunggu putusanhukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap diriPenggugat dalam peradilan pidana atas nama diri PENGGUGAT;8.

PARTAl BURUH NO. SK : 0438/SKEP/DPPPARTAI BURUH/II/2011SUARIA SNH 0,79 sseessceses sors ence menseesoesmaoesmsicoresmeaeenenomaaesh. PARTAL KEDAULATAN NO. SK: 344.C/SK/DPP.PK/DPC/IV2010SUARA SAHIOS8% ji. PARTAL PKP NO. SK : 09/SKEP/DPPPAKAR PANGANIIV/2011SUARA. SAH 1 549% cc TREEj. PARTAI PPDI NO. SK 1511/SK/DPP/PPDVXV08SUARA, GINO, 70 ees er eens rene sees ere memeeneneeerSk. PARTAI ...4k. PARTAl PPNUI NO. SK: KEP27.07.02/DPP.PPNUI/2010S UARIA SIH 0, 2A panama een eee een eee enen.

Setelah terbentuknya Kabupaten Nagekeo sebagai DaerahOtonomi Baru (Pemekaran dari Kabupaten Ngada) Penggugat diangkat menjadiWakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan(PDIP) Kabupaten Nagekeo masa bakti tahun 2010 s/d tahun 2015, dilanjutkanlagi sebagai Wakil Ketua DPC PDI perode 2015 s/d tahun 2020 (sekarang),disamping itu. telah mengikuti pelatihnan Kader PARTAl DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (PDIP) yang dilaksanakan oleh DEWANPIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA

Sehinggapenyelesaian di tingkat DPP PDIP gagal, dan sampai dengan sekarangPenggugat tetap menjadi Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo yang sahbedasarkan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Nagekeo tahun2014;Bahwa Penggugat sangat dikejutkan ketika pada tanggal 10 April 2017Penggugat mendapat pemberitahuan dari Sekretariat DPRD KabupatenNagekeo bahwa sedang dilakukan Proses PAW anggota DPRD KabupatenNagekeo dari Penggugat YAKOBUS SUSU, S.IP kepada ROBERTUS RAGA,SH atas pengajuan Dewan Pimpinan Cabang PARTAl

Ajo Bupu ;Bahwa pada Pemilu tahun 2014 Penggugat Yakobus Susu adalah salah satucalon anggota DPRD Kabupaten Nagekeo dari PARTAl DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (PDIP) dari Daerah Pemilihnan Nagekeo 2 dansekarang yang bersangkutan menjadi Anggota DPRD Kab.Nagekeo masa bakti20142019 ;Bahwa selama masa kepemimpinan Saksi selaku Ketua DEWAN PIMPINANCABANG PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (DPCPDIP)Kabupaten Nagekeo masa bakti tahun 20102015, Yakobus Susu tidak pernahmelakukan pelanggaran kode etik

adanya pemecatan Yakobus Susu tersebut ;Bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARTAIDEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) Jika ada kesalahan ataupelanggaran seorang anggota Partai harus diberi peringatan terlebih dahulu dandiproses sesuai tahapantahapan sampai tingkat yang tertinggi dan DewanPimpinan Cabang bisa memberi saran dan pendapat berkaitan dengan seoranganggota Partai yang melakukan pelanggaran ;Bahwa Robertus Raga adalah salah seorang calon anggota DPRD kab.Nagekeodari PARTAl

DEMOKRASI INDONESIAPERJUANGAN (PDIP) ;Bahwa pada Pemilu legislatif tahun 2014 dari PARTAl DEMOKRASIINDONESIA PERJUANGAN (PDIP) Kabupaten Nagekeo ada 3 (tiga) orang yangditetapbkan sebagai anggota DPRD terpilin Kabupaten Nagekeo oleh KPU yaituSilvester Yewa, Yakobus Susu dan Marselinus F.Ajo Bupu ;Bahwa Saksi kenal dengan Robertus Raga sebagai Calon Legislatif dari PARTAIDEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) pada Pemilu 2014 tetapi tidakditetapkan sebagai anggota DPRD Kabupaten Nagekeo karena hanya

PARTAL KEBANGKITAN NASIONAL ULAMA ( PKNU )beralamat di Jl. Rajasa Negara 29, Puri, Mojokertoyang dalam hal ini diwakili oleh : Sdr. H. Abd. Muchid, SH(Ketua PKNU), WNI, Pekerjaan : Swasta, tempat tinggal : Jl.Rajasa Negara 29, Puri, Mojokerto dan Sdr. Drs. H. AmienSyarifuddin (Sekretaris PKNU), WNI, Pekerjaan : Swasta,tempat tinggal : JI. Rajasa Negara 29, Puri, Mojokerto ; 2. PARTAl GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA ),beralamat di Jl.

Gatotkaca C21, Sooko, Mojokerto; Dan Sadr.Agusnari (sekretaris), WNI, Pekerjaan : Swasta, tempat tinggal : Jl.Gatotkaca C21, Sooko, Mojokerto ; 11.PARTAl MATAHARI BANGSA ( PMB ), beralamat di Jl.Kauman II/4, Gedeg, Mojokertou, yang dalam hal ini diwakilioleh : Sdr. M. Imaduddin IR (Ketua), WNI, Pekerjaan : Swasta,tempat tinggal : Jl. Kauman II/4, Gedeg, Mojokerto; Dan Sadr.Eka Rahendra Setiawan (sekretaris), WNI, Pekerjaan : Swasta,tempat tinggal : Jl. Kauman Il/4, Gedeg, Mojokerto =;12.

Pemohondihukum untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang HakUji Materiil, serta peraturan perundangundangan lain yang terkait;MENGADILI,Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon:1.PARTAl

DEMOKRASI PEMBARUAN (PDP), 2.PARTAI KEADILAN DANPERSATUAN INDONESIA (PKPI), 3.PARTAl KEBANGKITAN NASIONALULAMA (PKNU), 4.PARTAl DAMAI SEJAHTERA (PDS), 5.PARTAIPENGUSAHA DAN PEKERJA INDONESIA(PPPI), 6.PARTAI SERIKATRAKYAT INDEPENDEN (SRI), 7.PARTAl PEDULI RAKYAT NASIONALHalaman 15 dari 16 halaman.

Putusan Nomor 07 P/HUM/2013(PPRN), 8.PARTAl KEDAULATAN BANGSA INDONESIA BARU (PKBIB),9.PARTAI PERSATUAN NASIONAL (PPN), 10.PARTAI KARYA PEDULIBANGSA (PKPB), 11.PARTAI REPUBLIK, 12.PARTA NASIONAL REPUBLIK(NASREP), 13.PARTAI BULAN BINTANG (PBB), 14.PARTAI KEDAULATAN,15.PARTAI BURUH tersebut tidak dapat diterima;Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesarRp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober

PARTAl MATAHARI BANGSA (PMB), 2. PARTAI BULANBINTANG (PBB), 3. PARTAl BINTANG REFORMASI (PBR), 4. PARTAIKEADILAN SEJAHTERA (PKS), dan 5. PARTAI KEBANGKITAN NASIONALULAMA (PKNU). Sebagai gambaran Pemilu 2009 diikuti oleh 44 partai dan diBitung hanya diikuti oleh 36 partai.

Mengikuti prosesproses dan taatpada aturan partal;3. Bahwa PENGGUGAT telah mengikuti pemilihan umum tahun20142019 untuk mencalonkan diri sebagai salah satu calon dari PANdalam pemilihan anggota DPRD Kota Malang. Dalam proses Pemilutersebut, PENGGUGAT telah mendapatkan dukungan yang luas darimasyarakat, hal ini dibuktikan perolehan suara yang cukup untukmendapatkan kursi di DPRD Kota Malang. Hal tersebut sesuai suratsuratyang dikeluarkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) KotaMalang;6.

Menjunjung tinggi kehormatan partal;b. Memegang teguh dan taat pada platfor, AD dan ART, sertaPeraturan Partai;c. Membayar iuran anggota;d. Tidak merangkap sebagai anggota organisasi partal politik lain;e. Mendukung dan menyukseskan tujuan, arah perjuangan, danprogram partal;f. Mengikuti proses perkaderan.11. Bahwa sebagai salah satu kader/anggota Partai Amanat Nasional,PENGGUGAT telah menghabiskan hariharinya untuk mengembangkankarya bagi masyarakat luas.

Bahwa permasalahan PENGGUGAT sebagai anggota dewandengan tindakan mengambil uang kontribusi Dewan Fraksi PAN di DPRDKota Malang PENGGUGAT telah menyelesaikannya dengan cara yangbenar dan sesuai dengan kode etik partal;30. Bahwa PENGGUGAT telah mengembalikan uang kontribusi yangdituduhnkan kepada PENGGUGAT.

Padatahun 2008 barulah kami dicatat sebagaianggota partal PDKI termasuk Tergugatberdasarkan keputusan DPP kepengurusanpartai PDKI cabang Alor di Kalabahi olehsaudara RUDISAN kK.

LILYy;Bahwa setelah saksi mengetahui dipecat darikeanggotaan partai saksi merasa masih tetapsebagai anggota, meskipun partal sudahberubah nama karena pemecatan yang dilakukanoleh Tergugat tidak prosedural, dimanaTergugat tidak lagi berkedudukan sebagaipimpinan cabangPartai pee ee43e Bahwa saksi mengatakan pemecatan yangdilakukan Tergugat tersebut tidak proseduralkarena Tergugat berkedudukan sebagaipimpinan cabang dimana ia telah dipecat padatahun 2010 oleh DPP.

= Tangga (AD / ART);e Bahwa di dalam Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga partai ada disebutkan tentangprosedur untuk memecat anggota partai antaralain:e Penggugat tidak melaksanakan tugasselama 4 bulan; e Penggugat tidak pernah mengikuti rapate Penggugat dipidana 4 tahun penjara;e Penggugat mengundurkan diri;e Penggugat pindah ke partai lain;e Bahwa sekalipun ada anggota yang melanggarAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggatersebut tertapi DPP tidak berhak memecat,karena pemecatan anggota partal

JHON MODUSlkesempatan untuk membela diri tetapi tidakdigunakan; 7777 7Bahwa ADART partal tidak mengalamiperubahan masih tetap; Bahwa sebelum partai berubah nama, Penggugatdiberhentikan dari pengurus cabang partali; Bahwa alasanalasan pemecatan Penggugatkarena tidak mau bekerja sama dan Penggugatbersama temantemannya membentuk partalbaru; Bahwa saksi mengetahui SK yang dipegangTergugat ditandatangani Ketua dan SekjenDPP, sedangkan SK yang dipegang Penggugatditandatangani oleh Sekjen DPP saja;Bahwa

LILLY sebagai ketuanya ; Halaman 51 dari 76 halaman, Putusan Nomor: 12/Pdt.G/2011/PN.KLBe Bahwa berdasarkan hasil verifikasi ada 17partai politik peserta pemilu di KabupatenAlor dan diantara 17 partal itu 1diantaranya adalah partai PKDI Cabang Aloryang diketuai oleh saudara RUDISON K. LILLYe Bahwa Partai PKDI Cabang Kabupaten Alortercatat dikantor Kesbanglinmas Kabupatene Bahwa sesuai catatan pada register di kantorKesbanglinmas, ketua cabang partai adalahRUDISON K.

3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud padaayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60(enam puluh) hari sejak disidangkan;(4) Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final danmengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yang ditetapkanoleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua DewanPembina;(5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu),ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diatur dalamperaturan partal

3) Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksudpada ayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan palinglambat 60 (enam puluh) hari sejak disidangkan;(4) Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat finaldan mengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yangditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan KetuaDewan Pembina;(5) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatasdiatur dalam peraturan partal

Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diaturdalam peraturan partal;. Bahwa berpedoman pada Pasal 33 ayat (1) UU Parpol aquo, makaPengadilan Negeri hanya berwenang untuk mengadili perkarasengketa Partai Politik apabila terdapat kondisi penyelesaianperselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai,.

Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diaturdalam peraturan partal;3. Bahwa berdasarkan UU Parpol dan AD/ART Partai Gerindra aquoterang dan jelas atas setiap sengketa internal Partai harus terlebihdahulu diselesaikan melalui mekanisme Mahkamah Partai Gerindrayang disebut Majelis Etik dan Kehormatan.4.

Dewan Pembina;Penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud padaayat 1 (satu) tersebut diatas harus diselesaikan paling lambat 60(enam puluh) hari sejak disidangkan;Putusan Majelis Kehormatan Partai GERINDRA bersifat final danmengikat secara internal dalam bentuk rekomendasi yangditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan KetuaDewan Pembina;Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1(satu), ayat 2 (dua), ayat 3 (tiga) dan ayat 4 (empat) diatas diaturdalam peraturan partal

., yang sanggup per kepala beri Rp100.000,, lalu terdakwa memberikan 1 (satu) lembar fotocopy kertasyang bertuliskan PARTAl GERAKAN INDONESIA RAYA pada sebelah kirikertas terdapat gambar Kepala Burung Garuda yang terdapat kotakserta di dalam kotak tertulis angka 9 (Sembilan) tertulis OKY IQBALFRIMA, SE. dan 1 (satu) lembar uang Rp 100.000, dengan nomor seriMJG212812 kepada Surtini, setelah Surtini menerimanya, selanjutnyaterdakwa pergi ke rumah penduduk yang lain untuk membagibagikan 1(satu) lembar

fotocopy kertas yang bertuliskan PARTAl GERAKANINDONESIA RAYA pada sebelah kiri kertas terdapat gambar KepalaBurung Garuda yang terdapat kotak serta di dalam kotak tertulis angka9 (Sembilan) tertulis OKY IQBAL FRIMA, SE. serta uang Rp 100.000..Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 April 2014 sekira pukul 20.00 Wibketika Syahpuddin Damanik Als.

Batu Bara.Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membagibagikan 1 (satu) lembarfotocopy kertas yang bertuliskan PARTAl GERAKAN INDONESIA RAYApada sebelah kiri kertas terdapat gambar Kepala Burung Garuda yangterdapat kotak serta di dalam kotak tertulis angka 9 (Sembilan) tertulisOKY IQBAL FRIMA, SE. dan 1 (satu) lembar uang Rp 100.000, kepadasetiap Surtini atau orang di Dsn. V Desa Kuala Tanjung Kec. Sei SukaKab.

Bahwaperbuatan dengan memberikan terdakwa 1 (satu) lembar fotocopykertas yang bertuliskan PARTAl GERAKAN INDONESIA RAYA padasebelah kiri kertas terdapat gambar Kepala Burung Garuda yangterdapat kotak serta di dalam kotak tertulis angka 9 (Sembilan) tertulisHalaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 271/Pid.B/2014/PN.KisOKY IQBAL FRIMA, SE. dan 1 (satu) lembar uang Rp 100.000, kepadasetiap orang di Dsn. V Desa Kuala Tanjung Kec. Sei Suka Kab.

Dapil dan uangsebesar Rp 100.000, dengan nomor seri MJG212812kepada saksi Surtini sebagai barang bukti dalamperkara ini.Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telahmengajukan barang bukti ke depan persidangan 1 (satu) lembarfotocopy kertas yang bertuliskan PARTAl GERAKAN INDONESIA RAYApada sebelah kiri kertas terdapat gambar Kepala Burung Garuda, danterdapat kotak serta di dalam kotak tertulis angka 9 (Sembilan) tertulisOKY IQBAL FRIMA, SE., dan 1 (satu) lembar uang kertas Rp 100.000

Tergugat tidak pernahmengirimkan nafkah kepada Penggugat;Bahwa, setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah pernahdiupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil;Bahwa, saksi pernah melihat mendamaikan Penggugat danTergugat;Bahwa, Setahu saksi Penggugat orangnya baik dalam pergaulanseharihari dan belum pernah saksi dengar Penggugat melakukanperbuatan tercela;Bahwa, setahu saksi, Penggugat tidak pernah tersangkut masalahhukum pidana apapun;Bahwa, setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai petugas partal

pernahmengirimkan nafkah kepada Penggugat; Bahwa, setahu saksi, antara Penggugat dan Tergugat telah pernahdiupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil; Bahwa, saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat danTergugat; Bahwa, Setahu saksi Penggugat orangnya baik dalam pergaulanseharihari dan belum pernah saksi dengar Penggugat melakukanperbuatan tercela; Bahwa, setahu saksi, Penggugat tidak pernah tersangkut masalahhukum pidana apapun; Bahwa, setahu saksi, Tergugat bekerja sebagai petugas partal

Bahwa Penggugat tidak pernah dipersalahkan atau dikucilkan olehmasyarakat sekitar rumahnya karena melanggar hukum agama maupunnorma adat setempat; Bahwa Penggugat adalah orang sehat secara jasmani dan rohani danberlaku baik kepada anak Penggugat dengan Tergugat; Bahwa, Tergugat bekerja sebagai petugas partal;Menimbang, bahwa di persidangan terungkap Penggugat sebagai ibunyatidak ditemukan adanya fakta negatif dan sikap tercela, selama persidangantidak terbukti Penggugat sebagai ibu yang tidak mampu

Bahwa, terhadap surat Peresmian Pemberhentian Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun a/n Supiyah Mangayu Hastutidengan SK Gubernur No. 171.401/422/011.2/2018 (bukti P4) juga tidakmemasukkan Surat Pemecatan dari DPP Partai PDI Perjuangan di dalampertimbangan hukumnya, padahal Pembanding/dulunya Penggugat adalahanggota partal yang harusnya diberhentikan berdasarkan SK Partai;4.

Bahwa, penyelesaian perselisihnan di dalam partai seharusnyadilakukan melalui dan oleh intern partai sehingga menurur Majelis Hakimgugatan Penggugat premature, namun dalam hal ini Penggugat tidaksependapat.Bahwa, benar dalam hal ini merupakan perselisihan partai, namundemikian perselisinan ini tidak pernah dilakukan penyelesaian di dalamHalaman 7 dari putusan Nomor 317/PDT/2019/PT Sbyintern partal, karena faktanya meskipun penggugat sudan mengajukankeberatan dengan datang langsung ke DPP Partai PDI

Partal...Demorasi...Indoensia... Perjuangan....(PDIP)Bahwa..orasi. kampanye. yang... Terdakwa. sampaikanya.. itu. menyampaikan,antara.lain..14. (empat..belas).Program..yang..sudah. jalan..di. Kabupaten Boalemo,..kemudian..visi,..misi..Partal,..dan. sebagai. kader,..saksi. mengajakDemokrasi.Indonesia. Periuangan. (PDIP). dari. tingkat. Kabupaten... Provinsi.dan. juga pada saat itu Terdakwa juga sampaikan. kekecewan. saksi kepadaPraksi Partai Golkar karena pada. tanggal.29 Desember 2017 dalam.

Terdakwa dalamhal. initidak..menghina..dan.. menghasut..Partal..Golkar. sebagai. peserta..PemiluPutusan Pidana Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Tmt Halaman 69 dari 131 halaman ParafHakim Hakim. HakimKetua Anggota Anggota II namun..

Saya akanbongkar ini, saya akan bongkar kepada rakyat bahwa partal Golkartidak pro rakyat. Tidak mendukung program bupati. Untung adapartai lain yang mendukung sehingga program bupati bisa jalantermasuk PDIP. Nah, masih ada yang di Golkar di sini? Masih ada?Wey....tidak mendukung program bupati untuk kesejahteraanmasyarakat Kabupaten Boalemo.

Partai kebangkitan nasional ulama .699 Suara Sah 46%12.Partal pengusaha dan pekerja Indonesia .092 Suara Sah ,62%13.Partai indonesia sejahtera .933 Suara Sah 53%14.PNI Marhaenisme .086 Suara Sah ,09%15.Partal persatuan nahdatul ulama indonesia3.219 suara Sah ,62%. Bahwa jadwal penelitian dan pemenuhan syarat adalah tanggal 10 s/d 30 januari.

Bahwa terhadap dualisme kepengurusan beberapa partai politik pengusungPenggugat, Tergugat hanya berpedoman pada Keputusan KPU nomor 13 tahun2010 pasal 61, yang menyebutkan bahwa ; a. apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonanditemukan dokumen sebuah partai politik memiliki 2 (dua) atau lebihkepengurusan yang masing masing mengajukan calon pasangan, dilakukanpenelitian menyangkut keabsahan kepengurusan partai politik tersebut kepadapimpinan pusat partal politik yang bersangkutanb

Partai Kasih demokrasi Indonesia ;12.Partai Indonesia sejahtera ;13.Partai Buruh ;14.Partai nasional Indonesia Marhaenisme ;15.Partal Kebangkitan nasional Ulama ;09 St ge BT Fe fo be rs Menimbang, bahwa setelah Tergugat melakukan penelitian persyaratanadministrasi bakal pasangan calon pada Pemiihan umum Bupati dan Wakil Bupati PemiluMaluku Tengah 2012, dan terhadap Partai Politik yang mencalonkan Para Penggugatternyata ada beberapa Partai Politik yang juga mencalonkan pasangan lain (bukti P6,P7 dan

T35); Menimbang,Peraturan Komisi Pemilihnan Umum (KPU) Nomor 13 Tahun 2010tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonaan Pemilihan Umum Kepala Daerah DanWakil Kepala Daerah (bukti T1) :Pasal 7 ayat (1) dan (2) ;1.Partai Politik atau Gabungan partai politik hanya dapat mengusulkan 1(satu) bakalpasangan calon2.Bakal pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala daerah yang telahdiusulkan oleh Partai Politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksudayat (1), tidak boleh dicalonkan lagi oleh partal

tidak memperhatikan Gugatan atas 3 (tiga) terkait dengan penerbitanrekomendasi kepada Penggugat, Yaitu : PKNU, PPI dan PPNUI menurut Majelis Hakimtindakan Tergugat sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlakuyaitu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman TeknisTata cara Pencalonan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pasal61 yang berbunyi ;(1) Apabila dalam proses penelitian administrasi terhadap surat pencalonan ditemukandokumen sebuah partal

Mematuhi dan melaksanakan keputusan kongres dan ketentuan partaiserta peraturan partal;3. Mengamankan dan memperjuangkan kebijakan partal;Halaman 11 dari 21 halaman Putusan No. 113/Pdt.G/2012/PN.PBR124. Membela kepentingan dari setiap usaha dan tindakan yang merugikanpartai;5. Menghadiri rapatrapat dan kegiatan partal;6. Berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program perjuangan partai;7. Membayar tyuran anggota..

GOLONGAN KARYA KabupatenLebong berdasarkan Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan KaryaNomor : KEP119/DPP/GOLKAR/IV/2015 pada tanggal 27 April 2015, lalu saksiHEROZI, SP Als HERO Bin RUSTAM EFENDI selaku PLT Ketua DewanPimpinan Daerah PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN LEBONG digantioleh saksi MURZALENA selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah PARTAIGOLONGAN KARYA KABUPATEN LEBONG, setelah itu saksi HEROZI, SP AlsHERO Bin RUSTAM EFENDI menjadi Wakil Ketua berdasarkan KeputusanDewan Pimpinan Pusat PARTAl

ALIHAMZAH selaku PLTKetua Dewan Pimpinan Daerah PARTAl GOLONGAN KARYA KOTABENGKULU ditetapkan menjadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah PARTAIGOLONGAN KARYA KOTA BENGKULU berdasarkan Keputusan DewanPimpinan Pusat PARTAl GOLONGAN KARYA Nomor =: KEP574/DPP/GOLKAR/V1V2015 pada tanggal 22 Juli 2015 MASSA BAKTI 20152010 (HASIL MUNAS), kemudian berdasarkan Keputusan Dewan PimpinanPusat Partai Golkar Nomor : 570/DPP/GOLKAR/VIV2015 tanggal 22 Juli 2015dengan komposisi Ketua : RIDWAN MUKTI, Wakil Ketua : TANTAWI

., ~=n == nnn ne111.4.Bahwa ...TIL4.TIL.5.IIL.6.Bahwa Gabungan Partal Politik yang mendaftarkan dan/atau mengajukanPARA PENGGUGAT dimaksud, adalah Gabungan Partai Politik yangmemiliki kursi di DPRD Kabupaten Sinjai yang didasarkan atas dataperolehan suara sah dalam PEMILU anggota DPRD Kabupaten Sinjaisebagaimana tercantum dalam Model DB DPRD Kabupaten Sinjai dalamPEMILU Tahun 2009, masingmasing :JumlahNo. Nama Partai Perolehan Jumlahsuara Kursi1. Partai Hati Nurani Rakyat 8950 3(NAHURA)2.

Sebagai Calon Wakil Bupati Sinjai ProvinsiSulawesi Selatan Periode 2013 2018, BuktiP.9; Bahwa dengan demikian, dari Bukti P.9 yang dimaksud pada angka III.19 diatas, betapa terang benderang menunjukkan bahwa DPP Partal Hati NuraniRakyat (HANURA) memang benar pada tanggal 27 Juni 2012 telah memberidukungan pencalonan kepada Saudara A. Mahyanto Mazda, SH.,MH.(Sebagai Calon Bupati) berpasangan dengan Saudara Andi M.

Massalinri Lathief, S.Sosdimaksud, adalah Gabungan Partal Politik yang memiliki kursi di DPRDKabupaten Sinjai yang didasarkan atas data perolehan suara sah dalamPEMILU anggota DPRD Kabupaten Sinjai sebagaimana tercantum dalamModel DB DPRD Kabupaten Sinjai dalam PEMILU Tahun 2009, masingMASIN : $22 === ooo noone nne eeeJumlahNo. Nama Partai Perolehan JumlahSuara Kursi1.

politik, dilakukan secara demokratis dan transparan sesuaidengan mekanisme yang berlaku dalam partal politik atau gabungan partalpolitik yang bersangkutan .

Maka Gabungan Partal Politik pengusung dan/atau PARAPENGGUGAT, incasu Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si. dan AM.Takdir Hasyim, SE. pada tanggal 14 Pebruari 2013 terhadap dokumenkelengkapan berkas Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati SinjaiTahun 2013 (Andi Muhammad Irwan Patawari, S.Si. berpasangan denganAndi M.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yangmencantumkan:(13) mekanisme pen yelesalan perselisihan internal partal politikHal. 5 dari 98 halaman Put.Sela No. 406/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Brt.(yang di dalamnya memuat Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain).Perlu diketahui bahwa ADART Partai Golkar sama sekali tidak mengaturatau mencantumkan mengenai mekanisme penyelesaian perselisihaninternal partai politik, termasuk di dalamnya mengenai Mahkamah PartaiGolkar.

maka Penggugat dapat mengajukan pembelaan diri di depanMahkamah Partai (vide pasal 22 ayat (1) Peraturan Organisasi DPP PartaiGolongan Karya Nomor PO 13/DPP/GOLKAR/VII/2011 tentang Disiplin danSanksi Organisasi, serta Pembelaan Diri Pengurus dan/atau AnggotaPartaiGolongan Karya);Bahwa sehingga TIDAK BENAR dan TIDAK BERALASAN HUKUM dialildalil Penggugat yang menyatakan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagaianggota Partai Golongan Karya telah bertentangan dengan AD/ART danPeraturan Organisasi Partal

Apabila hal ini terjadi,maka Tergugat memberikan sanksi kepada anggota maupun pengurus yangmelakukan pelanggaran tersebut sesuai dengan tingkat kesalahannya masingmasing. dan memberikan perlakuan yang sama serta tidak diskriminatif kepadaanggota atau pengurus lain yang melakukan pelanggaran yang sama dengan tetapberpedoman kepada AD/ART Partal Golongan Karya dan Peraturan OrganisasiDPP Partai Golongan Karya Nomor : PO13/DPP/GOLKAR/VII/2011 tentangDisiplin dan Sanksi Organisasi. serta Pembelaan Diri

Hal ini secara hukum adalahPERBUATAN YANG DILARANG berdasarkan ketentuan Pasal 16ayat (1) huruf (d) UU Partal Politik yang membatasi alasanpemberhentian Penggugat sebagai Anggota Partai Golkar, yakni apabilamelanggar ADART Partai Golkar;Ketiga: Dengan dikeluarkannya surat pemberhentian sebagai AnggotaPartai Golkar hanya kepada PENGGUGAT, memperlihatkan bahwaPENGGUGAT telah mendapatkan perlakuan yang tidak sama(diskriminatif) dan TERGUGAT.

Seluruhpengurus, fungsionaris, kader, anggota dan simpatisan PartaiGOLKAR harus mendukung kebijakan Partai GOLKAR ini danTerhadap pengurus, kader dan anggota yang tidak mengikuti dantidak mendukung kebijakan Partai GOLKAR yang mendukungpasangan PrabowoHatta agar diberikan sanksi yang tegas danmengacu kepada ketentuan/peraturan organisasi Partal GOLKAR.yakni AD/ART dan PO No. 13 Tahun 2011. dan kebijakan tersebutnyatanyata telah dilanggar oleh PENGGUGAT, sehingga dasar danpertimbangan TERGUGAT dalam

Menjadi anggota partal politik lain;4. Bahwa ketentuan mengenai tatacara pemberhentian antar waktuanggota DPRD juga diatur didalam Pasal 102 Ayat (1) dan ayat (2)Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah TentangTata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu: Pasal 102 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010: (1).

Menjadi anggota partal politik lain;5.

Bahwa mengenai sengketa antara partai seperti masalahPergantian Antar Waktu (PAW), sesuai dengan Putusan MA Nomor28/k/Pdt.Sus.Parpol/2014, menegaskan gugatan ke PengadilanNegeri menjadi prematur tanpa terlebih dahulu perselisihan internalparpol diselesaikan lewat mahkamah partal; 11.

Hal tersebuttelah diatur secara teknis dalam Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 5 Tahun 2003 Perihal Gugatan yang berkaitandengan partal politik; 2. Gugatan Penggugat Prematur2.1 Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugatdalam perkara a quo berawal dari usulan partai politik dalamperkara ini adalah usulan dari Partai Aceh.

Menyjadi anggota partal politik lain;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 405dan Pasal 406 UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MajelisPermusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo.